Upaya transformasi digital yang digencarkan Pemerintah Kota Medan membuahkan hasil manis. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas, Kota Medan berhasil meraih penghargaan nasional di bidang layanan publik digital.
Penghargaan tersebut berupa predikat Excellent City in Digital Public Service Transformation dalam ajang National Governance Award 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Pengamat politik Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, menilai capaian ini menjadi bukti bahwa arah kebijakan digitalisasi layanan publik yang diterapkan Pemko Medan sudah berada di jalur yang tepat.
“Langkah menjadikan Medan sebagai smart city terbukti efektif. Penghargaan ini menunjukkan transformasi layanan digital mulai berjalan dan dirasakan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Direktur Lembaga Pengkajian Permukiman dan Pengembangan Kota itu menambahkan, digitalisasi yang dilakukan tidak hanya mengikuti tren teknologi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat modern.
Ia menyebut, transformasi tersebut penting untuk memperkecil kesenjangan antara layanan manual dan digital, sekaligus mendorong akses pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
Rafriandi juga memuji dan mengapresiasi kinerja Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap yang dinilai konsisten mendorong pelayanan publik yang profesional dan mudah diakses.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penguatan layanan digital tidak berhenti pada penghargaan semata. Menurutnya, perluasan implementasi hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi langkah krusial.
“Pelayanan digital harus menyentuh level paling bawah. Misalnya melalui Pos Digital di kelurahan, serta sosialisasi aplikasi yang lebih masif kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses layanan digital agar tidak hanya kuat di internal aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Selain itu, penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital. Ketersediaan internet publik yang stabil serta peningkatan kapasitas SDM digital dinilai harus menjadi prioritas.
“Jika sistem berjalan optimal, kepala daerah akan lebih mudah memantau kinerja hingga ke tingkat bawah dan merespons persoalan masyarakat secara cepat,” ujarnya.
Rafriandi menilai, digitalisasi layanan publik tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperluas konektivitas ekonomi perkotaan. (map/ila)
