30.7 C
Medan
Thursday, May 16, 2024

Rp1,3 Miliar Dana PMT di Dinkes Medan Belum Tersalurkan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST mengaku kesal terhadap kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan. Pasalnya hingga Mei 2022, dana atau anggaran sebesar Rp1,3 Miliar untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita yang ada di Dinkes Kota Medan belum juga tersalurkan.

 “Apa saja kerja pejabat Dinkes ini, dana Rp1 M lebih untuk bantuan makanan tambahan bagi warga miskin belum juga disalurkan,” ucap Sudari saat menggelar rapat antara Komisi II DPRD Medan dengan Dinas Kesehatan di gedung DPRD Medan, Jumat (27/5) sore.

 Dalam rapat yang diikuti sekretaris Komisi Wong Cun Sen Tarigan dan para anggota komisi seperti Modesta Marpaung, Netty Siregar dan T Erdiansyah Rendy itu, Sudari meminta Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Taufiq Ririansyah yang hadir dengan didampingi Sekretaris Edi Subroto dan sejumlah kabid serta stafnya di Dinkes Medan itu untuk bekerja lebih serius.

 Ditegaskan Sudari, seiring dengan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keseriusan penurunan angka penderita gizi buruk kronis (stunting) di Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan seharusnya melakukan gebrakan-gebrakan.

 “Anggaran Rp1 Miliar lebih untuk tambahan makanan ibu hamil dan Balita seharusnya sudah dapat disalurkan secara bertahap sejak Pebruari lalu, tetapi nyatanya sampai hari gini belum disalurkan. Warga miskin itu berharap bantuan itu secepatnya disalurkan, bukan dipenghujung tahun. Lagian bagaimana mungkin penurunan stunting dapat berhasil kalau kinerja Dinkes dari tahun ke tahun tetap seperti ini,” tegas Sudari.

 Usai menggelar rapat, kepada wartawan, Sudari mengatakan akan meminta Wali Kota Medan Boby Afif Nasution untuk segera mengevaluasi kinerja para pejabat di Dinkes Medan yang malas bekerja dan hanya bermental proyek.

 Sebab akibat buruknya kinerja para pegawai tersebut, penanganan stunting dan masalah kesehatan lainnya menjadi tidak tertangani dengan baik. “Jangan pejabat Dinkes itu hanya mengikuti seminar dan workshop dari hotel ke hotel saja untuk menghabiskan anggaran, tetapi benar-benar lah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendukung program Wali Kota Medan dalam menangani masalah kesehatan, termasuk masalah 5 program skala prioritas Pemko Medan,” sindirnya.

 Dilanjutkan Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, sejalan dengan program Wali Kota Medan, yakni masalah penanganan masalah kesehatan, telah menjadi salah satu program prioritas Bobby Nasution.

 Sudari mempertegas langkah apa yang sudah dilakukan Dinkes Medan. Begitu juga dengan masalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas yang selama ini memiliki image buruk, Sudari meminta Dinkes Medan untuk tidak melakukan pembiaran.

 Sebelumnya, dari pemaparan Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Taufiq Ririansyah menyampaikan bahwa dari pendataan Februari 2022, penderita stunting di Medan berjumlah 550 balita. Untuk itu, pihaknya mengaku telah melakukan kolaborasi dengan OPD lain dalam hal penanganan stunting. “Terkait dana Rp1,3 Miliar lebih untuk PMT yang hingga saat ini belum disalurkan, itu masih diproses. Kami akan berupaya agar pendistribusian anggaran PMT itu bisa disegerakan,” pungkasnya. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST mengaku kesal terhadap kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan. Pasalnya hingga Mei 2022, dana atau anggaran sebesar Rp1,3 Miliar untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita yang ada di Dinkes Kota Medan belum juga tersalurkan.

 “Apa saja kerja pejabat Dinkes ini, dana Rp1 M lebih untuk bantuan makanan tambahan bagi warga miskin belum juga disalurkan,” ucap Sudari saat menggelar rapat antara Komisi II DPRD Medan dengan Dinas Kesehatan di gedung DPRD Medan, Jumat (27/5) sore.

 Dalam rapat yang diikuti sekretaris Komisi Wong Cun Sen Tarigan dan para anggota komisi seperti Modesta Marpaung, Netty Siregar dan T Erdiansyah Rendy itu, Sudari meminta Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Taufiq Ririansyah yang hadir dengan didampingi Sekretaris Edi Subroto dan sejumlah kabid serta stafnya di Dinkes Medan itu untuk bekerja lebih serius.

 Ditegaskan Sudari, seiring dengan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keseriusan penurunan angka penderita gizi buruk kronis (stunting) di Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan seharusnya melakukan gebrakan-gebrakan.

 “Anggaran Rp1 Miliar lebih untuk tambahan makanan ibu hamil dan Balita seharusnya sudah dapat disalurkan secara bertahap sejak Pebruari lalu, tetapi nyatanya sampai hari gini belum disalurkan. Warga miskin itu berharap bantuan itu secepatnya disalurkan, bukan dipenghujung tahun. Lagian bagaimana mungkin penurunan stunting dapat berhasil kalau kinerja Dinkes dari tahun ke tahun tetap seperti ini,” tegas Sudari.

 Usai menggelar rapat, kepada wartawan, Sudari mengatakan akan meminta Wali Kota Medan Boby Afif Nasution untuk segera mengevaluasi kinerja para pejabat di Dinkes Medan yang malas bekerja dan hanya bermental proyek.

 Sebab akibat buruknya kinerja para pegawai tersebut, penanganan stunting dan masalah kesehatan lainnya menjadi tidak tertangani dengan baik. “Jangan pejabat Dinkes itu hanya mengikuti seminar dan workshop dari hotel ke hotel saja untuk menghabiskan anggaran, tetapi benar-benar lah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendukung program Wali Kota Medan dalam menangani masalah kesehatan, termasuk masalah 5 program skala prioritas Pemko Medan,” sindirnya.

 Dilanjutkan Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, sejalan dengan program Wali Kota Medan, yakni masalah penanganan masalah kesehatan, telah menjadi salah satu program prioritas Bobby Nasution.

 Sudari mempertegas langkah apa yang sudah dilakukan Dinkes Medan. Begitu juga dengan masalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas yang selama ini memiliki image buruk, Sudari meminta Dinkes Medan untuk tidak melakukan pembiaran.

 Sebelumnya, dari pemaparan Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Taufiq Ririansyah menyampaikan bahwa dari pendataan Februari 2022, penderita stunting di Medan berjumlah 550 balita. Untuk itu, pihaknya mengaku telah melakukan kolaborasi dengan OPD lain dalam hal penanganan stunting. “Terkait dana Rp1,3 Miliar lebih untuk PMT yang hingga saat ini belum disalurkan, itu masih diproses. Kami akan berupaya agar pendistribusian anggaran PMT itu bisa disegerakan,” pungkasnya. (rel)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/