MEDAN, SUMUTPOS.CO- Persoalan banjir masih menghantui warga Kota Medan, khususnya warga di Kecamatan Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Apalagi dalam beberapa hari ini, Kota Medan terus diguyur hujan. Bahkan pada Kamis (18/8) lalu, lima kecamatan terendam banjir.
Keresahan masyarakat ini mereka sampaikan saat menghadiri reses yang digelar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu yang digelar selama dua hari. Hari pertama, reses digelar di Jalan Flamboyan Raya Gang Harahap, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan pada Hari Jumat (26/8/2022), dan hari kedua di Jalan Bunga Mawar Nomor, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang pada Hari Sabltu (27/8/2022).
Sayangnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan tidak hadir dalam kedua reses tersebut. Sementara Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, mengirimkan perwakilanya.
Ketidakhadiran perwakilan dari Dinas PU memicu kekecewaan Burhanuddin Sitepu dan masyarakat yang hadir. “Dinas PU tidak berani menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir ini. Di grup WhatsApp Anggota DPRD Medan, hampir semua reses yang dilaksanakan dewan, khususnya Komisi IV yang membidangj Pembangunan, tidak dihadiri perwakilan dari Dinas PU. Ini akan saya pertanyakan kepada Wali Kota. Jangan merasa dekat dengan wali kota, lantas menganggap sepele anggota dewan,” tegas Burhanuddin Sitepu
Dia pun meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mengevaluasi kinerja Kadis PU, Topan OP Ginting. Karena, lanjut Burhanuddin, reses ini merupakan momen bagi anggota dewan menampung semua aspirasi masyarakat dan anggarannya dibiayai dengan uang rakyat (APBD). Seharusnya, di momen inilah Dinas PU bisa menyampaikan kepada masyarakat secara langsung, apa-apa saja upaya yang telah dilakukan Pemko Medan dalam penanganan banjir, bukan malah sebaliknya.
“Kepala Dinas PU jangan malu untuk mengatakan tidak mampu menangani banjir. Jika memang tak sanggup, serahkan penanganannya kepada ahlinya, jangan memaksakan diri yang akhirnya masyarakat menanggung akibatnya,” tegasnya lagi.
Anggota DPRD Medan tiga periode ini pun mengaku perihatin. Pasalnya, pada musim hujan saat ini, masyarakat tidak bisa nyenyak tidur karena khawatir, sewaktu-waktu rumah mereka bisa kebanjiran, baik dari luapan air drainase maupun air sungai. “Saya heran, kenapa pemko merasa sungkan memberikan penanganan banjir ini kepada ahlinya? Kalau bukan ahlinya yang menangani, persoalan banjir ini tidak akan tuntas. Jangan disia-siakan anggaran yang begitu besar, Rp1,3 triliun,” tandasnya.
Politisi senior Partai Demokrat Kota Medan ini pun menagih janji Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menargetkan Kota Medan akan bebas dari banjir pada tahun 2022. Burhanuddin pun kecewa, karena program normalisasi sungai yang direncanakan Pemprov Sumut bersama Bada Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Wilayah II, tidak jalan.
“Sekitar 2 tahun lalu, rumah-rumah di bantaran sungai sudah ditandai dengan cat merah yang artinya, rumah tersebut masuk dalam garis sempadan sungai. Namun sampai sekarang, tidak ada pekerjaan apapun yang dilakukan di sana. Makanya, kita pertanyakan komitmen Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam penanganan banjir di Kota Medan ini,” ungkap mantan Ketua DPC Demokrat Kota Medan ini.
Begitu juga dengan Wali Kota ota Medan Bobby Nasution, lanjut Burhanuddin, pada saat kampanye Pilkada Medan, dijanjikan dua tahun kepemimpinannya Kota Medan bebas banjir. “Awalnya saya optimis melihat anggaran yang sangat fantastis Rp1,3 triliun. Saya beranggapan penanganan banjir ini akan diserahkan kepada ahlinya, ternyata tidak juga. Penanganan banjir tetap begitu begitu saja,” tandasnya.
Sebelumnya dalam reses itu, Nur Aimah warga Taman Sakura Indah Lingkungan 1, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, mengaku sudah puluhan tahun merasakan rumahnya kebanjiran. “Setiap turun hujan, selalu rumah kami kebanjiran. Kemarin, tanggal 18 Agustus 2022, air masuk ke rumah kami jam 12 malam, akibatnya kami tidak tidur semalaman. Pihak kelurahan dan kecamatan sudah pernah turun langsung melihat kondisi kami, tapi tetap tidak ada perubahan. Kami minta kepada Bapak Burhanuddin Sitepu untuk memperjuangkan dan membantu kami agar tidak kebanjiran lagi,” harapnya.
Selain persoalan banjir, masyarakat juga mengeluhkan soal penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan haknya. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan, masyarakat berharap Pemko Medan dapat terus menambah kuota penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan agar masyarakat kurang mampu bisa berobat secara gratis.
Ada juga masyarakat yang berharap agar Pemko Medan memberikan pelatihan-pelatihan kepada kaum ibu dan remaja putri agar mampu membuka lapangan pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga. “Tolong kami ibu-ibu yang menganggur diberi pelatihan, sehingga punya usaha sendiri dan penghasilan sendiri, agar kami tidak mengharapkan lagi Bansos atau PKH,” kata Natalia Sofayani, warga Kelurahan Tanjung Sari Medan Selayang. (adz)
