MSDC Disebut Produk Mubazir, Hanya Untungkan Oknum

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Keberadaan Biro Jasa Medan Safety Driving Centre (MSDC) dinilai tidak memberi manfaat alias produk mubazir bagi masyarakat. Bahkan pelayanan dalam hal pelatihan berkendara dianggap tidak promasyarakat. Karena administrasi mengurus surat izin mengemudi (SIM) jadi tambah sulit karena ada MSDC.

“Idealnya memang di zaman yang serba canggih saat ini, birokrasi yang sulit harus dihapuskan. Kebijakan Satlantas untuk merujuk masyarakat punya sertifikat mengemudi dari MSDC, justru menghambat atau tidak mendukung pelayanan publik yang mudah dan efisien. Kebijakan itu sangat tidak pro pelayanan publik,” kata Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Medan, Padian Adi Siregar kepada Sumut Pos, Selasa (27/9).

Menurut Padian, MSDC adalah program yang gagal dicetuskan Joko Susilo saat menjabat Kakorlantas Mabes Polri. Pihaknya menduga keberadaan MSDC menguntungkan segelintir oknum.

“Mestinya (MSDC) ini dihapuskan saja. Apalagi mereka berdiri tanpa ada payung hukum yang jelas. Tidak ada faedahnya. Pembenahan birokrasi oleh Satlantas Polresta Medan mesti dikedepankan, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.

Pembenahan tatanan birokrasi di tubuh Satlantas ini, lanjut dia, seperti memberantas calo SIM dan lainnya yang sampai hari ini belum mampu dilakukan. Selanjutnya memangkas birokrasi berbelit sehingga masyarakat merasakan mudahnya pelayanan saat mengurus SIM atau yang lainnya.

“Kalau memang itu program dari Mabes Polri, tentu harusnya profesional dong. Apalagi utamanya atas nama pelayanan,” katanya.

Atas dasar itu LAPK berharap Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi perhatian terkait keberadaan MSDC ini. Karena disinyalir, kedok pelayanan yang selama ini jadi jargon MSDC justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Ya, kita patut mencurigai lembaga-lembaga dengan kedok pelayanan seperti ini. Pasti adalah orang-orang yang diuntungkan dari situ. Apalagi dengan mengatasnamakan perlindungan rakyat. Termasuk apakah itu pengusaha yang berafiliasi dengan kepolisian sendiri,” pungkasnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Keberadaan Biro Jasa Medan Safety Driving Centre (MSDC) dinilai tidak memberi manfaat alias produk mubazir bagi masyarakat. Bahkan pelayanan dalam hal pelatihan berkendara dianggap tidak promasyarakat. Karena administrasi mengurus surat izin mengemudi (SIM) jadi tambah sulit karena ada MSDC.

“Idealnya memang di zaman yang serba canggih saat ini, birokrasi yang sulit harus dihapuskan. Kebijakan Satlantas untuk merujuk masyarakat punya sertifikat mengemudi dari MSDC, justru menghambat atau tidak mendukung pelayanan publik yang mudah dan efisien. Kebijakan itu sangat tidak pro pelayanan publik,” kata Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Medan, Padian Adi Siregar kepada Sumut Pos, Selasa (27/9).

Menurut Padian, MSDC adalah program yang gagal dicetuskan Joko Susilo saat menjabat Kakorlantas Mabes Polri. Pihaknya menduga keberadaan MSDC menguntungkan segelintir oknum.

“Mestinya (MSDC) ini dihapuskan saja. Apalagi mereka berdiri tanpa ada payung hukum yang jelas. Tidak ada faedahnya. Pembenahan birokrasi oleh Satlantas Polresta Medan mesti dikedepankan, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.

Pembenahan tatanan birokrasi di tubuh Satlantas ini, lanjut dia, seperti memberantas calo SIM dan lainnya yang sampai hari ini belum mampu dilakukan. Selanjutnya memangkas birokrasi berbelit sehingga masyarakat merasakan mudahnya pelayanan saat mengurus SIM atau yang lainnya.

“Kalau memang itu program dari Mabes Polri, tentu harusnya profesional dong. Apalagi utamanya atas nama pelayanan,” katanya.

Atas dasar itu LAPK berharap Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi perhatian terkait keberadaan MSDC ini. Karena disinyalir, kedok pelayanan yang selama ini jadi jargon MSDC justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Ya, kita patut mencurigai lembaga-lembaga dengan kedok pelayanan seperti ini. Pasti adalah orang-orang yang diuntungkan dari situ. Apalagi dengan mengatasnamakan perlindungan rakyat. Termasuk apakah itu pengusaha yang berafiliasi dengan kepolisian sendiri,” pungkasnya.