UNJUK RASA_Seorang pengunjuk rasa melakukan aksi teatrikal di depan kantor PDAM Tirtanadi Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat (27/10) Massa menuntut agar dirut PDAM Tirtanadi segera menurunkan tarif dasar air, Karena kenaikan tarif dasar air dinilai tidak sesuai sementara kualitas pelayanannya sangat buruk.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi di bawah kendali Direktur Utama (Dirut) Sutedi Raharjo terus menuai kritik. Bahkan, Sutedi Raharjo dianggap tidak mampu lagi memperbaiki kualitas pelayanan PDAM Tirtanadi. Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Kota Medan mendesak agar Sutedi Raharjo rela melepaskan jabatannya.
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah, Eka Putra Zakran mengatakan, banyak kebijakan Dirut PDAM Tirtanadi yang kontroversial, diantaranya menaikkan tarif secara sepihak. Anehnya, pasca kenaikan tarif air pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak kunjung mengalami perbaikan. Puncaknya, saat bocornya pipa induk di wilyah Delitua yang menyebabkan penyaluran air ke sejumlah titik di Kota Medan tersendat.
“Kalau tidak mampu lagi mengurusi PDAM, lebih baik Pak Dirut mundur,” teriak Eka Putra saat melakukan aksi damai di depan kantor PDAM Tirtanadi Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Jumat (27/10).
Kata dia, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi juga tidak kalah arogansi dengan menyetui dan menandatangani SK No 188.44/732/KPT/2016. Menurutnya, Erry harusnya mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Dia pun mencontohkan sebuah kasus atas nama Farida Hanum dengan ID pelanggan No. 1111110101. “Biasanya tagihan perbulan hanya Rp174 ribu. Tapi setelah kenaikan tarif air di Bulan September tarif berubah menjadi Rp446 ribu. Padahal pemakaian sudah dilakukan sehemat mungkin. Anehnya, kualitas air yang diberikan sangat buruk dan jelek, sering berbau dan mati,” bilangnya.
“Jangankan untuk mandi, untuk memasak saja sulit,” imbuhnya.
Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah, Imam Marzuki menilai PDAM Tirtanadi tidak memiliki hati nurani. Sebab, umat Islam yang ingin menjalankan ibadah karena tidak tersedianya air. “Dimana hati nurani kalian, orang mau beribadah tidak bisa karena tidak ada air. Ini bukan negara kapitalis, tapi negara demokrasi,” tegasnya.
Imam mengatakan, Pemuda Muhammadiyah akan terus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan tarif air. Pihaknya, kata dia, juga akan mendorong agar DPRD Provinsi Sumut melakukan interplasi. “Dirut harus diturunkan,” pungkasnya.
