MEDAN- Sejumlah pengurus parpol mengajukan keberatan atas hasil verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut dalam acara pengumuman hasil verifikasi faktual parpol peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 di aula lantai dua Sekretariat Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, kemarin.
Salah satu keberatan datang dari Partai Golkar yang menyampaikan keberatan atas penyebutan kepengurusan Golkar Sumut dengan istilah DPW alias Dewan Pengurus/Pimpinan Wilayah (DPW). Partai Golkar selama ini menggunakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menyebut pengurus daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami keberatan dengan sebutan ini, karena kami menggunakan DPD, bukan DPW. Ini kami minta untuk diperbaiki,” ungkap fungsionaris DPD Partai Golkar Sumut, OK Chaidir.
Partai NasDem Sumut, melalui delegasinya Hakimil Nasution, menyatakan keberatan pula soal penyebutan nama parpol itu dalam berita acara yang diterima.
Hakimil menyatakan, nama Nasdem tidak perlu dipanjangkan menjadi Nasional Demokrat. Karena, menurutnya, ada perbedaan makna antara NasDem dengan Nasional Demokrat. Alasannya, Nasional Demokrat lebih mengacu pada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan NasDem sebagai partai politik.
“Kami NasDem bukan Nasional Demokrat. Karena beda satu parpol satu lagi ormas,” ujarnya. Sejumlah parpol lainnya juga berkeberatan atas sejumlah kesalahan, seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Demokrat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan beberapa lainnya.
Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution, mengakomodir keberatan para pengurus parpol tersebut dana segera merevisi kesalahan teknis. Irham meminta delegasi parpol agar bersedia menunggu perbaikan untuk diketik ulang oleh staf sekretariat.
“Penyampaian hasil verifikasi parpol harus dilakukan pada 29 November. Kesalahan ini adalah kesalahan teknis, dan akan segera diperbaiki,” tukasnya.
Saat penyerahan berita acara hasil verifikasi faktual kepada perwakilan parpol, diketahui Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut dan Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) tak menghadirkan delegasinya.
Sebagai informasi, saat penyampaian hasil laporan, 16 parpol yang diverifikasi dan menjadi peserta Pemilu 2014 akhirnya dinyatakan lulus verifikasi faktual.
Ke 16 parpol itu sudah memenuhi syarat verifikasi faktual yang mensyaratkan adanya kepengurusan parpol, kantor sekretariat parpol, serta jumlah keterwakilan perempuan. Dalam proses verifikasi di kabupaten/kota, syarat tambahan yang penting adalah parpol mesti melengkapi anggotanya dengan kartu tanda anggota. (ari)
