Jokowi Semprot Ahok

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘semprot’ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ‘Ahok’ mengenai penggunaan anggaran daerah. Pasalnya, ada anggaran Rp13,9 Triliun di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengendap di bank karena tak dibelanjakan secara maksimal untuk pembangunan.

“Pak Ahok, duitnya emang gede (memang besar, Red), tapi nyimpannya juga gede,” kata Jokowi di panggung Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah VII di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (4/8).

Dia memerintahkan Ahok untuk membelanjakan secara baik anggaran Jakarta. Bahkan, sambil blak-blakan membuka tabel 10 besar simpanan dana pemerintah daerah di perbankan sesuai dengan lokasi bank, per Juni 2016. Di situ terlihat, ada duit Rp13,955,0 triliun dari DKI Jakarta.

“Anggaran Rp 13,9 triliun ini harus dikeluarkan,” kata Jokowi berbicara kepada Ahok yang duduk di barisan bangku para kepala daerah.

Selain menyoroti soal keuangan Jakarta, Jokowi juga menilai daerah-daerah lainnya yang duitnya masih kelewat banyak ‘ditabung’ di bank. Selain DKI Jakarta, posisi kedua yang memiliki simpanan terbesar adalah Jawa Barat sebesar Rp8,034 triliun, diikuti Jawa Timur Rp3,947 triliun, Riau Rp2,867 triliun, Papua Rp2,596 triliun, Jawa Tengah Rp2,467 triliun, Kalimantan Timur Rp1,572 triliun, Banten Rp1,527 triliun, Bali Rp1,464 triliun, dan Aceh Rp1,446 triliun.

Apa yang dikatakan Presiden ini berdasarkan informasi yang diterima Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Saya sudah dibisiki Menkeu (Sri Mulyani), pak diungkap saja pak. Ya diungkap. Dan sesuai yang saya sampaikan tahun lalu, bahwa nanti kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang, kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak,” ungkapnya.

Jokowi menilai keterbukaan data ini justru bagus untuk meningkatkan roda pemerintahan, khsususnya kebijakan anggaran. Jokowi membuka ‘dapur’ keuangan daerah di depan umum karena sebelumnya diberi saran oleh menterinya.

Dia juga menyebutkan, sampai Juni 2016 anggaran yang masih belum dicairkan sebesar Rp214 triliun atau turun sedikit dibandingkan pada Mei 2016 sebesar Rp246 triliun. “Hati-hati bapak, ibu. Ini keterlambatan realisasi pelaksanaan seperti ini jangan diteruskan. Stop harus segera dikeluarkan,” katanya di hadapan para kepala daerah.

Menurut Jokowi, tanpa percepatan realisasi, maka angka pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi akan terganggu. Padahal, perekonomian Indonesia bagus jikalau dua komponen tersebut terjaga dengan baik. “Tanpa uang ini dikeluarkan, darimana uang beredar di daerah. Apalagi daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swasta. Akan lebih berat lagi,” tambahnya.

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan seluruh pejabat daerah untuk segera mencairkan APBD di awal tahun. “Segera lelang jangan ditunda. Bulan Juli saya belum dapat angkanya. Ini berkaitan dengan APBD,” tandasnya. “Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakar. Tapi ikuti prosedur, jangan main keluarkan saja,” tambahnya.

Untuk mengendalikan inflasi, Jokowi meminta daerah menyediakan beberapa hal. Pertama, anggaran khusus untuk mengendalikan harga. ’’Sehingga, begitu harga bergejolak, bisa langsung dilakukan intervensi,’’ tutur Presiden 55 tahun itu. tujuan utamanya adalah menstabilkan harga.

Kemudian, Pemda bersama aparat penegak hukum wajib menyidak gudang bahan pokok secara rutin. Setidaknya dua pekan sekali. Apakah ada penumpukan bahan pokok yang merupakan indikasi permainan harga, atau justru kehabisan stok. Bila kehabisan, harus ada upaya untuk memperbesar stok. Sebaliknya, biila menumpuk, harus segera ada perintah untuk mengeluarkan stok bahan pokok.

Pemda juga diminta memastikan seluruh jalan yang menjadi jalur distribusi di wilayahnya mulus. Jembatan juga harus dalam kondisi baik. bila tidak mampu memperbaiki, segera beritahu pemerintah pusat untuk diambil tindakan. Jalan yang mulus akan mengurangi konsumsi BBM kendaraan angkut.

Selain itu, alur pasokan terutama penyimpanan barang juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada pasokan yang berkurang dari yang seharusnya. Dia mencontohkan, beberapa komoditas yang awalnya 100 persen, setelah sampai di pasar berkurang 15-20 persen karena rusak. Dampaknya, harga menjadi mahal karena harus menutupi pasokan yang rusak itu.

Menanggapi sindiran Jokowi soal rendahnya penyerapan APBD, Ahok berdalih mengenai besarnya simpanan APBD DKI Jakarta karena banyak proyek yang belum selesai dikerjakan.

“Kita harus lihat itu kan cuma ngomong doang. Mesti lihat serapan anggaraannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang langsung,” ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya.

Menurut Ahok, beberapa proyek yang sedang berjalan tersebut diantaranya pembangunan tanggul, rumah susun, dan penyediaan transportasi massal. “Pemerintah DKI Jakarta tidak bisa membayar dimuka untuk proyek yang sedang dikerjakan,” katanya. (bbs/jpg/ril)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘semprot’ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ‘Ahok’ mengenai penggunaan anggaran daerah. Pasalnya, ada anggaran Rp13,9 Triliun di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengendap di bank karena tak dibelanjakan secara maksimal untuk pembangunan.

“Pak Ahok, duitnya emang gede (memang besar, Red), tapi nyimpannya juga gede,” kata Jokowi di panggung Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah VII di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (4/8).

Dia memerintahkan Ahok untuk membelanjakan secara baik anggaran Jakarta. Bahkan, sambil blak-blakan membuka tabel 10 besar simpanan dana pemerintah daerah di perbankan sesuai dengan lokasi bank, per Juni 2016. Di situ terlihat, ada duit Rp13,955,0 triliun dari DKI Jakarta.

“Anggaran Rp 13,9 triliun ini harus dikeluarkan,” kata Jokowi berbicara kepada Ahok yang duduk di barisan bangku para kepala daerah.

Selain menyoroti soal keuangan Jakarta, Jokowi juga menilai daerah-daerah lainnya yang duitnya masih kelewat banyak ‘ditabung’ di bank. Selain DKI Jakarta, posisi kedua yang memiliki simpanan terbesar adalah Jawa Barat sebesar Rp8,034 triliun, diikuti Jawa Timur Rp3,947 triliun, Riau Rp2,867 triliun, Papua Rp2,596 triliun, Jawa Tengah Rp2,467 triliun, Kalimantan Timur Rp1,572 triliun, Banten Rp1,527 triliun, Bali Rp1,464 triliun, dan Aceh Rp1,446 triliun.

Apa yang dikatakan Presiden ini berdasarkan informasi yang diterima Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Saya sudah dibisiki Menkeu (Sri Mulyani), pak diungkap saja pak. Ya diungkap. Dan sesuai yang saya sampaikan tahun lalu, bahwa nanti kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang, kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak,” ungkapnya.

Jokowi menilai keterbukaan data ini justru bagus untuk meningkatkan roda pemerintahan, khsususnya kebijakan anggaran. Jokowi membuka ‘dapur’ keuangan daerah di depan umum karena sebelumnya diberi saran oleh menterinya.

Dia juga menyebutkan, sampai Juni 2016 anggaran yang masih belum dicairkan sebesar Rp214 triliun atau turun sedikit dibandingkan pada Mei 2016 sebesar Rp246 triliun. “Hati-hati bapak, ibu. Ini keterlambatan realisasi pelaksanaan seperti ini jangan diteruskan. Stop harus segera dikeluarkan,” katanya di hadapan para kepala daerah.

Menurut Jokowi, tanpa percepatan realisasi, maka angka pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi akan terganggu. Padahal, perekonomian Indonesia bagus jikalau dua komponen tersebut terjaga dengan baik. “Tanpa uang ini dikeluarkan, darimana uang beredar di daerah. Apalagi daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swasta. Akan lebih berat lagi,” tambahnya.

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan seluruh pejabat daerah untuk segera mencairkan APBD di awal tahun. “Segera lelang jangan ditunda. Bulan Juli saya belum dapat angkanya. Ini berkaitan dengan APBD,” tandasnya. “Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakar. Tapi ikuti prosedur, jangan main keluarkan saja,” tambahnya.

Untuk mengendalikan inflasi, Jokowi meminta daerah menyediakan beberapa hal. Pertama, anggaran khusus untuk mengendalikan harga. ’’Sehingga, begitu harga bergejolak, bisa langsung dilakukan intervensi,’’ tutur Presiden 55 tahun itu. tujuan utamanya adalah menstabilkan harga.

Kemudian, Pemda bersama aparat penegak hukum wajib menyidak gudang bahan pokok secara rutin. Setidaknya dua pekan sekali. Apakah ada penumpukan bahan pokok yang merupakan indikasi permainan harga, atau justru kehabisan stok. Bila kehabisan, harus ada upaya untuk memperbesar stok. Sebaliknya, biila menumpuk, harus segera ada perintah untuk mengeluarkan stok bahan pokok.

Pemda juga diminta memastikan seluruh jalan yang menjadi jalur distribusi di wilayahnya mulus. Jembatan juga harus dalam kondisi baik. bila tidak mampu memperbaiki, segera beritahu pemerintah pusat untuk diambil tindakan. Jalan yang mulus akan mengurangi konsumsi BBM kendaraan angkut.

Selain itu, alur pasokan terutama penyimpanan barang juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada pasokan yang berkurang dari yang seharusnya. Dia mencontohkan, beberapa komoditas yang awalnya 100 persen, setelah sampai di pasar berkurang 15-20 persen karena rusak. Dampaknya, harga menjadi mahal karena harus menutupi pasokan yang rusak itu.

Menanggapi sindiran Jokowi soal rendahnya penyerapan APBD, Ahok berdalih mengenai besarnya simpanan APBD DKI Jakarta karena banyak proyek yang belum selesai dikerjakan.

“Kita harus lihat itu kan cuma ngomong doang. Mesti lihat serapan anggaraannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang langsung,” ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya.

Menurut Ahok, beberapa proyek yang sedang berjalan tersebut diantaranya pembangunan tanggul, rumah susun, dan penyediaan transportasi massal. “Pemerintah DKI Jakarta tidak bisa membayar dimuka untuk proyek yang sedang dikerjakan,” katanya. (bbs/jpg/ril)