Foto:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS Mantan Ketua DPD, Irman Gusman, usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/10). Irman Gusman diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan kuota gula impor di Sumatera Barat dengan tersangka Memi istri dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Susanto.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengusutan terhadap dugaan suap distribusi gula impor yang menjerat nama Irman Gusman, ketua DPD RI. Kemarin (4/10) pejabat asal Sumatera Barat (Sumbar) itu diperiksa komisi antirasuah. Dia membantah memperdagangkan pengaruh dalam pekara tersebut.
Irman masih membantah menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto. Bahkan, dia mengaku tidak kenal dengan Xaveriandy. Sebagai tokoh di Sumbar, di hanya kenal Memi, istri Xaveriandy. Dia juga mengaku tidak mengetahui isi bungkusan yang dibawa kedua tamunya itu saat datang ke rumah dinasnya pada 16 September lalu. Dia tidak tahu kalau bungkusan itu berisikan uang Rp100 juta.
Irman mengaku menghubungi Bulog terkait dengan kondisi gula di Padang, Sumbar. “Saya tidak mengatakan jumlahnya,” papar dia saat ditemui usai pemeriksaan di gedung KPK kemarin. Sebelum menghubungi Bulog, dia turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan. Saat itu, harga gula di Padangan mencapai Rp 16 ribu perkilogram, seharusnya harganya Rp 14 ribu hingga Rp 14.500. Dia berharap harga gula kembali normal. Sebab, saat itu menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Sebagai perwakilan daerah, dia mempunyai tugas menyampaikan aspirasi dari daerahnya terkait gula yang semakin mahal. Bulog yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti.
Dia membantah jika dikatakan memperdagangkan pengaruh. “Saya tidak punya pengaruh,” ujar dia.
Irman menegaskan saat menghubungi Bulog tidak ada pembahasan tentang kuota. Apalagi terkait dengan fee yang akan diterima. Hubungan itu murni untuk memulihkan harga gula agar tidak mahal, karena akan menyulitkan masyarakat. Sebagai ketua DPD RI, dia mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat.
Foto:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS Mantan Ketua DPD, Irman Gusman, usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/10). Irman Gusman diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan kuota gula impor di Sumatera Barat dengan tersangka Memi istri dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Susanto.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengusutan terhadap dugaan suap distribusi gula impor yang menjerat nama Irman Gusman, ketua DPD RI. Kemarin (4/10) pejabat asal Sumatera Barat (Sumbar) itu diperiksa komisi antirasuah. Dia membantah memperdagangkan pengaruh dalam pekara tersebut.
Irman masih membantah menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto. Bahkan, dia mengaku tidak kenal dengan Xaveriandy. Sebagai tokoh di Sumbar, di hanya kenal Memi, istri Xaveriandy. Dia juga mengaku tidak mengetahui isi bungkusan yang dibawa kedua tamunya itu saat datang ke rumah dinasnya pada 16 September lalu. Dia tidak tahu kalau bungkusan itu berisikan uang Rp100 juta.
Irman mengaku menghubungi Bulog terkait dengan kondisi gula di Padang, Sumbar. “Saya tidak mengatakan jumlahnya,” papar dia saat ditemui usai pemeriksaan di gedung KPK kemarin. Sebelum menghubungi Bulog, dia turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan. Saat itu, harga gula di Padangan mencapai Rp 16 ribu perkilogram, seharusnya harganya Rp 14 ribu hingga Rp 14.500. Dia berharap harga gula kembali normal. Sebab, saat itu menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Sebagai perwakilan daerah, dia mempunyai tugas menyampaikan aspirasi dari daerahnya terkait gula yang semakin mahal. Bulog yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti.
Dia membantah jika dikatakan memperdagangkan pengaruh. “Saya tidak punya pengaruh,” ujar dia.
Irman menegaskan saat menghubungi Bulog tidak ada pembahasan tentang kuota. Apalagi terkait dengan fee yang akan diterima. Hubungan itu murni untuk memulihkan harga gula agar tidak mahal, karena akan menyulitkan masyarakat. Sebagai ketua DPD RI, dia mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat.
