32 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

DPR Dorong Revisi Sertifikasi Khatib

Istilah sertifikasi khatib menurutnya juga tidak benar. ’’Rencana yang akan kami lakukan adalah standarisasi khatib,’’ jelasnya. Yang dimaksud itu pun bukan standarisasi isi ceramah. Tetapi lebih pada standarisasi kualifikasi atau kompetensi yang harus dimiliki khatib. Supaya khotbah disampaikan ahlinya.

Untuk menggodok rencana standarisasi khatib itu, Kemenag telah berkoordinasi dengan sejumlah ormas Islam. Di antaranya MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi). Selain itu, pihaknya juga membahasnya dengan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Di tempat terpisah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, ada beberapa hal pemerintah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu, begitu pula sebaliknya.

“Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, malah dilakukan pemerintah,” tulis Tulus dalam akun Facebook-nya, Minggu (5/2).

Menurut dia, sertifikasi dan pendataan ulama adalah bentuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.‎ “Mestinya ini tidak dilakukan, malah dilakukan pemerintah,” tandasnya. (wan/oki/easy/jpg/ril)

Istilah sertifikasi khatib menurutnya juga tidak benar. ’’Rencana yang akan kami lakukan adalah standarisasi khatib,’’ jelasnya. Yang dimaksud itu pun bukan standarisasi isi ceramah. Tetapi lebih pada standarisasi kualifikasi atau kompetensi yang harus dimiliki khatib. Supaya khotbah disampaikan ahlinya.

Untuk menggodok rencana standarisasi khatib itu, Kemenag telah berkoordinasi dengan sejumlah ormas Islam. Di antaranya MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi). Selain itu, pihaknya juga membahasnya dengan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Di tempat terpisah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, ada beberapa hal pemerintah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu, begitu pula sebaliknya.

“Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, malah dilakukan pemerintah,” tulis Tulus dalam akun Facebook-nya, Minggu (5/2).

Menurut dia, sertifikasi dan pendataan ulama adalah bentuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.‎ “Mestinya ini tidak dilakukan, malah dilakukan pemerintah,” tandasnya. (wan/oki/easy/jpg/ril)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/