JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya mulai tak nyaman dengan isu reshuffle kabinet. Apalagi, mulai muncul desakan-desakan dari beberapa pihak yang menyuarakan pergantian menteri-menteri tertentu. Hal ini membuat Jokowi seperti terdikte
Menolaknya adanya dikte dari sejumlah kelompok, melalui akun Twitter resminya @jokowi, presiden kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mau didikte. “Saya harap kita semua bekerja saja dengan baik. Urusan angkat dan ganti menteri biar jadi urusan saya -Jkw,” katanya kemarin (7/1).
Meski demikian, Jokowi tak menampik jika saat ini dirinya memang tengah menyiapkan reshuffle kabinet. Hal itu diucapkannya saat bertemu kelompok relawan pendukung Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu.
Ketua Projo Budi Arie mengatakan, isu reshuffle termasuk yang disinggung Jokowi saat makan siang dengan para relawan. “Intinya presiden sudah tahu mana kinerja menteri yang dianggap kurang,” ujarnya usai makan siang di Istana Negara kemarin.
Meski demikian, dia enggan membeber detil pembicaraan yang dilakukan. “Yang pasti, kami menghormati dan mendukung keputusan presiden. Jokowi itu kan presiden mandataris rakyat, kami percaya Jokowi selalu berada di garis rakyat,” tandasnya.
Selain Projo, hadir pula sejumlah elemen relawan Jokowi-JK. Mereka di antaranya dari Bara jp, Almishbat, JOMAN, Seknas Jokowi, dan lagi lainnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tadi malam sempat dikabarkan akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya. “Mau tahun baruan saja. Bukan soal reshuffle, yang reshuffle kan bukan Bu Mega, yang reshuffle Pak Jokowi,” katanya.
Namun, pertemuan tersebut urung dilakukan. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, pertemuan memang belum diagendakan karena Mega baru kembali dari Jogja. Sedangkan Staf Khusus Wapres Husain Abdullah menyebut pertemuan akan diagendakan ulang.”Ini kan dalam rangka silaturahim, jadi waktunya fleksibel,” ucapnya.
Secara terang-terangan, DPP PDI Perjuangan menunjukkan ketidaksukaan terhadap berbagai kebijakan yang dibuat Menteri BUMN Rini Soemarno. Untuk itu, Hasto secara tegas menyatakan ingin melindungi Presiden Jokowi dari Rini Soemarno.
Dia mengatakan, sikap keras politikus PDI Perjuangan di DPR hingga meminta Rini direshuffle bukan intervensi politik, melainkan bentuk mekanimse kelembagaan, salah satunya melalui Pansus Angket Pelindo II, yang diketuai salah satu Srikandi partai berlambang banteng, Rieke Diah Pitaloka.
“Kami sangat berkepentingan sekali melindungi Pak Jokowi, tidak akan kami menyia-nyiakan perjuangan kami untuk Pak Jokowi. Untuk itu, kami akan mengawal Pak Jokowi sebaik-baiknya. Kalau pembantu presiden tidak memahami garis ekonomi politik presiden, tentu saja kami mengingatkan hal itu,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat.
Hasto menegaskan, sikap keras partainya mengkritisi kebijakan BUMN didasari alasan yang kuat, bahwa DPR RI menemukan fakta-fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran UU yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Salah satunya adalah, BUMN sekarang ini menjadi beban APBN. “Sebelumnya BUMN memberikan kebijakan fiskal sekarang menarik dari fiskal itu, bersaing dengan rakyat. BUMN itu punya tata kelola bisnis untuk mendapatkan anggaran di luar APBN. Inilah yang kami koreksi,” tegasnya.
Diketahui, dalam pembahasan APBN 2016 lalu di DPR, Rini juga mengusulkan penambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk puluhan perusahaan pelat merah. Setelah melalui pembahasan yang rumit, usulan tersebut akhirnya di-pending. PDIP termasuk yang menolak manuver Rini ketika itu.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan, ketika akan dilakukannya perombakan kabinet, Jokowi mempertimbangkan berbagai aspek. Antara lain, evaluasi kinerja menteri, peningkatan efektifitas kinerja pemerintahan, elektabilitas, kalkulasi untuk mendapat dukungan dari DPR berdasarkan realitas politik yang ada, dan berbagai masalah yang sedang dan akan dihadapi pemerintah. Komunikasi terakhir dengan Jokowi pun partai-partai pendukung masih membicarakan soal percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
“Susah juga nangkep sinyal. Sinyalnya kan Pak Jokowi melepas burung,” guyon Hasto menjawab persoalan reshuffle di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. “Sekiranya Bapak Presiden minta, tentu partai akan berikan melalui Ketum, dan Ketum kan pengusung beliau,” tambahnya.
Bekas anggota DPR itu juga menyatakan seandainya ada reshuffle, itu bukan karena merapatnya sejumlah partai akhir-akhir ini ke pemerintah. Namun itu didasarkan terhadap agenda kebangsaan. “Kami percaya Bapak Jokowi tentu melakukan reshuffle untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk menimbulkan resiko politik yang baru,” tandasnya.
Sementara itu, mantan Pimpinan sementara KPK Johan Budi Sapto Pribowo tak menampik memang ada tawaran dari sejumlah pihak terhadap dirinya. Namun hal tersebut tidak berasal dari Istana. “Tidak benar kalau dari istana. Sampai sekarang saya juga belum memutuskan akan kemana,” ujar Johan, kemarin.
Kabar yang beredar, Johan mendapatkan tawaran dari istana untuk posisi juru bicara. Posisi itu kabarnya sekaligus melekat pada Sekretaris Kabinet yang kini diisi Teten Masduki. Kini posisi juru bicara atau tim komunikasi presiden salah satunya ditempati oleh Ari Dwipayana. Nah, isunya, Teten akan mendapatkan posisi di kabinet dalam reshuffle jilid II yang tinggal menunggu waktu.
Susunan Menteri Beredar
Bola panas reshuffle Kabinet Kerja terus bergulir meskipun Presiden Jokowi masih mengelak saat ditanya soal pembongkaran pasukannya itu. Di kalangan wartawan, Rabu (6/1) sore tadi beredar pesan lewat broadcast yang menggambarkan komposisi perombakan menteri.
“Reshuffle akan diumumkan Presiden Jokowi sebelum 15 Januari 2016 di Istana Bogor,” bunyi pembuka pesan tersebut, yang juga diterima awak JPNN.com (Grup Sumut Pos).
