30 C
Medan
Monday, July 1, 2024

Pilpres 2024 Diprediksi Bisa Diikuti 3 Paslon

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pascapertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Minggu (5/6) kemarin, menunjukkan peta koalisi menuju Pilpres 2024 sudah mulai mengerucut. Meskipun, sewaktu-waktu masih bisa berubah seiring dinamika yang terjadi menjelang Pilpres.

DALAM pertemuan itu, SBY didampingi langsung putranya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Sementara Surya Paloh didampingi Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dan Ketua Bappilu Prananda Surya Paloh.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kedatangan SBY adalah kunjungan balasan. Sebelumnya, Surya mengunjungi SBY saat dirawat di Klinik Mayo, Amerika Serikat. ’’Perhatian dan dukungan yang diberikan Bapak Surya Paloh waktu itu, tentunya sangat diapresiasi oleh Bapak SBY,’’ ungkapnya.

Menurut dia, kunjungan balasan sengaja dilakukan menunggu pandemi Covid-19 mereda. Silaturahmi merupakan adab politik yang baik. Herzaky mengajak semua pihak mendoakan kesehatan SBY dan Surya. ’’Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara,’’ tuturnya.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya juga mengamini, pertemuan itu merupakan silaturahmi dua sahabat lama. “Dua sahabat bertemu, makan malam bersama, dan ngobrol,”terang Wakil Ketua Baleg DPR RI itu.

Apakah keduanya membahas dan menjajaki peluang koalisi untuk menghadapi pilpres? Willy mengatakan, ketika dua pemimpin partai politik bertemu, tentu mereka membahas persiapan pemilu. Namun, masing-masih pihak baru melakukan pembicaraan awal.

Willy menyebut pertemuan itu sebagai prolog. “Ini baru pertemuan pertama,” terang legislator asal Dapil Jatim XI itu.

Menyikapi pertemuan Suray Paloh dan SBY, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memprediksi, pada Pilpres 2024 nanti kemungkinan terbentuknya tiga poros koalisi akan sangat terbuka. Peluang ini dibuka oleh Golkar, PAN, dan PPP yang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Kata Dedi, Koalisi Indonesia Bersatu ini bisa mengusung Ganjar Pranowo dan Erick Tohir sebagai cawapresnya.

Di sisi lain, santer digadang-gadang PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra. Jika koalisi ini terbentuk nantinya, bisa mengusung Prabowo Subianto dan Puan Maharani. “Dengan asumsi, Prabowo-Puan di koalisi PDIP-Gerindra, lalu PKB bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu,” kata Dedi.

“Selama PDIP dan Gerindra tidak ada tambahan mitra, dan koalisi KIB tidak ada perubahan hingga waktu penentuan, maka munculnya tiga poros itu semakin terbuka,” demikian Dedi Kurnia.

Menurutnya, Nasdem dan Demokrat bisa membentuk poros koalisi baru dengan ditambah PKS.

Koalisi ini, sebut Dedi, bisa mengusung Anies Baswedan dan AHY. Mengingat Anies digadang-gadang akan dipinang oleh Nasdem. “Maka, Nasdem bisa memunculkan poros baru bersama Demokrat dan PKS. Tokoh potensial poros ini bisa Anies-AHY,” tutur pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Menyikapi bakal terbentuknya 3 poros koalisi pada Pilpres mendatang, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak merasa khawatir. Bahkan, PAN menyambut baik jika poros koalisi terbentuk lebih dari dua, yang nantinya akan menyuguhkan banyak pasangan calon (Paslon).

“Justru kita senang kalau memang ada lebih dari dua Paslon. Saya kira itu semakin banyak pilihan masyarakat yang mana itu justru lebih baik untuk masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Eddy Soeparno saat menjadi narasumber dalam serial diskusi TERPOL Kang Kiflan bertajuk “KIB Tidak Dijual?”, Selasa (7/6) siang.

Eddy menuturkan, hajatan lima tahunan dengan lebih dua Paslon pernah terjadi pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Menurutnya, hanya di Pilpres 2014 dan 2019 yang menyuguhkan Pemilu dengan dua Paslon kepada masyarakat.

Lebih jauh, Eddy Soeparno bahkan memprediksi perhelatan Pilpres 2024 nanti bisa memungkinkan lebih dari tiga Paslon. Itu antara lain melihat konstelasi politik yang terjadi dewasa ini. “Jadi, menurut kami jika memang poros ada 3, bahkan ini kalau kita melihat konstelasi yang ada 4 Paslon pun bisa. Jadi, di atas kertas hal itu bisa terjadi,” tuturnya.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi PAN ini berharap pada Pilpres 2024 nanti bisa lebih dari dua Paslon. Pasalnya udah dua kali Pilpres masyarakat hanya disuguhkan dua Paslon.

“Ya betul. Kalau bisa kita hadirkan itu dari 2 dan menurut saya ini adalah opsi yang paling baik dan merupakan Pemilu yang berbeda dengan dua Pemilu sebelumnya. Karena masyarakat akan antusias melihat adanya Paslon yang mereka bisa pilih,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan, Pemilu masih menyisakan dua tahun lagi. Selain itu, untuk mencari pemimpin nasional juga seharusnya tidak dilakukan secara gegabah. “Untuk mengerucut terhadap pencalonan, membutuhkan pemikiran jernih, tenang,” kata Djarot Saiful Hidayat.

“Membicarakan sosok presiden sangat menentukan. Apalagi, untuk (negara) dengan (penduduk) lebih dari 270 juta jiwa, ribuan pulau, hingga tantangan global yang demikian hebat. Perlu perhitungan mendalam,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, Kongres PDI Perjuangan pada 2019 telah memutuskan bahwa soal calon presiden yang diusung partai berlambang kepala banteng ini menunggu restu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Baginya, seluruh kader seharusnya taat dan tunduk terhadap keputusan tersebut. “PDI Perjuangan telah sepakat. Persoalan ini (capres) menjadi hak prerogatif ketua umum. Kemudian, untuk koalisi kami berkoalisi dengan rakyat. Sebab, rakyat menjadi pemilik kedaulatan tertinggi,” katanya.

Bagi PDI Perjuangan, urusan politik di Pemilu bukanlah hal utama untuk dibicarakan saat ini. Apalagi, bangsa masih dalam posisi bangkit usai terpuruk selama pandemi Covid-19 (virus Corona). “Bagi PDI Perjuangan, kami memilih fokus bagaimana menyatu dengan kehendak rakyat dan mengabdi untuk kepentingan rakyat. Silakan saja melakukan koalisi. Tapi PDI Perjuangan memilih untuk membantu pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam membantu rakyat, terutama di masa pemulihan pasca pandemi,” pungkas anggota DPR RI dari Dapil Sumut III ini. (rmol/bbs/adz)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pascapertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Minggu (5/6) kemarin, menunjukkan peta koalisi menuju Pilpres 2024 sudah mulai mengerucut. Meskipun, sewaktu-waktu masih bisa berubah seiring dinamika yang terjadi menjelang Pilpres.

DALAM pertemuan itu, SBY didampingi langsung putranya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Sementara Surya Paloh didampingi Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dan Ketua Bappilu Prananda Surya Paloh.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kedatangan SBY adalah kunjungan balasan. Sebelumnya, Surya mengunjungi SBY saat dirawat di Klinik Mayo, Amerika Serikat. ’’Perhatian dan dukungan yang diberikan Bapak Surya Paloh waktu itu, tentunya sangat diapresiasi oleh Bapak SBY,’’ ungkapnya.

Menurut dia, kunjungan balasan sengaja dilakukan menunggu pandemi Covid-19 mereda. Silaturahmi merupakan adab politik yang baik. Herzaky mengajak semua pihak mendoakan kesehatan SBY dan Surya. ’’Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara,’’ tuturnya.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya juga mengamini, pertemuan itu merupakan silaturahmi dua sahabat lama. “Dua sahabat bertemu, makan malam bersama, dan ngobrol,”terang Wakil Ketua Baleg DPR RI itu.

Apakah keduanya membahas dan menjajaki peluang koalisi untuk menghadapi pilpres? Willy mengatakan, ketika dua pemimpin partai politik bertemu, tentu mereka membahas persiapan pemilu. Namun, masing-masih pihak baru melakukan pembicaraan awal.

Willy menyebut pertemuan itu sebagai prolog. “Ini baru pertemuan pertama,” terang legislator asal Dapil Jatim XI itu.

Menyikapi pertemuan Suray Paloh dan SBY, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memprediksi, pada Pilpres 2024 nanti kemungkinan terbentuknya tiga poros koalisi akan sangat terbuka. Peluang ini dibuka oleh Golkar, PAN, dan PPP yang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Kata Dedi, Koalisi Indonesia Bersatu ini bisa mengusung Ganjar Pranowo dan Erick Tohir sebagai cawapresnya.

Di sisi lain, santer digadang-gadang PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra. Jika koalisi ini terbentuk nantinya, bisa mengusung Prabowo Subianto dan Puan Maharani. “Dengan asumsi, Prabowo-Puan di koalisi PDIP-Gerindra, lalu PKB bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu,” kata Dedi.

“Selama PDIP dan Gerindra tidak ada tambahan mitra, dan koalisi KIB tidak ada perubahan hingga waktu penentuan, maka munculnya tiga poros itu semakin terbuka,” demikian Dedi Kurnia.

Menurutnya, Nasdem dan Demokrat bisa membentuk poros koalisi baru dengan ditambah PKS.

Koalisi ini, sebut Dedi, bisa mengusung Anies Baswedan dan AHY. Mengingat Anies digadang-gadang akan dipinang oleh Nasdem. “Maka, Nasdem bisa memunculkan poros baru bersama Demokrat dan PKS. Tokoh potensial poros ini bisa Anies-AHY,” tutur pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Menyikapi bakal terbentuknya 3 poros koalisi pada Pilpres mendatang, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak merasa khawatir. Bahkan, PAN menyambut baik jika poros koalisi terbentuk lebih dari dua, yang nantinya akan menyuguhkan banyak pasangan calon (Paslon).

“Justru kita senang kalau memang ada lebih dari dua Paslon. Saya kira itu semakin banyak pilihan masyarakat yang mana itu justru lebih baik untuk masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Eddy Soeparno saat menjadi narasumber dalam serial diskusi TERPOL Kang Kiflan bertajuk “KIB Tidak Dijual?”, Selasa (7/6) siang.

Eddy menuturkan, hajatan lima tahunan dengan lebih dua Paslon pernah terjadi pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Menurutnya, hanya di Pilpres 2014 dan 2019 yang menyuguhkan Pemilu dengan dua Paslon kepada masyarakat.

Lebih jauh, Eddy Soeparno bahkan memprediksi perhelatan Pilpres 2024 nanti bisa memungkinkan lebih dari tiga Paslon. Itu antara lain melihat konstelasi politik yang terjadi dewasa ini. “Jadi, menurut kami jika memang poros ada 3, bahkan ini kalau kita melihat konstelasi yang ada 4 Paslon pun bisa. Jadi, di atas kertas hal itu bisa terjadi,” tuturnya.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi PAN ini berharap pada Pilpres 2024 nanti bisa lebih dari dua Paslon. Pasalnya udah dua kali Pilpres masyarakat hanya disuguhkan dua Paslon.

“Ya betul. Kalau bisa kita hadirkan itu dari 2 dan menurut saya ini adalah opsi yang paling baik dan merupakan Pemilu yang berbeda dengan dua Pemilu sebelumnya. Karena masyarakat akan antusias melihat adanya Paslon yang mereka bisa pilih,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan, Pemilu masih menyisakan dua tahun lagi. Selain itu, untuk mencari pemimpin nasional juga seharusnya tidak dilakukan secara gegabah. “Untuk mengerucut terhadap pencalonan, membutuhkan pemikiran jernih, tenang,” kata Djarot Saiful Hidayat.

“Membicarakan sosok presiden sangat menentukan. Apalagi, untuk (negara) dengan (penduduk) lebih dari 270 juta jiwa, ribuan pulau, hingga tantangan global yang demikian hebat. Perlu perhitungan mendalam,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, Kongres PDI Perjuangan pada 2019 telah memutuskan bahwa soal calon presiden yang diusung partai berlambang kepala banteng ini menunggu restu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Baginya, seluruh kader seharusnya taat dan tunduk terhadap keputusan tersebut. “PDI Perjuangan telah sepakat. Persoalan ini (capres) menjadi hak prerogatif ketua umum. Kemudian, untuk koalisi kami berkoalisi dengan rakyat. Sebab, rakyat menjadi pemilik kedaulatan tertinggi,” katanya.

Bagi PDI Perjuangan, urusan politik di Pemilu bukanlah hal utama untuk dibicarakan saat ini. Apalagi, bangsa masih dalam posisi bangkit usai terpuruk selama pandemi Covid-19 (virus Corona). “Bagi PDI Perjuangan, kami memilih fokus bagaimana menyatu dengan kehendak rakyat dan mengabdi untuk kepentingan rakyat. Silakan saja melakukan koalisi. Tapi PDI Perjuangan memilih untuk membantu pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam membantu rakyat, terutama di masa pemulihan pasca pandemi,” pungkas anggota DPR RI dari Dapil Sumut III ini. (rmol/bbs/adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/