JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berencana untuk memperkuat kekuatan ekonomi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satunya melalu rencana pembuatan BUMN baru sebagai wadah holding dari ribuan BUMDes di Indonesia. Upaya tersebut diakui bakal menggenjot potensi lembaga usaha di desa dengan memasukkan aspek profesionalitas.
Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, wacana tersebut digulirkan setelah pihaknya melihat potensi ekonomi desa yang belum termaksimalkan. Padahal, platform BUMDes harusnya bisa mendorong ekonomi yang juga bakal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
”BUMDes kan berbeda dari koperasi desa. Koperasi desa didirikan untuk mensejahterakan anggotanya yakni masyarakat desa. Sedangkan, BUMDes didiirikan untuk mensejahterakan desa secara keseluruhan. Misalnya beasiswa ke anak-anak desa atau pembangunan sarana desa,” ujarnya usai membuka acara Sarasehan Desa di Jakarta, Senin (9/1).
Namun, lanjut dia, potensi BUMDes masih belum termanfaatkan. Salah satu faktor terbesar adalah kosongnya sumber daya manusia (SDM) yang cakap dalam mengelola badan usaha di tingkat desa. Karena itu, pihaknya berniat untuk menjadikan BUMDes sebagai lembaga profesional dengan mengumpulkannya ke sebuah perusahaan holding.
Perusahaan induk tersebutlah yang akan mengorganisir produk seluruh BUMDes termasuk manajemen BUMDes. Dengan begitu, bakal ada evaluasi apakah manajer BUMDes punya rapor bagus atau tidak. ”’Nantinya pasti dikategorikan mulai dari usaha pertanian, kerajinan, atau ritel. Dan dengan banyaknya jaringan, investor sudah pasti mengantri,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa potensi pendapatan dari BUMDes sendiri cukup besar. Dengan net profit yang bisa mencapai Rp 1 miliar per tahun pada masing-masing BUMDes, maka pendapatan sekitar 75 ribu desa di Indonesia bisa mencapai Rp 75 triliun.
”Yang perlu didorong hanya menciptakan penciptaan BUMDes disertai one village one product di setiap desa di Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Ahmad Erani Yustika mengatakan, saat ini pihaknya memang sedang membicarakan isu teknis dengan Kementerian BUMN. Sebab, lembaga tersebutlah yang punya pengalaman dalam membentuk dan mengelola korporasi.
”Kami harus berkomubikasi dengan Kementerian BUMN. Tapi, kami beraharap Juni ini bisa direalisasikan,” ujarnya.
Menurutnya, dengan fokus alokasi dana desa tahun ini yang beralih dari infastruktur menuju penguatan ekonomi. Upaya untuk memberikan pendampingan dalam menjalankan sudah pasti dibutuhkan. Sedangkan, tenaga pendamping desa yang direkrut oleh Kemendes sendiri hanya ahli dalam organisasi dan administrasi. (bil/jpg/yaa)
