JAKARTA- Malinda Dee seperti mendapat durian runtuh. Untuk mengobati radang di payudaranya, tersangka penggelapan dan pencucian dana nasabah sebesar Rp16 miliar itu dijatah bantuan sosial pembiayaan untuk masyarakat miskin dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Mabes Polri panen kritik. “Dana pengobatannya ditanggung pemerintah. Kan ada itu yang namanya Jamkesmas,” kata Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi di gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) kemarin (9/6). Ito menambahkan, apabila ongkos pengobatan Malinda lebih dari plafon Jamkesmas, keluarga yang akan menambal kekurangannya.
Sayang, lagi-lagi Ito enggan menyebut besaran dana operasi untuk mantan senior relation manager Citibank itu. Rekan seangkatan Komjen Pol Susno Duadji itu beralasan, pembiayaan tahanan harus ditanggung negara. “Setiap tahanan di-cover oleh Jamkesmas, tapi yang jelas semua tahanan menjadi tanggung jawab Dirjen Lapas,” katanya.
Seperti diwartakan, wanita bernama asli Inong Malinda itu mengalami jatuh sakit sejak dua minggu lalu. Selain tekanan darahnya melonjak tinggi, sosialita 47 tahun itu mengeluhkan pegal-pegal dan demam. Tim dokter RS Polri menduga Malinda mengalami peradangan akibat silikon yang menyangga payudaranya. Pekan depan, tim dokter merencanakan mengoperasi istri siri Andhika Gumilang itu.
Ongkos pengobatan Malinda yang dijatah Jamkesmas menuai kritikan. Salah satunya dari anggota Panja RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Rieke Dyah Pitaloka. Dia menyesalkan kebijakan tersebut.
Menurut dia, keputusan meng-cover biaya pengobatan Jamkesmas mencederai keadilan publik. “Ya kalau sakit memang harus diobati, tapi di sisi lain ini mencederai keadilan publik,” kata Rieke saat ditemui di gedung MK kemarin (9/6). Dia menuding reaksi yang terlalu cepat dari Mabes Polri. Padahal, masih banyak masyarakat miskin yang menderita penyakit parah, kerap mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas bantuan sosial.
Rieke menuntut perlakuan setara antara Malinda dan masyarakat miskin terkait fasilitas Jamkesmas. “Seharusnya yang namanya mekanisme pelayanan kesehatan terutama untuk rakyat miskin itu diperlakukan sama seperti negara memperlakukan Malinda,” tegasnya. (aga/ken/jpnn)
