26 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

KTP Palsu Dikirim dari Kamboja

Barang bukti KTP dan NPWP kiriman dari Kamboja dihadirkan saat konferensi pers Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi beseta jajarannya di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Jumat (10/2/2017). Paket kiriman yang berasal dari Kamboja tersebut berupa 36 lembar KTP, 32 lembar Kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM dengan berat 560 gram itu masih dalam penyidikan petugas.–Foto: Imam Husein/Jawa Pos

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa material 36 kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) impor asal Kamboja, asli. Namun data yang tertera di e-KTP itu palsu. Hal itu dipastikan setelah Kemendagri melakukan pengecekan e-KTP yang diamankan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (3/2) lalu.

Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri Drajat Wisnu Setiawan mengatakan, untuk membuktikan keabsahan dokumen dilakukan menggunakan dua instrumen.

Yakni alat baca e-KTP (card reader) dan pengecekan nomor induk kependudukan (NIK) ke dalam database kependudukan. “Setelah kami cek ternyata 36 KTP tersebut adalah palsu. Yaitu data dalam fisik KTP tidak sama dengan data yang ada dalam chip,” kata Drajat dalam jumpa pers di kantor Ditjen Bea Cukai Kemenkeu di Jakarta, Jumat (10/2).

Selain itu, Drajat menambahkan, foto yang ada di KTP itu juga tidak sama dengan data yang ada di Kemendagri. “Termasuk itu fotonya tidak sama dengan database kependudukan,” tambah Drajat.

Sementara Dirjen Pajak Heru Pambudi menegaskan, KTP dan NPWP yang ditemukan itu diduga kuat untuk menggunakan kejahatan ekonomi. “Tidak untuk kejahatan lain, termasuk itu (pilkada),” kata Heru di kesempatan sama.

Drajat mengimbau untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan KTP palsu di Pilkada serentak 15 Februari 2017, bisa dicek di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

“Apabila ada petugas TPS meragukan keabsahan KTP pemilih, bisa melakukan pengecekan keabsahan KTP tersebut di kantor dinas Dukcapil setempat sebelum mengizinkan pemiliknya menggunakan hak pilih,” imbaunya.

Dia menambahkan, cara lain yang lebih cepat adalah petugas TPS memoto KTP dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp layanan pengaduan Discdukcapil setempat. “Pengecekan ini hanya butuh waktu sekitar dua menit. Jajaran KPU di daerah yang menggelar pilkada akan terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat,” pungkas Drajat.

Sebelumnya, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 36 e-KTP, 32 NPWP, satu buku tabungan BCA, satu ATM dalam sebuah paket dari Kamboja lewat jasa FedEx.

Pengirimnya bernama Robin dari Phnom Penh, Kamboja yang ditujukan untuk Leo di Jakarta. Kiriman itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 3 Februari 2017. Saat ini, instansi terkait masih melakukan investigasi. (boy/jpg/yaa)

 

Barang bukti KTP dan NPWP kiriman dari Kamboja dihadirkan saat konferensi pers Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi beseta jajarannya di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Jumat (10/2/2017). Paket kiriman yang berasal dari Kamboja tersebut berupa 36 lembar KTP, 32 lembar Kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM dengan berat 560 gram itu masih dalam penyidikan petugas.–Foto: Imam Husein/Jawa Pos

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa material 36 kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) impor asal Kamboja, asli. Namun data yang tertera di e-KTP itu palsu. Hal itu dipastikan setelah Kemendagri melakukan pengecekan e-KTP yang diamankan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (3/2) lalu.

Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri Drajat Wisnu Setiawan mengatakan, untuk membuktikan keabsahan dokumen dilakukan menggunakan dua instrumen.

Yakni alat baca e-KTP (card reader) dan pengecekan nomor induk kependudukan (NIK) ke dalam database kependudukan. “Setelah kami cek ternyata 36 KTP tersebut adalah palsu. Yaitu data dalam fisik KTP tidak sama dengan data yang ada dalam chip,” kata Drajat dalam jumpa pers di kantor Ditjen Bea Cukai Kemenkeu di Jakarta, Jumat (10/2).

Selain itu, Drajat menambahkan, foto yang ada di KTP itu juga tidak sama dengan data yang ada di Kemendagri. “Termasuk itu fotonya tidak sama dengan database kependudukan,” tambah Drajat.

Sementara Dirjen Pajak Heru Pambudi menegaskan, KTP dan NPWP yang ditemukan itu diduga kuat untuk menggunakan kejahatan ekonomi. “Tidak untuk kejahatan lain, termasuk itu (pilkada),” kata Heru di kesempatan sama.

Drajat mengimbau untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan KTP palsu di Pilkada serentak 15 Februari 2017, bisa dicek di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

“Apabila ada petugas TPS meragukan keabsahan KTP pemilih, bisa melakukan pengecekan keabsahan KTP tersebut di kantor dinas Dukcapil setempat sebelum mengizinkan pemiliknya menggunakan hak pilih,” imbaunya.

Dia menambahkan, cara lain yang lebih cepat adalah petugas TPS memoto KTP dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp layanan pengaduan Discdukcapil setempat. “Pengecekan ini hanya butuh waktu sekitar dua menit. Jajaran KPU di daerah yang menggelar pilkada akan terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat,” pungkas Drajat.

Sebelumnya, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 36 e-KTP, 32 NPWP, satu buku tabungan BCA, satu ATM dalam sebuah paket dari Kamboja lewat jasa FedEx.

Pengirimnya bernama Robin dari Phnom Penh, Kamboja yang ditujukan untuk Leo di Jakarta. Kiriman itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 3 Februari 2017. Saat ini, instansi terkait masih melakukan investigasi. (boy/jpg/yaa)

 

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/