Kemendagri Masih Godok Pj Gubsu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa jabatan Erry Nuradi dan Nurhajizah Marpaung sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara bakal berakhir pada 17 Juni 2018 mendatang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, tidak akan terjadi kekosongan kepemimpinan di Sumatera Utara. Begitu masa jabatan Erry dan Nurhajizah habis, sudah ditunjuk Penjabat (Pj) gubernur sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur […]

Continue Reading

Jendral Polisi Jadi Pj Gubsu

SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk dua perwira tinggi (Pati) Polri untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar). Langkah tersebut dikarenakan adanya kekurangan pejabat eselon satu yang bisa menjadi pejabat (PJ) gubernur, saat masa jabatan gubernur terpilih berakhir. Padahal, belum ada gubernur terpilih baru karena masih proses pemilihan dalam […]

Continue Reading

Manfaatkan PNS dan Non PNS

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kementerian Dalam Negeri ingatkan Sekretariat DPRD Medan agar memanfaatkan betul keberadaan pegawai negeri sipil dan non-PNS di lingkungan instansi tersebut. Hal itu bertujuan agar PNS dan non-PNS memiliki peranan dan kontribusi nyata, dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan di APBD. “Pengadan barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun […]

Continue Reading

Kemendagri Minta PDAM Tak Abaikan Perda

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar PDAM Tirtanadi Sumut tidak mengabaikan Perda No 10/2009 dalam ketika melakukan kenaikan tarif. Hal ini disampaikan Anggota Komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan usai bertemu Kasubdit BUMD Kemendagri, Auto Sujatmiko, Kamis (13/7).”Secara eksplisit mereka (Kemendagri) menekankan harus ada rapat konsultasi sesuai Perda No 10/2009,” kata Sutrisno. […]

Continue Reading

Catatan Prof Djo Seputar Pilkada Serentak

SUMUTPOS.CO  -Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, undang-undang terkait pemilihan kepala daerah telah beberapa kali direvisi. Hingga kini menjadi UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Namun meski demikian, dalam praktik pelaksanaan pilkada serentak 2017, sejumlah kasus masih tetap mengemuka. Bahkan masih terkait permasalahan yang sama, seperti terjadi dalam pelaksanaan pikada-pilkada […]

Continue Reading