Penghargaan bergengsi tingkat nasional kembali diraih Pemko Medan. Kali ini dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas berhasil mengantarkan Pemko Medan menyabet penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai terbaik II Tingkat Kota Creative Financing se-Region I Sumatera.
Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memastikan lokasi pembangunan Batalyon Teritorial (TP) 908 Gajah Dompak berada di wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat.
Komitmen mendukung program strategis nasional kembali ditegaskan Bupati Dairi Vickner Sinaga, saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) program perumahan tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (25/2).
Pj Wali Kota Tebingtinggi Muttaqien Hasrimi, mengikuti evaluasi kinerja pelaksanaan tugas Penjabat Wali Kota Tebingtinggi Triwulan 1 di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Timur No. 8 Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Pascabupati Labuhanbatu, Erik Atrada Ritonga (EAR) diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, sedang melakukan koordinasi dengan lembaga antikorupsi itu. “Terkait (Bupati, Red) Labuhanbatu berkoordinasi dengan KPK,” ucap Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumut Juliadi Zurdani Harahap kepada wartawan, di Kota Medan, Jumat (19/1).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Lawas Utara (Paluta), Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati Paluta.
Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani bersama stakeholder terkait mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara virtual di ruang Kerja Wali Kota Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (16/11/2023).
Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Badan Kesbangpol Kota Tebingtinggi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menggelar Forum Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah di ruang Aula lantai IV Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (12/10/2023).
Kementerian Dalam Negeri masih menunggu usulan nama-nama penjabat kepala daerah (Pj Kada) yang akan ditempatkan di 85 daerah per September mendatang. Selain dari DPRD, ada mekanisme usulan dari pusat yang dikelola Kemendagri.
DPRD Sumut tengah menggodok nama-nama yang diusulkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, untuk menggantikan jabatan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, yang akan berakhir masa jabatannya, pada 5 September 2023, mendatang.
Usulan kenaikan anggaran tampaknya muncul di hampir semua kementerian/lembaga. Setelah KPU dan Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menyampaikan pengajuan yang sama kepada komisi II DPR.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya kolaborasi dalam penanganan sampah. Terlebih, penanganan sampah tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karenanya, Kemendagri mendorong pemerintah daerah (pemda) memanfaatkan retribusi persampahan atau kebersihan dalam pengelolaan persampahan di daerah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menjelaskan, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022. Sementara itu, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai daerah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sumbernya antara lain berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan sumber lainnya di APBD.
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Masa jabatan Erry Nuradi dan Nurhajizah Marpaung sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara bakal berakhir pada 17 Juni 2018 mendatang....
SUMUTPOS.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk dua perwira tinggi (Pati) Polri untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar)....
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kementerian Dalam Negeri ingatkan Sekretariat DPRD Medan agar memanfaatkan betul keberadaan pegawai negeri sipil dan non-PNS di lingkungan instansi tersebut. Hal itu...
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar PDAM Tirtanadi Sumut tidak mengabaikan Perda No 10/2009 dalam ketika melakukan kenaikan tarif.
Hal ini disampaikan...
SUMUTPOS.CO -Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, undang-undang terkait pemilihan kepala daerah telah beberapa kali direvisi. Hingga kini menjadi UU Nomor 10/2016 tentang...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih kukuh tidak mau mengusulkan penonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari kursi Gubernur...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa material 36 kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) impor asal Kamboja, asli. Namun data yang tertera...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menghilangkan total keterlambatan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai jadwal, tampaknya, masih mimpi. Terbukti, saat tahun...
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kekosongan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) akan berlangsung hingga Januari 2017. Hal ini seiring turunnya Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Ari Fakrulloh mengeluarkan pemberitahuan terkait pembatalan pelelangan blanko e-KTP.
Pemberitahuan tersebut ditujukan kepada semua kepala...
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Perubahan struktur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemko Medan yang tengah dibahas Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah DPRD...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Polemik pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) membuat Kementerian Dalam Negeri ragu dalam mengambil sikap. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji...
