-Foto: Imam Husein/Jawa Pos Staf Kemenhub Abdu Rosyid yang diduga tertangkap operasi tangkap tangan digiring petugas di Kemneterian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Iriawan menjelaskan kasus tersebut terus dilakukan pengembangan. Dengan melakukan pemeriksaan seluruh pegawai. Khususnya para pimpinan di Kemenhub. Pasalnya di hadapan petugas, ketika pelaku mengaku pimpinan terlibat dalam pungli tersebut.
Akibat ulahnya ketiga pelaku dijerat pasal berlapis. Yakni asal pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, pasal 5 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a dan b, dan pasal 13, nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan. Serta nomor 31 tahun 1999 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan hukuman minimal tiga tahun maksimal 10 tahun penjara.
Kepala Polisi Republik Indonesia Jendral Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh kapolda yang ada di Indonesia untuk membentuk tim guna memberantas tindakan pungutan liar.
Dalam sebuah rapat terbatas mengenai reformasi hukum telah diputuskan bahwa Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Bertujuan agar setiap badan atau instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik bersih dari tindakan pungutan liar.
“Saya akan video conference-kan dengan kapolda. Saya minta kepada seluruh kapolda membentuk tim untuk melakukan OPP, yang disasar adalah pelayanan publik,” katanya di Mapolda Metro Jaya, kemarin.
Menurutnya sejumlah layanan publik yang akan disasar dalam operasi ini. Antara lain perizinan pengurusan STNK, BPKB, sertifikat, jenazah di kuburan, dan pengurusan kartu tanda penduduk. Serta segala jenis urusan lain yang berhubungan dengan pelayanan publik
“Harapan bapak presiden, pelayanan publik bisa bersih dari pungli. Kalau mungkin tidak bisa sampai nol setidaknya bisa ditekan semaksimal mungkin,” katanya. (ian/jpg)
-Foto: Imam Husein/Jawa Pos Staf Kemenhub Abdu Rosyid yang diduga tertangkap operasi tangkap tangan digiring petugas di Kemneterian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Iriawan menjelaskan kasus tersebut terus dilakukan pengembangan. Dengan melakukan pemeriksaan seluruh pegawai. Khususnya para pimpinan di Kemenhub. Pasalnya di hadapan petugas, ketika pelaku mengaku pimpinan terlibat dalam pungli tersebut.
Akibat ulahnya ketiga pelaku dijerat pasal berlapis. Yakni asal pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, pasal 5 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a dan b, dan pasal 13, nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan. Serta nomor 31 tahun 1999 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan hukuman minimal tiga tahun maksimal 10 tahun penjara.
Kepala Polisi Republik Indonesia Jendral Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh kapolda yang ada di Indonesia untuk membentuk tim guna memberantas tindakan pungutan liar.
Dalam sebuah rapat terbatas mengenai reformasi hukum telah diputuskan bahwa Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Bertujuan agar setiap badan atau instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik bersih dari tindakan pungutan liar.
“Saya akan video conference-kan dengan kapolda. Saya minta kepada seluruh kapolda membentuk tim untuk melakukan OPP, yang disasar adalah pelayanan publik,” katanya di Mapolda Metro Jaya, kemarin.
Menurutnya sejumlah layanan publik yang akan disasar dalam operasi ini. Antara lain perizinan pengurusan STNK, BPKB, sertifikat, jenazah di kuburan, dan pengurusan kartu tanda penduduk. Serta segala jenis urusan lain yang berhubungan dengan pelayanan publik
“Harapan bapak presiden, pelayanan publik bisa bersih dari pungli. Kalau mungkin tidak bisa sampai nol setidaknya bisa ditekan semaksimal mungkin,” katanya. (ian/jpg)
