‘Serang’ ARB dengan Lapindo
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba menyinggung lumpur Lapindo dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di Istana Negara, Jakarta. Beberapa kalangan menganggap hal ini merupakan politik buka kartu yang sedang dilancarkan SBY.
Pasalnya, PT Lapindo Brantas yang kini berubah nama menjadi PT Minarak Lapindo Jaya adalah salah satu perusahaan milik Ketum DPP Partai Golkar yang juga capres Partai Golkar, Aburizal Bakrie. “Peringatan Presiden SBY agar Lapindo segera melunasi kewajibannya kepada rakyat Sidoarjo, bisa jadi awal penyingkapan kembali borok lama yang berpotensi merusak citra Aburizal Bakrie (ARB) dan Golkar,” kata Laode Ida, Jumat (15/2).
Dikatakannya, kritikan SBY tersebut diduga merupakan sinyal bahwa SBY memiliki kartu truf yang bisa dan mulai digunakan untuk setidaknya mencederai citra Golkar dan ARB dalam menghadapi pemilu legislatif (Pilleg) dan pemilu presiden (Pilpres) 2014 mendatang.
“Tapi saya sangat berharap kritikan Presiden SBY tersebut tidak bermaksud membuka borok lama Aburizal Bakrie,” ujar senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Di sisi lain, pernyataan SBY soal Lapindo sempat mengejutkan. Pasalnya, SBY cenderung kurang ‘peduli’ dengan korban Lapindo. Setidaknya, sejak Lapindo bermasalah pada 2007, SBY hanya dua kali menekankan soal ganti rugi tersebut. Pertama pada 3 April 2009 dan kedua pada 29 Maret 2010. Lalu, kenapa tiba-tiba SBY kembali menyinggung setelah 2011 dan 2012 tak pernah membahas hal tersebut?
“Sepertinya politik buka kartu ada pada panggung terbuka sekarang dan nampaknya sudah tidak bisa dihindari lagi,” kata Pengamat Politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya.
Ia mengatakan, biasanya pernyataan SBY tentang Lapindo sangat normatif. “Tapi dia sangat teknis dan menyebutkan angka. Ini kan sebuah ‘judgement’ dari SBY. Dia biasanya tidak begitu,” tukas Yunarto.
Kendati demikian, Yunarto menduga serangan SBY ke Aburizal Bakrie dan Minarak Lapindo Jaya terkait dengan episentrum politik yang tak bertuan di tahun ini. “Golkar bersama PKS dalam konteks koalisi kan bandel. Konsekuensi parpol dua kaki, bukannya tidak mungkin akan menjadi serangan kompetitor,” tukasnya.
“Kita akan terus menerus melihat politik buka kartu. Ini hanya akan menjadi tahun politik saja tanpa kerja,” tambahnya.
Tanggapan berbeda dimunculkan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Saleh Daulay. Dia malah menyatakan pernyataan SBY sebagai usaha mengalihkan isu. Alasanya, pertama, jika hanya persoalan mengingatkan Lapindo, SBY bisa meminta menteri terkait yang menyampaikan langsung ke pihak Lapindo. “Tidak harus mempublikasikannya lewat media,” ujarnya, kemarin. Jika SBY yang langsung berbicara, maka akan melahirkan multitafsir dari masyarakat.
Politisi Golkar: Waspadai Kalimat SBY
Kedua, jika betul SBY merasa penting untuk menyelesaikan masalah Lapindo, mengapa baru sekarang kelihatan sikapnya di publik. “Mengapa tidak disampaikan sebelum-sebelumnya? Wajar bila kemudian ada yang berpandangan bahwa pernyataan SBY
tersebut bermuatan politis,” tegasnya.
Sementara itu, politisi senior Partai Golkar, Zaenal Bintang mengatakan pernyataan Presiden SBY soal lumpur Lapindo tidak boleh dipandang remeh. “Harus diwaspadai oleh kader Golkar, khususnya petinggi Golkar yang menjadi ring satu Ical (Aburizal Bakrie),” kata Bintang, kemarin.
Menurut Bintang, pernyataan SBY itu disampaikan dalam kapasitas seorang presiden di Istana di depan sidang kabinet dan meluas oleh pemberitaan media. “Secara politik ucapan SBY ibarat pisau bermata tiga. Akibatnya bagi Golkar juga bisa memunculkan tiga pukulan,” katanya.
Lanjut dia ucapan SBY itu bertujuan menahan laju Golkar yang bakal jadi penampung suara konstituen Demokrat yang eksodus karena Demokrat banyak didera oknum koruptor dan sedang kisruh.
“Kemudian mau menjegal langkah Ical supaya rakyat tidak memilih karena punya kasus menyengsarakan rakyat Sidoardjo,” ujar Bintang.
Dikatakan utang Rp800 miliar Lapindo saja tidak dibayar oleh Ical bagaimana mau mencalonkan Presiden. “Pernyataan SBY itu bisa memantik konflik internal DPP Golkar untuk berpikir melakukan Munaslub mengganti Ical,” kata dia.
Dijelaskan tidak tertutup kemungkinan ada kerjasama antara SBY dengan elit tertentu DPP Golkar yang anti-Ical untuk mengeruhkan suasana mendorong adanya Munaslub Golkar.
Bagi Wasekjen Demokrat, Ramadhan Pohan, pernyataan SBY adalah tepat. “Pak SBY mengingatkan kewajiban yang harus dipenuhi Lapindo sudah tepat sekali itu. Siapa pun rakyat Indonesia sudah gemas atas proses Lapindo bertele-tele itu. Kasihan rakyat seperti diombang-ambing dalam ketakpastian Lapindo,” katanya kemarin.
Ical Diminta Jaga Wibawa SBY
Ramadhan menambahkan, peringatan SBY itu sama sekali tidak ada hubungan dengan politik, terlebih menyentil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah. “Wong ini soal kewajiban. Kalau sudah kejepit masalah, janganlah dikit-dikit Setgab,” katanya.
Ditambahkannya, PT Minarak Lapindo Jaya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas musibah itu harus memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi terhadap korban luapan lumpur.
Karena itu, dia meminta, sebagai pemilik saham PT Minarak Lapindo Jaya, Aburizal Bakrie yang juga anggota Setgab berkewajiban menjaga wibawa pemerintah.
“Eloklah jaga wibawa dan marwah pemerintahan SBY. Kewajiban sendiri hendaknya jangan berlindung di balik pemerintah. Pak Ical harus turun tangan dan cepat merespon. Ikan sepat, ikan lele, kalau bisa cepat ngapain bertele-tele,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Sementara itu, pihak Lapindo menegaskan tidak bakal lari dari kewajibannya melunasi ganti rugi korban lumpur. Namun, mereka juga berharap solusi dari pemerintah. Lapindo meminta pemerintah memberi jalan untuk mendapatkan dana pinjaman guna pelunasan sisa ganti rugi yang menurut versi mereka tersisa Rp786 miliar.
“Yang pertama tentu kami respek dan menghormati sikap presiden. Kami pun menegaskan tidak bakal lari dari tanggungjawab ini. Kami pasti akan melunasi ganti rugi korban lumpur,” kata Presiden Direktur PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Andi Darussalam Tabusalla, kemarin.
Jawaban Andi tersebut sebagai respon dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehari sebelumnya. Ya, sebelumnya SBY secara khusus meminta Lapindo segera melunasi kewajibannya kepada korban lumpur dalam rapat kabinet.
Dalam pernyataannya SBY menyebut mendapat laporan kalau Lapindo belum menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp800 miliar. “Sampaikan kepada Lapindo. Kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia akhirat. Sampaikan! Mari kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan di tanah air ini demi rakyat kita, demi masa depan kita,” tegas SBY saat itu.
Merespon pernyataan itu Andi menyebut perlu meluruskan bahwa kewajiban Lapindo bukan Rp800 miliar. Tapi, tinggal Rp786 miliar. Nilai itu sebagai dana pembayaran 3.348 berkas. Andi menegaskan kalau Lapindo pasti akan menyelesaikan kewajiban itu tahun ini.
“Kami ini sudah mengeluarkan uang lebih dari Rp3 triliun, masak tinggal Rp786 miliar kami tidak akan menyelesaikannya. Kami tetap memegang komitmen untuk menyelesaikannya,” seru Andi.
Pria asal Maksaar itu menambahkan sejak awal Lapindo dan keluarga Bakrie berkomitmen melakukan kewajiban sesuai Perpres nomor 14 tahun 2007. Dimana, Lapindo berkewajiban membayar ganti rugi korban yang berada di dalam peta area terdampak (PAT). (fim/kit/faz/zul/jpnn)
