JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kemenkopolhukam tampaknya semakin serius untuk mulai menjajaki pembentukan Badan Siber Nasional untuk menangkal kejahatan siber (cybercrime) yang semakin marak di Indonesia. Keseriusan pemerintah tersebut tampak saat Menko Polhukam Wiranto melakukan berbagai kerja sama dengan sejumlah negara, di antaranya dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait pengamanan siber di Indonesia.
Tujuan kerja sama tersebut tidak lain agar Indonesia dapat menguasai teknologi pengamanan siber. “Mereka punya teknologi yang cukup maju dalam masalah ini dan kita sedang menyusun satu organisasi baru yanh memayungi berbagai kegiatan siber di Indonesia,” kata Wiranto usai menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) RRT, Xie Feng di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat (Jakpus), kemarin (15/12).
Wiranto menjelaskan, Pemerintah Tiongkok telah memiliki pengalaman yang cukup bagus dalam melindungi aktifitas siber di negaranya dari berbagai kejahatan siber. Seperti misalnya melindungi perdagangan melalui dunia maya atau on line dari pembajakan data atau akun.
“Tiongkok punya pengalaman yang cukup bagus sehingga tidak ada salahnya kita lakukan kerja sama dengan lebih intens,” tutur dia.
Sebelumnya, Kemenkopolhukam juga telah melakukan penjajakan kerja sama terkait pengamanan siber dengan Pemerintah Korea Selatan (Korsel). Dari hasil penjajakan tersebut, Pemerintah Negeri Ginseng itu berjanji akan membagi pengetahuan dan teknologi pengamanan siber kepada Indonesia.
Selain itu, Wiranto juga mengatakan saat menerima kunjungan Dubes RRT kedua belah pihak juga menyinggung persoalan empat warga Tiongkok yang menjadi petani secara ilegal di Bogor, Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu. Empat warga Tiongkok tersebut yakni Xue Qingjiang (51), Yu Wai Man (37), Gu Zhaojun (52 ), dan Gao Huaqiang (53).
Wiranto menjelaskan bahwa hal tersebut juga dipengaruhi oleh membludaknya jumlah wisatawan asal Tiongkok ke Indonesia. Sepanjang tahun ini, lanjutnya, jumlah wisatawan asal Tiongkok telah menembus angka dua juta orang.
“Nah tentu dari dua juta itu ada beberapa yang tidak mengikuti aturan main di Indonesia bahkan dianggap sebagai satu pelanggaran hukum. Kalaupun ada yang melanggar hukum maka tetap menghormati penyelesaian hukum di Indonesia,” tutur dia.
Sementara itu, Dubes RRT Xie Feng mengatakan, terkait dengan kerja sama pengamanan siber kedua negara, Indonesia dan Tiongkok memiliki tantangan yang sama dalam menghadapi kejahatan siber. “Saya kira kedua negara bisa berbagi pengalaman dan mempererat kerja sama di bidang ini,” kata Xie Feng.
Kemudian, disinggung soal empat warga Tiongkok yang menjadi petani di Bogor, dia mengakui bahwa banyaknya jumlah wisatawan asal Tiongkok yang datang ke Indonesia membuat pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian menjadi sulit. Kendati demikian, dia mempersilahkan aparat Indonesia menindak tegas warga Tiongkok yang melanggar hukum di Indonesia.
“Silahkan ditindak,” ujarnya. (dod/jpg/adz)
