WNI dari Suriah Menyebar di 18 Provinsi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Suriah, sudah pulang ke daerah masing-masing di 18 provinsi.

Kepulangan mereka menurut Tjahjo telah melalui pendataan dan penataran dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Nah, setelah mereka berada di kampungnya, pemerintah daerah diminta mengawasinya.

“Begitu masuk ditatar dulu oleh BNPT, pulang ke daerah tolong dikawal. Ada di 18 provinsi,” kata Tjahjo menjawab jpnn.com, di Istana Negara, Rabu (16/5).

Bicara soal pemetaan daerah yang rawan terorisme, Tjahjo menyebutkan data yang dimilikinya sama dengan Polri. Karena sumbernya dari Kesbangpol di daerah yang berkomunikasinya juga dengan kepolisian, BIN dan intelijen TNI.

Saat ditanya apakah Jawa Timur dan Riau termasuk daerah yang rawan terorisme, pihaknya menjawab diplomatis. “Saya tidak berhak untuk bicara ya, tapi jalur sutera merahnya itu. Kan sudah Anda lihatlah selama ini yang Densus tangkap-tangkap itu, kan itu-itu aja, jalurnya kan itu,” jawab Tjahjo.

Untuk itu pihaknya menekankan agar daerah meningkatkan pengawasan, salah satunya dengan menggalakkan kembali aktivitas Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan).

Sebeluuumnya, Tjahjo Kumolo berusaha menjawab kekhawatiran masyarakat soal WNI yang pulang dari Syria atau Suriah, bakal melakukan aksi teror di Indonesia.

Kekhawatiran masyarakat muncul menyusul kerusuhan narapidana teroris di Rutan Salemba cabang Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, aksi teror bom bunuh diri di Surabaya, Minggu (13/5) dan sejumlah aksi teror yang kembali terjadi Senin (14/5).

Menurut Tjahjo, para WNI yang pulang ke Indonesia tidak begitu saja dikembalikan ke tengah masyarakat. Mereka akan terlebih dahulu dididik oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Setelah itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Nama, alamat tempat tinggal mereka itu dicatat. Kemudian kami sampaikan ke daerah lewat kesbangpol (badan Kesatuan Bangsa dan Politik),” ucapnya.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini lebih lanjut mengatakan, data para WNI tersebut beserta anggota keluarganya sangat penting. Dengan demikian aparat bisa memantau apakah mereka benar-benar ingin kembali sebagai warga negara yang baik, atau ingin membuat kerusuhan di tanah air.

“Negara kita paling baik, mereka itu meninggalkan Indonesia, menyobek-nyobek paspor. Namun, yang namanya mereka di sana tidak kerasan (diterima kembali dengan catatan mengikuti seluruh aturan yang ada,red),” kata Tjahjo.

Saat ditanya apakah jumlah WNI yang kembali dari Suriah berjumlah 500 orang, Tjahjo membenarkan. Namun pemulangannya tidak sekaligus. Proses pemulangan dilakukan secara bertahap.

“Jadi intinya seperti yang Bapak Presiden Jokowi katakan, apa pun terorisme harus dilawan tegas. Mari mempercayakannya pada aparat kepolisian. Peran nyata masyarakat juga diperlukan untuk membantu memberikan informasi dan deteksi dini di lingkungan masing-masing,” pungkas Tjahjo. (fat/gir/jpnn)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Suriah, sudah pulang ke daerah masing-masing di 18 provinsi.

Kepulangan mereka menurut Tjahjo telah melalui pendataan dan penataran dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Nah, setelah mereka berada di kampungnya, pemerintah daerah diminta mengawasinya.

“Begitu masuk ditatar dulu oleh BNPT, pulang ke daerah tolong dikawal. Ada di 18 provinsi,” kata Tjahjo menjawab jpnn.com, di Istana Negara, Rabu (16/5).

Bicara soal pemetaan daerah yang rawan terorisme, Tjahjo menyebutkan data yang dimilikinya sama dengan Polri. Karena sumbernya dari Kesbangpol di daerah yang berkomunikasinya juga dengan kepolisian, BIN dan intelijen TNI.

Saat ditanya apakah Jawa Timur dan Riau termasuk daerah yang rawan terorisme, pihaknya menjawab diplomatis. “Saya tidak berhak untuk bicara ya, tapi jalur sutera merahnya itu. Kan sudah Anda lihatlah selama ini yang Densus tangkap-tangkap itu, kan itu-itu aja, jalurnya kan itu,” jawab Tjahjo.

Untuk itu pihaknya menekankan agar daerah meningkatkan pengawasan, salah satunya dengan menggalakkan kembali aktivitas Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan).

Sebeluuumnya, Tjahjo Kumolo berusaha menjawab kekhawatiran masyarakat soal WNI yang pulang dari Syria atau Suriah, bakal melakukan aksi teror di Indonesia.

Kekhawatiran masyarakat muncul menyusul kerusuhan narapidana teroris di Rutan Salemba cabang Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, aksi teror bom bunuh diri di Surabaya, Minggu (13/5) dan sejumlah aksi teror yang kembali terjadi Senin (14/5).

Menurut Tjahjo, para WNI yang pulang ke Indonesia tidak begitu saja dikembalikan ke tengah masyarakat. Mereka akan terlebih dahulu dididik oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Setelah itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Nama, alamat tempat tinggal mereka itu dicatat. Kemudian kami sampaikan ke daerah lewat kesbangpol (badan Kesatuan Bangsa dan Politik),” ucapnya.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini lebih lanjut mengatakan, data para WNI tersebut beserta anggota keluarganya sangat penting. Dengan demikian aparat bisa memantau apakah mereka benar-benar ingin kembali sebagai warga negara yang baik, atau ingin membuat kerusuhan di tanah air.

“Negara kita paling baik, mereka itu meninggalkan Indonesia, menyobek-nyobek paspor. Namun, yang namanya mereka di sana tidak kerasan (diterima kembali dengan catatan mengikuti seluruh aturan yang ada,red),” kata Tjahjo.

Saat ditanya apakah jumlah WNI yang kembali dari Suriah berjumlah 500 orang, Tjahjo membenarkan. Namun pemulangannya tidak sekaligus. Proses pemulangan dilakukan secara bertahap.

“Jadi intinya seperti yang Bapak Presiden Jokowi katakan, apa pun terorisme harus dilawan tegas. Mari mempercayakannya pada aparat kepolisian. Peran nyata masyarakat juga diperlukan untuk membantu memberikan informasi dan deteksi dini di lingkungan masing-masing,” pungkas Tjahjo. (fat/gir/jpnn)