Setnov Dijemput Paksa, Golkar Siapkan Ketum Baru

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

“Saya mendukung penuh langkah-langkah KPK itu, lebih cepat tentu akan lebih baik,” katanya kepada wartawan seusai Salat Jumat di Masjid Al Musabiqin, komplek Kantor Wali Kota Medan, (17/11).

Dia mengaku mendukung langkah KPK jika memang penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut memiliki bukti-bukti kuat melibatkan Setnov. “Sebenarnya kita tidak ingin hal itu terjadi. Kalau KPK memang memiliki bukti-bukti kuat, ya harus kita dukung. Apalagi korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa,” katanya.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang melibatkan Setnov, menurut Akbar, berdampak besar dengan keberadaan Partai Golkar atas elektabilitasnya di masyarakat. “Tren kita dalam tiga bulan belakangan ini sangat turun, bahkan berada di posisi 7 persen. Kami tentu tidak mengingnkan terjadi penurunan. Nah, kalau nanti sampai di bawah 4 persen, bisa kiamat kami (Golkar) ini. Golkar bisa tidak punya wakil nanti di DPR. Padahal kita tahu, Golkar adalah partai besar, partai tua,” katanya.

Hemat dia, upaya jemput langkah yang diambil KPK sudah betul. Dimana membuktikan bahwa lembaga antirasuah tersebut konsisten sejauh ini memberantas tindak korupsi. “Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Langkah KPK itu sudah betul, memang kenyataan Novanto dipanggil dan diundang beberapa kali tidak hadir. Berarti dia tidak mengapresiasi lembaga ini (KPK), visi, misi dan komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi,” katanya.

Sekaitan dengan kasus yang membelit Setnov pula, mantan Ketua HMI itu mengaku saat ini di internal partai segera menyiapkan kepemimpinan baru Golkar ke depan, menyongsong agenda politik seperti pilkada 2018, pileg dan pilpres 2019. “Keberhasilan partai politik itu dinilai sejauh mana parpol meraih dukungan masyarakat. Kalau mau dikatakan juga, kursi kita di DPR harus bisa dinaikkan,” katanya.

Golkar kata dia pernah meraih 128 kursi di DPR, dimana sekarang tinggal 91 kursi. Peningkatan jumlah kursi inilah yang menurutnya perlu dipertimbangkan internal Golkar, agar partai ini ke depan tidak semakin terpuruk akibat kadernya terbelit masalah hukum. “Paling ideal dan kita inginkan jika menjadi pemenang. Tentu dibutuhkan langkah-langkah perbaikan dan pembenahan internal partai ini,” lanjutnya.

Apakah paskakecelakaan yang dialami Setnov kemarin malam, dirinya sudah menjenguk? Akbar menjawab begitu diplomatis. “Kecelakaan yang mana? Kau macam-macam saja, saya dari kemarin malam sudah di sini (Medan, Red), bagaimana saya mau menjenguk dia,” katanya. (prn/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

“Saya mendukung penuh langkah-langkah KPK itu, lebih cepat tentu akan lebih baik,” katanya kepada wartawan seusai Salat Jumat di Masjid Al Musabiqin, komplek Kantor Wali Kota Medan, (17/11).

Dia mengaku mendukung langkah KPK jika memang penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut memiliki bukti-bukti kuat melibatkan Setnov. “Sebenarnya kita tidak ingin hal itu terjadi. Kalau KPK memang memiliki bukti-bukti kuat, ya harus kita dukung. Apalagi korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa,” katanya.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang melibatkan Setnov, menurut Akbar, berdampak besar dengan keberadaan Partai Golkar atas elektabilitasnya di masyarakat. “Tren kita dalam tiga bulan belakangan ini sangat turun, bahkan berada di posisi 7 persen. Kami tentu tidak mengingnkan terjadi penurunan. Nah, kalau nanti sampai di bawah 4 persen, bisa kiamat kami (Golkar) ini. Golkar bisa tidak punya wakil nanti di DPR. Padahal kita tahu, Golkar adalah partai besar, partai tua,” katanya.

Hemat dia, upaya jemput langkah yang diambil KPK sudah betul. Dimana membuktikan bahwa lembaga antirasuah tersebut konsisten sejauh ini memberantas tindak korupsi. “Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Langkah KPK itu sudah betul, memang kenyataan Novanto dipanggil dan diundang beberapa kali tidak hadir. Berarti dia tidak mengapresiasi lembaga ini (KPK), visi, misi dan komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi,” katanya.

Sekaitan dengan kasus yang membelit Setnov pula, mantan Ketua HMI itu mengaku saat ini di internal partai segera menyiapkan kepemimpinan baru Golkar ke depan, menyongsong agenda politik seperti pilkada 2018, pileg dan pilpres 2019. “Keberhasilan partai politik itu dinilai sejauh mana parpol meraih dukungan masyarakat. Kalau mau dikatakan juga, kursi kita di DPR harus bisa dinaikkan,” katanya.

Golkar kata dia pernah meraih 128 kursi di DPR, dimana sekarang tinggal 91 kursi. Peningkatan jumlah kursi inilah yang menurutnya perlu dipertimbangkan internal Golkar, agar partai ini ke depan tidak semakin terpuruk akibat kadernya terbelit masalah hukum. “Paling ideal dan kita inginkan jika menjadi pemenang. Tentu dibutuhkan langkah-langkah perbaikan dan pembenahan internal partai ini,” lanjutnya.

Apakah paskakecelakaan yang dialami Setnov kemarin malam, dirinya sudah menjenguk? Akbar menjawab begitu diplomatis. “Kecelakaan yang mana? Kau macam-macam saja, saya dari kemarin malam sudah di sini (Medan, Red), bagaimana saya mau menjenguk dia,” katanya. (prn/adz)