Sampai kapan TNI–Polri bentrok?
SUMUTPOS.CO – Untuk kesekian kalinya, prajurit TNI terlibat bentrok dengan anggota Polri. Yang memalukan, insiden itu sering kali terjadi karena hal sepele.
Kasus terakhir terjadi kemarin pagi di daerah Karawang, Jawa Barat. Akibat insiden itu enam anggota Korps Bhayangkara terluka.
Peristiwa itu bermula dari cekcok antara anggota TNI dan Polri di halaman parkir kantor DPRD Karawang. Kemudian dilakukan musyawarah di ruang tunggu Bupati lantai 2 Kantor Pemda yang dihadiri oleh Wakapolres Karawang, Kabag Ops Polres Karawang, Danki Brimob Iptu Ramadona, Danki 305 Kapten Bagus, Provos 305, Kapten Sirait Danramil Karawang Kota, Kasi Propam Polres, KBO Intel Polres dan Edi serta Wely. Hasilnya kedua belah pihak sepakat berdamai.
Rupanya perdamaian itu cuma sebatas di bibir. Kubu TNI agaknya belum puas, hingga sekitar 12.30 WIB di hari yang sama kurang lebih 1 kompi anggota 305 Telukjambe dengan seragam dinas loreng dan helm warna hijau dan sebagian berbaju preman datang dan masuk ke areal Kantor Pemda lewat pintu Timur sambil menenteng pisau sangkur, golok dan pentungan kayu atau bambu. Mereka langsung menyerang dan menganiaya anggota Dalmas yang sedang melakukan pengamanan aksi buruh sambil teriak-teriak.
Akibat penyerangan tersebut, beberapa anggota Dalmas mengalami luka. Setelah selesai melakukan penyerangan kurang lebih 20 menit, gerombolan anggota Yonif 305 kabur meninggalkan lokasi menuju Jalan Tuparev sampai di Bundaran Mega Mal.
Mereka lalu merusak Pos Lantas dan mobil milik anggota polisi depan Mega Mal Karawang. Selain itu, mereka juga melakukan perusakan Pos Gatur Hero dan 1 unit mobil pikap.
Kejadian ini sungguhlah mencoreng dua lembaga yang harusnya memberi perlindungan pada masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, berulangnya kasus ini menunjukkan ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di lapangan.
“Berarti ada yang salah sama direction-nya, itu nggak berjalan dengan baik, dan itu itu juga diamini petinggi polisi,” kata Tjatur.
Politikus PAN ini menambahkan, di daerah memang komunikasi antar pimpinan setingkat kapolsek dan koramil sulit terjadi. Bisa jadi, lanjut dia, minimnya komunikasi tersebut justru jadi pemicu mudahnya gesekan terjadi.
“Komunikasi antar pimpinan di daerah itu masih sangat kurang, harusnya kan kedua belah pihak lebih bersinergi dan fakta itu tak bisa ditutupi,” tambahnya.
Dia menambahkan, kondisi ini terjadi sejak adanya pemisahan antara TNI dan Polri. Oleh karena itu, Tjatur berharap Polri tak sungkan dan proaktif mengajak TNI berkoordinasi.
“Sejak pemisahan itu kan polisikan job-nya lebih banyak dibanding dulu, sementara tni nggak. Tapikan hubungan baik tetap perlu,” ujarnya.
“Bahkan saya dengar mereka akan adakan latihan kebersamaan kembali, dan saya rasa itu positif untuk mengembalikan keharmonisan,” tandasnya.
Kritik yang sama juga disampaikan politikus PDIP, Eva Sundari. Dia berharap ada tindakan tegas pada TNI yang melakukan penyerangan ke pospol agar jera.
“Jalan keluarnya tentu penindakan tegas terhadap para aktor dan lakukan perbaikan kesejahteraan untuk penyelesaian jangka panjang,” kata Eva yang juga anggota Komisi III DPR ini.
Selain itu, Eva menambahkan, jika dual sistem hukum di kubu TNI masih berlaku, akan membuatnya semakin kuat.
“Jadi, masih berlakunya dual system dalam sistem hukum malah menyuburkan superioritas TNI walau faktor kesejahteraan juga menjadi pemicu dua belah pihak,” pungkas Eva.
[ren]
