Ketiga, jika ada kebijakan pemerintah tidak tepat, tidak sesuai aspirasi rakyat, baru Demokrat akan mengoreksi. “Kita koreksi, kita kritik dengan harapan ada perbaikan. Itu sikap kita, tidak berubah,” jelas SBY.
Kemudian, Demokrat juga menginstruksikan yang ada di jajaran pemerinah, legislatif, dan lembaga negara lain untuk mendukung Presiden Jokowi menyelesaikan tugas sampai akhir di 2019. Agar program yang sudah dirancang pemerintah bisa berajalan baik.
“Supaya ada keberlanjutan pemerintah. Tidak baik Presiden jatuh bangun di tengah jalan,” tandas Presiden Keenam RI ini.
Sementara itu, untuk memanaskan mesin partainya, SBY mengaku akan melanjutkan Tour de Java dengan penataran terhadap 250 kader dari seluruh Indonesia.
“Insya Allah, minggu depan kita akan melakukan penataran penuh. Judulnya, negara, pemerintahan, dan sistem negara,” jelas SBY.
Penataran ini akan dilakukan secara berkala. SBY menargetkan, sampai akhir masa kepemimpinannya di Demokrat akhir 2019 nanti, bisa menatar 5 ribu kader.
Menurut SBY, penataran itu penting. Dengan penataran, saat ada kader yang berkesempatan menjadi anggota dewan, wali kota, bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden dan wapres, bisa mengembangkan tugasnya dengan baik.
“Saat mengemban tugas di pemerintahan, kader kita cakap dan mengerti betul sistem pemerintah. Ini sangat-sangat penting. Ini negara. Wajib hukumnya yang menyenggarakan negara tahu seluk beluk dan pemerintah,” jelasnya.
SBY ingin memastikan, semua kader siap untuk melaksanakan tugas. Untuk menyiapkan itu, salah satu caranya adalah pendidikan.
“Itulah pentingnya pendidikan,” tandaskan.
Sementara itu, sebagai hasil Tour de Java yang digelar selama 13 hari, Partai Demokrat menerbitkan 10 rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintahan Jokowi. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan didaulat membacakan 10 rekomendasi dalam penutupan Rakornas kemarin.
Pertama, mengenai pembangunan dan infrastruktur. Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan upaya ini. Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta. Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan.
Kedua, mengenai kejahatan narkoba dan terorisme. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk terus-menerus melakukan upaya maksimal memeranginya tanpa henti dan tanpa pandang bulu dengan lebih efektif seraya tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
Ketiga, mengenai APBN dan kebijakan fiskal. Partai Demokrat mengetahui terjadi permasalahan cukup serius dalam APBN. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusinya secara rasional dan feasible. Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya; dari mana menutup defisit itu, apakah dengan menambah utang baru atau pengurangan anggaran untuk pos-pos tertentu.
