25 C
Medan
Monday, June 17, 2024

Sumut hanya Rangking 17

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemda di Indonesia pada 2011

JAKARTA-Nilai Pemprov Sumut dalam hal akuntabilitas kinerjanya di 2011, tidak begitu baik, tapi juga tidak begitu buruk. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Pemprov yang kini dipimpin Plt Gubernur Gatot Pujo Nugroho itu menempati rangking 17, dari 30 provinsi yang dievaluasi.

Pemprov Sumut mendapat nilai CC, yakni “memadai”. Untuk nilai terbaiknya adalah AA (memuaskan), selanjutnya A (sangat baik), dan B (baik). Di bawah CC adalah C (agak kurang) dan D (kurang).

Tidak satupun provinsi yang mendapat nilai AA dan A. Tertinggi nilainya B yakni Kalimantan Timur sebagai rangking pertama, disusul Jawa Tengah rangking kedua. Yang mendapat nilai CC selain Sumut, ada 16 provinsi. Sedang provinsi yang mendapat nilai C ada 11, termasuk Aceh diperingkat 28 dari 30 provinsi yang dievaluasi.

Deputi Bidang Pengawas dan Akuntabilitas Aparatur Kemenpan-RB, Herry Yana Sutisna di kantornya, Selasa (21/2), menjelaskan, penilaian dilakukan Kemenpan-RB, dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedang untuk tingkat kabupaten/kota, tidak satu pun dari Sumut yang mendapat AA, B, atau CC. Evaluasi dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus seluruh kabupaten/kota. Ada 21 kabupaten/kota yang mendapat CC, yang tak satu pun dari Sumut. Dengan demikian, dipastikan seluruh kabupaten/kota di Sumut masuk di list yang mendapat nilai C dan D, yang “Agak Kurang” dan “Kurang”.

Hanya saja, tidak semua data nama daerah diberikan ke wartawan sehingga tak bisa diketahui kabupaten/kota mana yang mendapat C dan D. Hanya disebutkan,  92 kabupaten/kota mendapat C, 65 mendapat nilai D. “Untuk tingkat kabupaten/kota ini, terbaik adalah Kota Sukabumi, Jabar, dengan nilai B,” kata Herry Yana.

Untuk pemda yang mendapat nilai B, berhak memperoleh Piala Akuntabilitas Kinerja 2011 yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, kemarin. Sedang yang mendapat nilai CC, termasuk Pemprov Sumut, hanya mendapat piagam penghargaan.
“Dilihat dari kategori predikat nilai baik (kriteria CC ke atas), terjadi perkembangan yang menggembirakan. Dari 3,70 persen tahun 2009 menjadi 31,03 persen di 2010, dan 63,33 persen pada2011,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar.

Sedangkan perkembangan di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota masih lambat. Yaitu dari 1,16 persen di 2009 menjadi 4,26 persen pada 2010, dan 12,78 persen di 2011. Walaupun ada kenaikan jumlah daerah yang mendapatkan nilai B, namun politisi PAN ini mengaku capaian tersebut belum menggembirakan. Sebab, secara persentase masih jauh dari target. Targetnya, pada 2014 sebanyak 80 persen daerah mendapat nilai B. (sam)

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemda di Indonesia pada 2011

JAKARTA-Nilai Pemprov Sumut dalam hal akuntabilitas kinerjanya di 2011, tidak begitu baik, tapi juga tidak begitu buruk. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Pemprov yang kini dipimpin Plt Gubernur Gatot Pujo Nugroho itu menempati rangking 17, dari 30 provinsi yang dievaluasi.

Pemprov Sumut mendapat nilai CC, yakni “memadai”. Untuk nilai terbaiknya adalah AA (memuaskan), selanjutnya A (sangat baik), dan B (baik). Di bawah CC adalah C (agak kurang) dan D (kurang).

Tidak satupun provinsi yang mendapat nilai AA dan A. Tertinggi nilainya B yakni Kalimantan Timur sebagai rangking pertama, disusul Jawa Tengah rangking kedua. Yang mendapat nilai CC selain Sumut, ada 16 provinsi. Sedang provinsi yang mendapat nilai C ada 11, termasuk Aceh diperingkat 28 dari 30 provinsi yang dievaluasi.

Deputi Bidang Pengawas dan Akuntabilitas Aparatur Kemenpan-RB, Herry Yana Sutisna di kantornya, Selasa (21/2), menjelaskan, penilaian dilakukan Kemenpan-RB, dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedang untuk tingkat kabupaten/kota, tidak satu pun dari Sumut yang mendapat AA, B, atau CC. Evaluasi dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus seluruh kabupaten/kota. Ada 21 kabupaten/kota yang mendapat CC, yang tak satu pun dari Sumut. Dengan demikian, dipastikan seluruh kabupaten/kota di Sumut masuk di list yang mendapat nilai C dan D, yang “Agak Kurang” dan “Kurang”.

Hanya saja, tidak semua data nama daerah diberikan ke wartawan sehingga tak bisa diketahui kabupaten/kota mana yang mendapat C dan D. Hanya disebutkan,  92 kabupaten/kota mendapat C, 65 mendapat nilai D. “Untuk tingkat kabupaten/kota ini, terbaik adalah Kota Sukabumi, Jabar, dengan nilai B,” kata Herry Yana.

Untuk pemda yang mendapat nilai B, berhak memperoleh Piala Akuntabilitas Kinerja 2011 yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, kemarin. Sedang yang mendapat nilai CC, termasuk Pemprov Sumut, hanya mendapat piagam penghargaan.
“Dilihat dari kategori predikat nilai baik (kriteria CC ke atas), terjadi perkembangan yang menggembirakan. Dari 3,70 persen tahun 2009 menjadi 31,03 persen di 2010, dan 63,33 persen pada2011,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar.

Sedangkan perkembangan di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota masih lambat. Yaitu dari 1,16 persen di 2009 menjadi 4,26 persen pada 2010, dan 12,78 persen di 2011. Walaupun ada kenaikan jumlah daerah yang mendapatkan nilai B, namun politisi PAN ini mengaku capaian tersebut belum menggembirakan. Sebab, secara persentase masih jauh dari target. Targetnya, pada 2014 sebanyak 80 persen daerah mendapat nilai B. (sam)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/