Sebagai informasi, beberapa bintang tiga senior di antaranya Irwasum Komjen Dwi Prayitno, Kabaharkam Komjen Putut Bayuseno, Sekretaris Lemhanas Komjen Suhardi Alius, dan tentu saja Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan. “Semua jenderal bintang tiga senior nanti dilibatkanlah,” ujar Badrodin.
Di antara semua jenderal bintang tiga itu, Komjen Budi Gunawan menjadi yang paling potensial menjadi wakapolri karena memiliki posisi yang kuat. Tentu saja, karena adanya dukungan dari partai pemerintah saat ini. Lalu, apakah BG masuk bursa wakapolri? Badrodin enggan menjawab dengan terang. Menurut dia, sama sekali belum ada pembahasaan terkait masalah tersebut. “Yang jelas, nantinya harus ada pembahasan internal semuanya. Lalu keputusan itu juga harus disetujui presiden, ada keputusan presiden (Keppres),” ujarnya.
Selain soal posisi wakapolri, Badrodin mengatakan bahwa sebenarnya saat ini yang penting adalah pihaknya tengah mempersiapkan soal fit and proper test. “Fokusnya itu nanti saat bertemu DPR,” ujarnya.
Apakah ada rencana untuk bertemu dengan para ketua umum partai? Dia mengaku jika belum sampai ke tahap itu. Namun, yang jelas, pihaknya akan bicara dengan semua anggota Komisi III DPR. “Tentunya agar semua bisa lancar,” terangnya.
Sementara Kabareskrim Komjen Budi Waseso enggan berkomentar terkait kemungkinan BG menjadi Wakapolri. Budi menuturkan, kalau soal itu jangan ditanyakan ke dirinya. “Tanya soal kasus saya jawab, kalau soal itu saya tidak tau,” tuturnya.
Menyikapi itu, Imam Prasodjo mengatakan, untuk kemungkinan Budi Gunawan menjadi Wakpolri, maka sebenarnya bisa membuat perpanjangan konflik yang terjadi selama ini. “Kalau begitu, janganlah,” ujarnya.
Malahan, sebaiknya Polri mengedepankan etika dan hukum yang ada. Sehingga, seharusnya biarkan BG lebih fokus dalam mengahadapi semua permasalah yang ada. “Etikanya, harusnya mundur dulu,” jelasnya.
Dia mendesak agar Presiden Jokowi tidak memiliki niatan memposisikan Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Sebab, kalau hal tersebut terjadi, tentunya presiden dipandang memang berhubungan erat dengan pelemahan KPK. “Tentunya, ini bukan pilihan yang terbaik,” tegasnya. (sam/idr/jpnn/rbb)
