President Indonesia, Joko Widodo.
SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo menyoroti praktik demokrasi di Indonesia. Menurut dia, demokrasi di Indonesia sudah melampaui batas. Pandangan itu disampaikan ketika menghadiri pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul Internasional Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Rabu, (22/2).
“Apakah bangsa masih bersatu? Saya jawab, masih bersatu,” kata Jokowi mengawali pidatonya.
Namun, katanya, pemahaman konsep dan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat memang harus digaungkan kembali. Apalagi situasi politik nasional beberapa bulan terakhir menguji rakyat Indonesia sebagai bangsa yang memiliki keragaman.
“Banyak juga bertanya pada saya apa demokrasi sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan? Saya jawab ‘Ya’. Demokrasi sudah terlalu kebablasan,” dia menegaskan.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar, Setya Novanto dan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh turut menghadiri acara tersebut.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali menegaskan, praktik demokrasi politik sekarang telah membuka peluang liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Ajaran bertentangan dengan ideologi Pancasila berkembang di Indonesia.
“Penyimpangan praktik demokratisasi itu mengambil bentuk nyata, seperti akhir-akhir ini, politisasi SARA. Ini harus diingatkan dan harus dihindari,” dia menegaskan.
Orang nomor satu di Indonesia ini meyakini semua ujian akan membuat Bangsa Indonesia semakin dewasa dan tahan uji. Karena itu, dia mengajak semua kalangan tidak menghabiskan energi untuk hal-hal percuma.
“Kunci dalam demokrasi bila sudah kebablasan adalah penegakkan hukum. Aparat hukum harus tegas, jangan ragu-ragu,” demikian mantan Wali Kota Solo itu. (idp/jpg/yaa)
