Samad Ancam Jokowi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar serius memberi warning pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memilih menteri yang diberi tanda merah. Kalau dia tetap nekat melantik, Ketua KPK Abraham Samad mengancam tidak segan-segan menyebut pemerintahan Jokowi kurang berintegritas. Malah, bukan tidak mungkin ada menteri aktif menjadi tersangka.

Samad menjelaskan sikap itu kemarin sore di kantornya. Dia menegaskan tanda merah dan kuning yang diberikan pada calon nama menteri Jokowi bobotnya sama: tidak boleh menjadi menteri. “Kadarnya mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Ibaratnya, merah satu tahun kalau kuning dua tahun,” jelasnya.

Meski demikian, dia tetap tidak menjelaskan siapa saja yang diberi catatan jelek oleh lembaga antirasuah. Samad tidak mau mengomentari penjelasan Jokowi yang menyebut ada delapan nama diberi tanda khusus oleh KPK. Pria asal Makassar itu menyebut hak presiden untuk memberi penjelasan.

“Nggak bisa (menyampaikan nama, Red). Kita hormati Pak Jokowi, biarlah Pak Jokowi yang menyampaikan. Posisi KPK sudah merekomendasikan ada yang diberi warna merah dan kuning. Posisinya sama, nggak boleh jadi menteri,” imbuhnya.

Menghormati Jokowi, lanjut Samad, termasuk dalam pilihan untuk mengikuti rekomendasi KPK atau tidak. Yang pasti, dia sudah ke Istana Negara kemarin siang untuk bertemu dengan Jokowi. Dalam pertemuan itu, dia kembali menjelaskan makna warna merah dan kuning dari sudut pandang pemberantasan korupsi.

Nah, kalau ternyata Jokowi tetap meloloskan, Samad tentu tidak bisa menahan karena itu hak preogratif presiden. KPK, sudah menjalankan tugas untuk menjaga moralitas dan mempertahankan integritas kepada publik. “KPK punya kewajiban memberikan rekomendasi mana yang layak dengan jelas. Kalau tetap dipilih, bisa kita simpulkan pemerintahan ini nggak bersih,” ungkapnya.

Samad tidak secara langsung mengatakan bahwa menteri aktif bisa dijadikan tersangka seperti dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, dia mengatakan KPK perlu melihat perkembangan penentuan kabinet dahulu. “Kita lihat perkembangannya agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk perbaikan bangsa,” tegasnya.

Saat disindir apakah KPK bakal membuka kasus baru untuk nama-nama yang dicoret, Samad memilih bungkam. Begitu juga dengan pertanyaan terkait ada tidaknya nama baru dari Jokowi untuk mengganti delapan calon menteri yang diberi catatan KPK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah mencoret delapan nama dari daftar calon menteri dalam kabinetnya. Pencoretan nama-nama tersebut terkait dengan rekomendasi yang diberikan KPK dan PPATK. Artinya, kedelapan nama tersebut memiliki track record atau rekam jejak bermasalah, khususnya berkaitan dengan masalah hukum.

“Ini saya sampaikan apa adanya ya. Karena kemarin kita menyampaikan itu (daftar calon menteri) kepada PPATK dan KPK. Dan ada delapan nama yang tidak diperbolehkan,” jelasnya dalam press conference di halaman belakang Istana Merdeka, kemarin.

Namun, ketika ditanya siapa calon-calon yang mnedapat rapor merah tersebut, Jokowi bungkam. Dia hanya menegaskan bahwa posisi kedepalan orang tersebut segera digantikan orang lain. “Saya tidak bisa sebutkan namanya. Nanti ya diganti, kalau nggak diganti nanti siapa yang ngisi (kursi menteri),” kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi menuturkan bahwa nama-nama yang menggantikan kedelapan orang tersebut, ada yang berasal dari daftar calon menteri sebelumnya. Tapi, dia memastikan tidak ada calon menteri yang berasal dari tim transisi. “Tim transisi itu apa, tidak ada nama menteri berasal dari tim transisi. Tolong ditulis tidak ada. Sudah cukup. Tapi memang ada (nama) yang baru,” tegas Jokowi.

Presiden RI ketujuh itu juga menegaskan media untuk tidak menebak-nebak kedelapan nama calon menteri yang dicoret. Dia bahkan meminta agar media tidak asal mempublikasikan nama-nama yang dihapus dari daftar calon menterinya.

“Jangan ada media yang sekali-kali menulis nama itu (yang dicoret) dan hanya menebak-nebak. Saya ini memperingatkan karena ada yang sudah menulis dan keliru. Ini soalnya menyangkut nama seseorang. Saya sampaikan ini ya,” urainya.

Jokowi juga telah memanggil sejumlah tokoh ke Istana, kemarin. Di antaranya, politikus Nasdem Siti Nurbaya, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno, Mantan Wamenkeu II Bambang Brodjonegoro, dan pakar hukum tata negara. Saldi Isra. Sehari sebelumnya, juga ada beberapa orang yang diminta datang oleh Jokowi. Diantaranya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, politikus PDIP Aria Bima, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Komaruddin Hidayat, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, Mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, politikus Partai Hanura Yudi Crisnandi, dan Mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar serius memberi warning pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memilih menteri yang diberi tanda merah. Kalau dia tetap nekat melantik, Ketua KPK Abraham Samad mengancam tidak segan-segan menyebut pemerintahan Jokowi kurang berintegritas. Malah, bukan tidak mungkin ada menteri aktif menjadi tersangka.

Samad menjelaskan sikap itu kemarin sore di kantornya. Dia menegaskan tanda merah dan kuning yang diberikan pada calon nama menteri Jokowi bobotnya sama: tidak boleh menjadi menteri. “Kadarnya mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Ibaratnya, merah satu tahun kalau kuning dua tahun,” jelasnya.

Meski demikian, dia tetap tidak menjelaskan siapa saja yang diberi catatan jelek oleh lembaga antirasuah. Samad tidak mau mengomentari penjelasan Jokowi yang menyebut ada delapan nama diberi tanda khusus oleh KPK. Pria asal Makassar itu menyebut hak presiden untuk memberi penjelasan.

“Nggak bisa (menyampaikan nama, Red). Kita hormati Pak Jokowi, biarlah Pak Jokowi yang menyampaikan. Posisi KPK sudah merekomendasikan ada yang diberi warna merah dan kuning. Posisinya sama, nggak boleh jadi menteri,” imbuhnya.

Menghormati Jokowi, lanjut Samad, termasuk dalam pilihan untuk mengikuti rekomendasi KPK atau tidak. Yang pasti, dia sudah ke Istana Negara kemarin siang untuk bertemu dengan Jokowi. Dalam pertemuan itu, dia kembali menjelaskan makna warna merah dan kuning dari sudut pandang pemberantasan korupsi.

Nah, kalau ternyata Jokowi tetap meloloskan, Samad tentu tidak bisa menahan karena itu hak preogratif presiden. KPK, sudah menjalankan tugas untuk menjaga moralitas dan mempertahankan integritas kepada publik. “KPK punya kewajiban memberikan rekomendasi mana yang layak dengan jelas. Kalau tetap dipilih, bisa kita simpulkan pemerintahan ini nggak bersih,” ungkapnya.

Samad tidak secara langsung mengatakan bahwa menteri aktif bisa dijadikan tersangka seperti dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, dia mengatakan KPK perlu melihat perkembangan penentuan kabinet dahulu. “Kita lihat perkembangannya agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk perbaikan bangsa,” tegasnya.

Saat disindir apakah KPK bakal membuka kasus baru untuk nama-nama yang dicoret, Samad memilih bungkam. Begitu juga dengan pertanyaan terkait ada tidaknya nama baru dari Jokowi untuk mengganti delapan calon menteri yang diberi catatan KPK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah mencoret delapan nama dari daftar calon menteri dalam kabinetnya. Pencoretan nama-nama tersebut terkait dengan rekomendasi yang diberikan KPK dan PPATK. Artinya, kedelapan nama tersebut memiliki track record atau rekam jejak bermasalah, khususnya berkaitan dengan masalah hukum.

“Ini saya sampaikan apa adanya ya. Karena kemarin kita menyampaikan itu (daftar calon menteri) kepada PPATK dan KPK. Dan ada delapan nama yang tidak diperbolehkan,” jelasnya dalam press conference di halaman belakang Istana Merdeka, kemarin.

Namun, ketika ditanya siapa calon-calon yang mnedapat rapor merah tersebut, Jokowi bungkam. Dia hanya menegaskan bahwa posisi kedepalan orang tersebut segera digantikan orang lain. “Saya tidak bisa sebutkan namanya. Nanti ya diganti, kalau nggak diganti nanti siapa yang ngisi (kursi menteri),” kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi menuturkan bahwa nama-nama yang menggantikan kedelapan orang tersebut, ada yang berasal dari daftar calon menteri sebelumnya. Tapi, dia memastikan tidak ada calon menteri yang berasal dari tim transisi. “Tim transisi itu apa, tidak ada nama menteri berasal dari tim transisi. Tolong ditulis tidak ada. Sudah cukup. Tapi memang ada (nama) yang baru,” tegas Jokowi.

Presiden RI ketujuh itu juga menegaskan media untuk tidak menebak-nebak kedelapan nama calon menteri yang dicoret. Dia bahkan meminta agar media tidak asal mempublikasikan nama-nama yang dihapus dari daftar calon menterinya.

“Jangan ada media yang sekali-kali menulis nama itu (yang dicoret) dan hanya menebak-nebak. Saya ini memperingatkan karena ada yang sudah menulis dan keliru. Ini soalnya menyangkut nama seseorang. Saya sampaikan ini ya,” urainya.

Jokowi juga telah memanggil sejumlah tokoh ke Istana, kemarin. Di antaranya, politikus Nasdem Siti Nurbaya, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno, Mantan Wamenkeu II Bambang Brodjonegoro, dan pakar hukum tata negara. Saldi Isra. Sehari sebelumnya, juga ada beberapa orang yang diminta datang oleh Jokowi. Diantaranya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, politikus PDIP Aria Bima, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Komaruddin Hidayat, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, Mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, politikus Partai Hanura Yudi Crisnandi, dan Mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.