JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam perkara korupsi e-KTP terus mendapat sorotan. Setelah menjadi saksi, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu juga dicekal. Melihat tahapan yang dilakukan KPK, Setnov pun diprediksi hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu.
Kemungkinan Setnov, sapaan akrab Setya Novanto menjadi tersangka disampaikan langsung oleh Yorrys Raweyai, ketua bidang politik hukum dan keamanan DPP Partai Golkar. Menurut dia, persoalan yang membelit Setnov berbeda dengan konflik yang terjadi antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. “Persoalan ini tidak sulit, karena memang ketua umum hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus ini,” terang dia saat menjadi narasumber dalam diskusi di salah satu hotel di Kuningan, kemarin (24/4).
Dia menyatakan, setelah menjadi saksi, Setnov kemudian dicekal, perkembangan kasus itu harus dipahami. Tidak perlu lagi membangun alibi bahwa dia tidak bersalah atau praduga tidak bersalah. Dalam sidang, tutur dia, secara terang dan transparan disebutkan bagaimana keterlibatan Setnov dalam perkara tersebut.
Yang perlu dilakukan sekarang, lanjutnya, Partai Golkar akan proaktif menghadapai persoalan itu demi masa depan partai.“Partai harus diselamatkan,” papar dia. Partainya harus bergerak cepat dalam waktu yang sangat mepet, sebab setelah ini proses pilkada 2018 dan pemilu akan dimulai. Saat ini, partainya terus melakukan konsolidasi internal dari waktu ke waktu.
Menurut dia, lebih baik pihaknya proaktif daripada reaktif. Jangan sampai di internal ribut sendiri setelah status Setnov dinaikkan ke penyidikan. Sejak sekarang dia sudah mulai mewacanakan berbagai opsi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Tentu juga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Berarti Partai Golkar akan mengelar munaslub? Yorrys mengatakan, jika melihat kalender politik, maka kemungkinan Munaslub akan digelar sebelum Agustus. Sebab, pada Agustus proses verifikasi faktual partai sudah dimulai. “Sedangkan Juni ini proses pendaftaran pilkada sudah dimulai,” terang dia.
Jika dalam tahapan-tahapan itu, Partai Golkar tidak mempunyai struktur yang jelas, karena diterpa masalah hukum, maka partai beringin akan sulit melakukan konsolidasi. Menurut dia, persoalan yang menimpa partainya tidak bisa dihindari. Masalah hukum itu harus dihadapi. “Korupsi adalah musuh utama bangsa,” tuturnya.
Pria kelahiran Serui, Papua Barat itu mengatakan, Partai Golkar merupakan partainya yang cukup dewasa. Banyak pengalaman dalam berpolitik dan mempunyai manajemen konflik yang cukup baik. Selama ini, partainya bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di internal partai.
Jika nanti Setnov diganti, banyak calon yang siap menggantikannya. “Generasi muda banyak sekali,” tutur dia. Begitu juga posisi Setnov sebagai ketua DPR. Menurut dia, banyak kader Partai Golkar di DPR yang bisa menggantikannya. Namun, dia enggan menyebutkan tokoh Golkar yang akan menjadi pengganti.