JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden terpilih Joko Widodo terlihat masih gamang membahas soal Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia belum juga membuat keputusan berkaitan kebijakan subsidi BBM. Selain pertimbangan fiskal, kalkulasi politik, dan sosial juga termasuk yang ikut dihitung.
“Harus banyak kalkulasi, belum bisa diputuskan,” ujar Joko Widodo di sela menghadiri acara akad nikah relawan Jokowi-JK di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, kemarin (24/8).
Meski demikian, dia mengungkapkan, kalau skenario utama yang sedang dalam penghitungan adalah mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif. Upaya tersebut dilakukan karena pertimbangan kondisi keuangan negara yang ada saat ini.
“Kondisi ruang fiskal kita tidak memungkinkan untuk semua subsidi BBM itu. Kami akan coba geser ke sektor produktif,” bebernya. Dia mencontohkan, subsidi BBM nantinya bisa dialihkan pada subsidi untuk pupuk petani, solar, kapal nelayan, UMKM, dan sektor produktif lainnya.
Dia menjelaskan, fokus menekan ketergantungan pada subsidi BBM itu disedang dikaji serius. Hal itu mengingat, sebesar 70 persen subsidi BBM masih dinikmati oleh masyarakat pemilik mobil. “Jadi, harus masuk usaha produktif, bukan subsidi untuk kenikmatan,” tegas Jokowi.
Apakah dengan sempitnya ruang fiskal itu kemudian pemerintahan akan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM? Jokowi tidak membantah maupun membenarkannya. “Semua masih dalam tahap kalkulasi,” elaknya.
Dia hanya menyatakan, selain pengalihan subsidi BBM, Jokowi punya konsep pemanfaatan energi alternatif. Yakni, sumber energi pembangkit listrik dari BBM ke gas atau batubara. Termasuk, segera membangun infrastruktur pipa gas untuk industri dipercaya bisa meringankan beban anggaran subsidi
Saat ini, Tim Transisi bentukan Jokowi yang dikomandani mantan Mendag Rini M Soemarno masih terus bekerja. Kemarin, misalnya, Jokowi dan tim kembali melakukan rapat koordinasi membahas sejumlah hal.
Dalam dua tiga hari ke depan, Jokowi direncanakan akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan untuk membahas hal-hal berkaitan dengan transisi pemerintahan tersebut diagendakan dilaksanakan di sela rangkai acara Presiden SBY menghadiri World Forum UN Alliance of Civilization di Bali.
Sebelumnya, SBY telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto bertemu Jokowi untuk membahas rencana pertemuan tersebut. Djoko dan Jokowi kemudian bertemu di suatu tempat di Jakarta, pada Sabtu malam (23/8) lalu.
Dalam pertemuan bersama Djoko tersebut, Jokowi sempat diberi dua alternatif pilihan waktu untuk bertemu Presiden SBY. Yaitu, setelah selesainya rangkaian kunjungan ke Papua dan Bali, atau bertemu di sela-sela agenda Presiden SBY di Bali tersebut. “Pak Jokowi setuju segera bertemu dengan Pak SBY dan berkenan tanggal 27 atau 28 Agustus di Bali. Akan dilaporkan kepada Presiden SBY,” ujar Djoko, sebagaimana dikutip di situs Sekretariat Kabinet,
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Jokowi masih menyatakan kalau jadwal pasti belum ada hingga tadi malam. “Oh belum, kapan dan di mana itu belum,” kata Jokowi, usai rapat di kantor Transisi. (dyn/bil/jpnn/rbb)
