Terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Panglima TNI untuk menyampaikan pihak mana yang memang ingin melakukan penyelundupan tersebut. “Karena pernyataan ini disampaikan secara terbuka, maka jika memang itu benar, kami ingin dibuka seterang-terangnya kepada publik,” kata Abdul Kharis.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin turut menyayangkan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang dia nilai telah membuat keresahan masyarakat. Menurut anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini, 5.000 pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan empat batalion tempur.
“Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara (APBN). Nah, ini 5.000 pucuk senjata api ilegal siapa yang memesan? Untuk siapa dan untuk apa?” kata Hasanuddin.
Menurut dia, bisa saja informasi yang disampaikan oleh Panglima TNI itu akurat. Akan tetapi, sebaiknya informasi tersebut dikoordinasikan saja dengan aparat keamanan dan institusi lain yang terkait dengan keamanan negara apalagi sampai mencatut nama Presiden Joko Widodo. (dil/indopos)
Terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Panglima TNI untuk menyampaikan pihak mana yang memang ingin melakukan penyelundupan tersebut. “Karena pernyataan ini disampaikan secara terbuka, maka jika memang itu benar, kami ingin dibuka seterang-terangnya kepada publik,” kata Abdul Kharis.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin turut menyayangkan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang dia nilai telah membuat keresahan masyarakat. Menurut anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini, 5.000 pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan empat batalion tempur.
“Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara (APBN). Nah, ini 5.000 pucuk senjata api ilegal siapa yang memesan? Untuk siapa dan untuk apa?” kata Hasanuddin.
Menurut dia, bisa saja informasi yang disampaikan oleh Panglima TNI itu akurat. Akan tetapi, sebaiknya informasi tersebut dikoordinasikan saja dengan aparat keamanan dan institusi lain yang terkait dengan keamanan negara apalagi sampai mencatut nama Presiden Joko Widodo. (dil/indopos)
