MKD juga akan mengecek ke Sekretariat Jenderal DPR RI, karena proses absensi kehadiran Anggota Dewan jelang sidang paripurna diawasi oleh mereka.
“Kami cek kesetjenan yang mengawasi tanda tangan. Karena absen ada yang jaga masing-masing partai. Kok bisa kecolongan. Kalau penjaganya bersaksi yang tanda tangan stafnya Novanto maka kami tanya apakah disuruh atau bagaimana,” jelasnya.
Kendatri begitu, Sufmi menegaskan, ia tidak ingin lembaga etik DPR dijadikan alat untuk kepentingan oknum-oknum menjatuhkan seseorang jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Tapi, semua aduan maupun informasi tetap diklarifikasi MKD.
“MKD dalam posisi menelaah secara mendalam (dua kasus itu-red), karena suhu golkar semakin dekat munas semakin panas. MKD tidak mau dijadikan alat untuk menjatuhkan atau politisasi soal golkar,” tegas Dasco.
Ini disampaikannya menanggapi dua kasus yang melibatkan para kandidat calon ketua umum partai beringin, yakni Ketua DPR Ade Komarudin dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, yang menurutnya lebih bernuansa politis.
Akom (sapaan Ade Komarudin) dilaporkan ke MKD karena menaiki pesawat jet pribadi. Sedangkan Novanto, diduga terlibat tanda tangan palsu dalam absensi sidang paripurna dewan beberapa hari lalu. Tapi, mantan ketua DPR itu sudah membantahnya.
“Antara gratifikasi Akom dengan absen Novanto. Kalau kami lihat semua nuansanya politis. Seorang Anggota DPR sekelas Novanto itu pasti kalau keluar kota pasti pakai surat izin lalu kenapa dia suruh tanda tangani (palsukan-red),” ujar politikus Gerindra itu.
Anggota Komisi III DPR tersebut menduga ada yang sengaja memalsukan tanda tangan Novanto, lalu difoto dan diposting ke media sosial. Begitu juga dengan Akom, Dasco menduga ada yang sengaja ingin menjatuhkan karakter Ketua DPR itu.
“Ini sama, ada orang mau jatuhkan Akom dengan foto-foto jet lalu melaporkan ke MKD. Sekarang saya pergi ke daerah, lalu bos punya pesawat apakah itu gratifikasi? Saya tidak bisa naik pesawat Pak Prabowo lagi dong kalau begitu. Tiba-tiba ada foto lalu saya kena gratifikasi,” ungkapnya, dengan nada bercanda.
Sementara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta absensi para wakil rakyat ketika menghadiri sidang paripurna dievalusasi. Fadli mengaku belum mengetahui duduk perkara skandal tanda tangan palsu yang dituduhkan kepada mantan Ketua DPR RI itu. Namun dia merasa memang ada kelemahan dalam sistem absensi DPR.
“Saya kira sistem absen perlu semacam evaluasi supaya tingkat kehadiran di paripurna juga tinggi. Walaupun kehadiran sampai 100 persen kadang tidak mungkin. Bisa saja ada yang sakit, izin. Tapi kami punya ketentuan kuorum. Separuh dari anggota,” tambahnya. (fat/rmo/dna/fat/jpnn)
