Dirut RNI Akui ‘Kelakuan’ Anggota DPR
BOGOR- Keberanian Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menolak permintaan upeti dari oknum anggota DPR mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Kota Bogor. Rektor Universitas Pakuan (Unpak), Bibin Rubini mengacungi jempol atas sikap tegas mantan Dirut PT PLN itu.
“Ini terobosan baru dari pejabat negara. Dahlan mengawalinya dengan menentang oknum anggota DPR yang menjadikan BUMN sebagai ‘sapi perah’. Langkah itu harus kita dukung sama-sama,” ujarnya kepada Radar Bogor (Jawa Pos grup), kemarin. Bibin mengatakan, apa yang dilakukan Dahlan seharusnya juga diikuti pejabat-pejabat lain, terutama bagi mereka yang sering dimintai upeti. “DPR bukan lembaga yang kebal terhadap apa pun. Jadi, sikap tegas ini menjadi semacam cambukan bagi wakil rakyat,” beber mantan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) itu.
Dahlan, sambung Bibin, tidak perlu takut dengan ancaman dan tekanan dari DPR. Sebab, banyak masyarakat Indonesia mendukung setiap langkah dia agar tetap berada di jalur yang benar. “Sudah jadi rahasia umum jika DPR merupakan sarangnya masalah. Mengapa harus ragu dan ditutupi hal seperti itu,” tandasnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Ketua Keluarga Muslim Bogor (KMB), Fahrudin Sukarno. Menurutnya, sikap Dahlan jelas menunjukkan seorang pemimpin tidak perlu takut terhadap apa pun. Apalagi, hal itu dialami sendiri oleh perusahaan BUMN yang berada di bawah tanggung jawabnya. “Kenapa harus takut mengungkap kebenaran” Dahlan bersikap seperti itu kan ada alasan dan maksud tujuannya,” katanya.
Fahrudin mengatakan, langkah Dahlan perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Jika nanti DPR memanggilnya dalam rapat kerja, alangkah baiknya bila kebobrokan (upeti) dibeberkan, agar oknum wakil rakyat bisa sadar diri. “Saya yakin tidak semua anggota DPR seperti itu. Mungkin hanya beberapa oknum saja,” tukasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik, Sofyan Sjaf mengatakan, langkah Dahlan untuk melarang pejabat BUMN memberikan upeti kepada oknum DPR patut diacungi jempol.
Menurut dia, segala aset yang dimiliki negara seyogianya untuk kesejahteraan rakyat. Upaya inilah yang dilakukan Dahlan. “Asumsi Dahlan sudah benar bahwa selama ini BUMN adalah modus operandi pundi-pundi elit parpol yang harus diberangus,” tegas dosen IPB itu.
Sofyan menambahkan, jika DPR terus-terusan mengobok-obok BUMN dan menjegal Dahlan, maka sama halnya mereka menggali lubang sendiri ke Cipinang. “Perlu diingat Dahlan punya perhitungan untuk kedaulatan BUMN bagi rakyat, bukan sebagai sapi perahan elit. Dahlan adalah sosok tokoh di negeri ini yang bekerja dengan hati nurani dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Terpisah, Dirut Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ismed Hasan Putro, mengungkapkan, dirinya juga pernah menjadi korban permintaan uang dari anggota DPR. Itu terjadi beberapa jam setelah dia diangkat menjadi Dirut.
“Saya didatangi Sekper (Sekretaris Perusahaan) RNI, tiga jam setelah pengangkatan. Dia minta izin untuk pemberian ‘uang’ tersebut,’’ katanya.
Sekper menyebut oknum anggota DPR meminta uang itu diserahkan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR. Meski begitu, dia menolak jika pemberian uang itu dianggap sebagai ‘kompensasi’ atas pemilihan dirinya menjadi Dirut RNI.
Ismed menyebut jumlah uang yang diminta puluhan juta rupiah untuk 52 orang anggota DPR. “Saya tidak setuju, saya langsung tolak,” sebutnya.
Meski praktek seperti itu sudah biasa terjadi sebelum dirinya menjadi Dirut, namun Ismed menolak untuk melakukannya lagi. Alasannya bisa menjadi budaya yang buruk bagi BUMN dan DPR.
“Ada juga yang minta RNI memberikan 20 ribu ton gula dalam bentuk CSR ke pihak-pihak tertentu, itu juga saya tolak. Saya nggak ingin praktik seperti itu terus berlangsung,” tegasnya.
Dia mengaku berani menolak permintaan itu karena perusahaan yang dipimpinnya sangat sehat. Aset yang dikelola RNI mencapai Rp 9,5 triliun sehingga tidak membutuhkan dana penyertaan modal negara (PMN) yang harus disetujui DPR.
“Nah, kalau BUMN yang butuh PMN pasti takut. Sudah menjadi rahasia umum, hampir semua kegiatan yang terkait DPR pasti harus begitu. Seperti sudah budaya,” jelasnya.
Sementara itu, polemik antara kalangan DPR dengan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, terkait permintaan fee proyek, mendapat tanggapan dari Budi Purnomo Karjodihardjo, Koordinator BUMN Care Community (BUMN Care).
BUMN Care meminta agar Direksi BUMN segera proaktif untuk tidak takut mengumumkan nama-nama oknum DPR yang meminta “jatah” atau melakukan “pemerasan”. Pengumuman ini dinilai sangat penting agar polemik yang terjadi saat ini, tidak berkepanjangan.
“Direksi BUMN juga harus mengambil inisiatif untuk melaporkan oknum-oknum DPR tersebut kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan,” tegas Budi melalui surat elektronik kepada wartawan, Sabtu kemarin. (rur/wir/afz/jpnn)
