Selain itu, Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu turut menyoroti beban anggaran yang akan muncul dalam pelaksanaan buka Sabtu dan Minggu ini. Pasalnya, kebijakan menyangkut banyak kementerian/lembaga yang tidak semua mendapat jatah anggaran dalam jumlah besar.
”Tentu sah-sah saja. Baik malah karena diperlukan. Tapi harus dipikirkan juga soal anggaran. Akan dibebankan ke siapa? Karena kalau sudah mengangkut anggaran akan pelil,” paparnya.
Karenanya, dia meminta agar pemerintah bisa memperinci layanan apa saja yang akan dibuka seminggu full. Serta, menyertakan urgency pembukaan pada Sabtu dan Minggu.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyarankan agar kebijakan ini tidak dilakukan secara tatap muka. Hal ini akan menambah jam kerja yang akhirnya menambah beban anggaran.
”Seharusnya pemerintah membuka semua layanan publik dgn on line. Kalau masuk sabtu Minggu pasti nambah anggaran,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, misalnya pelayanan perbankan, imigrasi, layanan sektor transportasi seperti perbangan dan kereta api. Menurutnya, mereka sukse menyelenggarakan pelayanan publik secara online tanpa membebani anggaran. (mia/jpg/ril)
Selain itu, Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu turut menyoroti beban anggaran yang akan muncul dalam pelaksanaan buka Sabtu dan Minggu ini. Pasalnya, kebijakan menyangkut banyak kementerian/lembaga yang tidak semua mendapat jatah anggaran dalam jumlah besar.
”Tentu sah-sah saja. Baik malah karena diperlukan. Tapi harus dipikirkan juga soal anggaran. Akan dibebankan ke siapa? Karena kalau sudah mengangkut anggaran akan pelil,” paparnya.
Karenanya, dia meminta agar pemerintah bisa memperinci layanan apa saja yang akan dibuka seminggu full. Serta, menyertakan urgency pembukaan pada Sabtu dan Minggu.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyarankan agar kebijakan ini tidak dilakukan secara tatap muka. Hal ini akan menambah jam kerja yang akhirnya menambah beban anggaran.
”Seharusnya pemerintah membuka semua layanan publik dgn on line. Kalau masuk sabtu Minggu pasti nambah anggaran,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, misalnya pelayanan perbankan, imigrasi, layanan sektor transportasi seperti perbangan dan kereta api. Menurutnya, mereka sukse menyelenggarakan pelayanan publik secara online tanpa membebani anggaran. (mia/jpg/ril)
