Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai (Pemkab Sergai) membuka tahun 2024 dengan prestasi. Kabupaten yang dipimpin Bupati Darma Wijaya ini berhasil meraih penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut atas Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.
Dalam waktu dekat ini, Pemko Medan akan melaunching mal pelayanan publik di gedung eks Ramayana Pringgan, Jalan Iskandar Muda, Medan. Mal pelayanan publik ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai pelayanan publik.
Keenam kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang melalui Dinas Pendidikan meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (21/8/2023), Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan, terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya (rumah).
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menegaskan, Pemprov Sumut terus memberikan kemudahan perizinan berinvestasi di Sumut. Dengan begitu diharapkan, semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di Sumut.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Upaya Pemeritah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang terus-menerus meningkatkan pelayanan publik mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Lembaga negara pengawas...
MEDAN, SUMUTPOS.CO -DPRD Medan merubah komposisi personalia di komisi-komisi. Penunjukkan perwakilan partai di komisi merupakan strategi pelayanan publik dan tak terlepas untuk mendulang dukungan...
SUMUTPOS.COÂ - PELAYANAN publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapatkan catatan dari Ombudsman. Sepanjang 2016, Ombudsman menerima 794 laporan terkait layanan publik di...
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Suka bolos keluar kantor untuk bisa datang ke layanan publik? Tahun depan, tak perlu lagi. Layanan publik rencananya dibuka selama seminggu...
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil survey Ombudsman Sumut, enam daerah masuk kategori kuning. Pasalnya, keenam daerah tersebut kurang memberikan pelayanan publik. Kategori ini dianggap tak...
