Pelayanan Publik Pemprov Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Upaya Pemeritah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang terus-menerus meningkatkan pelayanan publik mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Lembaga negara pengawas pelayanan publik ini memberikan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik. Penghargaan diserahkan oleh Anggota Ombudsman RI Laode Ida kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara […]

Lanjutkan..

Komposisi Komisi DPRD Medan Berubah

MEDAN, SUMUTPOS.CO -DPRD Medan merubah komposisi personalia di komisi-komisi. Penunjukkan perwakilan partai di komisi merupakan strategi pelayanan publik dan tak terlepas untuk mendulang dukungan dari konstituen. Perubahan personalia fraksi yang disampaikan dalam Paripurna DPRD Medan, Senin (20/11), menujukkan perubahan total dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Meskipun rotasi, FPKS tetap menempatkan dua anggotanya di Komisi […]

Lanjutkan..

Ombudsman Terima 794 Laporan Pungli

SUMUTPOS.CO  – PELAYANAN publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapatkan catatan dari Ombudsman. Sepanjang 2016, Ombudsman menerima 794 laporan terkait layanan publik di Kemendikbud. Mendikbud Muhadjir Effendy menjanjikan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Temuan pengaduan pelayanan publik itu diungkap langsung Ketua Ombudsman Amzulian Rifai usai penandantangan MoU bersama Muhadjir di kantor Kemendikbud, kemarin (27/2). “Kami […]

Lanjutkan..

Layanan Publik Rencananya Buka Sabtu Minggu

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Suka bolos keluar kantor untuk bisa datang ke layanan publik? Tahun depan, tak perlu lagi. Layanan publik rencananya dibuka selama seminggu full. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menuturkan, pihaknya tengah mengkaji kebijakan untuk membuka pelayanan publik pada Sabtu dan Minggu. Kebijakan ini dinilai perlu agar bisa memaksimalkan […]

Lanjutkan..

Pemprovsu Masuk Zona Kuning

MEDAN, SUMUTPOS.CO  – Hasil survey Ombudsman Sumut, enam daerah masuk kategori kuning. Pasalnya, keenam daerah tersebut kurang memberikan pelayanan publik. Kategori ini dianggap tak layak. Seiring itu, Gubsu diharap untuk membuat komitmen perbaikan pelayanan. Menurut Ombudsman perbaikan pelayanan publik bisa menjadi baik bila ada komitmen antara Gubernur Sumut dan pimpinan SKPD sejajaran. ”Semuanya ini harus […]

Lanjutkan..