25.6 C
Medan
Sunday, May 19, 2024

MK Tambah Taji DPD

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menambah taji alias memperluas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dalam putusan sidang uji materi, kemarin, MK mengabulkan permohonan senator terkait keikutsertaan dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU).

DPD mengajukan uji materi terhadap UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Khususnya, pasal-pasal soal lembaga yang berwenang mengajukan sekaligus membahas draf RUU. Uji materi itu diajukan Ketua DPR Irman Gusman, Wakil Ketua DPD La Ode Ida, dan Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Dalam amar putusannya, MK menganggap UU No 27/2009 dan UU No 12/2011 mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD soal kewenangan mengajukan RUU sebagaimana yang ditentukan UUD 1945. Dengan demikian, dua undang-undang itu harus dinyatakan inkonstitusional. ’’Mengabulkan permohonan untuk sebagian,’’ kata Ketua MK Mahfud M.D. saat membacakan putusan di gedung MK, kemarin.

Dalil kewenangan konstitusional DPD tentang pengajuan RUU, menurut MK, kata ”dapat” dalam pasal 22D ayat (1) UUD 1945 merupakan pilihan subjektif DPD ”untuk mengajukan” atau ”tidak mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Selain itu, soal pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya.

Hakim MK Akil Mochtar mengatakan bahwa kata ‘dapat’ bisa dimaknai juga sebagai hak dan kewenangan sehingga sama dengan hak dan kewenangan konstitusional presiden dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian, DPD punya posisi dan kedudukan sama dengan DPR dan presiden dalam hal mengajukan RUU.

Ketua DPD Irman Gusman menyambut gembira putusan MK yang menambah taji DPD. Menurut dia, putusan MK itu telah menorehkan sejarah baru dalam sistem keparlemenan Indonesia. ’’Namun, ini adalah kemajuan bersejarah dalam kelembagaan DPD RI di mana saat ini kewenangan DPD RI dapat dikatakan hampir setara dengan DPR,” kata Irman.

Kuasa hukum DPD Todung Mulya Lubis mengatakan, dengan putusan itu, DPD dapat membahas dan memperjuangkan hal-hal yang menjadi aspirasi daerah. ”Kini bisa dikatakan, tidak ada Indonesia tanpa daerah dan tidak bisa Indonesia tanpa DPD RI,” kata Todung. (gen/fal/agm/jpnn)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menambah taji alias memperluas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dalam putusan sidang uji materi, kemarin, MK mengabulkan permohonan senator terkait keikutsertaan dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU).

DPD mengajukan uji materi terhadap UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Khususnya, pasal-pasal soal lembaga yang berwenang mengajukan sekaligus membahas draf RUU. Uji materi itu diajukan Ketua DPR Irman Gusman, Wakil Ketua DPD La Ode Ida, dan Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Dalam amar putusannya, MK menganggap UU No 27/2009 dan UU No 12/2011 mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD soal kewenangan mengajukan RUU sebagaimana yang ditentukan UUD 1945. Dengan demikian, dua undang-undang itu harus dinyatakan inkonstitusional. ’’Mengabulkan permohonan untuk sebagian,’’ kata Ketua MK Mahfud M.D. saat membacakan putusan di gedung MK, kemarin.

Dalil kewenangan konstitusional DPD tentang pengajuan RUU, menurut MK, kata ”dapat” dalam pasal 22D ayat (1) UUD 1945 merupakan pilihan subjektif DPD ”untuk mengajukan” atau ”tidak mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Selain itu, soal pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya.

Hakim MK Akil Mochtar mengatakan bahwa kata ‘dapat’ bisa dimaknai juga sebagai hak dan kewenangan sehingga sama dengan hak dan kewenangan konstitusional presiden dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian, DPD punya posisi dan kedudukan sama dengan DPR dan presiden dalam hal mengajukan RUU.

Ketua DPD Irman Gusman menyambut gembira putusan MK yang menambah taji DPD. Menurut dia, putusan MK itu telah menorehkan sejarah baru dalam sistem keparlemenan Indonesia. ’’Namun, ini adalah kemajuan bersejarah dalam kelembagaan DPD RI di mana saat ini kewenangan DPD RI dapat dikatakan hampir setara dengan DPR,” kata Irman.

Kuasa hukum DPD Todung Mulya Lubis mengatakan, dengan putusan itu, DPD dapat membahas dan memperjuangkan hal-hal yang menjadi aspirasi daerah. ”Kini bisa dikatakan, tidak ada Indonesia tanpa daerah dan tidak bisa Indonesia tanpa DPD RI,” kata Todung. (gen/fal/agm/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/