Setelah pembacaan usulan hak angket, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan pendapat mereka. Martin Hutabarat, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra mendapat giliran pertama menyampaikan sikap partainya. Menurut dia, alasan pengusulan hak angket yang disampaikan Taufiqulhadi cukup bagus. Tapi di akhir kesimpulan, Gerindra berbeda pandangan. ”Gerindra menolak angket,” terang dia.
Dia menjelaskan, setelah ini dewan akan memasuki masa reses, dia mengajak para anggota untuk mempertanyakan kepada rakyat, apakah usulan angket itu aspirasi dari rakyat atau kepentingan dewan sendiri. Apa urgensinya pengusulan hak angket. Jadi, dia mengajak agar pembahasan itu ditunda dan bertanya dulu kepada konsituen. “Kita harus menjaga agar DPR tidak jadi cemoohan masyarakat,” ucapnya.
PKB juga bersikap sama. Neng Eem Marhamah Zulfa, anggota DPR dari Fraksi PKB mengatakan, angket memang hak konstitusional. Namun, kata dia, PKB tidak ingin menggunakannya saat ini. Mungkin, persoalan itu bisa diselesikan lewat panja di Komisi II. Jika diselesaikan lewat angket, dia khawatir pembahasan akan melebar. ”PKB menolak hak angket,” tegas dia.
Fraksi Partai Demokrat juga berpandangan sama. Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani menyatakan, hak angket yang digulirkan sebagian anggota dewan akan melemahkan KPK. Menurut dia, fraksinya tidak setuju dengan angket. Menurut dia, dewan bisa menempuh cara lain tanpa menganggu iklim penegakan hukum. KPK, terang dia, harus tetap dikoreksi dalam melaksanaan tugasnya, sehingga melakukan tugas dengan baik.
Masinton Pasaribu, anggota DPR dari Fraksi PDIP tidak sepakat dengan apa yang disampaikan wakil dari Gerindra, PKB dan Demokrat. Dia menyatakan, mereka menyajikan politik kemunafikan. Menurut dia, sebelumnya mereka meyakini ada proses yang salah dalam KPK. Awalnya, tutur dia, semuanya setuju, tapi dia tidak tahu kenapa sekarang mereka balik badan. “Saya bosan dengan politik munafik,” kata dia. Politik itu harus konsisten. Dia tahu risiko dan dampaknya dalam mengusung hak angket. Dia menganggap apa yang dilakukan rekan-rekannya itu hanya pencitraan.
Selanjutnya, Fahri Hamzah pun langsung bertanya kepada anggota. ”Apakah setuju dengan hak angket,” tanyanya. Tanpa mendengarkan semua anggota, politikus asal Sumbawa, NTB itu langsung ketok palu. Para anggota dewan pun mengajukan protes, tapi tidak ditanggapi. Bahkan, Ketua Fraksi Partai Gerindra maju ke depan dan mengacungkan tangan untuk intruspi, tapi tidak digubris. ”Sekarang kita dengarkan ketua bacakan pidato,” ucap Fahri
Beberapa anggota tetap protes, tapi tetap tidak digubris. Ketua DPR Setya Novanto pun masih tetap membacakan pidato penutupan masa sidang. Karena intrupsi mereka tidak digubris, Fraksi Partai Gerindra pun walkout, langkah itu diikuti anggota dari Fraksi Partai Demokrat dan PKB. ”Anda bukan pimpinan kami,” teriak salah satu anggota sembari meninggalkan ruang rapat.
Usai pembacaan pidato ketua, Erma dari Demokrat meminta klarifikasi kepada Fahri apakah pendapat yang dia sampaikan diterima. Namun, Fahri tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah mengatakan bahwa setelah reses panitia angket akan dibentuk. Rapat paripurna kemudian ditutup.
