Presiden Joko Widodo.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah menuai banyak protes dari berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya ngeles. Jokowi menjelaskan, sebenarnya rencana itu hanya salah satu contoh saja.
“Saya hanya memberi contoh loh,” kata Jokowi saat menghadiri Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7).
Menurut Jokowi, penggunaan dana haji harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi saat ini telah dibentuk Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH).”Yang penting jangan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada,” ucap Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi mengingatkan, dana haji adalah dana umat, sehingga unsur kehati-hatian harus melekat pada penggunaan dana tersebut. “Harus prudent, harus hati-hati. Silakan mau dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh, silakan dipakai untuk Sukuk, silakan ditaruh di bank syariah. Banyak sekali macamnya,” bebernya.
Selain itu, Jokowi pun mengingatkan agar pemanfaatan dana haji tersebut harus memberikan manfaat dan keuntungan, baik bagi umat Muslim maupun yang memiliki dana, yakni para calon jamaah haji. “Tapi semuanya perlu dikalkulasi yang cermat, dihitung yang cermat. Semuanya dihitung, semuanya harus dikalkulasi. Semuanya harus mengikut Peraturan Perundang-undangan yang ada,” ucap Jokowi.
Meski ide dana haji untuk infrastruktur ini kata Jokowi hanya sekadar salah satu contoh, namun tanggapan sudah terlanjur muncul. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menolak keras ide Presiden Joko Widodo itu. Fahri yang juga Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji (Timwas Haji) DPR, bersyukur uang haji yang selama ini terpencar-pencar dan tak jelas pengelolaannya, akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Namun dia mewanti-wanti jangan sembarangan menggunakan dana umat tersebut. Karena jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 90 triliun. “Untuk apa dipakai? Jangan mentang-mentang ini uang ngumpul, lalu asal pakai saja. Itu salah,” tegas Fahri, Jumat (28/7).
Dia juga mengingatkan, niat orang menaruh uang tersebut di bank adalah untuk bisa pergi menunaikan ibadah haji. Bukan untuk hal yang lain. Sehingga, lanjut legislator asal NTB itu, pemilik dana tersebut harus mendapat pelayanan yang lebih baik dalam penyelenggaraan haji.
Sementara, saat ditanya bagaimana implikasinya bila pemerintah melalui BPKH tetap ngotot ingin memanfaatkan dana tabungan haji untuk kepentingan membangun infrastruktur, Fahri menjawab singkat. “Itu Dilaknat oleh Allah!” pungkas dia.
