Home Blog Page 1018

Jadi Tersangka KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej Diusir dari Rapat DPR

RAPAT: Wamenkumham Eddy Hiariej (kanan) saat rapat bersama Komisi III DPR RI. Namun kemudian dirinya diusir karena menyandang status tersangka di KPK.net RAPAT: Wamenkumham Eddy Hiariej (kanan) saat rapat bersama Komisi III DPR RI. Namun kemudian dirinya diusir karena menyandang status tersangka di KPK.net.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej hadir dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI. Kehadiran Eddy Hiariej mendampingi Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly.

Kehadiran Eddy diprotes Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman. Sebab, Eddy kini telah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Di hadapan kita ini selain Pak Menkum HAM ada Wamenkum HAM. Apa yang tidak tahu status beliau ini? Diketahui status beliau Wamenkum HAM ini tersangka, ditetapkan oleh KPK,” kata Benny di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).

Benny pun mengusulkan Eddy untuk keluar dari ruang rapat. Karena kehadirannya dinilai berpotensi membuat raker jadi cacat. “Kalau bisa Wamenkum HAM sebelum Menkum HAM menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi III terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini,” ucap Benny.

Merespons itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan, status hukum Eddy Hiariej dalam raker itu tak ada relevansinya. Karena itu, raker Komisi III tetap dilanjutkan dengan kehadiran Eddy.

“Silakan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny. Sementara persoalanan status apa namanya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, jadi kita lanjut Pak Menkumham, silahkan,” tegas Habiburokhman.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah menetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Surat perintah penyidikan (sprindik) dengan tersangka terhadap Eddy Hiariej itu telah ditandatangani pimpinan KPK dua pekan lalu. “Benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu yang lalu,” ujar Alex Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11).

Selain Eddy Hiariej, KPK juga menjerat tiga orang lainnya sebagai tersangka. Namun, Alex masih enggan mengungkap identitas tiga orang lainnya itu.”Empat orang tersangka, dari pihak pemerima tiga, dan pemberi satu. Itu. Clear,” ungkap Alex.

Dalam proses penyelidikan, KPK juga sudah memerikaa Wamenkumham Eddy Hiariej, pada Jumat (28/7) lalu. Ia didalami soal dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar.

Sebagaimana diketahui, Eddy Hiariej dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar. Bahkan, belakangan beredar kabar Eddy bertemu pengusaha Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang diduga membahas persoalan PT Citra Lampia Mandiri (CLM). (jpg/ila)

Bertemu Pimpinan Ponpes se-Sumut, Ganjar Ungkap Peran Penting Tokoh Agama

AKRAB: Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan pimpinan ponpes se-Sumatera Utara di Pesantren Darularafah Raya, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat (10/11).Tim Media Ganjar Pranowo.

SUMUTPOS.CO – CALON pesiden (capres) Ganjar Pranowo bersilaturami dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren (ponpes) se-Sumatera Utara di Pesantren Darularafah Raya, Kabupaten. Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat (10/11) malam.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengatakan bahwa peran tokoh agama sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat.

Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini selalu melibatkan para ulama dalam mengambil kebijakan.”Suatu ketika saya jadi gubernur Jawa Tengah, persoalan yang ada di masyarakat itu gampang diselesaikan, ketika tokoh agama ini berkumpul, bertemu dan berdialog seperti ini,” ujarnya.

Ganjar kemudian menceritakan suatu ketika mendapatkan aduan berbagai masalah yang ada di masyarakat terkait dengan kebutuhan finansial, seperti belum bayar cicilan, terlilit hutang hingga biaya rumah sakit. Ganjar mengakui pada saat itu APBD Jawa Tengah terbatas, terutama pada saat pandemi Covid-19. Ganjar kemudian berdiskusi dengan tokoh agama dalam pengembangan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh pegawai Pemprov Jateng.

Data yang diperoleh, dari sekitar 40 ribu pegawai pemprov Jateng, zakat diperoleh hanya sekitar Rp 100 juta sampai Rp200 juta. Hal itu dinilai belum maksimal. Maka saat itu, Ganjar menggandeng ulama dan ustad untuk memberikan ceramah tentang zakat. Tak sampai dua bulan, semua pegawai pemrov Jateng yang beragama Islam sepakat untuk membayar zakat secara rutin.

Hasilnya, pegawai pemprov Jateng memberikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan perolehan mencapai Rp 6 miliar per bulan. Hingga sekarang berkembang seperti saat ini.”Saya minta para ulama tiap hari keliling ke seluruh dinas, sebelum bekerja mereka kasih kultum, cukup dua bulan. pegawai langsung bilang iya (bayar zakat). Dulu dari Rp 200 juta, alhamdulillah, sekarang Rp 6 miliar. Kemudian sekarang berkembang besar,” kata Ganjar.

Untuk diketahui, penerimaan zakat di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah pada 2022 mencapai Rp 82,5 miliar. Baznas Jateng menaksir, capaian pada 2023 bisa mencapai Rp 100 miliar. Menurut Ganjar, zakat yang diberikan itu disalurkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat seperti penangan kemiskinan ekstrem, bantuan sosial hingga untuk penurunan angka stunting.

Sementara itu, pimpinan umum Pesantren Darularafah Raya KH Indra Porkas Lubis mengajak para pimpinan ponpes untuk mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. Selain KH Indra Porkas, acara tersebut juga dihadiri pimpinan Harian Santri Pembela NusantaranIdat Darussalam hingga pimpinan pesantren Taruna Al Qolam Deli Serdang Ari Handoko.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Riyadzul Ihsan di Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, Kyai Bawalluddin Ady SPdi, mengapresiasi Ganjar yang menurutnya peduli terhadap pesantren.

“Keseriusannya terhadap pesantren yang ingin memajukan pesantren patut diapresiasi,” katanya. Dia juga berharap perhatian terhadap pesantren – pesantren baru di daerah. (wir/man)

Disnaker Medan Kebut UMK 2024

TUNTUT UPAH LAYAK: Massa buruh perempuan meminta pemerintah menaikkan upah minimum yang layak untuk memenuhi kebutuhan mereka.istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Upah minimum provinsi (UMP) sudah ditetapkan, sebesar Rp2.809.915. Kini, giliran kabupaten /kota mulai membahas besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), mengaku tengah membahas besaran UMK untuk tahun depan bersama Dewan Pengupahan Kota (Depeko).

Berdasarkan aturan yang ada, penetapan UMK tahun 2024 dijadwalkan paling lama 30 November 2023 harus sudah diumumkan. “Kita upayakan agar bisa lebih cepat. Kita usahakan bisa ditetapkan sebelum 30 November ini,” kata Kadisnaker Kota Medan, Illyan Chandra Simbolon kepada Sumut Pos, Selasa (21/11).

Terkait besaran UMK Medan 2024, Chandra mengaku, besaran kenaikannya akan mengikuti rumus yang telah ditetapkan dalam PP 51 tahun 2023. “Penghitungan besaran UMK itu sudah ada rumusannya, kita tinggal mengikuti saja,” terangnya.

Idealnya, sambung Chandra, besaran kenaikan persentase UMK minimal sama atau lebih besar dari UMP. “Kalau naik, ya pasti naik. Karena UMP sudah ditetapkan naik. Tapi untuk besaran kenaikannya, saat ini masih kita bahas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sudah menetapkan UMP Sumut 2024 sebesar Rp2.809.915, naik 3,67 persen atau Rp99.422. Kenaikan UMP Sumut ini mendapat penolakan dari elemen buruh. Pasalnya, mereka meminta kenaikan UMP 2024 sebesar 15 persen atau sekitar Rp406.573. “Ini merupakan upah yang memilukan hati kaum buruh, di mana saat bersamaan, harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup buruh terus mengalami kenaikan signifikan,” kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo kepada Sumut Pos, Selasa (21/11).

“Sedih kita, Pj Gubsu hanya menaikan UMP jauh dari harapan buruh. Mending gak usah naik, tak ada pengaruhnya sama buruh di wilayah padat industri di Sumut kenaikan segitu,” imbuh Willy yang juga Ketua Partai Buruh Sumut ini.

Willy merincikan alasan tidak ada pengaruhnya kenaikan UMP Sumut bagi buruh, yakni dikarenakan hilangnya upah minimum sektoral di kabupaten/kota di Indonesia, khususnya Sumut. Padahal tuntutan kenaikan 15 persen dari buruh, untuk mengejar ketertinggalan upah buruh yang tergerus akibat hilangya upah sektoral industri.

“Upah buruh di wilayah kabupaten/kota di Sumut pasti tidak mengalami kenaikan signifikan jika segitu ditetapkan. Sementara buruh sudah 4 tahun terakhir upahnya tidak naik secara signifikan,” tegasnya.

Menyikapi keputusan Pj Gubsu tersebut, sebut Willy, Partai Buruh Sumut akan menggelar konsolidasi akbar bersama serikat pekerja/buruh dan akan menggelar aksi bergelombang dalam waktu dekat guna menuntut Pj Gubsu mencabut dan merevisi UMP Sumut 2024. “Aksi bergelombang maksudnya, aksi terus-menerus dalam beberapa waktu, sampai tuntutan buruh dipenuhi. Kita akan segera berkonsolidasi dan siapkan aksi besar-besaran,” tandasnya.

Senada, perwakilan buruh Medan Utara, Hotbiner Silaen juga mengaku kecewa dengan penetapan UMP Sumut 2024 yang cuma naik Rp99 ribu. “Awalnya kami para buruh menuntut tambahan UMP sebesar 15 persen, nyatanya yang dinaikkan hanya 3,67 persen,” ujarnya.

Ia berharap, Pemprovsu bisa menaikkan UMP sesuai permintaan buruh, yakni sebesar 15 persen. “Karena kami ingin kesejahteraan buruh bisa dipenuhi. Akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok, dan kebutuhan yang lain, dengan upah yang ada saat ini cukup sulit,” ujarnya.

Menyikapi kenaikan UMP Sumut 2024 yang cuma mengalami kenaikan Rp99 ribu, anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mendesak Pemprov Sumut segera mengendalikan kestabilan harga kebutuhan pokok saat ini. “Pemprov Sumut saya meminta untuk dapat mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dasar masyarakat. Dengan kenaikan UMP 3,67 persen, harga-harga bahan pokok harus bisa distabilkan,” kata Zeira kepada Sumut Pos, Selasa (21/11).

Politisi PKB ini juga meminta kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumut agar menetap UMK 2024, melihat kondisi inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok saat ini. Sehingga tercipta UMK yang memiliki rasa keadilan bagi buruh. “UMK itu tidak boleh lebih rendah dari UMP yang ditetapkan Pemprov Sumut. Namun tetap mengacu pada kondisi inflasi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Seperti di Kota Medan, berbeda biaya hidupnya dengan di daerah lain, seperti di Asahan, Labuhanbatu, dan lainnya,” jelasnya.

Namun begitu, Bendahara DPW PKB Sumut itu juga mengatakan, kenaikan UMP juga harus memikirkan kondisi pengusaha, sehingga memiliki rasa keadilan bagi kedua pihak. “Kita tidak bisa berpihak kepada buruh saja. Tapi juga memikirkan perusahaan. Jangan UMP naik, perusahaan malah tutup. Ini akan menambah jumlah pengangguran. Jadi, harus berimbanglah,” ungkapnya.

“Dengan kenaikan UMP atau UMK, bukan membuat buruh kaya raya, tidak. Terpenuhi saja kebutuhan hidup sehari-hari sudah cukup bagi buruh,” pungkasnya. (map/dwi/gus/adz)

Usulan Sudah Sejak Awal Tahun, Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi Sidang UNESCO

SIDANG UNESCO: Suasana Sesi 42 Sidang UNESCO yang membahas Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi Sidang Umum UNESCO di Paris, Prancis, Senin (20/11). Kini, Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke sepuluh yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Indonesia patut bangga, karena Bahasa Indonesia diakui dan dapat digunakan sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo, kemarin (21/11).

Melalui akun Twitternya, Jokowi menyebut, penetapan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO sesuai dengan penetapan aklamasi pada Sidang Umum ke-42 di Paris, Prancis. Sidang tersebut berlagsung pada Senin lalu (20/11). “Badan khusus PBB yang membidangi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan ini menetapkan Bahasa Indonesia melalui resolusi yang berjudul “Recognition of Bahasa Indonesia as an Official Language of The General Conference of UNESCO,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke sepuluh yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Bahasa lainnya adalah Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Selain itu, ada juga Bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. “Dengan penetapan ini, Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen Sidang Umum UNESCO dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia,” ungkapnya. Jokowi menamabahkan, pengakuan ini merupakan kebanggaan bagi Bangsa Indonesia.

Proses awal pengusulan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO bermula dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Ismunandar pada Januari 2023. Potensi ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) E Aminudin Aziz.

Usulan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan semua pihak terkait pada 7 Februari 2023, di Jakarta. Pertemuan ini membicarakan peluang dan strategi mengupayakan Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Selanjutnya, prosedur pengusulan ke UNESCO dilakukan sesuai dengan alur yang berlaku. Pada 29 Maret 2023, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Sosial Budaya dan OINB bersurat ke KBRI dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris menyampaikan proposal nominasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Proposal ini kemudian disampaikan kepada Sekretariat UNESCO untuk masuk dalam agenda sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada Mei 2023.

Pada 10-24 Mei 2023, Dewan Eksekutif UNESCO menyelenggarakan sidang yang salah satunya membahas usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Pada sidang itu, Dewan Eksekutif menyetujui untuk memasukan proposal Pemerintah Indonesia dalam Sesi 42 Sidang Umum yang direncanakan pada 7-22 November 2023.

Usai disetujui, pada 8 November 2023, delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Bahasa Aminudin Aziz bersama Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Iwa Lukmana mempresentasikan usulan Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO di hadapan Legal Committee UNESCO, di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis. Hingga akhirnya, sidang Legal Committee akhirnya menyetujui ajuan Pemerintah Indonesia tersebut tanpa keberatan dari anggota komisi. Hingga akhirnya dalam sidang Pleno 20 November 2023 disetujui secara resmi Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO.

Gulat Sumut Raih 3 Emas di Pomnas 2023

JUARA: Trip pelatih gulat Sumut Mangasi Simangunsong, Daslan Gultom SPd, dan Jan Bobby Nesra Barus MPd bersama peraih medali Pomnas 2023. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Prestasi membanggakan ditorehkan gulat Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XVIII/2023 Kalimantan Selatan. Tim gulat Sumut meraih 3 emas, 7 perak, dan 2 perunggu pada event yang berlangsung, 18-21 November 2023 tersebut.

Tiga medali emas disumbangkan oleh Tuahman Daniel Purba dari kelas 55 kg gaya greco roman, Musa Dayanus Sembiring dari kelas 87 kg gaya greco roman, dan Junaldi Sembiring dari kelas 97 kg gaya bebas putra.

Tujuh medali perak disumbangkan Exkel Idolanta Meliala dari kelas 130 kg gaya greco roman, Dewi Sartika Nasution dari kelas 50 kg gaya bebas putri, Bulan Oktapia Manalu dari kelas 53 kg gaya bebas putri, Anjelina Novianti Pasaribu dari kelas 76 kg gaya bebas putri, Libra Parklindo Sembiring dari kelas 57 kg gaya bebas putra, Dodi Haryansah Caniago dari kelas 74 kg gaya bebas putra, dan Wilanta Bresgi Tarigan dari kelas 86 kg gaya bebas putra.

Sedangkan dua medali perunggu dipersembahkan Abel Balbolo Silitonga dari kelas 67 kg gaya greco roman, dan Bellinda Septi Manalu dari kelas 62 kg gaya bebas putri. Gulat Sumut mengirimkan 13 atlet ke Pomnas 2023 ini didampingi trio pelatih Mangasi Simangunsong SPd, Daslan Gultom SPd, dan Jan Bobby Nesra Barus MPd.

Pelatih Gulat Sumut Mangasi Simangunsong mengaku bangga dengan raihan ini. Sebab persaingan di Pomnas 2023 ini cukup sengit, karena hampir semua atlet yang diproyeksikan tampil pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang turut ambil bagian.

“Persaingan luar biasa. Daerah lain juga mengirimkan atlet yang dipersiapkan menghadapi PON 2024 mendatang. Bahkan ada beberapa atlet Pelatnas SEA Games juga ambil bagian,” ujar Mangasi Simangunsong didampingi Daslan Gultom SPd, dan Jan Bobby Nesra Barus MPd ketika dihubungi, Selasa (21/11).

Mangasi menambahkan Pomnas ini merupakan ajang uji coba bagi atlet gulat Sumut yang dipersiapkan menuju PON 2024 mendatang. “Hampir 70 persen peta kekuatan gulat di Indonesia tampil di Pomnas 2023 ini. Jadi ini sudah bisa dibilang gambaran awal menuju PON 2024 mendatang,” tambahnya.

Tim gulat Sumut pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengprov PGSI Sumatera Utara sekaligus Bupati Sedangbedagai H Dharma Wijaya, Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis, Rektor Universitas Negeri Medan Prof Dr Baharuddin ST MPd, Dekan FIK Unimed Prof Dr Imran Akhmad MPd, Ketua Bapomi Sumatera Utara sekaligus Ketua Yayasan STOK Bina Guna Medan Dr Hj Liliana Puspa Sari SPd MKes, Rektor Universitas Quality Berastagi Prof Dr Erna Frida MSi, dan semua pihak yang telah mendukung.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Mudah-mudahan dengan prestasi ini, bantuan peralatan seperti matras untuk Pelatda PON 2024 secepatnya terealisasi, sehingga persiapan kita lebih baik,” pungkasnya. (dek)

Lama Menunggu Berangkat Haji, CJH Bisa Umrah Dulu

Ilustrasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah calon jamaah haji (CJH) memutuskan membatalkan pendaftaran haji. Dananya dialihkan untuk berangkat umrah. Kini, CJH yang sudah masuk daftar antrean, tidak perlu membatalkan pendaftaran untuk bisa umrah. BPKH dan Bank Muamalat menyiapkan skema dana talangan untuk umrah.

Anggota BPKH Harry Alexander mengatakan, antrean haji memang cukup lama. Ada yang 25 tahun, bahkan sampai 30 tahun lebih. Di tengah masa tunggu yang lama itu, ada CJH yang memutuskan menarik uang pendaftaran hajinya. Dana tersebut kemudian digunakan untuk berangkat umrah.

Ke depannya, Harry berharap CJH tidak perlu membatalkan biaya pendaftaran hajinya. “Pembiayaan umrah bagi jamaah tunggu dapat dilakukan. Sehingga jamaah tetap tenang sambil menunggu (berangkat haji) dan sudah umrah,” katanya dalam seminar pengembangan bisnis ekosistem haji dan umrah oleh BPKH di Jakarta, kemarin (21/11).

Dengan adanya skema umrah tersebut, diharapkan bisa jadi pelipur lara atau obat rindu untuk segera ke Makkah. Secara teknis, nanti Bank Muamalat yang mengatur skema pembiayaannya. Yang pasti tidak menggunakan dana pendaftaran haji yang sudah disetor jamaah. Saat ini BPKH merupakan pemilik dari Bank Muamalat, dengan kepemilikan saham sebanyak 82 persen lebih.

Pada kesempatan itu, Harry juga menyampaikan rencana skema topup atau penambahan uang setoran untuk CJH yang masih mengantre. Skema ini masih menunggu persetujuan Kementerian Agama dan DPR. Dengan adanya skema topup tersebut, CJH bisa menambah setoran awal. Sehingga nanti saat berangkat haji, beban pelunasannya lebih ringan. ”Tahun lalu (haji 2023) kan jamaah kaget-kaget,” katanya.

Pasalnya jamaah harus melunasi biaya haji dengan nominal yang cukup besar. Yaitu sekitar Rp25 juta. Hampir sama dengan setoran awal untuk daftar haji. Harry berharap adanya skema topup ini, jadi solusi pembiayaan haji ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, Dirut Bank Muamalat Indra Falatehan mengataman, mereka sedang menyiapkan skema pembiayaan umrah. Khususnya bagi CJH yang masih antre. “Kan jumlahnya ada 5,3 juta jamaah tunggu,” tuturnya. Dari jumlah tersebut, 15 persen diantara mendaftar lewat Bank Muamalat.

Lamanya waktu tunggu yang sampai 30 tahun, membuka peluang bagi Bank Muamalat untuk menawarkan dana talangan untuk umrah. Nanti CJH tinggal melunasinya secara mengansur atau cicilan. Dengan skema ini, CJH tidak perlu mengorbankan nomor porsi berangkat hajinya. Di sisi lain CJH bisa merasakan ibadah di Masjdilharam.

Sesi siminar itu juga diikuti Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Kemenag Jaja Jaelani. Dia mengatakan saat ini lagi rame di publik soal biaya haji Rp 105 juta. “Tadi malam masih membahas BPIH dengan Komisi VIII DPR,” kaya Jaja.

Dia berharap akhir bulan ini BPIH 2024 sudah bisa ditetapkan. Dia mengakui, usulan biaya haji dari Kemenag adalah Rp105 juta per orang. Tetapi realisasinya nanti menunggu kesepakatan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR. (wan/jpg)

Jalan Tol dan Nasional Siap Layani Gelombang Nataru, Mobilitas Sampai 44,17 Juta Orang

PERBAIKAN: Kendaraan alat berat mengebor beton ruas jalan Tol Trans Jawa KM312 Pemalang Batang, Selasa (21/11). Perbaikan di sejumlah titik ruas jalan tol Trans Jawa untuk memberikan pelayanan bagi pemudik Natal dan Tahun Baru 2024.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, kemarin (21/11), pemerintah membeberkan rencana mengahdapi mobilitas pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Ada lonjakan mobiltas yang sudah diprediksi Kementerian Perhubungan. Dari sisi sarana, Kementerian PUPR melaporkan kesiapan jalan tol dan jalan nasional.

“Untuk jalan nasional sepanjang 47.603 km, kami fokus pada peningkatan kemantapan jalan di mana pada tahun ini mencapai 92,2 persen,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sementara jalan tol operasional yang siap digunakan untuk mendukung libur Nataru tahun ini sepanjang 2.816 km. Ada 132 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di jalan tol operasional tersebut. “Pembangunan jalan tol baru hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sepanjang 410 km,” ungkapnya.

Hingga akhir bulan ini, jalan tol yang sudah dioperasikan sepanjang 218 km. Sisanya sepanjang 192 km akan dapat dioperasikan atau difungsikan pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Menteri Basuki merincikan, jalan tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.782 km dan dilengkapi 92 TIP. Penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa sepanjang 110,3 km. Penambahan itu diantaranya terdiri dari Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3A Kukusan-Jc.Krukut dan Ramp 4,5 JC Krukut, Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A Jatikarya-Cikeas, Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4A Probolinggo Timur-Gending, Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 Cigombong-Cibadak, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 4-6 Cimalaka-Dawuan, Tol Semarang-Demak Seksi 2 Sayung-Demak, dan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Cikeas-Cibitung. “Tol Jakarta Cikampek II Selatan ruas Kutanegara-Sadang (8,5 km) dan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA ruas Kartasura-Karanganom (13 km) juga akan difungsionalkan selama Nataru,” ungkapnya.

Sedangkan jalan nasional di Pulau Jawa yang siap digunakan sepanjang 4.581 km. Basuki merincikan, Jalan Lintas Utara 1.130 km, Lintas Tengah 1.091 km, Lintas Selatan 817 km, dan Lintas Pantai Selatan 1.543 km.

Selanjutnya di Pulau Bali telah siap Tol Bali-Mandara sepanjang 10,1 km dan ruas jalan nasional sepanjang 364,6 km terdiri dari Lintas Utara dan Selatan. Kemudian di Pulau Sumatera, jalan tol Trans Sumatera yang operasional sepanjang 865 km dilengkapi 38 TIP, sedangkan ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 7.467 km yaitu Lintas Barat 2.531 km, Lintas Timur 2.624 km, dan Jalan Lintas Tengah 2.311 km. Penambahan ruas tol operasi juga telah dilakukan di Pulau Sumatera sepanjang 285,5 km.

Kemudian di Kalimantan, terdapat Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang operasional sepanjang 97 km serta ruas jalan nasional sepanjang 5.563 km terdiri dari Lintas Utara, Tengah dan Selatan. Sedangkan jalan tol operasional di Pulau Sulawesi sepanjang 62 km terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1-3, Tol Makassar Seksi 4, dan Tol Manado-Bitung. Dilakukan juga penambahan ruas tol operasi/fungsional yaitu akses Makassar New Port tahap 1 dan 2. Ruas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Sulawesi sepanjang 18.782,8 km.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, dan Kementerian/Lembaga lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang telah kita siapkan demi kelancaran arus lalu lintas Nataru,” kata Basuki.

Sementara Kementerian Perhubungan memprediksi terjadi kenaikan pergerakan masyarakat dalam Nataru tahun ini. Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub mengeluarkan hasil survei daring dengan hasil prediksi potensi pergerakan masyarakat pada Nataru kali ini mencapai 107,63 juta orang atau 39,83 persen dari populasi nasional.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, untuk Nataru tahun lalu prediksinya 44,17 juta orang yang berpergian selama Nataru. Dengan prediksi potensi pergerakan Nataru tahun ini yang mencapai 107,63 juta orang, maka presentase kenaikannya sangat signifikan dengan 143, 65 persen. “Kenaikan ini tinggi,” paparnya.

Dari hasil survei diketahui sejumlah alasan bepergian selama Nataru. Hasil tertinggi adalah bepergian ke tempat wisata dengan presentase 45,29 persen. Lalu, liburan pulang kampung 30,15 persen dan merayakan Nataru di kampung 18,98 persen. “Itu alasannya,” urainya.

Selanjutnya, pilihan moda transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan didominasi penggunaan kendaraan pribadi, yaitu mobil 35,59 persen atau 39,97 juta orang dan sepeda motor 17,92% atau 20,14 juta orang. Untuk transportasi umum, pergerakan didominasi moda kereta api 13,16% dengan angka 14,79 juta orang, pesawat 11,91% atau 13,38 juta orang, bus 10,94% atau 12,29 juta orang, kapal penyeberangan 6,04% atau 6,78 juta orang, dan kapal laut 3,44% atau 3,86 juta orang. “Paling tinggi kendaraan pribadi,” tuturnya.

Menurutnya, dengan tingginya pergerakan di tempat wisata, maka Kemenhub akan perlu persiapan pengaturan lalu lintas yang lebih baik. “Kami akan koordinasi dengan kepolisian, pemda, pengelola jalan tol. BmKG dan semua stakeholder,” jelasnya. (lyn/idr)

Murachman Diganjar Mahkamah Agung 2 Tahun Penjara

istimewa SIDANG: Murachman saat menjalani sidang di Pengadilan negeri Lubukpakam, Juni 2023 lalu.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sempat menghirup udara bebas sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam, Juni 2023 lalu, Murachman (65 tahun), akhirnya harus kembali mendekam dalam sel LP Lubukpakam. Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi jaksa penuntut umum dan menetapkan warga Gang Jaya, Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjungmorawa itu bersalah dan terbukti menggunakan surat-surat palsu.

Murachman harus menjalani kurungan 2 tahun penjara, dipotong selama berada dalamn

tahanan sementara. Putusan ini sesuai dengan tuntutan jaksa Kajari Deli Serdang, di Pengadilan Negeri Lubukpakam, 12 Juni 2023 lalu.

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai Soesilo SH MH dalam putusan Nomor 1133K/Pid/2023 tanggal 3 Oktober 2023 mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan membatalkan putusan PN Lubuk Pakam No.471/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juni 2023.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang dilampirkan dalam memori kasasi, termasuk keterangan-keterangan para saksi, majelis hakim MA memutuskan dan menetapkan Murachman bersalah melanggar pasal 263 ayat 2 KUH Pidana dan harus menajalani hukuman selama 2 tahun penjara dipotong selama masa tahanan sementara. Murachman diyakini terbukti menggunakan surat-surat palsu.

 

HGU Penara bukan Lahan Garapan

Terbitnya putusan Mahkamah Agung ini sekaligus membuktikan bahwa HGU Penara adalah areal milik PTPN2 bukan milik penggarap yang selama ini mengatasnamakan Rokani cs. Mahkamah Agung sangat meyakini bahwa surat-surat yang digunakan Murachman dan dijadikan dasar gugatan kelompok Rokani cs (234 orang) adalah surat palsu. Dalam persidangan di PN Lubuk Pakam, Murachman sendiri tidak membantah kalau identitas orangtuanya adalah Zakaria, bukan Adjeman, seperti dalam salah satu lembar surat tentang pembagian tanah sawah ladang yang ditandatangani atas nama Gubernur Sumut oleh Munar Sastrohamidjojo 23 Mei tahun 1953.

Sementara dari 185 copi contoh surat-surat yang dijadikan dasar untuk menggugat HGU Penara seluas 464 hektar, yang diperiksa dan dibandingkan dengan copi contoh tandatangan Munar Sastrohamidjojo, ternyata tidak identik. Tidak hanya itu sejumlah nama yang digunakan sebagai anggota kelompok tani Rokani cs yang menggugat PTPN 2 dan Bupati Deli Serdang, dalam persidangan di PN Lubuk Pakam juga mengakui kalau identitas orangtua mereka sudah diubah dari aslinya.

Putusan Mahkamah Agung ini sekaligus menegaskan bahwa areal lahan 464 Penara yang merupakan bagian dari afdeling III kebun Tj.Garbus-Pagar Merbau sah dan meyakinkan sebagai bagian dari HGU No.62 kebun Penara.

“Kita berharap putusan MA ini menjadi pemacu semangat karyawan PTPN2 yang selama ini terus berusaha mempertahankan asset negara ini dari upaya-upaya penguasaan yang dilakukan oknum-oknum tertentu secara tidak sah,” ujar Kasubag Humas PTPn2 Rahmat Kurniawan menanggapi turunnya putusan Mahkamah Agung tersebut.(rel/sih)

Banyak Potensi Pajak dan Retribusi Belum Maksimal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan memberikan apresiasi atas kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024.

“Kami meyakini masih ada potensi pajak dan retribusi yang dapat ditingkatkan jika dikelola dengan baik dan transparan seperti pajak reklame, retribusi penyewaan tanah dan bangunan, dan retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramdhan, Selasa (21/11/2023).

Untuk itu, kata Syaiful, pihaknya mendorong Pemko Medan untuk terus melakukan kajian terhadap potensi-potensi yang ada.

“Kita meminta agar Pemko Medan melakukan kajian yang cermat terkait dengan PAD. Dengan meningkatnya sumber dana pembangunan, maka program pembangunan dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya,” ujarnya.

Terkait R-APBD 2024, sambung Syaiful, pihaknya di Fraksi PKS DPRD Medan memberikan beberapa hal yang menjadi catatan sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengamanahkan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

“APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” katanya.

Kemudian, sambung Syaiful, APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian, APBD harus disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. APBD juga merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

“APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Ia menjelaskan, APBD harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran,” pungkasnya. (map)

DPRD Medan Sahkan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan mengesahkan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak di sidang Paripurna DPRD Medan, Selasa (21/11/2023).

 Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE bersama para pimpinan DPRD Medan dan dihadiri Wali Kota Medan, Bobby Nasution tersebut, DPRD Medan berharap agar Perda tersebut bisa memberikan dampak dan perubahan terhadap kondisi anak-anak di Kota Medan.

 Di antaranya, terkait permasalahan kekerasan dan diskriminasi serta eksploitasi anak. Lahirnya produk hukum ini juga diharapkan bisa mengurangi angka stunting.

“Perlu kami sampaikan bahwa terbitnya Peraturan ini hendaknya mampu memberikan upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya tanpa ada perlakuan yang diskriminatif,” ucap juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Abdul Latief Lubis saat menyampaikan Pendapat Fraksinya.

 Ia mengatakan, Fraksi PKS juga berharap Ranperda ini dapat menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak  yang mengacu pada kota layak anak dan mengatur kelembagaan Gugus tugas kota layak anak. Sehingga, anak dapat tumbuh berkembang secara optimal dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

“Kami dengan adanya aturan baru ini, berharap kasus kekerasan dan diskriminatif terhadap anak dapat berkurang bahkan kasus ini bisa hilang sehingga Kota Medan menjadi kota percontohan untuk Kota Layak Anak. Dengan berkurangnya kasus kekerasan dan diskriminatif terhadap anak, hal ini menguatkan dalam proses pembangun sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

 Kemudian, sambung Abdul Latif, Fraksi PKS meminta dengan diberlakukannya Perda ini, jangan ada lagi eksploitasi tehadap anak di jala-jalan Kota Medan. “Kami berharap ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota Medan jika perda ini sudah diberlakukan, ” harapnya.

 Fraksi PKS juga berharap, dengan adanya aturan baru ini, angka stunting terhadap anak dapat berkurang di Kota Medan dan penanganan terhadap kasus stunting pada anak dapat lebih optimal.   “Kami juga berharap agar anak disabilitas di Kota Medan mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang lain,” harapnya lagi.

 Dalam persoalan ini, Fraksi PKS juga mendorong penyelenggaraan produk hukum ini di masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

 Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 2. (map)

1...1,0171,0181,019...15,923Page 1,018 of 15,923