Home Blog Page 1051

Jokowi Tidak Campuri Urusan Capres-Cawapres

Baliho Gibran Rakabuming Raka terpasang di ruas jalan inti Kota Medan.Refinaldi Setiawan/SUMUTPOS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PRESIDEN Joko Widodo angkat bicara terkait putusan MK soal syarat batas usia untuk maju pada Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di sela kunjungan kerja di Beijing tadi malam (16/10). Dia menegaskan tidak terlibat dalam urudan bakal capres maupun cawapres.

“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” katanya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi sekaligus merespon wacana putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, yang diusulkan menjadi bakal cawapres pada pemilihan umum 2024.

Jokowi menuturkan penentuan pasangan capres dan cawapres merupakan ranah partai politik. “Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, jadi silakan tanyakan saja ke partai poilitik, itu wilayahnya parpol,” jelasnya.

Jokowi mengatakan bahwa putusan MK merupakan kewenangan yudikatif. Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada MK. “Jangan saya yang berkomentar,” katanya. Dia juga mempersilahkan para pakar hukum untuk menilai putusan itu. Jokowi tidak memberikan pendapat atas putusan MK. Karena menurut dia, bisa disalah mengerti seolah-olah dia mencampuri kewenangan yudikatif.

Respon serupa juga disampaikan Wapres Ma’ruf Amin. Di tengah kunjungan kerja di Bali, dia mengatakan pemerintah selaku eksekutif menghormati putusan MK itu. Ma’ruf berkomentar usai pembacaan putusan atas gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menyatakan bahwa MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

“Putusan MK saya kira itu kewenangan yudikatif ya, Mahkamah Konstitusi. Artinya, pemerintah tentu tidak (menentang), dan akan menerima semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK,” ujarnya.

Pada kesempatan yang lain, Ma’ruf pernah menyatakan bahwa ia percaya MK mampu untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Menurut dia, MK adalah lembaga negara yang mampu mempertimbangkan dengan baik.

Sementara itu, Partai Gerindra menghormati putusan MK. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, putusan MK final dan mengikat. Sehingga harus diterima apapun putusannya.

Dasco menerangkan, putusan itu memberi peluang kepada politisi muda lainnya yang duduk di jabatan kepala daerah untuk maju dalam kontestasi Pilpres. “Tentunya dengan putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat,” ujarnya.

Soal kans Gibran sebagai pendamping Prabowo, Dasco menyebut pembicaraan soal wakil masih berlangsung di internal koalisi. “Tentunya pada waktunya nanti kita akan sampaikan tentang siapa yang akan menjadi calon pendamping Pak Prabowo,” imbuhnya.

Sementara itu, dari Koalisi Perubahan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Jazilul Fawaid menyatakan pihaknya menghormati putusan itu. Dia pun meminta putusan yang menjadi celah Gibran bisa maju sebagai cawapres itu tidak mempengaruhi pesta demokrasi berjalan tertib, damai serta jujur dan adil (jurdil). “Yang jelas (putusan MK) kita hormati,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Gus Jazil menegaskan putusan MK kemarin tidak berpengaruh terhadap pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Dia juga memastikan, saat ini pasangan Amin tetap bersama-sama dalam naungan Koalisi Perubahan. “Saat ini kami fokus kerja langsung turun ke lapangan menyebarkan angin perubahan,” tuturnya.

Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo menyayangkan putusan MK. Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar, Chico Hakim mengatakan, MK hanya berhak menyatakan apakah UU itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Ketika MK mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok dalam UU yang sedang diuji, yakni ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, maka MK telah melampui kewenangannya sebagai institusi negara. “Putusan itu melampaui kewenangan MK,” terang Chico saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar, Jalan Cemara, Jakarta Pusat kemarin.

Chico menegaskan, walaupun putusan MK bersifat final dan mengikat, tapi putusan tersebut tidak mempunyai fungsi legislasi. Karena MK adalah sebuah institusi yang tidak mempunyai fungsi legislasi, maka apa yang diputuskan tidak otomatis mempunyai kekuatan hukum.

Menurutnya, DPR RI dan pemerintah bersama-sama harus merevisi UU Pemilu sesuai putusan MK tersebut. Dengan demikian, sebelum UU Pemilu diubah, siapapun yang dimaksud dengan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah selama usianya belum mencapai 40 tahun tidak bisa didaftarkan ke KPU sebagai capres mauapun cawapres.

Dia mengatakan, KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa melakukan perubahan PKPU berkaitan dengan materi pernah atau sedang menjadi kepala daerah. “Sbelum UU tersebut direvisi di DPR,” tegasnya. (wan/jpg)

Cawapres Ganjar Segera Diumumkan, Megawati: Sabar Saja, Tunggu dari Mulut Saya…

TANDATANGANI: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menandatangani prasasti peresmian kantor DPC PDI Perjuangan di Solo, Jawa Tengah, Senin (16/10).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Nama bakal calon wakil presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo segera diumumkan. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sendiri yang akan mengumumkannya kepada publik. Namun, dia meminta masyarakat bersabar.

Megawati mengatakan, dirinya sudah mempertimbangkan nama bakal cawapres untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Pada waktunya nanti nama itu akan diumumkan kepada publik.

Menurutnya, pada minggu-minggu ini tahapan pemilu akan memasuki masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. “Saya telah mempertimbangkan dengan matang nanti siapa sosok yang paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo,” katanya.

Megawati juga sudah menerima masukan dari berbagai pihak terkait siapa figur cawapres untuk Ganjar. Namun, ia mengingatkan kadernya dan seluruh pihak untuk bersabar menunggu diumumkan. Sebab, kata Presiden Keenam RI itu, dirinya telah diberi hak prerogratif dalam menentukan capres dan cawapres untuk Pilpres mendatang.

Megawati akan mengumumkan langsung nama cawapres Ganjar. “Tetap bersabar lah karena ibu kalian beri hak prerogratif, artinya ibu yang menentukan. Oleh sebab itu maka sabar aja, tunggu dari mulut saya nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar,” ujarnya.

Dia mengatakan, dirinya tidak akan salah pilih dalam menentukan siapa cawapres Ganjar. “Ya masa ibu salah pilih, nggak lah hehe,” tuturnya dalam acara peresmian 27 gedung kantor partai yang baru dan sejumlah bangunan historis baru yang dilakukan secara virtual, kemarin (16/10)

Megawati menegaskan, penentuan capres-cawapres bukan demi kepentingan PDIP, dirinya pribadi, dan bukan juga hanya karena faktor elektoral semata. Menurutnya, pihaknya mencari pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia.

Untuk itu, sekali lagi ia meminta semua bersabar menunggu. Menurutnya, semua dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. “Jadi saya ini, soal wakil itu, tunggu aja dah ya. Nanti kalau saya bilang buka, buka zoom, nah sudah buka aja, tinggal nunggu kapan gitu loh,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, dia meminta para kader untuk melakukan persiapan menghadapi Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Para kader harus persiap dengan seluruh semangat dan mental juang.

Megawati menambahkan, dalam menghadapi Pemilu 2024, para kader harus menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas segalanya. “Jadi bukan untuk kalian saja pribadi, tapi kita harus ingat untuk yang namanya anak cucu kita,” tegasnya.

Megawati juga menyinggung soal loyalitas kader. Ia meminta kadernya tidak berpindah-pindah partai setelah bergabung dengan PDIP.

Awalnya, Megawati menceritakan perjuangan bapaknya yang juga Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno yang menjadikan partai sebagai gerakan anak muda di Bandung. Ia menyebut Soekarno berjuang sejak usia 16 tahun. “Dan beliau itu dengan konsekuen,” katanya.

Megawati kemudian mengingatkan kader-kadernya untuk loyal kepada perjuangan partai. Ia melarang kader melirik partai politik yang lain. “Makanya ibu minta kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Tidak ada dedication of life-nya,” katanya.

Megawati juga menyinggung kader-kadernya yang menduduki jabatan eksekutif. Meski dipilih masyarakat secara langsung, Mega mengingatkan mereka tetap anggota partai. “Bupati, wali kota, gubernur, harus datang ke kantor partai sebagai orang partai untuk ikut rapat partai,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menerangkan, pernyataan Megawati tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan isu pencalonan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mewakili Prabowo Subianto. “Oh, enggak. (Pernyataan) Bu Mega tidak pernah ditujukan kepada satu nama,” kata Rudy.

Menurutnya, peringatan tersebut ditujukan kepada seluruh kader PDIP secara umum. “Dan itu selalu diulang-ulang sama Ibu Mega dalam rapat-rapat bersama kader,” katanya. (lum/jpg)

Ganjar Perhatikan Korban Penutupan TikTok Shop

KENA PHK: Layla dan Onit mengadu kepada Ganjar Pranowo di depan Balai Kota Cirebon, Minggu (8/10).

SUMUTPOS.CO – Bakal calon presiden (bacapres) 2024, Ganjar Pranowo diadang 2 remaja putri, setelah turun dari panggung Cherbon Guyub di depan Balai Kota Cirebon, Minggu, 8 Oktober 2023 lalu. Mereka curhat sambil menangis soal penutupan TikTok Shop.

Adapun 2 remaja putri terebut, diketahui bernama Layla dan Onit. Mereka nekat menerobos kerumunan dan pengamanan sembari berteriak memanggil nama mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2 periode itu, berkali-kali.

“Pak Ganjar, tolong dengarkan kami Pak,” seru Onit.

Ganjar yang melihat itu, urung memasuki mobil dan bersedia mendengarkan curhatan keduanya. Onit dan Layla mengatupkan kedua telapak tangannya, menandakan mereka benar-benar memohon untuk didengarkan aspirasinya.

“Penutupan TikTok Shop itu berdampak kepada orang-orang seperti kami. Kami minta tolong pada Bapak,” pintanya.

Sementara itu, Layla menceritakan, dia merupakan korban PHK yang terdampak dari penutupan platform TikTok Shop.

“Setelah ditutup, saya di-PHK dari kerjaan yang biasanya jadi host produk kecantikan Pak,” katanya, sembari menyeka air mata.

Keduanya meminta kepada Ganjar, untuk memperhatikan nasib orang-orang yang serupa akibat penutupan TikTok Shop.

“Kami percaya Pak Ganjar bisa menyelesaikan ini,” tuturnya.

Meski tidak lama berbincang, Onit dan Layla tampak cukup puas dengan jawaban Ganjar. Sebelum Ganjar pergi, Onit mengucapkan terima kasih berkali kali.

“Terima kasih Pak ganjar, sudah berkenan mendengarkan kami. Hati-hati Pak, jaga kesehatan ya Pak,” ucapnya.

Ganjar mengaku sudah mendengarkan satu per satu cerita dari Onit dan Layla. Menurut dia, regulasi yang dibuat pemerintah sudah semestinya berpihak kepada kepentingan negara dan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

“Kalau ada bisnis yang rusak dan membuat pasar tradisional sepi, maka kita akan melindungi rakyat kita. Regulasi itu berpihak pada rakyat kita,” kata Ganjar.

Setelah mendengarkan curhatan Onit dan Layla, Ganjar berjanji akan menyampaikan kepada pembuat regulasi agar mendengarkan keluhan orang-orang yang terdampak penutupan TikTok Shop. Dia menilai, ada yang perlu diubah dalam sistem kerja pada era digital seperti sekarang ini.

Pasalnya, teknologi digital sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti halnya makan dan menghirup udara. Karena itu, pendidikan tentang perkembangan teknologi digital juga mesti diberikan di sekolah maupun kampus-kampus.

“Pertama, adalah memodernisasi seluruh sistem kerja yang ada agar sesuai zaman. Kedua, kita mesti paham betul dunia sedang berubah, apakah itu penciptaan lapangan kerjanya? Apakah itu kondisi bisnisnya? Apakah itu yang jualan di TikTok Shop? Sekarang lagi pada bingung,” ujarnya.

Sementara itu, seorang pelaku UMKM di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Linda, yang sering memromosikan dagangannya lewat media sosial TikTok, sangat menyambut baik apa yang menjadi komitmen Ganjar untuk mendukung UMKM.

“Mendengar aspirasi rakyat dari awal, merupakan langkah yang baik untuk kemajuan UMKM, terutama bagi kami pelaku UMKM yang belakangan mendapat tempat untuk promosi ataupun berjualan langsung lewat aplikasi TikTok. Semestinya ada larangan, ada juga solusi yang diberikan untuk kami bisa melanjutkan usaha.

Karena memang TikTok sangat membantu dalam promosi dan penjualan. Semoga ada juga program yang baik mengarah kepada pemberian modal atau sejenisnya untuk UMKM ke depannya,” harapnya. (wir/ika/saz)

14 Tersangka Korupsi BTS Kominfo Terungkap

TETRSANGKA: Salah satu tersangka yang diteapkan Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kejagung sudah mengantongi 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengungkapan perkara dugaan tindak korupsi dalam pengadaan infrastruktur BTS 4G Kominfo masih berlanjut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana, menyebutkan sudah mengantongi 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ketut Sumedana menilai, pengungkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Kominfo berlangsung cepat. “Sampai saat ini, kami sudah melakukan penetapan tersangka sebanyak 14 orang,” kata Ketut di Jakarta pada Senin (16/10).

Kejagung mengungkapkan 14 orang tersangka, enam diantaranya sudah memasuki tahap persidangan. Enam orang tersebut adalah Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Gelumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Irwan Hermawan dan Johnny G Plate.

Sedangkan dua tersangka sudah memasuki proses pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan dilimpahkan 16 atau 17 Oktober 2023.

Kejagung menyebutkan dua tersangka tersebut adalah Windy Purnama dan Muhammad Yusriski Muliawan.

Sedangkan untuk enam tersangka yang masih dalam tahap penyidikan yaitu Jemy Sutjiawan, Elvano Hatorangan, M Ferriandi Mirza, Walbertus Natalius Wisang, Naek Parulian Washington Hutahaean atau Edward Hutahaean dan Sadikin rusli.

“Jadi sudah 14 orang sampai saat ini, jadi kalau dibilang lambat tidak juga. Apakah kemungkinan berkembang. akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik),” ujar Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

Ia menyebut penanganan kasus BTS 4G Kominfo, penyidik melakukan pembagian ke dalam tiga klaster.

Pertama adalah tindak pidana asal atau TPA, berupa dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Paket 1,2,3,4 dan 4 dengan ketentuan melanggar pasal 2 dan pasal 3.

Ketut menyebut klaster kedua adalah aliran dana dugaan penyuapan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari perkara asal korupsi.

Hal tersebut terkait dengan pasal 5, pasal 11, dan pasal 12, serta klaster ketiga, Pasal 21 karena menghalangi penyidikan dan proses persidangan. “Ya ada tiga kualifikasi, jadi perkara pokoknya adalah Pasal 2, Pasal 3, lalu untuk perkara aliran dana itu terkait pasal 5, pasal 11, pasal 12. Dan kualifikasi Pasal 21 adalah pasal yang menghalangi proses penyidikan dan proses persidangan,” ujarnya.

Ia menuturkan dugaan korupsi BTS Kominfo merugikan negara sebesar Rp8,32 triliun ini terus berkembang. Jaksa penyidik terus melihat informasi dan keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait yang berkembang di persidangan.

Bahkan, penyidik menemukan fakta baru terkait pihak yang menerima aliran dana dari proyek BTS 4G kominfo. Namun, menurutnya penyidik enggan mengungkapkan nama-nama tersebut, karena bukti yang dibutuhkan tidak cukup hanya keterangan saksi saja.

“Jadi ini bagian dari strategi, kami enggan menyampaikan di sini mana yang harus dipanggil, mana yang harus dicekal,” tuturnya. (jpc/ila)

Dianggap Menyebar Fitnah Terkait Jessica Wongso, Prof Eddy Hiariej Akui Pernyataannya Keliru

WAWANCARA: Prof Eddy Hiariej saat diwawancarai youtuber terkait kasus Jessica Wongso.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pro dan kontra terkait kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dan menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka kembali ramai jadi buah bibir.

Belum lama ini, Prof Eddy Hiariej kembali menjadi sorotan pasca membuat pernyataan yang dinilai fitnah serta menyudutkan Jessica Wongso yang kini dianggap publik tidak bersalah.

Di salah satu program TV, Prof Eddy Hiariej pernah menyebut bahwa Jessica Wongso pergi ke Cafe Oliver 3 hari sebelum meracuni Mirna Salihin. Hal itu membuatnya yakin bahwa Jessica Wongso memang pembunuh dari Wayan Mirna Salihin.

Namun baru-baru ini, Prof Eddy Hiariej mengklarifikasi bahwa pernyataannya terkait Jessica Wongso tersebut diakui keliru. Hal ini kembali disampaikan setelah, Prof Eddy melakukan konfirmasi kepada Krishna Murti dan kawan-kawannya di Polda.

“Saya sempat konfirmasi juga dengan teman-teman Polda karena seingat saya diperlihatkan, kemudian saya konfirmasi ke Krishna Murti mengenai yang saya katakan karena waktu itu CCTV yang diberikan kepada saya 9,” terang Prof Eddy, dikutip dari akun TikTok @lapakpublik.

“Kemudian saya melihat jam-jam, saya sempat melihat mengenai tanggal itu kan kejadian tanggal 6, kalau saya tidak salah ingat, saya sempat melihat tanggal 3 Januari karena kan CCTV bukan hanya hari itu, saya konfirmasi kemarin mengenai CCTV apakah itu pada satu hari yang sama atau hari yang berbeda,” sambungnya.

Kemudian ia mendapat konfirmasi dari penyidik yang menangani kasus tersebut bahwa itu adalah hari yang sama, tapi jamnya saja yang berbeda.

Sebelumnya, Otto Hasibuan sempat marah dengan pernyataan Prof Eddy yang sebut Jessica Wongso datang ke Oliver tiga hari sebelum melakukan eksekusi.

Otto menyebut bahwa Prof Eddy telah melakukan fitnah. Imbas dari hal tersebut, banyak netizen yang menyerang ahli hukum pidana tersebut karena dianggap menyebarkan hoaks. (jpc/ila

Irianto Konsisten dengan Olahraga

HADIAH: Drs H Irianto ketika menerima hadiah juara harapan Turnamen Tenis Meja Piala Bintikers Denai. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usia bukanlah halangan bagi Mantan Asisten Wasit FIFA, Drs H Irianto untuk menekuni olahraga. Meski telah berusia 61 tahun, wasit nasional ini tetap mengikuti pertandingan olahraga.

Terbaru, dia tampil pada Turnamen Tenis Meja Piala Bintikers Denai, Minggu (15/10). Hasilnya Irianto berhasil meraih juara harapan.

“Dari kecil, saya memang suka berolahraga. Bukan hanya sepak bola, tapi juga tenis meja dan tenis lapangan,” ujar H Irianto kepada Sumut Pos, kemarin.

Karir Irianto di perwasitan nasional dimulai tahun 2003. Pada tahun itu, dia lulus tes wasit nasional di Ragunan Jakarta. Tahun 2004 bulau bertugas sebagai wasit nasional. Tahun 2006 hingga 2007 tercatat sebagai Asisten Wasit FIFA dan wasit kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, ISL.

“Tahun 2011, saya mundur sebagai wasit karena batas usia 46 tahun. Saat ini saya tercatat sebagai pengawas pertandingan,” sebutnya.

Ya, meski cukup lama berkarir sebagai wasit sepak bola, ayah empat anak tersebut tidak pernah lupa berlatih tenis meja dan tenis lapangan. Bahkan, hingga kini dia masih menekuni tiga cabang olahraga tersebut.

“Untuk sepak bola, saya bergabung dengan tim Old Crack Patriot FC di Lapangan Air Bersih. Untuk tenis meja, saya gabung dengan klub TSP, dan tenis lapangan gabung dengan klub Menteng Indah,” ujar suami dari Ester Simanjuntak tersebut.

Irianto sebenarnya masih aktif sebagai Pengawas Pertandingan sepak bola. Namun karena tugas sebagai guru PJOK di SMA Sutomo 2, dia tidak aktif. Selain itu, pria kelahiran 17 Januari 1962 tersebut juga membuka les privat cabang olahraga renang pemula.

“Saya memang tidak bisa lepas dari olahraga. Bagiku olahraga merupakan gaya hidup sehat,” ungkap ayah dari Eriska MPd, Susan Sastira SE, Andika MOr, dan Alif Ikhsan Khoir itu.

Untuk itu, Irianto harus pintar membagi waktu antara pekerjaan sebagai guru PJOK dengan latihan olahraga. Latihan sepak bola dilakoni pada hari Sabtu dan Minggu. Tenis meja pada Selasa, Kamis, dan Sabtu malam. Sedangkan tenis lapangan pada Rabu dan Jumat.

“Selain hobby, olahraga juga sangat bermanfaat bagi kebugaran jasmani. Bagi saya, olahraga sudah seperti kebutuhan dasar seperti makan dan minum, bekerja dan istirahat. Sehat itu mahal, tapi lebih mahal bila kita sakit. Jadi harta paling berharga itu adalah kesehatan,” paparnya.

Prestasi Irianto di cabang olahraga juga cukup bagus. Dia pernah juara bersama tim Teras Echo 55 tahun 81. Untuk tenis meja, dia pernah juara ketiga Divisi 6 Garuda Cup 2019. “Kalau tenis lapangan, belum pernah juara karena hanya masuk komunitas,” pungkasnya. (dek)

Pemkab Langkat Beri Peringatan pada Peternak Babi dan Bebek di Perdamaian Stabat

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat melalui Kasat PoL PP Langkat Dameka Putra Singarimbun dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Langkat M. Harmain, meninjau dan mengecek limbah sekaligus memberikan Surat Peringatan Serta Menertibkan – Memindahkan Ternak Babi Secara Mandiri, di Lingkungan VIII (8) Bangsal Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Senin (16/10/2023).

Andri, selaku Kepala Lingkungan VIII (8) Bangsal Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat menyampaikan ternak yang ada di lingkungannya ini berada di sebuah perumahan yang sudah lama tidak dikelola.

“Awalnya peternakan nabi ini tinggal di Tandam Pasar 5, karena di tempat tinggal sebelumnya ada wabah penyakit, maka para peternak ini pindah ke Kelurahan Perdamaian,” jelas Andri.

Namun para peternak ini membuat resah masyarakat sekitar karena aroma yang di timbulkan.

“Total rumah ada 130 rumah yang ada di Lingkungan Kelurahan Perdamaian, namun tinggal 2 rumah saja yang masih memelihara,” ucapnya

Dameka Putra Singarimbun S. STP selaku KasatpoL PP menyampaikan pihaknya mengetahui setelah ada berita viral terkait peternakan ini.

“Dari tinjauan kami terdapat 17 ekor babi yang di ternak serta itik kurang Lebih 2.000 ekor di atas lahan kurang lebih 4 Rante. Sudah kami serahkan Surat Peringatan dan selanjutnya kami arahkan kepada pemilik ternak agar segera memindahkan ternaknya dengan kurun aktu yang kami berikan selama 7 Hari ke depan,” ucapnya.

“Surat ini saya berikan untuk secepatnya dilakukan tindakan, saya berikan waktu 7 hari ke depan untuk pengosongan hewan ternak. Setelah 7 hari ke depan, saya akan kembali kesini untuk mengecek, karena disini memang dilarang untuk membuat peternakan jadi keberadaan peternakan ini sangat Menganggu masyarakat sekitar,” tambahnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat M. Harmain, menyampaikan setelah dilakukan peninjauan di ternak babi ini ternyata tidak memiliki pembuangan limbah yang baik dan tidak memiliki SOP yang seharusnya.

“Kami juga mengambil sampel limbah peternakan untuk diuji di Lab Lingkungan Hidup kabupaten Langkat,” ucapnya.

Turut Mendampingi Sekretaris dan kabid Satpol PP serta Anggota Satpol PP Kabupaten Langkat, Kabid pencemaran Hemat Simbolon, Kabid PPLH Yasir Wagdhi. (mag-6/ram)

PLN Segera Tinjau Lokasi di Desa Hiliana’a Gomo

Manager PLN Teluk Dalam, Fadli Umar.

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Banjir yang terjadi di Desa Hiliana’a Gomo, Nias Selatan yang membuat sejumlah tiang serta trafo listrik hanyut. Akibatnya, penduduk desa harus mengalami mati lampu. Manager PLN Teluk Dalam Fadli Umawi mengatakan pihaknya akan serius menangani masalah padamnya arus listrik di desa yang terdampak banjir.

“Artinya kami pihak PLN Teluk Dalam akan serius menangani lampu yang dialami masyarakat dampak banjir,” ujarnya di Kantor PLN Teluk Dalam, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 14 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Senin (16/10/2023).

Dijelaskannya, pihaknya akan meninjau ke lokasi banjir sembari mempersiapkan alat material dan mobil crane, apalagi di Desa Gomo ada juga trafo yang jatuh.

Fadli Unawi menyatakan untuk di Desa Hiliana’a Gomo, pihaknya akan tinjau terlebih dahulu lokasinya, apakah pemilik tanah mengijinkan tanahnya untuk dipasang tiang listrik atau tidak.

“Jadi, kami perlu pastikan, karena Kades Hiliana’a Gomo pernah memberitahu saya lewat telpon sekali terkait tiang listrik itu, namun bukan kami tidak respon tapi kebetulan lagi padat kegiatan di lokasi lain,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Hiliana’a Gomo memohon kepada Manager PLN Teluk Dalam Nias Selatan agar segera ada penanganan lantaran kondisi arus listrik padam disebabkan tiang listrik dan travo hanyut terbawa banjir pada hari Minggu (15//10/2023) kemarin. (mag-8/ram)

Hadapi Tahun Politik, ASN Harus Netral Jangan Tersangkut Tindak Pidana Pemilu

NETRAL: Asisten Pemerintahan Pemko Tebingtinggi, Bambang Sudaryono membuka sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada pegawai ASN mengenai netralitas.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Menghadapi tahun politik menjelang Pemilu serentak tahun 2024, Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Bagian Hukum menyelenggarakan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Tindak Pidana Pemilihan Umum, dengan menghadirkan narasumber PA Juanda Panjaitan dari Kejaksaan Tebingtinggi di Aula Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (16/10/2023).

Asisten Pemerintahan Pemko Tebingtinggi, Bambang Sudaryono mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada pegawai ASN mengenai netralitas ASN dalam menghadapi tahun politik menjelang Pemilu serentak tahun 2024.

“Kita akan diberikan pemahaman kepada pegawai ASN tentang netralitas serta sanksi pidana bagi pegawai ASN yang melanggar larangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang,” ucapnya.

Sementara itu, Juanda Panjaitan selaku narasumber mengatakan ada 2 faktor penyebab ASN tidak netral dalam pemilu. Pertama, faktor internal dari diri sendiri, seperti sifat alamiah (human nature) untuk melakukan kebiasaan atau bakat untuk selalu ingin terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kemudian sifat kurang percaya diri (less self confidence) dan primordialisme (hubungan kekeluargaan, kedaerahan, kepentingan materia, kesukuan dan sejenisnya antara ASN dengan calon tertentu).

“Kedua, faktor eksternal seperti kebijakan masa lalu yang mempengaruhi pemikiran, provokasi dan ancaman oleh atasan atau orang terdekat, janji-janji manis dari parpol atau calon, dan lemahnya pengawasan terhadap ASN serta kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan,” jelasnya.

Kepala Bagian Hukum, Siti Masita berharap melalui kegiatan ini tidak ada ASN yang tersandung tindak pidana pemilihan umum.

“Peserta sosialisasi merupakan pegawai ASN perwakilan dari Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi. Diharapkan melalui sosialisasi ini nantinya tidak ada pegawai ASN yang tersandung tindak pidana pemilihan umum,” harapnya. (ian/ram)

Peringati Hari Pangan Sedunia, Pj Wali Kota Ikuti Gerakan Pangan Murah Secara Virtual

IKUT: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani bersama Forkopimda dan TPID Kota Tebingtinggi mengikuti rakor virtual Peringati Hari Pangan Sedunia.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi, Syarmadani mengikuti Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak secara virtual dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2023, di ruang Kerja Gedung Balai Kota Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Senin (16/10/2023).

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di daerah masing-masing.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam kesempatan itu, mengungkapkan inflasi tahun ke tahun (y to y) mengalami penurunan dari 5,95 persen (September 2022) menjadi 2,28 persen di bulan September 2023. Sementara, inflasi bulan ke bulan (m to m) sebesar 0,19 persen.

Selain hal tersebut, Mendagri RI mengatakan adanya dinamika kenaikan harga beberapa komoditas pangan di daerah, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Daerah menangkap gerakan yang digulirkan pemerintah pusat, supaya program ini bisa berjalan baik, barangnya sampai ke masyarakat,” ujar Tito.

Melalui Surat Edaran No.500/4825/SJ yang dikeluarkan oleh Mendagri RI, Mendagri RI berharap agar kepada Kepala Daerah melakukan gerakan yang sama dan tidak hanya mengandalkan kegiatan intervensi dari pusat.

“Daerah juga bisa melakukan intervensi, gunakan dana dari Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial yang ada serta gunakan dari anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan inflasi. Saya sudah membuat Surat Edaran beberapa waktu lalu (SE No.500/4825/SJ) yang bisa menjadi landasan hukum bagi rekan-rekan Kepala Daerah, untuk menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga dalam penanganan inflasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam sambutannya mengatakan, GPM ini merupakan upaya bersama dalam mengawal dan menjaga serta mengendalikan inflasi khususnya inflasi harga pangan yang bergejolak saat ini.

“Kami berharap dengan koordinasi yang semakin solid dan semakin tangguh diantara Kementerian/Lembaga, menjadi alat dan upaya kita untuk sama-sama mengendalikan harga yang menjadi perhatian masyarakat kita,” katanya.

Menurut Adininggar, jika inflasi terkendali maka daya beli masyarakat akan terus terjaga dan kesejahteraan dapat ditingkatkan.

“Di Minggu kedua bulan Oktober ini, tiga komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga yaitu gula pasir, beras, dan cabai rawit,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, yang juga menjabat sebagai Plt Menteri Pertanian RI, menyampaikan apa yang menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penyaluran beras sebanyak 640.000 ton beras dalam kurun waktu 3 bulan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Presiden mempersiapkan dan memerintahkan kita semua untuk 200.000 ton Beras Komersial melalui Paguyuban Tani se-Indonesia juga harus dikerjakan. Selain itu, Presiden juga memerintahkan agar memenuhi pasar induk dengan Beras Cipinang yang tersedia 8.000-9.000 ton,” ujar Arief.

Sementara untuk komoditas gula, disampaikan Kepala Bapanas, Mentan RI, Presiden Joko Widodo meminta agar mempercepat realisasi bagi yang memenuhi kuota impor dan untuk cabai rawit agar segera didistribusikan ke daerah-daerah yang defisit.

Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional ini dilaksanakan pada 421 titik di 38 provinsi dan 262 Kabupaten Kota. (ian/ram)

1...1,0501,0511,052...15,690Page 1,051 of 15,690