26 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Home Blog Page 1120

Pembiayaan Terus Tumbuh, Laba BSI Melesat 32,41%

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi (tengah), didampingi Wakil Direktur Utama BSI Bob T Ananta (dua kiri), Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi (kiri), Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho (dua kanan) dan Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna (kanan) tengah berbincang saat memaparkan kinerja BSI di kuartal II/2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berhasil menjaga kinerja yang solid hingga kuartal II/2023. Melalui akselerasi strategi bisnis, perseroan mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan, sebesar 32,41% menjadi Rp2,82 triliun.

Salah satu pendorong pencapaian tersebut adalah pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas dan dana pihak ketiga (DPK) yang bergerak positif. Hingga Juni 2023, BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp221,90 triliun atau tumbuh 16,00% secara year on year yang didominasi oleh segmen ritel sebesar Rp158,38 triliun.

Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana, pada kuartal II/2023 BSI mencatatkan DPK sebesar Rp252,52 Triliun, yang didominasi oleh produk tabungan yang memberikan kontribusi sebanyak Rp110,93 triliun. Atas hal itu, porsi CASA BSI terus membaik yang didominasi dana murah sebesar 59,93%.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyebutkan, penerapan governance, risk, and compliance (GRC) yang kuat merupakan salah satu kunci BSI dapat menjaga kinerja positif sepanjang tahun berjalan 2023.

“Kami meyakini bahwa dengan penguatan GRC, BSI dapat terus merealisasikan pertumbuhan berkelanjutan. Sebab, penerapan GRC yang terintegrasi dapat mensinergikan aspek governance structure, risk management dan compliance, serta environment dan social perseroan. BSI juga terus melakukan akselerasi, mix and match bisnis sesuai prinsip syariah dan berkelanjutan dalam pengembangan ekosistem halal di Indonesia,” kata Hery Gunardi.

Kinerja pembiayaan BSI, lanjut Hery, juga sejalan dengan kualitas pembiayaan yang terjaga, yang tercermin dari NPF gross sebesar 2,31% atau membaik dari posisi tahun sebelumnya sebesar 2,78%. Hal ini juga berdampak baik pada cost of financing (CoC) menjadi 1,55%.

Semakin Efisien
Kinerja solid BSI juga didorong dari kemampuan perseroan mengelola dengan baik rasio effisiensi dan rasio biaya yang berpengaruh terhadap business process dan operasional bank. Tercatat hingga Juni 2023, rasio BOPO perseroan mengalami perbaikan dari 74,50% menjadi 70,87%.

Efisiensi yang baik juga didukung oleh layanan berbasis digital melalui BSI Mobile, yang mencapai 5,39 juta user registered dengan total transaksi mencapai 170,70 juta transaksi per Juni 2023. Adapun jumlah merchant QRIS saat ini mencapai 188 ribu di seluruh Indonesia. Efisiensi bisnis juga berdampak positif pada return of asset (ROA) perseroan yang tercatat menjadi 2,36% dan return of equity (ROE) menjadi 17,27%.

“Dengan komposisi rasio keuangan yang balance, posisi dana yang kuat, serta kualitas pembiayaan yang baik, BSI optimis hingga akhir tahun pertumbuhan bisnis akan tumbuh dobel digit. Begitu juga dari sisi pertumbuhan nasabah, kami meyakini hingga akhir tahun bisa mencapai 20 juta nasabah,” ujar Hery.

Konsisten Mengimplementasikan ESG
Sebagai institusi keuangan syariah, BSI juga konsisten dalam mengimplementasikan environment, social, and governance (ESG). Portfolio pembiayaan keuangan berkelanjutan BSI mencapai Rp52,6 triliun atau 23,77% dari total pembiayaan BSI tumbuh 4,99% secara year on year.

Untuk mendorong implementasi keuangan berkelanjutan, BSI juga mendorong upaya sustainable operation melalui program pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan. Di antaranya green building office Gedung Landmark BSI di Aceh dan penggunaan solar panel di BSI Mayestik dan Mataram. Selain itu, percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai (KBLBB) dengan penyediaan 35 unit motor listrik untuk kendaraan operasional di masjid BSI rest area cipali KM 166A, serta paperless dokumen melalui e-doc BSI.

Hingga Juni 2023, BSI telah menyalurkan dana zakat, infak dan dana kebajikan sebesar sebesar Rp122,2 miliar yang mencakup berbagai program sosio-economic seperti pembangunan 15 Desa BSI yang tersebar di 10 provinsi, aspek spiritual berupa manajemen masjid, program Dai dan mobil musala aspek people berupa BSI Scholarship Prestasi dan Charity & Environment berupa santunan 2.222 anak yatim, mudik difabel, bantuan hewan potong 1444 H, serta program BSI sustainable movement berupa penanaman pohon, 50 mesin RVM, serta pelepasan 200 tukik ke laut.(rel)

Permohonan Penangguhan Penahanan Zainal Muttaqin Ditolak, Kuasa Hukum Sebut Dakwaan Tak Berdasar

Terdakwa kasus dugaan penggelapan Zainal Muttaqin saat menjalani sidang di PN Balikpapan pada Senin (18/9) siang.

BALIKPAPAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim PN Balikpapan menolak upaya penangguhan penahanan yang dilakukan terdakwa kasus dugaan penggelapan dalam jabatan, Zainal Muttaqin.

“Jika memang nanti dibutuhkan berobat maka bisa mengajukan izin,” kata Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino.

Kasus pengggelapan dalam jabatan yang melibatkan mantan bos Jawa Pos dan Kaltim Post Group ini kembali disidangkan pada Senin (18/9) di Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan agenda pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa.

Dalam eksepsinya, kuasa hukum terdakwa Zainal Muttaqin menilai dakwaan penuntut umum tak dapat diterima.

Setidaknya ada sejumlah alasan yang mendasari eksepsi kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum terdakwa, Sugeng Teguh Santoso mengatakan dakwaan JPU (jaksa penuntut umum) tidak tepat. “Mestinya kasus ini masuk ranah hukum perdata, bukan pidana,” kata dia.

Dakwaan JPU, sebut Sugeng juga dinilai tak tepat. Sebab, dari kacamatanya, aset tersebut merupakan milik Zainal Muttaqin. “Dakwaan ini juga lewat waktunya alias kadaluwarsa,” imbuh dia.

“Sehingga kami menilai dakwaan ini harusnya batal demi hukum dan tidak dapat diterima,” lanjut Sugeng.

Lebih lanjut penasehat hukum terdakwa meminta majelis hakim untuk menerima eksepsi kuasa hukum seluruhnya. Penasehat hukum juga menilai majelis hakim tidak berwenang mengadili perkara ini. Dakwaan juga harus dibatalkan, setidaknya tidak dapat diterima.

“Kami juga meminta harkat dan martabat serta nama baik terdakwa dipulihkan serta membebankan biaya kepada negara,” kata dia.

Jaksa penuntut umum Asrina Marina mengatakan pihaknya akan menanggapi eksepsi terdakwa pada Kamis (21/9) mendatang. “Kami bersama jaksa dari Kejaksaan Agung akan menanggapi eksepsi kuasa hukum terdakwa,” ujar dia. (rel/sih)

Wujudkan 10.000 Kader Banser, GP Ansor Kecamatan Padang Hilir Gelar Diklatsar

DIKLATSAR: PAC GP Ansor Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi usai melaksanakan Diklatsar Banser se Satkorcab di Sekolah Yayasan Percontohan Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO- Pengurus Anak Cabang (PAC) GP Ansor Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi melaksanakan Diklatsar Banser se Satkorcab Kota Tebingtinggi selama tiga hari dari tanggal 15- 17 September 2023 di Yayasan Sekolah Percontohan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi.

Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kota Tebingtinggi, Muhammad Ansari Akbar didampingi Kasi Pemad Kantor Kementrian Agama Kota Tebingtinggi Hatta Purba, menjelaskan bahwa kegiatan Diklatsar Banser diikuti sebanyak 22 orang selama tiga hari.

“Selamat dan sukses kepada anggota Banser yang baru saja lulus dari pendidikan dasar. Kita harapkan Banser-Banser ini nantinya bisa memberikan kontribusi demi menjaga kekondusifan di Kota Tebingtinggi,“ jelas Ansari, Selasa (19/9/2023).

Dijelaskan Ansari, Banser butuh kader yang aktif dan berkualitas, tidak hanya kapasitas. “Kita yang butuh Banser bukan Banser yang butuh kita, marilah kita bangkitkan ghiroh perjuangan untuk mewujudkan 10.000 kader Ansor Banser di Kota Tebingtinggi,” ucapnya.

Kedepannya, GP Ansor Kota Tebingtinggi akan kembali melaksanakan kegiatan Diklatsar Banser untuk mecapai target sepuluh ribu kader Ansor. Harapan kita, mereka yang sudah menjalankan diklatsar ini merupakan generasi milineal dan punya peranan penting ditengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan generasi muda yang rahmatan lil alamnin.

Sebelumnya kegiatan Diklatsar Banser ini dibuka oleh Ketua PW GP Ansor Sumut, Fiki Fadly Pardede dan dihadiri Mutasyar Nahdatul Ulama (NU) Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar, IPPNU, IPNU dan Fatayat Kota Tebingtinggi. (ian)

42 Pereli Bertarung di APRC 2023

SIAP: Panitia perlombaan Danau Toba APRC 2023 saat menggelar rapat persiapan. (ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 42 peserta siap bertarung sebagai tercepat di Danau Toba Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2023 yang akan berlangsung di kawasan hutan industri, Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 22-24 September 2023.

42 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia ikut serta dalam Rally internasional dan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Rally, di antaranya adalah pasangan Ijeck/Hervian Soejono dan Harun Nasution/Ferdinand Susanto dari tim Bla Bla Bla Motorsport, Ricardo Gelael/Gabriel Morales.

Kemudian, Sean Gelael/Hugo Magalhaes dari tim Jagonya Ayam, Rihans Variza/Anthony Sarwono dari HRVRT Mitra Ford, serta Ryan Nirwan/Adi Indiarto dari Toyota Gazoo Racing Indonesia dan pereli lainnya.

Mobil reli yang digunakan oleh para peserta di Kelas M1 seluruhnya sudah berspesifikasi internasional WRC 2 dan AP4, seperti Hyundai i20 R5, Citroen C3 R5, Ford Fiesta Rally 2, dan Skoda Fabia R5.

Untuk diketahui, jadwal Danau Toba APRC 2023 Shakedown atau pengujian lintasan dan mobil reli bakal digelar pada Selasa 19 September 2023, pukul 14.00 hingga 17.00 di Aek Nauli.

Sementara Konperensi Pers dengan peserta akan dilaksanakan, Kamis, 21 September 2023, pukul 16.00 WIB di Marianna Resort & Convention, Tuktuk Siadong, Kabupaten Samosir. Kemudian, dilanjutkan Welcome Lunch dan Briefing Peserta di tempat yang sama.

Sedangkan, Seremonial Start berlangsung di The Caldera Toba Nomadic Escape, Kabupaten Toba, Jumat sore, 22 September 2023, pukul 16.00 WIB.

Untuk balapannya berlangsung pada Sabtu dan Minggu 23 dan 24 September 2023. Dimulai pukul 07.00 WIB. Para pereli berusaha menjadi yang tercepat untuk menaklukkan 8 Special Stage (SS) di Negeri Dolok, Huta Tonga, dan Tobasari Gorbus dengan total jarak tempuh 345,65 kilometer.

Pimpinan Perlombaan atau Clerk of the Course (COC), Elwin Siregar menjelaskan bahwa pihaknya, sudah mempersiapkan segala kebutuhan dalam perlombaan dengan baik.

“Kami sudah mematangkan segala persiapan teknis supaya acara bisa terselenggara dengan sukses. Dan kami sudah siap 100 persen,” ucap Elwin Siregar dalam keterangan tertulis, Selasa (19/9).

Elwin mengungkapkan bahwa event ini melibatkan 320 orang Marshal, 50 Panitia Penyelenggara dan sekitar 200 personil pengamanan dari Kepolisian dan TNI serta diliput oleh berbagai media lokal, nasional maupun internasional.

“Gelaran Danau Toba APRC, sekaligus Reli Nasional putaran ke-3 ini, merupakan rangkaian ajang sport tourism. Guna mempromosikan Danau Toba sebagai destinasi wisata superprioritas. Sehingga dapat menggaet turis lokal dan mancanegara,” jelas Elwin.

Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara, pada November mendatang juga dipercaya lagi oleh Federasi Otomotif Internasional (FIA) untuk menggelar APRC putaran ke-7, atau grand final APRC 2023.

Event ini, merupakan batu loncatan agar Reli Dunia atau World Rally Championship dapat kembali digelar di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, pada tahun 2025 mendatang.(gus/ram)

PUD Pasar Segera Keluarkan SE, Tegaskan Tak Ada Revitalisasi Pusat Pasar oleh Pihak Ketiga

Dirut PUD Pasar Kota Medan, Suwarno.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dirut PUD Pasar Kota Medan, Suwarno, menegaskan bahwa Pusat Pasar merupakan aset terpisah Pemko Medan yang pengelolaannya ada di bawah naungan PUD Pasar Kota Medan. Sementara hingga saat ini, pihaknya di PUD Pasar Medan tidak ada mengajukan perencanaan revitalisasi pasar ke Pemko Medan.

“Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada revitalisasi pasar dalam waktu dekat, termasuk pusat pasar. Sebab kami di PUD Pasar sebagai pengelola juga tidak ada mengajukannya ke Pemko Medan. Jadi, untuk tahun ini maupun tahun depan tidak ada revitalisasi pasar, termasuk di pusat pasar,” ucap Suwarno kepada Sumut Pos, Selasa (19/9/2023).

Apalagi, kata Suwarno, setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (18/9/2023) lalu, Komisi III DPRD Medan secara tegas mengeluarkan rekomendasi agar Pemko Medan dan PUD Pasar Kota Medan tidak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk revitalisasi area Pusat Pasar.

“Kemarin rekomendasi itu dibacakan langsung oleh Ketua Komisi III, Pak Afif Abdillah dihadapan kami semua, termasuk para pedagang pusat pasar,” ujarnya.

Untuk itu, Suwarno pun meminta kepada para pedagang pasar, khususnya pusat pasar agar tidak
terpancing isu-isu bohong yang dapat menimbulkan gejolak sosial.

“Jangan mau termakan isu bohong. Kami akan sosialisasikan rekomendasi dari hasil RDP Komisi III tersebut ke seluruh pihak, utamanya ke para pedagang. Mari kita memperkuat kolaborasi dan komunikasi, sehingga dapat berinovasi yang bisa membuat pasar kembali ramai dikunjungi,” ajaknya.

Seusai arahan dari Komisi III DPRD Medan, lanjut Suwarno, pihaknya juga akan membuat surat edaran (SE) yang menyatalan tidak adanya revitalisasi di area Pusat Pasar Kota Medan.

“Kita sedang menunggu surat rekomendasi itu ditandatangani Ketua DPRD Medan, Bapak Hasyim. Kemudian, kita akan langsung buat surat edarannya dan kita sampaikan ke seluruh pedagang. Semoga dengan adanya surat edaran itu, para pedagang bisa lebih yakin sehingga bisa lebih tenang untuk berjualan kembali,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Medan mengeluarkan rekomendasi agar Pemko Medan dan PUD Pasar Kota Medan tidak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk revitalisasi area Pusat Pasar.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III Afif Abdillah, Wakil Ketua Ishaq Abrar Mustafa Tarigan, Sekretaris Hendri Duin, dan para anggota seperti Mulia Syahputra Nasution dan Dhiyaul Hayati. Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala BKAD Medan Zulkarnaian, Dirut PUD Pasar Kota Medan Suwarno, dan Kadis PMPTSP Nurbaiti.

“Hari ini kita mengeluarkan rekomendasi untuk para pedagang Pusat Pasar agar Pemko Medan dan PUD Pasar Medan untuk tidak melakukan kerja sama kepada pihak ketiga. Artinya, jangan ada pemindahan dan menggusur para pedagang,” kata Afif.

Ia juga mengatakan bahwa kawasan Pusat Pasar tidak dilakukan revitalisasi, tapi yang harus dilakukan hanya perawatan.

“Rekomendasi kami Pemko Medan agar tidak memindahkan, menggusur dan merevitalisasi yang berbentuk menghancurkan bangunan. Yang diperbolehkan hanyalah melakukan perawatan dan perbaikan gedung. Kami meminta agar Pusat Pasar merupakan bangunan yang harus dilindungi,” tegas Afif.

Sambung Afif, pihaknya meminta agar PUD Pasar membuat Surat Edaran tidak adanya revitalisasi dan tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi. Afif melanjutkan menolak keras adanya pembongkaran revitalisasi Pusat Pasar lantaran Pusat Pasar merupakan bangunan yang sudah berdiri sejak lama.

“Perlu diketahui Pusat Pasar ini menjadi bangunan aset bersejarah di Kota Medan. Kita juga memikirkan ribuan warga yang mencari nafkah. Maka kita tadi mengeluarkan rekomendasi dan tadi diterima oleh Pemko Medan. Besok surat edaran yang kita mintakan akan dibagikan pihak PUD Pasar kepada pedagang,” pungkas politisi Nasdem itu.

Sebelumnya dalam pertemuan itu para pedagang sangat resah karena adanya pernyataan pejabat Pemko Medan yang menyatakan bahwa Pusat Pasar akan direvitalisasi.

“Kami menolak adanya wacana revitalisasi oleh Pemko Medan yang sudah beredar di berbagai media termasuk medsos. Jika ini dilakukan, maka belasan ribu warga akan kehilangan mata pencarian terutama para pekerja dan kami sebagai pedagang karena bangunan akan dirubuhkan,” kata sejumlah pedagang yang hadir.

Guntur Limbong pedagang lainya mengatakan, bila dilakukan revitalisasi akan timbul sebuah dampak yang luar biasa.

“Kami sekarang ketakutan dengan rencana itu, makanya sekarang kami berkemas-kemas. Karena bisa saja terjadi tragedi seperti dulu gedung mercu buana. Kami sudah lihat masterplan yang dibuat di sana bakal dibangun hotel dan apartemen oleh pihak ketiga. Dalam video itu pihak Dinas PMPTSP mengatakan Pusat Pasar akan dirombak. Jika itu dirombak, berapa ribu warga yang kehilangan pekerjaan. Di sana ada 10 ribu warga Medan yang mencari nafkah,” kata pedagang lainya.

Kepala BPKAD Kota Medan Zulkarnain, menyebut Pasar Pusat Pasar merupakan aset yang dipisahkan dari Pemko Medan. Pengelolaannya berada di bawah naungan PUD Pasar Medan.

“Jadi begini, saat ini pembangunan itu masih perencanaan. Sementara teknisnya yang mengelola PUD Pasar. Lagian untuk perombakan melewati proses yang cukup panjang,” kata Zulkarnain.

Sedangkan Kadis PMTSP Medan, Nurbaiti, mengatakan bahwa video masterplan revitalisasi pusat pasat yang beredar hanya merupakan bagian dari pekerjaan mereka saja.

“Ini masih bagian dari bentuk kerja kami di Dinas PMPTSP. Bukan berarti adanya masterplan langsung mau dirombak, bukan begitu. Jika pun ada investor, kami juga harus melewati persetujuan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Medan. Jadi jangan termakan berita hoaks dan terpancing omongan simpang siur,” pungkasnya. (map)

Dugaan Korupsi KIP, Kejaksaan Tahan Wakil Rektor UNIVA Labuhanbatu

KORUPSI: Wakil Rektor Uniba Labuhanbatu bersama rekan yang menjadi tersangka dugaan korupsi KIP, digiring petugas kejaksaan ke Rutan Kelas I Medan. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), menahan Miftah Ar Razy selaku Wakil Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Labuhanbatu. Kemudian, Syarif Hidayat, Rahmat Kurnia dan Hadiqi Nuha (dari pihak swasta) juga dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medan.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan mengatakan, pada tahun anggaran 2021-2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 233 mahasiswa Rp7.200.000.

“Seperti kita ketahui KIP adalah program bantuan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Joko Widodo dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia,” ujarnya, Senin (18/9) malam.

Setiap semester, kata dia, per mahasiswa mendapatkan biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000, biaya hidup sebesar Rp4.800.000 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemendikbud kemudian mentransfer biaya pendidikan ke rekening kampus Univa, sementara biaya hidup ditransfer ke rekening masing masing mahasiswa.

“Biaya hidup mahasiswa sebesar Rp4.800.000 per mahasiswa untuk semester pertama tahun 2021, diduga telah dilakukan pungli oleh tersangka Wakil Rektor II Miftah Ar Razy dan pihak luar atau swasta atas sepengetahuan Wakil Rektor II yang bervariasi antara Rp2.500.000 hingga Rp3.100.000 per mahasiswa,” ungkap Yos.

Pada saat pencairan dana dari Bank Mandiri Cabang Rantauprapat, setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyetorkan kembali uang kepada Wakil Rektor II Miftah Ar Razy maupun kepada pihak swasta yang bertindak sebagai koordinator untuk mengumpulkan uang dari mahasiswa atas nama Syarif Hidayat (teman Miftah Ar Razy).

Bahwa jumlah dana biaya hidup yang dikutip dari sebanyak 321 mahasiswa adalah sekitar Rp662.000.000.

“Dengan rincian, sekitar Rp350 juta dikutip kelompok tersangka Miftah Ar Razy dan sekitar Rp313.000.000 dikutip kelompok tersangka Syarif Hidayat,” jelasnya.

Akibat pungli tersebut, uang biaya hidup mahasiswa tidak seluruhnya dapat digunakan untuk keperluan mahasiswa, sehingga merugikan para mahasiswa penerima bantuan KIP dari pemerintah.

Keempat tersangka dijerat Pasal 2 Subsidair Pasal 3 jo Pasal 12 huruf b, huruf e, dan huruf g UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik telah memperoleh minimal 2 alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan KIP berupa keterangan saksi, ahli, surat dan alat bukti petunjuk.

Dia menambahkan, alasan dilakukan penahanan mengubgat ancaman hukumannya diatas dari 5 tahun sesuai dengan Pasal 21 KUHAPidana.

“Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan,” pungkasnya.

Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Wakil Rektor II Miftah Ar Razy dan kawan-kawan (dkk) kemudian dititipkan di Rutan Kelas I Medan, selama 20 hari sejak tanggal 18 September 2022 hingga 7 Oktober 2023. (man/ram)

Lakukan Intervensi Produksi Hingga Distribusi, Pemprovsu Lakukan Antisipasi Kenaikan Harga Beras

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut, Agus Tripriyono.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengambil langkah, dalam waktu dekat dengan melakukan intervensi di produksi, distribusi dan konsumsi beras. Hal ini untuk mengantisipasi harga beras yang tinggi.

Hal itu, diungkapkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut, Agus Tripriyono, Selasa (19/9/2023). Ia mengatakan bila tidak dilakukan langkah antisipasi memberikan dampak kepada masyarakat, dan mempengaruhi inflasi di Sumut.

“Trennya terus meningkat, karena itu untuk mengantisipasi lonjakan harga kita perlu melakukan intervensi dari produksi, distribusi dan konsumsi,” jelas Agus.

Harga beras di pasaran pada September 2023 menurut data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumut sebesar Rp12.757, naik 1,82% dari Agustus Rp12.529. Bahkan untuk beras premium di September rata-rata Rp14.533, meningkat 4,27% dibandingkan Agustus Rp13.983.

Pada bagian produksi, Pemprov Sumut salah satunya adalah dengan meningkatkan lahan pertanian, ketersediaan pupuk, bibit dan kebutuhan lainnya. Langkah ini, menurut Agus Tripriyono membutuhkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk distribusi, salah satu langkah yang diambil adalah memberikan subsidi bahan bakar kepada operator angkut beras dan mempersingkat rantai distribusinya. Sedangkan pada bagian konsumsi, Pemprov Sumut bersama Bank Indonesia, Bulog serta stakeholder terkait akan melakukan operasi pasar efektif.

“Untuk perluasan lahan, target kita 45.000 Ha, yang juga untuk mengantisipasi dampak el Nino, sekarang yang sudah terverifikasi seluas 36.000 Ha, begitu juga kebutuhan lainnya. Kemudian mempersingkat distribusi serta operasi pasar yang langsung ke titik yang ditentukan, misalnya ke kompleks perumahan, pemukiman dan lainnya agar lebih efektif, dan Bulog juga menjalankan program bantuan pangan 10 Kg per KK per bulan,” jelas Agus.

Sampai saat ini, Agus Tripriyono memastikan stok beras di Sumut dalam keadaan surplus. Berdasarkan data BPS tahun 2022, konsumsi beras Sumut sebesar 155.517 ton/bulan, sedangkan produksinya sekitar 206.552 ton/per bulan dan ketersediaannya mencukupi hingga akhir tahun 2023. Bahkan laporan Dinas Ketahanan Pangan Sumut bulan Agustus stok beras surplus 321.546 ton.

“Kalau stok kita aman, belum lagi stoknya Bulog yang mencapai 45.377 ton dan mereka sudah mengajukan penambahan dan dampak el Nino di kita masih moderat, ada dugaan ini sentimen karena el Nino, perang Rusia-Ukraina, India yang menghentikan ekspor beras, ini dimanfaatkan spekulan,” jelas Agus.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, IGP Wira Kusuma mengatakan beras memberikan andil besar untuk inflasi di lima kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumut.

Beras selalu berada di tiga besar penyumbang inflasi di IHK (Medan, Padangsidimpuan, Sibolga, Gunungsitoli dan Pematangsiantar).

Ia menambahkan bahwa di semua kota IHK beras paling besar andilnya untuk inflasi. Jadi itu, perlu jadi perhatian kita semua, berbeda dengan historisnya yang relatif flat.

“Pengaruh dari sentimen juga berperan di sini misalnya el Nino yang memberikan risiko secara nasional, negara eksportir beras juga membatasi ekspornya, itu menyebabkan harga meningkat dan membentuk sentimen, kita harus antisipasi hal tersebut,” kata IGP Wira Kusuma.(gus/ram)

Sejak Januari – Juli 2023, Pertamina Catat Ada 19 kasus Pencurian BBM Terjadi di Belawan

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Periode Januari hingga Juli 2023, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mencatat ada 19 kasus illegal tapping atau pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kini, kasus ditangani oleh pihak kepolisian.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, mengungkapkan bahwa praktik illegal tapping ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan peralatan seadanya dan dapat membahayakan warga sekitar.

Satria pun, mengapresiasi laporan masyarakat terkait adanya illegal tapping ini.
“Setelah mendapat laporan dari warga terkait illegal tapping, kami segera melakukan patroli bersama TNI dan kepolisian. Dari 19 laporan tersebut, beberapa laporan sudah diproses dan pelaku telah dijatuhi pidana kurungan,” sebutnya kepada wartawan, Selasa (19/9/2023).

Satria mengatakan pihaknya terus meningkatkan koordinasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) atau polisi dan akan menindak tegas setiap pelaku pencurian minyak (illegal tapping).

“Dalam penanganan illegal tapping di Belawan ini, kami telah melakukan kerjasama pengamanan dengan APH baik Polda, Polres Belawan, dan TNI. Kami juga akan menindak tegas setiap pelaku illegal tapping,” ujar Satria.

Ia mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung langkah APH yang telah melakukan pengamanan dan penindakan terhadap oknum atau pihak penyalahgunaan BBM di kawasan Belawan.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada APH, TNI, dan kepolisian yang telah melakukan pengamanan dan penindakan terhadap pelaku,” jelas Satria.

Satria menjelaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dan melakukan sosialisasi terkait bahaya aksi illegal tapping kepada aparat pemerintah setempat seperti lurah dan kepala lingkungan serta masyarakat. Di samping itu, Pertamina Patra Niaga juga meningkatkan patroli di area jalur pipa laut dan darat di Bagan Deli, Medan Belawan.

Kejadian illegal tapping dapat memberikan dampak serius bagi pelaku maupun masyarakat sekitar tempat kejadian. Hal yang paling umum terjadi adalah pencemaran lahan masyarakat, kerusakan lingkungan hingga kebakaran. Selain itu, para pelaku akan dijatuhi hukum pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia menyampaikan turut prihatin atas terjadinya insiden kebakaran rumah warga di Jalan Pulau Ambon, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Insiden yang terjadi beberapa waktu lalu diduga berkaitan dengan aktivitas pencurian minyak.

Satria mengimbau masyarakat agar segera melapor kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas illegal tapping. Ia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat akan pentingnya menjaga aset negara dan mendukung upaya pengamanan yang telah dilakukan Pertamina serta APH.

Satria mengatakan jika sampai terjadi kebocoran pipa secara sengaja, oleh oknum akan berakibat pada pencemaran lingkungan dan kegagalan operasi yang berdampak pada distribusi BBM ke masyarakat.

“Apabila masyarakat menemukan indikasi illegal tapping, diharapkan segera melapor tindakan tersebut kepada aparat kepolisian terdekat dan menginformasikan ke Pertamina Call Center di nomor 135,” tandas Satria.(gus/ram)

Bobby Nasution Tegaskan Tak Ada Penggusuran Warga saat Normalisasi Sungai Deli pada 27 September

PIMPIN: Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat memimpin Rapat Program Kegiatan Gotong Royong dan Normalisasi Sungai Deli di Pendopo Rumah Dinas, Senin (18/9/2023) malam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution menegaskan tidak akan ada relokasi, pembongkaran, ataupun penggusuran terhadap masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran Sungai Deli yang akan dinormalisasi sepanjang 32 Km mulai 27 September mendatang.

Penegasan ini disampaikan Bobby saat memimpin Rapat Program Kegiatan Gotong Royong dan Normalisasi Sungai Deli di Pendopo Rumah Dinas, Senin (18/9/2023) malam.

Diungkapkan dal rapat tersebut, normalisasi aliran Sungai Deli yang melintasi wilayah Kota Medan ini dilakukan Pemko Medan dengan berkolaborasi bersama Kodam I/BB dan Kodim 0201/Medan dengan masa kerja selama 64 hari.

“Yang terpenting tidak ada penggusuran warga di bantaran sungai,” ucap Bobby Nasution di hadapan Kasdam I/BB Brigjen TNI Refrizal, Dandim 0201/Medan Kol Inf Ferry Muzawwad, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II Mohammad Firman, pihak Pelindo Belawan, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta camat se-Kota Medan.

Pada kesempatan itu, Bobby Nasution juga mengingatkan para camat agar mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Medan ini. Tujuannya, untuk mengedukasi masyarakat sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat dicapai.

“Nah, bapak dan ibu camat, kalau bisa ajak masyarakatnya berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi, ini tujuannya untuk mengedukasi dan agar tidak ada kesan yang membenarkan bahwa masyarakat boleh membuang sampah ke sungai, nanti dibersihkan oleh pemerintah. Bukan, bukan itu. Kita bangkitkan sama-sama kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Bobby menuturkan bahwa program normalisasi ini telah lama ingin dilakukan, namun pengerjaan baru bisa dilakukan menunggu gambaran wilayah dari BWSS II. Sebab normalisasi yang dilakukan tidak hanya berdampak pada Kota Medan saja, tetapi juga wilayah lain di Sumatera Utara, terutama yang berdekatan langsung dengan Kota Medan.

“Kewenangan sungai ini berada di BWSS II. Maka, sama-sama kita berkolaborasi dan ini salah satu keinginan besar yang sejak lama kita harapkan bisa dilakukan. Alhamdulillah, kegiatan ini juga telah mendapat dukungan dari KSAD dengan mengerahkan personil TNI AD di sini beserta alat-alat yang dimiliki,” katanya.

Selain menguatkan kolaborasi dan sinergi, sejumlah hal teknis dan mendasar pun dibahas dalam pertemuan tersebut. Bobby Nasution juga menekankan kepada perangkat daerah terkait untuk lebih mendetailkan lagi pembagian dan sistem kerja bagi para personel yang terlibat nantinya.

Berdasarkan estimasi, nantinya kegiatan normalisasi sungai ini direncanakan akan persinel sekitar 500 hingga 1.000 orang.

“Sebelum dimulai, pastikan rekan-rekan di lapangan memahami betul sistem yang diterapkan untuk meminimalisir kesalahan dan pengerjaan memberikan hasil optimal,” pungkasnya.
(map/ram)

Hadir di Medan, Bagian Dari Ekspansi Viva Apotek Mendekatkan Diri Dengan Konsumen

Viva Apotek hadir di Medan yang merupakan cabang Viva Apotek pertama di Pulau Sumatera.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jaringan VIVA Apotek melanjutkan komitmennya untuk terus memberikan layanan kesehatan murah dan berkualitas yang dekat masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan dibukanya 10 cabang baru di sejumlah daerah di Indonesia.

Beroperasi sejak tahun 2012 dengan jaringan lebih dari 112 cabang apotek yang tersebar di Bekasi, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali, VIVA Apotek tak ingin kehilangan momentum untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat yang kian meningkat usai Pandemi Covid-19.

Sebanyak 10 cabang baru VIVA Apotek kini dibuka di sejumlah titik di Surabaya, Medan, Bandung, Semarang dan Jakarta. Tempat-tempat umum semisal SPBU hingga pusat perbelanjaan dipilih menjadi lokasi outlet baru agar lebih dekat menjangkau konsumen.

Head of Pharma Bussiness Viva Apotek, Ni Ketut Sukartiwi mengatakan bahwa ekspansi Viva Apotek untuk mendekatkan diri dengan konsumen di beberapa kota besar di Indonesia sejatinya telah dilakukan sejak awal 2023 lalu.

Dengan strategi baru yang berfokus pada ketersediaan produk kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas, kata Tiwi, Viva Apotek telah menetapkan objektif untuk menciptakan kepuasan dan kepercayaan konsumen sebagai prioritas.

“Mengacu pada strategi barunya, Viva Apotek mengubah interior desain apotek dengan konsep open store yang lebih modern, di mana konsumen dapat memilih sendiri produk yang dibutuhkan dengan lebih nyaman,” ucap Ni Ketut Sukartiwi.

“Dukungan lainnya yang disiapkan adalah berupa kelengkapan produk yang terjamin keasliannya dengan harga hemat yang sangat kompetitif, serta menambah layanan fisioterapi, dokter gigi dan dokter anak di apotek-apotek tertentu,” tutur dia lagi.

VIVA Apotek cabang Medan yang baru saja dibuka berada di Jl. Kapten Muslim No. 9. Sejumlah program promosi juga dilakukan saat seremoni Grand Opening cabang VIVA Apotek pertama di Medan ini pada 25-27 Agustus 2023 lalu.

Ni Ketut Sukartiwi menyampaikan, pengembangan strategis yang dilakukan VIVA Apotek dengan menambah cabang di sejumlah kota di Indonesia ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan pelayanan kepada konsumen semakin luas.

VIVA Apotek adalah jaringan apotek yang didirikan sejak tahun 2012, yang pada awal kemunculan menggunakan nama VIVA Generik. Sejalan dengan perkembangan bisnis yang cukup pesat, pada 2016 VIVA Generik berganti nama menjadi VIVA Apotek. Kini VIVA Apotek hadir lebih dekat untuk melayani pelanggan setia dengan menghadirkan outlet baru diberbagai kota di Indonesia. (rel/sih)