27 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1121

Enam Bulan Belum Terima Tunjangan Sertifikasi, Guru PAI Menangis ke DPRD Medan

GURU: Anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Dhiyaul Hayati yang menerima kedatangan para guru PAI yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi di ruangannya, Senin (18/9/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara mengeluhkan tunjangan sertifikasi yang sudah 6 bulan belum mereka terima.

Keluhan ini disampaikan mereka kepada Anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Dhiyaul Hayati yang menerima kedatangan mereka di ruangannya. Kepada Dhiyaul, beberapa guru menangis sembari mengutarakan permasalahan mereka.

Menurut para guru ini, mereka yang sudah berstatus ASN PPPK belum mendapatkan hak-hak mereka sejak Bulan April hingga September 2023. Ketika para guru PAI ASN PPPK menanyakan permasalahan ini ke Kemenag Medan, mereka justru mendapatkan jawaban bahwa dana pembayaran tunjangan tersebut belum ada.

“Para guru agama ini curhat, sudah sejak bulan 4 (April) lalu hingga September ini belum menerima tunjangan sertifikasi. Sementara di bulan 1, 2 dan 3 sudah mereka terima,” ucap Dhiyaul Hayati, Senin (18/9/2023) sore.

Dhiyaul pun menyatakan prihatin atas permasalahan para guru PAI di SD dan SMP yang sudah inpassing atau penyetaraan ke PNS tersebut, namun tidak mendapatkan hak-haknya.

“Saya berharap agar pemerintah pusat membayar sertifikasi guru P3K tepat waktu setiap bulannya. Karena ini sangat mempengaruhi kredibilitas mereka sebagai tenaga pendidik. Bagaimana para guru ini bisa fokus mengajar, jika ekonomi mereka pun kurang. Tunjangan sertifikasi ini kan gunanya menyejahterakan guru agar dalam mendidik siswa mereka menjadi lebih kompeten,” ujar Anggota Dewan yang duduk di Komisi III DPRD Medan tersebut.

Lanjutnya lagi, guru agama memiliki peran penting sebagai garda terdepan setelah orang tua dalam pendidikan keagamaan bagi anak-anak. Apalagi sekarang ini banyak pelajar yang pergaulannya menyalah, terlibat dalam tindak pidana, prostitusi, geng motor dan tawuran.

“Kita sekarang ini prihatin dengan pergaulan anak-anak sekarang. Mereka masih berstatus pelajar, tapi terlibat dalam tindak pidana. Seperti masalah narkoba, geng motor dan tawuran. Salah satu penyebabnya karena kurangnya mendapat pendidikan kegamaan. Karena itu disamping orangtua yang memberi didikan agama, guru juga berperan memberi pendidikan agar selalu terjaga nilai keagamaan dan norma-norma serta attitude siswa,”kata Dhiyaul.

Dia juga berharap agar masalah tertunggaknya tunjangan sertifikasi Guru PAI PPPK dapat terselesaikan.

“Jika memang anggaran selaku terkendala dari Kemenag pusat, lebih baik anggaran tunjangan sertifikasi dialihkan ke Dinas Pendidikan,” saran Dhiyaul seraya menegaskan akan berkordinasi dengan pihak terkait agar permasalahan para guru PAI ini tak lagi terulang. (map/ram)

Enam Bulan Belum Terima Tunjangan Sertifikasi, Guru PAI Menangis Ngadu ke DPRD Medan

MENANGIS:  Puluhan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan menangis mengadu ke DPRD Kota Medan. 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara mengeluhkan tunjangan sertifikasi yang sudah 6 bulan belum mereka terima.

Keluhan ini disampaikan mereka kepada Anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Dhiyaul Hayati yang menerima kedatangan mereka di ruangannya. Kepada Dhiyaul, beberapa guru menangis sembari mengutarakan permasalahan mereka.

Menurut para guru ini, mereka yang sudah berstatus ASN PPPK belum mendapatkan hak-hak mereka sejak April hingga September 2023. Ketika para guru PAI ASN PPPK menanyakan permasalahan ini ke Kemenag Medan, mereka justru mendapatkan jawaban bahwa dana pembayaran tunjangan tersebut belum ada.

“Para guru agama ini curhat, sudah sejak bulan 4 (April) lalu hingga September ini belum menerima tunjangan sertifikasi. Sementara di bulan 1, 2 dan 3 sudah mereka terima,” ucap Dhiyaul Hayati, Senin (18/9/2023) sore.

Dhiyaul pun menyatakan prihatin atas permasalahan para guru PAI di SD dan SMP yang sudah inpassing atau penyetaraan ke PNS tersebut, namun tidak mendapatkan hak-haknya.

“Saya berharap agar pemerintah pusat membayar sertifikasi guru P3K tepat waktu setiap bulannya. Karena ini sangat mempengaruhi kredibilitas mereka sebagai tenaga pendidik. Bagaimana para guru ini bisa fokus mengajar, jika ekonomi mereka pun kurang. Tunjangan sertifikasi ini kan gunanya menyejahterakan guru agar dalam mendidik siswa mereka menjadi lebih kompeten,” ujar Anggota Dewan yang duduk di Komisi III DPRD Medan tersebut.

Lanjutnya lagi, guru agama memiliki peran penting sebagai garda terdepan setelah orang tua dalam pendidikan keagamaan bagi anak-anak. Apalagi sekarang ini banyak pelajar yang pergaulannya menyalah, terlibat dalam tindak pidana, prostitusi, geng motor dan tawuran.

“Kita sekarang ini prihatin dengan pergaulan anak-anak sekarang. Mereka masih berstatus pelajar, tapi terlibat dalam tindak pidana. Seperti masalah narkoba, geng motor dan tawuran. Salah satu penyebabnya karena kurangnya mendapat pendidikan kegamaan. Karena itu disamping orangtua yang memberi didikan agama, guru juga berperan memberi pendidikan agar selalu terjaga nilai keagamaan dan norma-norma serta attitude siswa,” kata Dhiyaul.

Dia juga berharap agar masalah tertunggaknya tunjangan sertifikasi Guru PAI PPPK dapat terselesaikan.

“Jika memang anggaran selaku terkendala dari Kemenag pusat, lebih baik anggaran tunjangan sertifikasi dialihkan ke Dinas Pendidikan,” saran Dhiyaul.

Dia berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar permasalahan para guru PAI ini tak lagi terulang. (map/ila)

DPRD – Pemko Medan Sahkan P-ABPD 2023

SAHKAN: Wali Kota Medan, M Bobby Nasution bersama para pimpinan DPRD Kota Medan, Hasyim SE, Ihwan Ritonga, Rajuddin Sagala, dan H.T. Bahrumsyah saat penandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Medan, Selasa (19/9/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan menandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Medan, Selasa (19/9/2023).

Penandatangan tersebut dilakukan Wali Kota Medan, M Bobby Nasution bersama para pimpinan DPRD Kota Medan, Hasyim SE, Ihwan Ritonga, Rajuddin Sagala, dan H.T. Bahrumsyah.

Sebelum penandatangan persetujuan bersama P-APBD 2023 tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala membacakan hasil laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap pembahasan Ranperda P-APBD 2023.

Dikatakannya, pendapatan daerah dalam P APBD tahun 2023 sebesar Rp7.296.157.352.009 atau bertambah sebesar Rp 25.092.143.953 dari pendapatan di APBD 2023, yakni Rp7.271.065.208.056.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 266 tahun 2023 tentang perubahan rincian dana alokasi khusus, dana alokasi khusus non fisik yang dalam dokumen pembahasan diproyeksikan sebesar Rp 548.425.196 bertambah sebesar Rp 1.180.900.000 menjadi Rp 549.606.096.000.

“Masih rendahnya capaian realisasi pendapatan di semester pertama 36,41persen, seluruh OPD khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penghasil PAD diminta untuk bekerja secara maksimal, saling bersinergi dan terpadu,” ucapnya.

Untuk belanja daerah dalam APBD 2023 adalah Rp7.868.865.208.056 dalam perubahan APBD 2023 menjadi Rp7.844.702.182.572 atau berkurang sebesar Rp 24.163.025 484.

Pembiayaan daerah dalam APBD 2023 ditetapkan sebesar Rp 597.800.000.000 dalam perubahan APBD menjadi Rp 548.544.830.563 atau berkurang Rp49.255.169.437.

“Terhadap P APBD 2023 ini, Pemko Medan melalui Tim Anggaran diminta untuk melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran sebagaimana diperlukan sesuai dengan hasil pembahasan bersama antara DPRD Kota Medan, Tim Anggaran dan seluruh OPD di Kota Medan,” tuturnya.

Sementara dalam pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Medan, dari delapan fraksi, keseluruhannya menerima dan menyetujui Ranperda P APBD 2023.

Seperti pendapat Fraksi Gerinda DPRD Medan yang disampaikan R M Khalil Prasetyo. Fraksi Gerindra menyatakan Pemko Medan harus dapat memaksimalkan anggaran yang sudah ditetapkan dan terhadap target program Pemko Medan yang lain harus tetap terus dilaksanakan, terutama skala prioritas diantaranya penanggulangan banjir melalui pembenahan infrastruktur saluran air pada kawasan yang selama ini belum diselesaikan.

“Fraksi juga berharap apa yang telah dianggarkan mampu diserap oleh seluruh OPD kemudian hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pada derajat kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan yang semakin baik,” katanya.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga berharap agar P-APBD nantinya dapat segera membangun dan memperbaiki infrastruktur kota secara masif dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatan daya saing daerah, kualitas pelayanan umum, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi sebagai stimulus pembangunan Kota Medan.

Sementara itu, Fraksi gabungan Hanura, PSI dan PKB (HPP) yang dibacakan Ketua Fraksi Hendra DS menyatakan, realisasi APBD tahun 2023 masih sangat kecil. Mengingat masa tahun anggaran tinggal beberapa bulan lagi, maka Pemko Medan harus meningkat kinerja agar target pendapat daerah dan daya serap anggaaran bisa maksimal.

“Bagi OPD yang daya serap anggaran masih dibawah 50%, harus ada langkah konkrit dari Wali Kota Medan. Kami mengingatkan jangan sampai kebehasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan semakin baiknya tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja walikota medan, terciderai oleh lemahnya kinerja OPD yang ditandai dengan rendahnya daya serap anggaran belanja daerah,” katanya.

Usai menandatangani kesepakatan P-APBD Kota Medan Tahun 2023, Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan, P-APBD 2023 harus menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan berbagai sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan bersama.

“Kita berharap kerangka APBD yang ditetapkan adalah instrumen menciptakan dan menggerakkan momentum pemulihan dan percepatan bangkitnya ekonomj kota sehingga dapat dikembalikan jauh lebih baik dari kondisi sebelum terjadinya pandemi. Selain itu juga diharapkan menjadi keranhja anggaran yang mendorong distribusi pembangunan kota secara lebih merata,” ucapnya.

Dilanjutkan Bobby, tantangan ekonomi kota cukup dinamis, namun dengan kekuatan kolaborasi akan menjadikan APBD bersifat antisipatif dengan pengelolaan APBD yang semakin efisien dan efektif berbasis pertumbuhan.

“Saya yakin kondisi fiskal dari sisi pendapatan maupun belanja daerah yang telah disepakati bersama adalah keputusan yang benar sehingga APBD kita menjadi APBD yang sehat dan berbasis kesejahteraan,” pungkasnya.(map/ila)

Kelistrikan Aman, PLN Sukseskan Kejuaran World Surfing League Nias Pro 2023

Staf khusus Kementerian Pariwisata dan Ekomoni Kreatif Republik Indonesia Bidang Stabilitas, Pengawasan informasi dan Birokrasi, Irjen Pol. Krisnandi, SH, MH. memberikan sambutan sekaligus secara resmi menutup kejuaraan WSL Nias Pro 2023 (17/9)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejuaraan World Surfing League (WSL) Nias Pro 2023 ditutup secara resmi oleh Staf khusus Kementerian Pariwisata dan Ekomoni Kreatif Republik Indonesia Bidang Stabilitas, Pengawasan informasi dan Birokrasi, Irjen Pol. Krisnandi, SH, MH. di Pantai Sorake, Kecamatan Luahagunde Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Kepulauan Nias, Sumatera Utara pada Minggu (17/9/2023).

Dalam laporan Wakil Bupati Nias Selatan, Firman Giawa sebagai ketua panitia kejuaraan WSL Nias Pro 2023 mengatakan tingginya antusias masyarakat untuk menyaksikan secara langsung pergelaran kejuaraan WSL Nias Pro 2023. Kejuaraan ini berhasil mendatangkan ribuan pengunjung dari berbagai daerah.

“Kejuaraan WSL Nias Pro 2023 diikuti sebanyak 198 peserta dari 15 negara ini berhasil mendatangkan ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Suksesnya kejuaraan ini diharapkan dapat menjadi motivasi pemerintah Kabupaten Nias untuk terus mengembangkan berbagai destinasi yang ada untuk mendatangkan wisatawan lokal maupun internasional,” ungkap Firman.

Staf khusus Kementerian Pariwisata dan Ekomoni Kreatif Republik Indonesia Bidang Stabilitas, Pengawasan informasi dan Birokrasi, Irjen Pol. Krisnandi, SH, MH. Menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh masyarakat Kabupaten Nias Selatan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada, perhelatan internasional dapat berjalan dengan baik dan semoga hal ini dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.

“Kita patut memberikan apresiasi kepada Bupati Nias Selatan dan seluruh masyarakat sekitar yang telah mendukung dan menyukseskan perhelatan kejuaraan WSL Nias Pro 2023 ini dengan baik. Pemerintah terus berupaya perhelatan internasional ini dapat dilaksanakan dua kali dalam setahun, sehingga dapat mendatangkan wisatawan lokal maupun internasional untuk datang ke Kepulauan Nias,” ujar Krisnandi.

Di tempat terpisah, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Awaluddin Hafid mengatakan kondisi kelistrikan selama kejuaraan WSL Nias Pro 2023 dalam kondisi handal, cuaca selama perhelatan internasional juga baik.

“Kita panjatkan syukur kepada Tuhan, karena PLN telah berhasil mengawal kelistrikan sehingga kejuaraan WSL Nias Pro 2023 sukses dilaksanakan di Kabupaten Nias Selatan, Kepulauan Nias. Acara mulai dari pembukaan hingga final berjalan dengan lancar, kelistrikan aman dan handal,” kata Awaluddin.

Dalam menjaga kondisi kelistrikan di Kepulauan Nias, PLN telah meresmikan Distribution Control Center. Distribution Control Center berfungsi untuk mengatur system kelistrikan 20 kV yang ada di Kepulauan Nias. Memonitor kondisi tegangan dan beban seluruh penyulang 20 kV secara realtime serta mempercepat pemulihan gangguan.
Awaluddin juga menambahkan untuk menyukseskan kejuaraan internasional ini telah menginstruksikan Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nias, Ramses Hutajulu untuk mengawal dan memastikan supply listrik tetap andal. Tidak hanya itu, petugas PLN rutin melakukan pengecekan untuk memastikan agar supply di venue dan penginapan peserta tetap terjaga. Selain itu, petugas PLN siap siaga selama 24 jam dengan bergantian shift untuk memastikan kondisi kelistrikan aman.

“Kami akan terus menjaga dan mengawal kelistrikan dalam kejuaraan nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Sumatera Utara. Dengan kondisi pasokan listrik cukup dan kami pastikan akan hadirkan listrik yang handal dan tanpa kedip,” pungkas Awaluddin. (ila)

Upaya Turunkan Angka Stunting, TPPS Labuhanbatu Kuatkan Fungsi BASS

ILUSTRASI : Stunting pada anak-anak

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui DP2KB menggelar Penguatan peran Bapak/Ibu Asuh Anak Stunting (BAAS) yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar bertempat di Ruang Data dan Karya, Senin (18/9).

Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar yang juga sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Labuhanbatu dalam sambutannya mengatakan Indonesia masih menghadapi masalah gizi yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia, terutama masalah pendek dan kurus pada balita serta anemia dan kurang energi juga kekurangan gizi pada ibu hamil.

Ellya Rosa Siregar juga menyampaikan, Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang menjadi prioritas penanganan Stunting di Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021 memiliki prafelensi Stunting 27 persen, dan pada tahun 2022 berada pada 23,90 persen. Dari hasil tersebut kabupaten Labuhanbatu mampu menurunkan 3,1 persen.

“Tahun 2023 ini saya berharap seluruh OPD terlibat agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh dengan masyarakat, agar prafalensi Stunting di Kabupaten Labuhanbatu turun dengan signifikan, seminimal nya kita mampu menurunkan angka Stunting menjadi 19,53 persen di tahun 2023 dan 15,61 persen pada tahun 2024 yang akan datang,” ujar Wabup.

Tidak hanya itu, Ellya Rosa Siregar selaku Ketua TPPS juga menambahkan penurunan angka Stunting memerlukan kerjasama semua OPD, dan harapannya dengan terlibatnya perusahaan-perusahaan atau pihak ketiga akan mempercepat penurunan Stunting di Kabupaten Labuhanbatu, begitu juga dengan keterlibatan pihak Perbankan dengan bersedia menjadi Bapak Bunda Asuh Stunting.

Ellya Rosa Siregar juga berpesan agar melakukan langkah-langkah konkrit untuk percepatan penurunan angka Stunting baik OPD dan lintas sektor serta pihak ketiga di Kabupaten Labuhanbatu.

Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, M Yusuf Nasution menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih atas pelaksanaan percepatan penurunan Stunting khususnya kegiatan hari ini.

Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang bersifat intensifikasi pelaksanaan percepatan penurunan Stunting yang mana dukungan kegiatan ini tidak semua provinsi mendapatkan.

M. Yusuf Nasution menjelaskan kegiatan ini hanya untuk 12 provinsi prioritas saja, karena sudah berada dibawah rata-rata Nasional.

Ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah untuk dalam rangka percepatan Stunting, inilah kegiatan kolaborasi antara BKKBN Perwakilan DP2KB. (fdh/han)

Kompol Johannes Napitupulu Jabat Kabag Ops Polresta Deliserdang

TANDATANGANI:Kompol Johannes M Napitupulu menandatangani pakta integritas di hadapan Kapolresta DeliSerdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji. (Ist)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH pimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kabag Ops di Lapangan Apel Mapolresta Deliserdang, Senin (18/9) pagi.

Adapun pejabat yang melaksanakan sertijab yakni Kabag Ops Polresta Deliserdang, Kompol Ricky Pripurna Atmaja SIK menerima tugas dan tanggung jawab baru sebagai Wakapolres Labuhan Batu, dan selanjutnya Kompol Johannes Marojahan Napitupulu SH, MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Polres Tapanuli Selatan kini menjabat sebagai Kabag OPS Polresta Deliserdang yang baru.

Selanjutnya para pejabat yang serah terima diambil sumpah jabatan di hadapan peserta yang ada dan melakukan penandatangan fakta integritas di hadapan Kapolresta DelisSerdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH.

Dalam sambutanya, Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH mengatakan, serah terima jabatan yang dilaksanakan saat ini merupakan suatu hal yang wajar dalam dinamika organisasi yang dinamis, dalam rangka penyegaran, pengembangan karier dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi.

“Secara pribadi dan selaku Kapolresta Deliserdang, saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih setinggi-tingginya kepada pejabat lama karena sudah mendampingi saya melaksanakan tugas sehari-hari, dan kepada pejabat baru saya ucapkan selamat datang dan semoga cepat menyesuaikan diri dan mampu memberikan dedikasi yang baik,”ucapnya.

“Semua orang mampu melaksanakan suatu pekerjaan bila diberikan kesempatan mengerjakan, yang harus dipahami bagaimana memahami managemen pekerjaan itu, lakukan hubungan baik dalam internal dan external,”kata Kombes Irsan Sinuhaji. (btr/han)

USU Bentuk Bocah “APIK” untuk Penanggulangan Perubahan Iklim

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan kegiatan edukasi dan literasi dalam upaya pembentukan bocah APIK (Arif Perubahan Iklim) pada anak-anak di Desa Kedai Durian, Kecamatan Delitua, Deliserdang. Pengabdian yang melibatkan 12 mahasiswa USU ini dilaksanakan di lembaga pendidikan usia dini Desa Kedai Durian, Minggu (17/9).

Ketua tim pengabdian kepada masyarakat Winni RE Tumanggor SKM MPH mengatakan, kegiatan yang didanai Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) USU ini melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya kepada anak-anak usia Sekolah Dasar berjumlah 40 peserta di Lembaga Pendidikan Usia Dini Anggrek, Desa Kedai Durian, Delitua, melalui edukasi dan literasi mengenai perubahan iklim.

“Kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu membentuk kepribadian dan kepedulian terhadap upaya penanggulangan perubahan iklim dengan membentuk Bocah APIK (Arif Perubahan Iklim),” ujar Winni didampingi Ir Indra Chahaya S MSi, Izzah Dienillah Saragih SKM MEpid, dan Emma Marsella SS MSi.

Selanjutnya untuk melihat keberhasilan kegiatan pengabdian, sebelum dan setelah kegiatan, peserta mengisi pre-test dan post-test yang dipandu oleh tim pengabdian. Pelaksanaan pengabdian ini terdiri atas 3 kegiatan utama diantaranya jalan sehat sambil mengutip sampah, bermain atteropoly yaitu permainan monopoli terkait dengan edukasi sampah, dan pojok literasi kepada anak-anak yang memuat kegiatan mendongeng, membaca buku, dan mewarnai dengan topik perubahan iklim.

“Kegiatan jalan sehat dilakukan sambil mengutip sampah dengan tujuan untuk membiasakan anak-anak menjaga lingkungan sekitarnya. Peserta dibagi menjadi 8 kelompok, dimana setiap kelompok dipandu oleh 1 orang tim pengabdian yang membawa 2 kantong sampah (organik diberi stiker berwarna kuning dan anorganik diberi stiker warna hijau). Ketika peserta jalan sambil menemukan sampah, pemandu akan meminta peserta memasukkan sampah sesuai kantong sampah organik atau anorganik,” bebernya.

Kegiatan dilanjutkan dengan bermain atteropoly. Saat bermain atteropoly, anak-anak bermain sambil belajar untuk mengetahui dan memahami bagaimana sampah berkaitan dengan perubahan iklim dan menimbulkan kesadaran bagi mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan terakhir berupa pojok literasi perubahan iklim yang terdiri dari mewarnai, membaca dan mendongeng untuk menguatkan pemahaman anak-anak mengenai perubahan iklim dan dampaknya.

Pada kegiatan mewarnai, peserta mewarnai gambar-gambar edukasi perubahan iklim sehingga ketika anak mewarnai, anak juga mendapat edukasi mengenai perubahan iklim. Buku-buku anak mengenai perubahan iklim juga disediakan oleh tim pengabdian agar peserta dapat membaca buku bergambar mengenai perubahan iklim di pojok literasi.

“Kegiatan literasi ini juga dilengkapi dengan kegiatan mendongeng mengenai menjaga bumi dengan mengenalkan anak bagaimana agar arif terhadap perubahan iklim. Anak-anak sangat senang ketika mendengarkan dongeng dari tim pengabdian,” sebutnya.

Sebelum kegiatan berakhir, peserta mendapatkan edukasi penguatan melalui banner bergambar terkait perubahan iklim, dampak, dan penanggulangannya, serta menampilkan jenis-jenis sampah anorganik dan berapa lama terurainya. Dengan penyampaian ini, diharapkan menumbuhkan kesadaran peserta untuk lebih peduli menangani perubahan iklim. Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian apresiasi kepada anak-anak yang dinobatkan sebagai Duta Bocah APIK.

Tim pengabdian disambut baik oleh Kepala Dusun 6 Desa Kedai Durian, Ariadi dan Kepala Lembaga Pendidikan Usia Dini Anggrek Desa Kedai Durian, Warni Eryanti. Melalui kegiatan pengabdian ini, Ariadi berharap kegiatan kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. (rel/adz)

Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda P-APBD 2023, Bupati Naikkan PAD Asahan 4,20 Persen

SAMPAIKAN: Bupati Asahan Sampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 2023 pada sidang paripurna DPRD Asahan.istimewa/SUMUT POS.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H. Surya, BSc menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD (P-ABPD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Asahan di Aula Rambate Rata Raya Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Senin (18/9).

Pada penyampaian tersebut, Bupati Asahan menyampaikan pokok-pokok materi Nota Keuangan dan Ranperda tentang P-APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut, Pendapatan Daerah Dalam rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat sebesar 4,20% atau senilai Rp.71.496.397.210,00 sehingga menjadi Rp.1.773.091.609.298,00.

Adapun pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut, Pendapatan Asli Daerah, diproyeksikan bertambah sebesar Rp17.426.647.948 menjadi Rp184.239.386.206, yang terdiri dari Pajak Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp93.816.711.376 Retribusi Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp18.978.676.790, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan meningkat sebesar Rp198.848.352 menjadi Rp 8.174.888.129.

Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini bersumber dari retribusi daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal BUMD (Lembaga Keuangan), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan meningkat sebesar Rp17.227.799.596 menjadi Rp63.269.109.911.

Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan BLUD sebesar Rp15.772.137.245 dan Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp3.455.662.350, serta berkurangnya Jasa Giro Pada Kas Daerah sebesar Rp 2.000.000.000. Pendapatan transfer dalam P-APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan meningkat sebesar Rp45.508.786.768 menjadi Rp1.558.887.919.795yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan meningkat sebesar Rp293.684.000 menjadi Rp1.432.607.794.000.

Peningkatan tersebut bersumber dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp45.215.102.768 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp21.600.000, Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp45.215.102.768 menjadi Rp126.280.125.795.

Peningkatan tersebut bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp8.560.962 494 menjadi Rp29.964.303.297. Peningkatan tersebut bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Selanjutnya Bupati mengatakan, bahwa belanja daerah sebagai implikasi terhadap perubahan alokasi pendapatan daerah, maka alokasi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 juga mengalami perubahan proyeksi.

Serta Belanja Daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp.129.892.490.914,00 menjadi Rp. 1.828.987.703.002,00. Belanja tersebut dialokasikan untuk, Belanja Operasi diproyeksikan meningkat sebesar Rp.101.701.287.934,00 menjadi Rp.1.241.789.703.663,00, Belanja Modal diproyeksikan meningkat sebesar Rp.29.788.933.958,00. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan menurun sebesar Rp.1.597.730.978,00 menjadi Rp.402.269.022,00. Belanja Transfer diproyeksikan tetap sebesar Rp.293.381.772.892,00.

Lebih lanjut Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang merupakan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya pada tahun 2022 yang dicatatkan pada Penerimaan Pembiayaan Perubahan APBD Tahun 2023 yaitu sebesar yaitu sebesar Rp.55 896.093.705.

Penerimaan Pembiayaan ini diharapkan dapat menutup defisit APBD sebagai akibat lebih besarnya rencana Belanja Daerah dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah.(dat/han)

Sekda Deliserdang Lantik 3 Kapuskesmas dan Kasubbag

SALAMI: Sekdakab Deliserdang, H Timur Tumanggor SSos MAP menyalami 3 Kapueskemas dan Kasubag yang baru dilantik.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Deliserdang, H Timur Tumanggor SSos MAP melantik tiga Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Tata Usaha di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deliserdang, Senin (18/9).

Ketiga Kepala UPT Puskesmas yang dilantik, yakni dr Misdar Ningsih sebagai Kepala UPT Puskesmas Biru Biru, Kecamatan Biru Biru; dr Fendi Hutauruk sebagai Kepala UPT Puskesmas Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak; dan dr Elfira Yanti sebagai Kepala UPT Puskesmas Namorambe, Kecamatan Namorambe.

Kemudian Sekdakan melantik Sugiharti STr Keb sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Pagar Merbau, Kecamatan Pagar Merbau.

Sekda dalam arahannya, menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari proses evaluasi, pertimbangan matang, penilaian objektif serta pengalaman, wawasan dan kualitas yang memadai untuk ditugaskan pada jabatan tertentu sesuai kebutuhan organisasi guna mencapai kinerja yang optimal.

Sekda berpesan, agar para pejabat yang baru dilantik untuk melaksanakan segala pekerjaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Terus meningkatkan inovasi dan kreativitas untuk mempercepat dan menyelesaikan kompleksitas pelaksanaan dan permasalahan dalam menjalankan tugas sehari-hari serta memberi pelayanan prima dan kinerja terbaik.(btr/han)

1...1,1201,1211,122...15,673Page 1,121 of 15,673

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor