24 C
Medan
Thursday, January 1, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 116

Apresiasi Pengungkapan Polda Sumut di Perairan Langkat, Ondim: Kami Ingin Langkat Terbebas dari Narkoba

KETERANGAN: Bupati Langkat Syah Afandin, saat menyampaikan keterangan dalam kesempatan konferensi pers Polda Sumut di Stabat, Langkat.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
KETERANGAN: Bupati Langkat Syah Afandin, saat menyampaikan keterangan dalam kesempatan konferensi pers Polda Sumut di Stabat, Langkat.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Syah Afandin, turut hadir dalam konferensi pers yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut di Stabat, Rabu (20/8) lalu. Orang nomor satu di Pemkab Langkat itu, pun mengapresiasi kinerja jajaran Polda Sumut dalam pengungkapan 190 kilogram narkoba jenis sabu-sabu di perairan Pangkalansusu.

Ondim, sapaan karib Syah Afandin, juga menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung langkah aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas narkoba.
“Narkoba adalah musuh bersama. Pemerintah daerah, APH, dan seluruh elemen masyarakat, harus bergandeng tangan memutus rantai peredaran barang haram ini,” tegas Ondim.

“Kami ingin Langkat terbebas dari narkoba. Agar generasi kita dapat tumbuh sehat dan produktif,” imbuhnya.
Dia juga yakin, aparat kepolisian masih akan terus melakukan pengembangan dalam proses penyidikannya.

“Kita sudah berhasil menangkap barang bukti narkoba dengan sekian banyak jumlahnya. Tapi kami menyakini, ini tidak berhenti sampai di sini,” harapnya.

“Pasti ada kontribusi-kontribusi dari pengedar narkoba yang lain. Ini adalah dosa terbesar kita, kalau seandainya ini masih berlangsung. Ini adalah penghancur generasi muda yang nyata,” tegas Ondim lagi.

Dukungan Pemkab Langkat, menurut Ondim, juga dalam upaya memperbaiki generasi penerus bangsa agar tidak terpapar bahaya narkoba. Terlebih, pemberantasan narkoba merupakan perintah langsung Presiden Republik Indonesia, Pranowo Subianto, melalui Program Asta Cita.

“Jangan segan-segan pak, kami siap diberdayakan bersama-sama dalam rangka pemberantasan narkoba,” ujarnya.

Dalam konferensi pers Polda Sumut, sebanyak 429 kasus narkoba diungkap di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat dengan 534 tersangka, pada rentang 1 Januari sampai 19 Agustus 2025.

Sedangkan barang bukti yang disita, 206 kilogram sabu-sabu, 70 ribu butir pil ekstasi, sembilan ribu lebih butir pil happy five (H5), kokain 170 gram, dan ganja. Juga seratusan botol minuman keras yang diamankan dari tempat hiburan malam (THM) karena diduga tidak mengantongi izin edar.

Atas pengungkapan itu, Polda Sumut menyelematkan 1.533.464 jiwa, dengan nilai barang bukti sebesar Rp298.361.400.000. (ted/saz)

Koperasi Merah Putih di Dairi Baru Enam yang Miliki Kantor

Kepala Dinas Perindagkop Dairi, Iwan Taruna Berutu.(Rudy Sitanggang/Sumut Pos)
Kepala Dinas Perindagkop Dairi, Iwan Taruna Berutu.(Rudy Sitanggang/Sumut Pos)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Saat ini, Koperasi Merah Putih di 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Dairi, dengan dalam tahap penyusunan rencana bisnis.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Dairi, Iwan Taruna Berutu mengatakan, selain tahap penyusunan rencana bisnis, juga sedang melengkapi administasi dan kantor.

“Sampai saat ini, Koperasi Merah Putih yang sudah memiliki kantor baru ada di enam desa dan kelurahan. Keenamnya yakni Kelurahan Sidiangkat, Panji Dabutar, Pegagan Julu 1, Desa Sitinjo 2, Belang Malum, dan Dolok Tolong,” ungkap Iwan.
Sebagai persiapan, lanjut Iwan, pengurus Koperasi telah menyiapkan pola dan rencana bisnis.

“Dalam penyiapan pola dan rencana bisnis, mereka ada yang datang sendiri ke kantor, dan ada juga yang mengundang kami (Dinas Perindagkop),” tuturnya.

Menurutnya, di awal ini, bisnis yang akan dijalankan Koperasi Merah Putih, yakni terkait penyediaan bahan pangan, seperti beras dan minyak goreng.
“Lalu, ada juga beberapa (pengurus Koperasi) secara mandiri merencanakan pembelian traktor untuk disewa-sewakan,” kata Iwan.

Terkait modal Koperasi, Iwan menuturkan, ada pinjaman dari Bank Himbara di Kabupaten Dairi, seperti BNI, Mandiri, dan BRI. Adapun plafon pinjaman sesuai kebutuhan atau maksimal sebesar Rp3 miliar, dengan jangka waktu enam tahun, dengan bunga pinjaman sebesar enam persen per tahun.

Menurutnya, pinjaman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Koperasi Merah Putih.

“Sebagai percontohan, kami buat satu desa satu kecamatan. Diharapkan, Oktober nanti sudah beroperasi, agar jadi contoh bagi Koperasi yang lain. Hal lain juga sudah kami lakukan untuk mendorong Koperasi Merah Putih ini bisa mulai beroperasi. Koperasi Merah Putih juga sudah kami hubungkan dengan Bulog dan SRC (Sampoerna Retail Community) yang merupakan asosiasi pedagang kelontong Kabupaten Dairi, supaya mempermudah kerja sama,” pungkas Iwan. (rud/saz)

1,65 Juta Warga Sumut Pengguna Narkoba, Menkopolkam Apresiasi Polda Sumut Berantas Narkoba

RAKOR: Asisten Pemerintahan Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba serta Penanganan Aksi Premanisme di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Kamis (21/8).(ISTIMEWA)
RAKOR: Asisten Pemerintahan Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba serta Penanganan Aksi Premanisme di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Kamis (21/8).(ISTIMEWA)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka pengguna narkoba di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencapai 10,49 persen atau setara 1,65 juta jiwa dari total 15,7 juta penduduk. Merujuk data tersebut, penanganan Narkoba di Sumut perlu disikapi secara serius.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Budi Gunawan melalui Staf Ahli Bidang Ideologi Konstitusi Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Narkoba dan Penanganan Premanisme yang digelar Kemenkopolkam bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Kepolisian, TNI, BNN, dan Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/8). “Berdasarkan data BNN, 10,49 persen penduduk Sumut terdampak narkoba. Ini angka yang sangat rawan sehingga perlu penanganan serius,” kata Desman.

Dalam kesempatan itu, Menkopolkam memberikan apresiasi terhadap kinerja Polda Sumut bersama Kodam I/BB yang dinilai berhasil mengambil langkah strategis dalam penanggulangan narkoba. “Bapak Menko Polkam mengapresiasi Polda Sumut, Kodam, dan seluruh stakeholder atas upaya nyata dalam pemberantasan narkoba, termasuk penertiban tempat hiburan malam yang sering disalahgunakan sebagai lokasi peredaran narkotika,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Polda Sumut bersama aparat terkait diketahui telah melakukan penindakan terhadap sejumlah tempat hiburan malam di Medan dan sekitarnya, seperti Marcopolo, Blue Star, CDI, dan Lawpota, yang kerap dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba. Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan program asta cita poin ke-7 yang menekankan pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional. Pemerintah tidak akan memberi ruang kompromi terhadap peredaran narkoba, termasuk jika melibatkan aparat maupun pejabat negara. “Presiden dan Menkopolkam sudah menegaskan, oknum aparat yang terlibat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas sejumlah langkah strategis penanggulangan, di antaranya pencegahan dini melalui pendidikan, penyuluhan, dan penguatan nilai agama serta spiritual. Rehabilitasi korban narkoba dengan memperbanyak fasilitas dan melibatkan pihak swasta serta lembaga sosial.

Kemudian, penguatan keluarga lewat kampanye ‘Indonesia Kuat Dimulai dari Rumah’ untuk mencegah perceraian dan meningkatkan pengawasan terhadap anak. Dan pengawasan THM berizin agar tidak dijadikan sarana peredaran narkoba.

Pemprov Sumut Komit Berantas Narkoba dan Premanisme

Sementara, Asisten Pemerintah Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung yang hadir dalam Rakor tersebut mengungkapkan, Pemprov Sumut berkomitmen memberantas Narkoba dan premanisme di wilayah Provinsi Sumut. Komitmen ini ditandai dengan memperkuat kolaborasi dengan Kemenko Polkam, BNN, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan lembaga vertikal lainnya.

Basarin menyebutkan, sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution telah dilaksanakan sejumlah langkah-langkah dalam upaya pemberantasan Narkoba dan premanisme. Antara lain, pembentukan tim pencegahan berantas narkoba yang sekretariatnya berada di Kesbangpol Sumut.

Kemudian, katanya, ada lebih dari 4.500 relawan anti-narkoba yang telah tersebar di 19 kabupaten/kota. Pemprov Sumut juga menggandeng tenaga pendidik di seluruh daerah untuk memberikan edukasi tentang bahaya Narkoba kepada pelajar, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

“Secara rutin juga melakukan upaya-upaya pencegahan termasuk salah satunya adalah tes urine. Terhadap kasus yang sudah ditemukan sudah dilakukan rehab. Kita juga meningkatkan Desa Bersinar,” katanya.

Terkait fasilitas, lanjut Basarin, Pemprov Sumut akan memberdayakan Rumah Sakit Lau Simomo, yang selama ini dikhususkan bagi penderita kusta. Rumah sakit ini rencananya sebagai salah satu tempat rehab bagi mereka yang ketergantungan obat/narkotika. Kemudian ada juga Rumah Sakit Jiwa, di sini akan dibuka klinik penanganan untuk yang ketergantungan narkotika. (dwi/san)

Terjaring OTT di Jakarta, KPK Sita Motor, Mobil, dan Uang Tunai, Wamenaker Diduga Peras Pengusaha Urus Sertifikasi K3

Sejumlah kendaraan hasil sitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) diperlihatkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Kendaraan tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dua motor Ducati yang diangkut menggunakan pikap tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/8). Masing-masing bernopol B 4225 SUQ dan B 3838 BOB. Dua motor premium itu adalah barang bukti yang disita KPK dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel “Noel” Ebenezer. Selain dua motor itu, KPK juga mengamankan sejumlah mobil dan uang tunai.

PANTAUAN JawaPos.com (grup Sumut Pos), KPK memamerkan sejumlah mobil mewah hingga motor yang diduga berkaitan dengan OTT terhadap Noel. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, terdapat 15 mobil dan 7 motor dari giat operasi senyap tersebut. “Barang bukti kendaraan 15 roda empat dan kendaraan roda dua,” kata Budi ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8).

Belasan mobil dan sejumlah moge itu didapat Noel setelah 10 bulan dilantik menjadi Wamenaker RI oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun, deretan kendaraan mewah itu di antaranya Jeep Cherokee satu unit, Suzuki Jimny satu unit, Hyundai Palisade dua unit, Mitsubishi Pajero Sport 1 unit, BMW seri 3 satu unit, Toyota Corolla Cross Hybrid satu unit, Toyota Hilux satu unit, Nissan GTR satu unit, Honda CRV tiga unit, Hyundai Stargazer satu unit, Mitsubishi Expander dua unit, motor Ducati lima unit, dan Vespa matic dua unit.

Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Rabu (20/8) malam. “Diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Jakarta kemarin (21/8).

Noel, lanjut Fitroh, sudah diamankan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. “Rangkaiannya dari semalam,” tambah Fitroh.

Noel tidak sendirian. OTT KPK juga berhasil mengamankan sepuluh orang lain. Mereka terdiri atas pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Kemenaker. Meski demikian, hingga kemarin sore KPK belum mengungkap secara rinci identitas sepuluh orang tersebut. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.

Kabar OTT itu membuat akun media sosial (medsos) Noel dibanjiri komentar netizen. Hampir semuanya mencemooh. Noel memang dikenal cukup aktif di medsos. Hampir semua aktifitasnya diunggah ke medsos.

Termasuk sidak yang dilakukannya ke pabrik odol di daerah Depok, Jawa Barat, Selasa (19/8). Kegiatan itu diposting di akun instagram resminya @immanuel Ebenezer. Di postingan itu, Wamenaker bertemu dengan para pekerja di pabrik odol tersebut.

Di postingan itu tampak beberapa pekerja mengeluh dengan upah minim yakni Rp50 ribu per minggu.

Dalam sidaknya, Immanuel juga menemukan persoalan pemberian cek bodong terhadap sejumlah karyawan yang telah di-PHK.

Atas hal tersebut, Immanuel mengancam akan memidanakan pimpinan perusahaan atas persoalan ketenagakerjaan yang terjadi. “Kalau pimpinan perusahaannya tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, kita pidana, kita penjarain,” tegasnya.

Di postingan lainnya, Immanuel mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok untuk memanggil pemilik pabrik tersebut. “Saya sudah perintahkan kepala dinas untuk segera memanggil pengusahanya. Kita akan siapkan tim legal untuk melaporkan kasus ini,” jelasnya.

Menaker: Pukulan Berat

Menanggapi kasus dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpinnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ini pukulan berat bagi pihaknya. Sebelum menyampaikan peryantaan resminya, ia sempat mengajak wartawan bercanda dengan mengaku terpaksa harus memberikan keterangan karena awak media sudah menunggu lama.

Dalam pernyataannya, Menaker mengaku prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kemnaker yang tengah diproses KPK. Ia memastikan, pihaknya akan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang dijalankan KPK dalam menindak pelaku korupsi.

Ia pun berharap, kejadian ini menjadi pembelajaran bersama dan tidak ada lagi kasus serupa di instansi yang dipimpinnya. “Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak dilantik, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan,” ungkapnya.

Menaker mengaku telah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaner untuk menandatangani pakta integritas. Di mana, salah satu poinnya menekankan pada kesiapan mereka dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Upaya ini dilakukan sejalan dengan arahan presiden soal tidak ada toleransi koruptif di pemerintahan.

Khusus untuk sertifikasi K3, lanjut dia, pihaknya telah melaksanakan pakta integritas dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dengan total hampir 1.000 perusahaan PJK3 di Indonesia. “Ini baru selesai sebenarnya. Supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi,” tegasnya.

“Selain pakta integritas, saya juga sudah merotasi pegawai yang sudah 4 tahun pada posisinya,” sambungnya. Kebijakan ini dilakukan guna menutup potensi-potensi praktik korupsi. Kendati begitu, dia memastikan akan mencopot mereka yang terlibat.

Adanya OTT di Kemnaker ini dipastikan tidak mengganggu proses di K3. Saat ini, pelayanan pun terus berjalan. Menurutnya, sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini PJK3, sebagai mitra. Sebab, pemerintah tidak memungkinkan untuk melakukan sertifikasi sendiri. Oleh karenanya, untuk memastikan PJK3 memiliki komitmen maka dilakukan pakta integritas. “PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang pakta integritas, kita tahan dulu izinnya,” tegasnya.

Disinggung soal posisi wamenaker saat ini, Guru Besar ITB itu enggan menanggapi. Dia hanya meminta agar masyarakat sabar menunggu keterangan resmi dari KPK. Termasuk soal siapa saja yang diamankan dan detail OTT seperti apa.

Sementara, mengenai peluang penggantian wamenaker, Yassierli menegaskan hal itu bukan kewenangannya. “Itu bukan pada menteri.. itu (presiden,red),” ungkapnya.

Presiden Tak akan Intervensi

OTT yang menjerat Noel mendapat atensi DPR dan Istana Negara. Maklum, Noel adalah orang pertama di Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT KPK. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemarin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus korupsi. Namun, Dasco memilih untuk menunggu pengumuman resmi KPK. “Memang belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status dari yang bersangkutan,” katanya. Dia yakin, Prabowo tidak akan melindungi jajarannya yang terbukti terlibat korupsi maupun pemerasan.

Di kompleks Istana Negara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku sudah mendapatkan kabar terkait OTT Noel. Dia menyebutkan, Prabowo memberikan pesan kepada seluruh pembantunya agar berhati-hati. “Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. Oleh karena itu, kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,” tuturnya.

Menurut dia, Prabowo sudah mendapatkan laporan tentang OTT tersebut. Prabowo menegaskan, dirinya tidak akan ikut campur dalam proses hukum. “Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya,” ucap Prasetyo.

Dia juga menyebut, jika memang terbukti, Noel akan diganti. Namun, dia akan menunggu 1×24 jam untuk mendengar kabar tentang status Noel.

Dia mengatakan, kasus itu akan menjadi bahan evaluasi Kabinet Merah Putih. “Ini sekali lagi membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk penyakit stadium 4 dan itu tidak hanya berlaku kepada pejabat negara. Memang PR besar kita,” katanya.

Harta Noel

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id , total harta Noel mencapai Rp17.620.260.877 atau Rp 17,6 miliar. LHKPN itu dilaporkan saat awal menjabat pada 17 Januari 2025.

Noel tercatat memiliki tanah dan bangunan sebanyak lima bidang  di Depok dan Bogor, Jawa Barat. Total harta kekayaan tidak bergerak milik mantan relawan Joko Widodo itu senilai Rp 12.145.000.000.

Noel juga memiliki kendaraan bermotor. Namun, dua motor Ducati yang kemarin disita KPK tidak tercantum dalam LHKPN tersebut. Kendaraan milik Noel yang dilaporkan adalah Mitsubishi Pajero Sport 2020 (Rp500 juta), KIA Picanto 2015  (Rp90 juta), Yamaha Nmax 2015 (Rp16 juta), Toyota Fortuner 2022 (Rp430 juta), dan Toyota Land Cruiser 300 VX 2023 (Rp2,3 miliar).

Jumlah harta bergerak milik Noel senilai Rp3.336.000.000 atau Rp3,3 miliar. Noel juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp109.500.000, kas dan setara kas Rp2.029.760.877. Sehingga, harta Noel seluruhnya mencapai Rp 17.620.260.877. (mia/lyn/oni)

Kado HUT ke-80 Kemerdekaan RI, 95 Keluarga di Sumut Kini Miliki Akses Listrik Sendiri

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki saat melakukan penyalaan listrik yang disaksikan langsung oleh bapak Ade Irwan Nasution penerima bantuan program LUTD (20/8).
General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki saat melakukan penyalaan listrik yang disaksikan langsung oleh bapak Ade Irwan Nasution penerima bantuan program LUTD (20/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menghadirkan kado istimewa berupa sambungan listrik gratis bagi 95 keluarga prasejahtera melalui program Light Up The Dream (LUTD): Terangi Negeri, Wujudkan Indonesia Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penyalaan serentak yang dilaksanakan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada Rabu (20/8/2025).

Secara nasional, PLN memberikan bantuan sambungan listrik gratis kepada 2.821 keluarga prasejahtera, menjadikan total penerima manfaat program LUTD sejak 2020 mencapai lebih dari 37 ribu pelanggan di seluruh Indonesia.

Program LUTD sendiri merupakan inisiasi dan donasi sukarela dari insan PLN, sebagai bentuk kepedulian dalam memberikan akses listrik bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal di wilayah berlistrik, namun belum sanggup melakukan sambungan sendiri.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Ahmad Syauki, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menyalakan listrik, tetapi juga membuka peluang baru bagi kehidupan masyarakat.

“Kami sangat bersyukur dapat menghadirkan listrik bagi 95 keluarga di Sumatera Utara. Bagi kami, listrik bukan sekadar penerangan, melainkan pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya listrik, anak-anak bisa belajar dengan nyaman, keluarga dapat lebih produktif, dan perekonomian rumah tangga pun dapat meningkat. Terima kasih kepada seluruh insan PLN yang telah bergotong royong untuk mewujudkan program ini,” ujar Syauki.

Salah satu penerima manfaat, Ade Irwan Nasution, warga Kecamatan Medan Johor, tak kuasa menahan haru setelah rumahnya resmi menikmati listrik sendiri.

“Sebelum ada bantuan ini, rumah saya belum memiliki listrik sendiri sehingga harus menyambung dari rumah orangtua dan membayar setiap bulan. Kehidupan kami pas-pasan, saya bekerja seadanya sementara istri ikut berjualan bersama adiknya. Dengan adanya bantuan dari PLN ini, saya sangat bersyukur karena akhirnya rumah kami bisa menikmati listrik sendiri,” ucap Ade.

Pada momentum HUT ke-80 Kemerdekaan RI, PLN UID Sumatera Utara menyalakan listrik untuk 95 keluarga dengan total daya tersambung 79.800 VA, tersebar di 10 UP3:

Adapun rianciannya:
1. UP3 Nias: 5 pelanggan – 4.500 VA

2. UP3 Lubukpakam: 7 pelanggan – 6.300 VA

3. UP3 Binjai: 20 pelanggan – 18.000 VA

4. UP3 Medan: 6 pelanggan – 3.150 VA

5. UP3 Pematangsiantar: 12 pelanggan – 10.350 VA

6. UP3 Bukit Barisan: 5 pelanggan – 4.500 VA

7. UP3 Medan Utara: 5 pelanggan – 4.500 VA

8. UP3 Padang Sidempuan: 22 pelanggan – 16.650 VA

9. UP3 Sibolga: 7 pelanggan – 6.300 VA

10. UP3 Rantau Prapat: 6 pelanggan – 5.400 VA

Melalui Light Up The Dream, PLN tak hanya menghadirkan sambungan listrik gratis, tetapi juga menyalakan harapan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

PLN memastikan program ini akan terus berlanjut agar semakin banyak keluarga prasejahtera di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat kehadiran listrik sebagai bagian dari misi besar PLN mewujudkan keadilan energi untuk semua. (ila)

Hanya Bermodalkan Papan Nama 2.000 LKS Fiktif

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah bakal melototi satu persatu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terkait izin dan akreditasinya. Pasalnya, ada ribuan lembaga fiktif yang berdiri di Indonesia.

Hal ini yang menjadi pembahasan dalam rapat yang digelar antara Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Selasa (19/8).

Dalam rapat tersebut, Mensos mengungkapkan, bahwa masih banyak LKS yang tidak terakreditasi. Bahkan, ada lebih dari 2.000 lembaga fiktif yang hanya bermodal papan nama.

Tak hanya itu, menurut dia, lebih dari 85 persen anak di panti pun bukan yatim piatu. Mereka ternyata masih memiliki salah satu orang tua.

Kondisi ini yang membuat dirinya bertekad untuk mengubah aturan dan lebih tegas mengenai akreditasi LKS ini. “Kalau akreditasi tidak memberi insentif atau sanksi, orang enggan memperbaiki layanan. Ini yang akan kita ubah,” ungkapnya dalam keterangan resminya Rabu (20/8).

Kementerian Sosial (Kemensos) disebutnya tengah merevisi peraturan menteri sosial (permensos) terkait LKS ini. Dalam revisinya nanti, akreditasi akan jadi syarat penting mengingat penilaian ini menjadi salah satu instrumen penting penjamin kualitas pengasuhan.

“Biaya pengurusan anak di panti, itu 5–10 kali lebih besar dari pengasuhan berbasis keluarga. Ini juga menjadi alasan kuat agar regulasi ini diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan sekadar legalitas,” tegasnya.

Gus Ipul, sapaan akrab mensos, memastikan, bagi LKS yang melanggar akan dikenai sanksi tegas. Sementara, bagi yang memenuhi standar akan mendapat penghargaan.

Senada Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya reformasi sistem akreditasi panti asuhan ini. Meski begitu, dia mewanti-wanti jika akreditasi tak boleh sekadar formalitas administrasi, namun juga mengukur kualitas layanan pengasuhan dengan mekanisme reward dan punishment yang jelas.

Di sisi lain, ia turut menyoroti soal penyaluran bantuan sosial oleh filantropi maupun dana sosial masyarakat. Dia menegaskan, penyaluran ini harus diatur lebih transparan dan akuntabel. “Seluruh penyaluran bantuan sosial wajib berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tidak salah sasaran,” ungkapnya.

Diakuinya, persoalan data memang kerap menjadi persoalan yang turun menurun. Mengingat, selama ini, data kemiskinan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, di mana masing-masing memiliki kriteria berbeda-beda. Akibatnya, tingkat ketidaktepatan sasaran bansos tinggi. Bansos Kemensos dinilai 45 persen tak tepat sasaran. Subsidi BBM bahkan disebut 82 persen tidak tepat sasaran.

Oleh karenanya, kata dia, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengeluarkan Perpres No. 4/2025 yang menugaskan BPS sebagai lembaga kredibel untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan. Sehingga, muncullah DTSEN.

Dengan adanya DTSEN ini, maka semua kementerian dan lembaga wajib menggunakan data tersebut untuk program bansos maupun subsidinya. Dengan begitu, maka program bantuan untuk orang tak mampu bisa lebih memiliki daya jungkit karena serentak dan tepat sasaran.

Gus Ipul turut mengamini. Menurutnya, seluruh K/L harus tunduk pada data BPS. “Kalau masing-masing pakai data sendiri, masalah tidak akan selesai. Kritik boleh, masukan boleh, tapi semua harus berbasis BPS,” sambungnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tengah menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos lewat aplikasi yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Uji coba dilakukan di Banyuwangi, dengan sistem conditional cash transfer berbasis Payment ID Bank Indonesia. Diharapkan, bantuan lebih tepat guna karena hanya bisa digunakan untuk kebutuhan dasar seperti sembako.

“Akreditasi panti, digitalisasi bansos, hingga Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi besar menuju nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Semua butuh regulasi yang kuat, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat,” pungkasnya.

Jangan Ulangi Penyelewengan Bansos

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mewarning jajarannya untuk tidak bermain-main dengan dana bansos. Dia menekankan, jajaran Kemensos harus belajar dari pengalaman. Jangan sampai kasus korupsi dana bansos di masa lalu kembali terulang. “Ya, itu menjadi bagian dari pelajaran penting untuk Kementerian Sosial. Pengalaman yang tidak baik jangan sampai terulang dan terjadi lagi,” tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, di sela acara pembekalan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta, kemarin (19/8).

Warning itu disampaikan Gus Ipul menanggapi dugaan kasus korupsi bansos tahun 2020 yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah menetapkkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Bansos tersebut kala itu dibagikan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

Selain penetapan status tersangka baru, KPK juga menetapkan status pencegahan terhadap empat orang. Yakni, Komisaris Utama PT Dosni Roha Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021 -2024 Herry Tho (HT), Dirut DNR Logistics tahun 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), dan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto (ES). Dalam kasus ini, kerugian negara diduga mencapai Rp 200 miliar.

Saat kasus itu terjadi pada 2020, ES menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Sosial di Kemensos. Saat itu Menteri Sosial dijabat oleh Juliari Batubara. Juliari juga terlibat kasus korupsi bansos pandemi Covid-19. Ia divonis 12 tahun penjara. Nama lain cukup dikenal publik adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Dia adalah kakak pengusaha media Hari Tanoesodibjo.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan, dirinya bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono telah berkomitmen untuk menegakkan aturan dan tidak melakukan penyelewenangan. Komitmen itu bahkan telah diikrarkan berdua. Karena itu, Mensos dan Wamensos mengajak seluruh jajaran kemensos untuk tidak melakukan penyelewengan. Baik itu terkait bansos maupun program unggulan Kemensos seperti Sekolah Rakyat.

“Kami sudah berkomitmen tidak akan mengintervensi (pengadaan),  tidak akan mengajak (melakukan penyelewengan), dan tidak akan memberikan peluang kepada siapapun untuk melakukan penyelewengan di lingkungan Kementerian Sosial,” tegas Gus Ipul. (omy/wan/mia/oni/jpg)

Waketum KADIN Usul PLN Terbitkan Green Bonds untuk Bangun Transmisi Listrik

SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aryo Djojohadikusumo, menekankan pentingnya menghadirkan instrumen finansial inovatif guna mempercepat pembangunan transmisi listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan green bonds oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Hal itu ia sampaikan dalam Energy Insights Forum bertajuk “The Energy We Share”, yang diselenggarakan oleh KADIN Bidang ESDM bersama Katadata, di Jakarta, Rabu (20/8) malam. Menurut Aryo, tantangan terbesar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terletak pada investasi jaringan transmisi yang menghubungkan pembangkit dengan pusat beban.

“Internal rate of return (IRR) untuk pembangunan transmisi saat ini hanya sekitar enam persen. Dalam dunia usaha, angka itu terlalu rendah sehingga investor swasta enggan masuk. Karena itu, pembangunan transmisi mau tidak mau harus ditangani PLN. Di sinilah peran penerbitan green bonds menjadi penting, agar PLN memiliki pendanaan memadai untuk membangun jaringan transmisi listrik EBT dan sekaligus memperluas bauran energi hijau nasional,” ujar Aryo.

Ia menambahkan, Indonesia tidak kekurangan sumber daya energi bersih, tetapi membutuhkan skema finansial yang mampu menjembatani kesenjangan antara potensi sumber daya dan permintaan listrik yang terus meningkat. “Dengan green bonds, PLN bisa membiayai pembangunan jaringan transmisi listrik EBT,” jelas Aryo.

Green bonds adalah obligasi yang secara khusus diterbitkan untuk membiayai proyek ramah lingkungan, mulai dari pembangunan pembangkit energi terbarukan, penguatan transmisi hijau, hingga sistem penyimpanan energi. Keunggulannya adalah dana yang terkumpul hanya digunakan untuk proyek hijau, sehingga memberi kepercayaan lebih kepada investor global yang kini semakin selektif dalam menyalurkan pendanaan.

Bagi Indonesia, green bonds dapat menjadi instrumen kunci untuk kebutuhan pembangunan pembangkit hingga jaringan transmisi yang hampir mencapai Rp3.000 triliun, sekaligus meningkatkan kredibilitas transisi energi di mata internasional.

Pandangan Aryo diamini SEVP Hukum, Regulasi, dan Kepatuhan PLN, Nurlely Aman, yang menyebutkan bahwa pembangunan pembangkit hingga jaringan transmisi tidak bisa dilakukan sendiri oleh PLN. “RUPTL 2025–2034 yang kami keluarkan menargetkan 76 persen tambahan kapasitas berasal dari energi terbarukan, termasuk energy storage. Namun, pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana mengeksekusinya bersama-sama. PLN tidak bisa berjalan sendiri, peran aktif swasta mutlak diperlukan,” tegas Nurlely.

RUPTL terbaru menempatkan Independent Power Producer (IPP) sebagai penyumbang dana lebih dari 70 persen. Untuk merealisasikannya, PLN mengandalkan kolaborasi internasional serta skema pembiayaan hijau, termasuk transition financing yang tengah digodok.

Kebutuhan Energi Besar

Dari sisi pelaku usaha, CEO Bosowa Corporindo, Subhan Aksa menyoroti kebutuhan energi rendah emisi di wilayah Indonesia timur. Menurutnya, pertumbuhan konsumsi energi di Sulawesi Selatan mencapai sembilan persen per tahun. Namun, perubahan iklim menimbulkan tantangan besar.

“Pada 2023, kekeringan ekstrem menyebabkan shortage besar pada PLTA sehingga beberapa industri harus dikorbankan. Renewable bukan sekadar beban, tetapi peluang. Namun tanpa dukungan regulasi dan pemerintah, swasta tidak akan berhasil. Kami ingin menjadi mitra pemerintah untuk pemerataan energi di Indonesia timur,” jelas Subhan.

Ia menambahkan, peran swasta tidak hanya penting dalam penyediaan teknologi dan investasi, tetapi juga dalam mempercepat adopsi energi bersih di sektor industri. “Transisi energi memerlukan langkah nyata dan arah kebijakan yang jelas. Dengan insentif yang tepat, pelaku industri akan lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam solusi energi hijau,” ujar Subhan.

Bosowa sendiri kini berinvestasi dalam energi terbarukan dan penggunaan alternative fuel seperti biomassa guna mendukung transformasi menuju energi yang lebih hijau.

Dari sektor digital, VP Operations DCI Indonesia, Lucas Adrian mengingatkan, lonjakan permintaan energi juga datang dari pertumbuhan pesat pusat data (data center). “Pertumbuhan data center di Indonesia diperkirakan mencapai Compound Annual Growth Rate (CAGR) sekitar 20 persen per tahun dalam 4-5 tahun ke depan. Data center adalah konsumen listrik yang sangat besar. Kami harus menjaga standar service level agreement (SLA) terkait ketersediaan daya, suhu, hingga kelembapan. Itu artinya pasokan listrik harus selalu stabil,” jelasnya.

Adapun Energy Insights Forum merupakan forum diskusi bulanan hasil kolaborasi KADIN Bidang ESDM dan Katadata. Forum ini dibentuk untuk mendorong ekosistem investasi energi Indonesia yang inklusif, transparan, dan berorientasi ke depan. Ajang ini menjadi platform strategis bagi pemangku kepentingan publik maupun swasta dalam memperkuat kolaborasi menuju transisi energi nasional.

Selain forum, KADIN Bidang ESDM juga menerbitkan Buletin Energi secara rutin setiap bulan. Buletin ini membahas perkembangan regulasi, peluang investasi, dan isu-isu terkini sektor energi dan mineral. Publik dapat mengakses buletin melalui tautan berikut: https://kadinesdm-bulletin.katadata.co.id. (rel/adz)

Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Menang Yaqut Cholil Qoumas Perpanjangan Masa Tunggu 8.400 Jamaah Reguler

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota tambahan ibadah haji era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berdampak langsung pada kerugian umat calon jamaah haji. Salah satu imbasnya dari dugaan penyimpangan tersebut, yakni bertambahnya masa tunggu bagi 8.400 jamaah haji reguler.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kerugian terbesar bukan hanya terkait keuangan negara, melainkan juga dirasakan langsung oleh jamaah haji reguler. Sebab, dari pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dengan pemerintah Arab Saudi menghasilkan 20 ribu kuota haji tambahan.

Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan bahwa kuota haji tambahan dibagi menjadi 92 persen untuk reguler dan 8 persen haji khusus. Namun, kuota tambahan itu dibagi menjadi 50:50. “Bicara kerugian umat ya terkait dengan waktu tunggu ini bisa dibilang menjadi salah satu dampak yang cukup masif ya, karena kalau kita lihat hitungannya artinya ada 8.400 kuota yang digeser ya kan dari yang seharusnya reguler ke khusus ya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/8).

Budi menjelaskan, kuota reguler yang seharusnya berjumlah minimal 18.400 atau 92 persen, berubah menjadi hanya 10.000. Sebaliknya, kuota khusus yang seharusnya hanya 8 persen justru melonjak menjadi 10.000. “Artinya kuota reguler ini berkurang 8.400 ya dimana 8.400 ini kan bergeser ke kuota khusus ya, artinya ada jamaah-jamaah yang kemudian antreannya juga digeser, yang seharusnya berangkat menggunakan kuota reguler di tahun ini misalnya begitu, karena kemudian ada kuota khusus ya kan maka bisa berdampak pada pergeseran keberangkatan itu juga,” ucap Budi.

Karena itu, KPK menduga kebijakan diskresi dalam penggeseran kuota haji tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan perpanjangan masa tunggu bagi calon jamaah haji. “Artinya itu ada dampak juga yang ditimbulkan dari adanya diskresi penggeseran ini, tentu selain dengan kerugian keuangan negara yang menjadi fokus dari penanganan perkara ini juga,” ujar Budi.

Budi menegaskan, tim penyidik KPK saat ini mendalami tengah seluruh dokumen dan keterangan saksi terkait kebijakan penggeseran kuota tersebut. Termasuk Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang mengatur soal pembagian kuota haji tambahan.

Karena itu, penyidik tengah mencari tahu apakah penggeseran kuota ini merupakan kebijakan dari level atas atau inisiatif pihak bawah. Mengingat, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

“Sehingga dilakukan pengeseran dari kuota dengan total 20.000 yang seharusnya seluruhnya jika kita mengacu pada tujuan dari pemberian kuota tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia adalah untuk memangkas waktu tunggu atau memangkas antrean ibadah Haji maka sepatutnya kuota tersebut adalah seluruhnya untuk reguler,” terang Budi.

Selain itu, KPK juga tengah menelusuri keterlibatan pihak biro perjalanan haji yang diduga menikmati keuntungan dari penggeseran kuota ini. “Semuanya akan didalami kaitannya dengan SK juga yang ditunjukkan oleh saksi dalam pemeriksaannya kemudian keterangan-keterangan yang diperoleh dari para pihak, termasuk dari para Biro Perjalanan yang juga sudah dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Yaitu mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Larangan bepergian ke luar negeri itu berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan.

Tindakan itu dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023–2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari.

Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (jpc)

Pemkab Karo Gelar Rakor Susun RPJPD, RPJMD, dan RKPD

RAKOR: Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, saat menghadiri Rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian di Ruang Rapat Bupati Karo, Selasa (19/8).(Istimewa)
RAKOR: Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, saat menghadiri Rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian di Ruang Rapat Bupati Karo, Selasa (19/8).(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan, dan Sekda Eddi Surianta Surbakti, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang dilaksanakan pada Selasa (19/8) lalu di Ruang Rapat Bupati Karo.

Pemkab Karo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan, perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian disusun secara terintegrasi dan sinkron dengan kebijakan nasional serta provinsi. Dengan demikian, perencanaan tersebut dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.

Pengembangan potensi prioritas ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Karo di tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Karo dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan dan pengembangan potensi daerah yang efektif dan efisien. (deo/saz)

Tifatul Sembiring Sebut Peran Ulama Sangat Besar dalam Kemerdekaan Indonesia

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR/MPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, ada peran besar ulama dalam kemerdekaan Bangsa Indonesia. Disebutnya, KH Agus Salim, KH Wahid Hasyim, Muhammad Natsir sampai Pangeran Diponegoro adalah ulama yang memiliki andil besar dalam proses merebut kemerdekaan.

“Fatwa jihad yang dikeluarkan KH Wahid Hasyim adalah cikal bakal pertempuran dalam mengusir penjajah di Surabaya. Sedangkan Muhammad Natsir adalah Perdana Menteri Indonesia sekaligus negosiator ulung yang pernah dimiliki bangsa ini,” kata Tifatul dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Aula Masjid Al Muhtadin, Kelurahan Bantan, Medan Tembung, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, bangsa Indonesia berhutang budi terhadap semua jasa para pahlawan. Maka dari itu, kemerdekaan ini harus kita isi dengan hal-hal yang positif dan produktif. “Persatuan dan kesatuan wajib kita jaga. Tidak adalagi yang namanya intoleransi, tidak adalagi yang namanya disintegrasi semua wajib bergandengan tangan agar Bangsa Indonesia semakin Baldatun thayyibatun wa robbun ghofur,” ujar Tifatul.

Lebih lanjut disampaikannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga sudah menjadi kesepakatan para founding father. Maka dari itu wajib dirawat dengan sebaik-baiknya. “Saya mengajak semua elemen anak bangsa untuk selalu mendoakan pemimpin dengan doa yang baik, karena pada hakikatnya doa yang baik kepada orang lain akan berbalik kepada kita,” ucap kader senior PKS ini.

Tak hanya berhenti di situ, Tifatul juga mengajak para peserta sosialisasi yang hadir untuk selalu mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. “Saya apresiasi dukungan pemerintah yang aktif terhadap Palestina, semoga Allah berkahi Palestina dan Indonesia,” harapya.

Kegiatan ini diikuti antusias oleh para masyarakat. Salah seorang peserta mengaku senang bisa berjumpa dengan Menkominfo era SBY ini. “Biasanya hanya lihat dari televisi dan koran saja tapi sekarang bisa bertemu langsung” ujarnya. (adz)

1...115116117...15,742Page 116 of 15,742

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor