30 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1246

Komisi II Minta Pemko Selesaikan Persoalan Gepeng dari Hulu hingga Hilir

Seorang gepeng tertidur diatas trotoar saat ruas Jalan Guru Patimpus Medan tampak sepi, belum lama ini

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto SH, meminta Pemko Medan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang bertebaran di Kota Medan. Politisi Gerindra itu menyebutkan, bahwa masalah gepeng tidak bisa diselesaikan hanya di hilir saja, namun juga harus sampai ke hulu.

Tak hanya itu, Pemko Medan melalui Dinas Sosial juga diminta agar harus mampu berkolaborasi dengan Pemprov Sumut, Pemkab Deliserdang, Pemko Binjai dan pemda sekitarnya terkait penertiban gepeng.

“Karena kita tahu, gepeng yang bertebaran di perempatan jalan itu rata-rata bukan warga Kota Medan. Dinas Sosial harus berkolaborasi dengan Deliserdang ataupun Binjai,” ucap Surianto, Jumat (11/8/2023).

Surianto yang akrab disapa Butong tersebut juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan panti sosial yang sempat dianggarkan dana pembangunannya pada tahun lalu. Sebab, keberadaan panti sosial ini dinilai aka sangat membantu Dinas Sosial dalam menyelesaikan persoalan gepeng maupun permasalah sosial lainnya.

“Apa kelanjutan pembangunan panti sosial yang sempat diwacanakan. Kita mendorong panti ini harus segera diselesaikan, agar gepeng-gepeng yang terjaring razia bisa dibina di sana sebelum dikembalikan ke daerah asal atau masyarakat,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini menambahkan, fraksinya siap mendorong penambahan anggaran di Dinas terkait jika Pemko Medan benar-benar membutuhkan lebih banyak panti sosial untuk menampung seluruh gepeng maupun anak jalanan untuk dibina.

“Kita siap tambahkan anggaran untuk itu. Gepeng dan anak jalanan harus benar-benar diberi pelatihan agar begitu selesai dari masa karantina, ilmu yang didapat bisa dikembangkan di masyarakat dan mereka gak lagi turun ke jalanan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah sering sekali melakukan penertiban terhadap gepeng di Kota Medan. Hanya saja setelah dilakukan asesmen, pihaknya terkendala dengan tempat penampungan gepeng.

Pasalnya, Pemko Medan belum memiliki tempat penampungan untuk para gepeng. Namun saat ini, Pemko Medan sedang membangun panti sosial di kawasan Medan Tuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk menampung para gepeng yang berkeliaran di Kota Medan.

“Saat ini kan kita masih membangun tempat penampungan (panti sosial) di kawasan Medan Tuntungan,” ucao Khoiruddin, Rabu (9/8/2023).

Dikatakan Khoiruddin, selama ini gepeng-gepeng yang mereka amankan dititipkan di tempat penampungan atau panti sosial milik Pemprov Sumut. Akan tetapi saat ini panti sosial tersebut telah penuh, bahkan melebihi kapasitas (overload).

“Jadi tempat penampungan yang dimiliki Provinsi Sumut di kawasan Binjai itu overload. Sebab tempat penampungan itu untuk se-Sumut, sehingga tidak semua gepeng (di Medan) bisa ditampung disana,” ujarnya.

Khoiruddin menjelaskan, berdasarkan pendataan dari setiap penertiban yang mereka lakukan, dominan para gepeng yang berada di Kota Medan justru berasal dari luar Kota Medan.

“Kalau gepengnya masih berasal dari dalam Provinsi (Sumut), kita akan berkordinasi dengan dinsos setempat. Namun kalau sudah dari luar Provinsi, maka Dinsos Provinsi Sumut yang lebih berwenang,” katanya.

Terkait bagaimana upaya Dinsos dalam memulangkan para gepeng tersebut ke daerah asalnya, Khoiruddin mengaku bahwa hampir semua gepeng yang ada di Medan sudah merasa nyaman hidup di Kota Medan sehingga tidak mau kembali ke daerah asalnya.

“Kalau memang bersedia, maka akan kita fasilitasi untuk kembali ke daerah asalnya. Kebanyakan mereka memang tidak mau karena sudah terlalu nyaman tinggal di Medan,” jelasnya. (map/ram)

PT HKI Tegaskan Tak Pernah Terima Material Ilegal

Pintu Gerbang Tol Stabat.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – PT Hutama Karya Infrastruktur menegaskan, tidak pernah menerima material ilegal untuk pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa. Penegasan ini disampaikan General Superintendent (GS) PT HKI, Sunardi ketika dikonfirmasi, Jumat (11/8/2023).

Dia membantah jika disebut PT HKI menerima material ilegal yang bersumber dari quary tak berizin untuk pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Menurut dia, semua penerimaan barang dan jasa untuk proyek Jalan Tol Binjai-Langsa, sudah sesuai dengan konsep Good Corporate Governance (GCG).

“Penerimaan barang dan jasa yang kita lakukan, sudah melalui proses verifikasi yang ketat. Sehingga, sangat kecil sekali terjadi adanya dugaan penyimpangan. Kita bisa pastikan, barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi,” kata Sunardi.

Pria berdarah Jawa ini menyebut, mengacu kepada konsep GCG, PT HKI menolak segala bentuk praktik penyuapan dan penyimpangan lainnya. Dia pun menjelaskan, proses penerimaan barang dan jasa, mulai dari penawaran awal hingga ke tahap pengambilan keputusan.

Mulanya, Tim Divisi Teknik menerima penawaran dan kemudian jika sudah cocok, dilanjutkan ke Divisi Suplai Chain Management (SCM). Lalu dilanjutkan, penerimaan kontrak yang ditentukan oleh Project Manajer pada setiap proyek.

“Begitulah kurang lebih alur penerimaan barang dan jasa dari seluruh vendor atau rekanan untuk dapat bekerja sama dengan PT HKI. Dalam hal ini, PT HKI merupakan kontraktor utama proyek pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa, khususnya di wilayah Sumatera Utara,” ujar pria yang sudah banyak berkecimpung dalam proyek pembangunan jalan bebas hambatan di Indonesia ini.

Jika ditemukan adanya vendor – vendor yang menyimpang, Sunardi menegaskan, PT HKI akan segera melakukan penindakan. Bahkanbjika terbukti benar adanya penyimpangan, akan dilakukan penghentian pengerjaan dan tidak ada pembayaran terhadap pekerjaan tersebut.

“Kami tidak pernah mengizinkan pengambilan material dari quary yang ilegal. Kami juga sudah melakukan penertiban dan penghentian terhadap pengambilan material yang terindikasi tidak ada izinnya,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, diduga ada oknum di PT HKI yang membebaskan material ilegal berupa tanah urug yang diangkut ribuan dumptruk bebas masuk ke proyek Jalan Tol Binjai-Langsa. Oknum berinisial A ini diduga “main mata” dengan subkontraktor yang mengisi material ke proyek strategis nasional tersebut.

Diketahui, aktivitas penambangan baru dapat dilakukan jika dokumen sudah terpenuhi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. “Selain IUP, juga ada SIPB (surat izin penambangan batuan). Ada tahapan-tahapan dalam proses izin, karena kita ketahui pelaku usaha inikan sudah mudah untuk masuk di aplikasi OSS, tentu untuk izin usaha pertambangan, harus melewati tahapan WIUP-nya dulu, wilayahnya dulu sesuaikan,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut, Faisal Arif Nasution.

Setelah WIUP, terbit izin eksplorasi. Namun, kata Faisal, izin eksplorasi belum dapat dijadikan dasar untuk melakukan operasi produksi. “Karena ini harus ada penelitian dulu terkait dengan lokasi yang akan ditambang, mereka harus memiliki dokumen persetujuan lingkungan dulu, dan melengkapi beberapa dokumen lainnya. Setelah nanti dilakukan verifikasi, setelah lengkap dokumen itu, maka mereka sudah bisa mendapat tahap yang akhir yaitu, usaha produksi operasi produksi. Inilah yang menjadi dasar pelaku usaha,” kata dia.

“Bila itu belum ada, berarti izin tersebut belum bisa digunakan untuk menggali atau melakukan pertambangan di dalam satu lokasi,” sambung Faisal. (ted/ram)

Sambut HUT RI ke-78, Pemkab Sergai Gelar Jalan Santai dan Bazar UMKM Kuliner

PITA: Bupati Sergai H. Darma Wijaya memotong pita tanda dimulainya gerak jalan.

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke- 78 dengan menggelar serangkaian acara yang meriah, Kamis (10/8/2023). Dimulai sejak pagi dengan kegiatan gerak jalan santai yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sergai.

Gerak jalan santai tersebut mengambil rute yang dimulai dari Lapangan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, hingga berakhir di kantor Bupati Sergai. Dengan semangat tinggi, ribuan ASN ber-jersey merah yang berasal dari berbagai unsur mulai dari OPD, kecamatan, dan para guru, turut serta dalam kegiatan ini.

Bupati Sergai H Darma Wijaya di sela-sela kegiatan gerak jalan santai ini mengungkapkan jika perayaan HUT RI ke-78 di Kabupaten Sergai kali ini juga dimeriahkan dengan bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang didominasi produk kuliner dan diadakan di halaman Kantor Bupati Sergai.

“Acara ini diinisiasi sebagai upaya mendukung perkembangan UMKM di Sergai serta untuk mendorong perekonomian daerah. Para pelaku UMKM dari Sergai diundang untuk menjajakan produk-produk unggulan mereka dalam bazar ini,” ucap Bupati Darma Wijaya didampingi Wabup Adlin Tambunan, Sekdakan H M Faisal Hasrimy, Ketua TP PKK Ny Hj Rosmaida Saragih Darma Wijaya, Ketua GOPTKI Ny Aini Zetara Adlin Tambunan serta para Kepala OPD.

Kehadiran bazar UMKM kuliner ini, lanjut Bupati, memberikan peluang besar bagi para pelaku UMKM Sergai untuk memperluas jaringan bisnis dan mempromosikan produk mereka kepada masyarakat lebih luas. Beragam hidangan kuliner turut memanjakan lidah pengunjung yang datang. Mulai dari makanan tradisional hingga hidangan modern, bazar ini menjadi magnet bagi para pecinta kuliner yang terlihat begitu membludaknya para ASN dan warga yang mengerubungi tiap stand bazar.

“Selain itu, acara ini juga diwarnai dengan acara lucky draw yang menawarkan beragam hadiah menarik bagi para peserta yang beruntung. Ini diharapkan menjadi penambah semangat dalam merayakan HUT RI ke-78 ini,” katanya.

Bupati Sergai mengungkapkan kebahagiaannya melihat antusiasme masyarakat Sergai dalam merayakan HUT ke-78 RI ini. Ia juga mengapresiasi partisipasi para pelaku UMKM dalam bazar kuliner, yang menunjukkan semangat berkreasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan berbagai kegiatan yang penuh makna ini, diharapkan dapat menciptakan suasana yang meriah dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI. Semangat nasionalisme dan kebersamaan semoga semakin kokoh di Tanah Bertuah Negeri Beradat,” tandasnya. (gas/ram)

7 Oknum TNI Diduga Bekingi Eksekusi Rumah Warga di Medan Area

KETERANGAN: Hartanta Sembiring (tengah) selaku kuasa hukum pemilik rumah Sulimin, memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (10/8) malam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tujuh oknum TNI diduga membekingi terduga pelaku berinisial TNS, mengeksekusi sebidang rumah di Jalan Amplas No 52, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Area, Rabu (9/8) malam.

Atas hal tersebut, Hartanta Sembiring, SH SpN didampingi Viski Umar Hajir Nasution, SH MH dan Dedek Juliansyah Leo Putra, SH selaku kuasa hukum Sulimin selaku korban mengatakan, bahwa rumah milik kliennya itu dibeli melalui KPR pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2018, Sulimin pindah rumah namun alat-alat perabot masih berada di rumah tersebut.

Tanpa ada pemberitahuan, lanjut Hartanta, TNS yang diduga menjadi dalang dibalik eksekusi rumah tersebut, melakukan penutupan akses masuk rumah.

“Jadi setelah dia merusak pagar, dia langsung memasang tembok setinggi 2 meter lebih, jadi kita gak bisa lagi mengambil barang kita, melakukan aktivitas di rumah kita,” ungkap Hartanta, kepada wartawan, Kamis (9/8) malam.

Pada eksekusi rumah tersebut, tujuh oknum TNI berseragam dan perangkat pemerintahan setempat, juga hadir di lokasi tersebut.

“Selain oknum TNI, ada juga pihak dari kecamatan dan kelurahan. Tapi gak bisa buat apa-apa, padahal kita sudah bilang tolong dilarang tetapi tetap dilakukan,” bebernya.

Ditanya mengenai kehadiran oknum TNI tersebut, tujuh pria berseragam loreng hijau itu hanya mengatakan adanya perintah.

“Kita gak tahu, yang pasti dia ada (oknum TNI), dan kemudian dia bilang perintah, kita minta surat perintah dia gak bisa menunjukkan,” kata Hartanta.

Atas perbuatan tersebut, Sulimin melalui Kuasa Hukumnya Hartanta Sembiring telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumut.

“Atas permasalahan tersebut, kami telah mengadukan permasalahan tersebut ke Polda Sumut tentang tindak pidana pengrusakan,” tegasnya.

Selain itu, mereka juga akan melaporkan 7 oknum TNI tersebut ke Denpom I/5 BB karena telah membantu mengeksekusi sebidang rumah tanpa dapat menunjukkan surat tugasnya.

“Hari Jumat akan kami laporkan (7 oknum TNI) ke Denpom I Bukit Barisan,” urainya.

“TNI ikut terlibat dalam hal ini, ini sudah mafia tanah ini, kami tidak pernah ada terima apapun, klien kami juga tidak pernah melihat ada gugatan dan putusan pengadilan, tiba-tiba diambil secara paksa tanah dan bangunan ini,” sambungnya.

Dalam peristiwa ini, Hartanta berharap, agar perbuatan melawan hukum yang dilakukan terduga pelaku dapat dilakukan tindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Harapan kami, atas tindakan-tindakan yang sudah menyimpang dan melawan hukum tersebut agar dapat dilakukan tindakan sebagaimana ketentutan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Terpisah, Kapendam I/BB Kolonel Inf Rico J Siagian menanggapi perihal keberadaan 7 oknum TNI tersebut, menjawab akan mengecek hal tersebut. “Nanti kita cek. Tks atas infonya pak,” tandasnya singkat. (man/ram)

Burnley vs Mancester City: Adu Taktik Guru & Murid

SUMUTPOS.CO – Juara bertahan Manchester City akan dijamu tim promosi Burnley di Turf Moor pada pekan pertama Premier League 2023/2024, Sabtu (12/8) dini hari pukul 02:00 WIB. Meski berstatus tuan rumah, namun Burnley mendapatkan tekanan besar, karena langsung bertemu sang juara bertahan Liga Inggris di laga pembuka.

Faktor bermain di kandang sendiri, tampaknya tidak akan terlalu berpengaruh untuk The Clarets –julukan Burnley Pasalnya, materi pemain mereka cukup berbeda dibandingkan The Citizens.

City sendiri pastinya mengincar poin penuh di partai perdana EPL 2023/2024. Pekan lalu mereka kembali gagal menjuarai FA Community Shield sehingga bisa jadi akan menumpahkan amarah pada Burnley.

Duel Burnley vs Manchester City juga bakal menjadi arena pertarungan taktik antara murid dan guru. Vincent Kompany, pelatih The Clarets, adalah legenda Manchester City yang mendapatkan banyak ilmu dari Pep Guardiola, juru taktik City yang mengincar 4 trofi EPL beruntun.

City tak hanya diunggulkan dari faktor kualitas pemain dan tim dalam laga kontra Burnley. Jika melihat catatan mereka di laga pembuka EPL sejak ditangani Pep Guardiola, The Citizens memang meyakinkan.

Pasalnya, dari 7 laga perdana kompetisi selama bersama Pep, City menang 6 kali dan hanya kalah sekali. Satu-satunya kekalahan itu terjadi pada awal Liga Inggris 2021/2022 saat Manchester City bertandang ke markas Tottenham Hotspur dengan skor 1-0.

Selebihnya, City sangat superior dengan torehan 6 kemenangan. Bahkan 5 laga di antaranya didapat di laga tandang. Catatan gol dalam 6 kemenangan Man City itu juga sangat meyakinkan. Mereka bisa mengemas 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol.

Jika ditambah dengan kekalahan di markas Spurs, gawang City hanya bobol 3 kali dari 7 partai pembuka musim EPL. Artinya, rata-rata kebobolan mereka hanya 0,42 gol. Di luar rekor apik itu, Manchester City memang sedang butuh kemenangan.

Apalagi setelah dikalahkan Arsenal di Community Shield 2023 melalui adu penalti. Raihan poin penuh atas Burnley, akan sangat berguna menjaga mental bermain skuad The Citizens jelang laga Piala Super Eropa 2023 melawan Sevilla, Kamis 17 Agustus pukul 02.00 WIB.

Di sisi lain, Manchester City menyadari laga melawan Burnley tidak akan mudah. Pasalnya, The Clarets dilatih Kompany, sosok yang 11 musim membela City sebagai pemain. Kompany berjasa mempersembahkan 4 trofi Premier League. “Bakal menyenangkan (bisa) melawan Vincent. Ia menjalani musim yang bagus tahun lalu dan Burnley sangat layak promosi ke Premier League. Kami tahu laga ini tidak akan mudah,” ucap pemain City, Sergio Gomez, dikutip laman resmi klub.

Burnley menyadari bahwa mereka tidak diunggulkan di laga ini. Tapi, dalam sepak bola, apa pun bisa saja terjadi. The Clarets berharap dukungan suporter dapat memacu mereka bisa mencuri poin di laga ini. “Laga ini akan sulit, tapi apa pun bisa terjadi ketika kami main di kandang sendiri. Saya pikir akan ada atmosfer luar biasa yang diciptakan fans kami di laga pembuka nanti,” kata pemain Burnley, Johann Gudmundsson, dikutip situs web klub. (bbs/adz)

Masuk dalam RUU ASN yang Segera Disahkan DPR, Honorer Bisa Jadi PPPK Penuh atau Paro Waktu

Ilustrasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembahasan draf revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah tuntas. Rancangan undang-undang (RUU) tersebut siap disahkan pada masa sidang mendatang.

Anggota Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda memastikan, pemerintah dan DPR sudah satu suara. Karena itu, RUU ASN bisa segera disahkan. “Iya. Insya Allah (Agustus, Red) di masa sidang depan,” katanya kemarin (10/8).

Sejumlah klausul masih masuk dalam draf RUU ASN ini. Salah satunya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang nanti terbagi menjadi dua. Yakni, PPPK penuh waktu dan paro waktu.

Dua skema tersebut, kata dia, bakal menjadi upaya penyelesaian atas masalah 2,3 juta honorer saat ini. Sebab, honorer akan ditiadakan pada akhir November 2023. Itulah imbas dari PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengamanatkan tidak ada lagi honorer per 28 November 2023. Yang tersisa hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK. “Agar ketentuan PP Nomor 49 Tahun 2018 tidak berlaku lagi, ada RUU ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada Agustus,” ungkapnya.

Sebelumnya, kata dia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas sudah sepakat bahwa tidak ada pemberhentian hubungan kerja (PHK) massal dalam kebijakan terkait dengan honorer ini. Kemudian, gaji mereka akan tetap sama dan tidak membebani anggaran negara.

Dalam draf RUU ASN, Rifqi menyebut, diatur pengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu maupun paro waktu. Posisi PPPK penuh waktu akan sangat terbuka bagi honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun. Bahkan, PPPK penuh waktu yang kinerjanya bagus bakal diberi kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural. Termasuk mendapatkan hak pensiun.

Sementara itu, PPPK paro waktu akan dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Kategori ini bakal menyasar satpam, petugas kebersihan, hingga sopir. Hal itu sebelumnya turut ditegaskan anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. Dia menegaskan, 2,3 juta honorer tersebut tidak semuanya masuk PPPK paro waktu. “Tapi, bergantung pada tugas yang diberikan pimpinannya kepada yang bersangkutan, sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang yang dimiliki,” ujar politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Prinsipnya, kata dia, dalam penyusunan RUU ASN ini, DPR dan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer. Salah satunya memastikan pendapatan yang diterima selama ini tidak akan turun dengan adanya revisi UU ASN. “Dan tidak akan menambah beban anggaran baru bagi pemerintah,” ujarnya.

Men PAN-RB Azwar Anas telah mengamini adanya PPPK paro waktu ini. “Iya, setelah RUU ASN disahkan,” katanya.

Menurut mantan bupati Banyuwangi tersebut, dalam UU ASN baru akan didorong formulasi untuk pekerjaan paro waktu. Apalagi, waktu kerja honorer saat ini dinilai tidak ideal. Dia mencontohkan jam kerja petugas cleaning service. Kelompok kerja ini, menurut dia, tidak perlu melakukan presensi pada pagi dan sore. Terlebih, pendapatan mereka hanya Rp 600 ribu per bulan. Pemberlakuan part-time dengan waktu tertentu membuat mereka bisa memanfaatkan sisa waktu untuk mencari tambahan upah di tempat lain. (mia/c14/oni/jpg)

Danpuspom TNI Sebut Ada Dugaan Upaya Pengaruhi Proses Hukum Mayor Dedi cs Terancam Sanksi

Marsekal Muda Agung Handoko.

SUMUTPOS.CO – Mayor Dedi Hasibuan dan 13 prajurit Kodam I/Bukit Barisan yang ikut menggeruduk Markas Polrestabes Medan bakal dijatuhi sanksi disiplin. Hal ini disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (10/8). Agung pun mengklarisfikasi, Mayor Dedi saat ini belum ditahan.

MARSEKAL Muda Agung Handoko menjelaskan, Mayor Dedi baru diklarifikasi oleh Puspom TNI pada Kamis (9/8). Sementara 13 prajurit yang juga turut menggeruduk Polrestabes diperiksa di internal Kodam I/Bukit Barisan. “DFH ini kemarin sifatnya hanya klarifikasi. Jadi tidak ada penahanan terhadap yang bersangkutan. Terhadap 13 rekannya ini, kami tidak mengklarifikasi. Itu mungkin di internal Kodam Bukit Barisan,” kata Agung.

Kini, Agung mengatakan, penanganan kasus Mayor Dedi akan dilimpahkan ke Puspom TNI AD. Ia menjelaskan, alasan pelimpahan itu ke Puspom TNI AD lantaran Panglima TNI merupakan pengguna kekuatan, bukan pembina kekuatan. “Panglima ini kan pengguna kekuatan, proses pembinaan ada di Angkatan. Untuk selanjutnya, permasalahan ini akan kita limpahkan ke Puspom AD. Status masih belum kita tetapkan tersangka, tapi tergantung dari Puspom AD,” katanya.

Namun begitu, Ia memastikan Dedi dan belasan prajurit itu akan dikenai hukuman disiplin, meski nantinya tidak ditemukan unsur pidana dari tindakan itu. “Kita jamin, siapapun yang terlibat di situ, kalau memang dari kejadian itu tidak ada unsur pidana, kita pastikan semua yang ada di situ akan kena hukum disiplin. Itu bisa kita pastikan,” tegasnya.

Dalam kasus ini, Agung menilai, tidak ada urgensi berkaitan dengan kedinasan di balik pemberian bantuan hukum dari Mayor Dedi Hasibuan ke tersangka pemalsuan surat keterangan lahan berinisial ARH yang merupakan keluarganya. Agung menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika Dedi mengetahui ARH ditahan Polrestabes Medan. Ia lalu melapor ke atasannya yakni Kepala Hukum Kodam (Kakumdam) I Bukit Barisan Kolonel Muhammad Irham Djannatung agar dizinkan memberi bantuan hukum ke ARH yang merupakan anggota keluarganya. “DFH melaporkan kepada atasannya dalam hal ini Kakumdam untuk dapat difasilitasi memberikan bantuan hukum,” kata Agung.

Pada 31 Juli, Dedi lalu mengajukan surat tertulis ke Kakumdam agar ARH diberi bantuan hukum. Permohonan bantuan hukum itu lalu dikabulkan Kakumdam pada 1 Agustus. “Jadi sehari setelah permohonan tersebut, untuk memberikan bantuan hukum kepada ARH yang kami nilai ini waktunya terlalu cepat dan kami nilai juga tidak ada urgensinya dengan dinas,” kata Agung.

Kemudian pada 3 Agustus, Kakumdam mengirim surat permohonan penangguhan penahanan ARH ke Kapolrestabes Medan. Namun, lantaran hingga tanggal 4 Agustus, ARH masih ditahan, Dedi lalu bertanya ke Kasat Reskrim Polrestabes Medan.

“DFH menanyakan jawaban surat permohonan penangguhan penahanan kepada Kasat Reskrim dan dijawab lewat chat WA. Kebertana atas penangguhan penahanan karena ARH ada 3 laporan polisi yang berkaitan dengan yang bersangkutan,” kata Agung.

Dedi kemudian meminta jawaban tertulis atas permohonan itu. Hingga 5 Agustus, tidak ada jawaban lalu Dedi dan sejumlah prajurit berbaju loreng datang ke Mapolrestabes Medan untuk meminta keterangan soal penangguhan penahanan ARH. “Akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim yang sebelumnya sempat ditemui oleh Kasat Intel. Setelah pertemuan dengan Kasat Reskrim di situ sempat terjadi perdebatan keras antara keduanya, di situlah yang sempat viral di medsos,” kata Agung.

Dari kejadian itu, Puspom berkesimpulan tindakan Mayor Dedi yang mendatangi Polrestabes Medan dengan sejumlah prajurit berpakaian loreng dapat dikonotasikan sebagai upaya unjuk kekuatan atau show of force. “Hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFH bersama rekan-rekannya di kantor Polrestabes dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur, hari Sabtu, dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik Polrestabes untuk berupaya memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan,” kata Agung.

Selain dari hasil penyelidikan, kata Agung, kesimpulan itu juga didapat dari video yang viral di media sosial. Dari video yang viral itu terlihat anggota TNI yang hadir justru tidak fokus pada persoalan.

“Tapi ada yang berlalu lalang di sekitar tempat mereka berdebat. Terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan obstruction of justice, kami belum bisa mengarah ke sana,” katanya.

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro juga mengatakan, ada prosedur yang tidak dilewati Mayor Dedi Hasibuan untuk memberi bantuan hukum kepada keluarganya. “Kalau diteliti, ada yang dilalui, ada yang disekip proseduralnya. Sehingga ini dalam tanda kutip ada kesalahan dari aspek prosedural,” katanya dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (10/8).

Dia mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku memang keluarga dari anggota prajurit bisa mendapatkan bantuan hukum dari TNI. “Apakah prajurit dan keluarga itu dapat diberi bantuan hukum? Jawabannya dapat, mari kita tengok terkait dengan aturannya,” kata Kresno

Salah satu aturan yang disinggung Kresno adalah pasal 50 ayat 3 huruf F UU 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan itu, disebutkan keluarga prajurit mendapatkan rawatan kedinasan, salah satunya adalah bantuan hukum. “Sehingga tadi bahwa prajurit dan keluarganya itu punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum,” katanya.

Kresno menjelaskan, prosedur pemberian bantuan hukum kemudian diatur di Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1089/XII/2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI. Ia menjelaskan dalam keputusan itu, secara garis besar dijelaskan prosedur bantuan hukum yang diawali dengan adanya permohonan.

“Kemudian permohonan ini diajukan kepada Satker di mana dia ada. Contohnya ada anggota Puspen maka kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Kapuspen,” katanya. Permohonan lalu akan diproses hingga ada keputusan untuk memberi bantuan hukum kepada pemohon. (bbc/dwi/adz)

Sambut HUT RI, Bupati Dairi Beri Tali Asih Ke Anggota LVRI Sumbul

TALI ASIH: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu memberi tali asih kepada anggota ataupun ahli waris LVRI di Kecamatan Sumbul sambut HUT RI ke-78 tahun 2023.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO- Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, menyerahkan tali asih kepada sejumlah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Kecamatan Sumbul, Kamis (10/8/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Jumat (11/8/2023) mengatakan, pemberian tali asih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 ini.

Anggara mengatakan, dalam pertemuan, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu mendoakan semua anggota LVRI supaya di masa tuanya sehat-sehat serta bahagia bersama anak cucu mereka.

Eddy juga mengajak semua yang hadir pada pertemuan tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga perjuangan para pahlawan tidak sia-sia, katanya.

“Tali asih yang kami bawa atau serahkan ini, tidak besar nilainya. Tetapi ini ketulusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menghargai anggota LVRI yang ada di Kecamatan Sumbul ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LVRI Kecamatan Sumbul, Paulus Hutabalian mengaku terharu dan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Dairi dan rombongan, ya b hadir memberikan perhatian berupa penyerahan tali asih.

“Semoga tali asih diserahkan memberikan kebahagian kepada semua anggota LVRI di Kecamatan Sumbul,” ungkapnya.

Anggara menambahkan, adapun tali asih diserahkankan ke LVRI yakni berupa beras 10 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kilogram, susu 1 kotak, payung, selimut 1 buah, dan uang saku Rp100.000.

Hadir Kepala Dinas Pendidikan, Jonni Walin Purba, Kepala Dinas Kesehatan, Henry Manik dan lainya. (rud/ram)

 

 

TALI ASIH: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu memberi tali asih kepada anggota ataupun ahli waris LVRI di Kecamatan Sumbul sambut HUT RI ke-78 tahun 2023.Istimewa.

Terima Audiensi KSPSI, Bupati Dairi Ingin SDM Lokal Diprioritaskan

AUDENSI: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu diabadikan saat menerima audensi KSPSI membahas kemitraan dengan Pemkab Dairi.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) cabang Kabupaten Dairi di Sidikalang, Kamis (10/8/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Jumat (11/8/2023) mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Bupati Dairi, banyak menerima masukan salahsatunya masalah Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023.

Selanjutnya, rencana membangun kemitraan dengan pemerintah sebagai fasilitator guna memberdayakan anggota KSPSI pada perusahaan yang ada di Dairi.

Sekretaris KSPSI, Maruba Sianturi mengatakan, 3 federasi pekerja yakni Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SPKEP), Serikat Pekerja Bangunan Umum (SPBU) dan Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) meminta komitmen Pemkab Dairi sebagai fasilitator bagi KSPSI dan perusahaan yang ada di Dairi.

“Kami ingin kemitraan antara KSPSI, Pemkab Dairi dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kami ingin ada kemitraan yang baik,” ujarnya.

Menjawab masukan disampaikan KSPSI, Eddy KA Berutu, mendukung aspirasi disampaikan konfederasi pekerja supaya menjadi perhatian perusahaan salahsatunya PT Dairi Prima Mineral (PT DPM).

Menurut Eddy, sewajarnya perusahaan memberi kesempatan untuk putra/putri lokal menjadi tenaga kerja jika perusahaan pertambangan timbal dan seng itu beroperasi.

Perusahaan wajib terbuka masalah kebutuhan tenaga kerja supaya kita bisa mempersiapkan SDM termasuk para mitra seperti KSPSI.

“Jika memungkinkan putra-putri Dairi yang ada di perantauan bisa kembali membangun kampung halamannya. Bumi kita diolah, semestinya kita pun ada terlibat didalamnya,” tegasnya.

Pada prinsipnya, Pemkab Dairi menerima masukan disampaikan KSPSI selama memungkinkan untuk dilakukan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), Surung Charles Bantjin, Asiten Perekonomian dan Pembangunan, Swasta Ginting, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Budianta Pinem, Ketua KSPSI Gomgom Panggabean, Ketua SPKEP, Apries Tumanggor dan Ketua SPBU, Wanjuneven Manurung.(rud/ram)

Upaya ”Kudeta” Moeldoko Kandas di MA

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk merebut atau mengkudeta Partai Demokrat kandas. Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan Partai Demokrat. Putusan ini menegaskan, kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah sah.

Perkara itu diputus MA kemarin (10/8), dengan ketua majelis Yosran, serta dua anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. Permohonan PK itu terdaftar dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pihak yang digugat oleh kubu Moeldoko.

MA juga menghukum KSP Moeldoko dan Johnny Allen Marbun membayar biaya perkara PK senilai Rp2,5 juta setelah upaya PK tentang kepengurusan Partai Demokrat dinyatakan ditolak. Juru Bicara MA Suharto menyampaikan MA menolak permohonan PK dari para pemohon. “Menghukum para pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2,5 juta,” ujar Juru Bicara MA Suharto dalam jumpa pers di Gedung MA, Jakarta, Kamis (10/8).

Suharto pun menegaskan, Moeldoko dkk tidak bisa lagi menempuh langkah hukum setelah upaya PK-nya ditolak. Suharto menjelaskan, upaya PK tidak bisa diajukan dua kali. “Prinsipnya di Undang-undang Mahkamah Agung diatur, di Undang-undang Kekuasaan (Kehakiman) diatur, PK itu tidak dimungkinkan dua kali. Hanya satu kali,” tegasnya.

Suharto menjelaskan, pengajuan PK kedua dapat dimungkinkan apabila terdapat dua putusan yang saling bertentangan. Hal itu, jelas dia, diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. “Jadi itu ruangnya sempit sekali. Kecil sekali. Jadi kalau PK tidak ada upaya hukum PK atas PK gitu ya,” terangnya.

Putusan MA ini disambut sorak sorai AHY dan jajarannya. Dalam video yang beredar di kalangan wartawan, AHY di sela perayaan hari ulang tahunnya yang ke-45 membacakan hasil putusan MA tersebut di depan para elite Demokrat yang selanjutnya disambut sorak gembira dan ucapan ‘Allahuakbar’ dari para kader.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Komando Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku sangat bersyukur dan menyebut keputusan MA ini sebagai kemenangan rakyat Indonesia. “Alhamdulillah. Kemenangan rakyat Indonesia, kemenangan demokrasi. Kemenangan kebenaran dan keadilan di negeri ini,” ujar Herzaky, Kamis (10/8).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, melalui putusan itu, MA telah membuktikan bahwa mereka masih berintegritas dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Ia juga menyebut putusan MA menjadi kado ulang tahun bagi AHY. “Putusan ini menegaskan Hakim MA terjaga kewarasannya dan kesadarannya. Putusan yang jatuh tepat di tanggal 10 Agustus ini sekaligus menjadi kado terindah bagi Mas Ketum AHY yang hari ini genap berusia 45 Tahun,” kata Kamhar.

Kamhar pun menganggap putusan MA ini sebagai kemenangan demokrasi sekaligus kemenangan rakyat Indonesia. Ia mengatakan putusan MA sudah sesuai dengan harapan publik dan seluruh kader Demokrat. “Ini sekaligus menambah daftar rekam jejak keberhasilan efektifitas dan kualitas kepemimpinan Mas Ketum AHY melawan upaya begal politik KSP Moeldoko dan kompradornya genap 18 kosong. Menang telak,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution juga menyambut gembira putusan MA ini. Menurut Lokot, putusan MA ini membuktikan masih ada keadilan di negeri ini, bagi para pencari keadilan. “Putusan PK ini, sangat kami tunggu dan kami menyatakan masih ada keadilan di republik ini,” kata Lokot di Medan, Kamis (10/8).

Didampingi Kepala Bakomstra DPD Partai Demokrat Sumut Chairil Huda, Lokot mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah menyidangkan dengan objektif dan professional serta memberi rasa adil yang jelas bagi kebenaran. “Alhamdulillah, kami ucapkan kepada Allah SWT dan kami turut bangga, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, majelis hakim masih memberikan kado dengan berpihak pada kebenaran dan keadilan,” jelas Lokot.

Lokot mengungkapkan, putusan PK menolak permohonan Moeldoko ini juga sebagai hadiah bagi para pejuang demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Putusan PK ini juga satu kado terindah buat atau untuk ultah Ketua Umum Partai Demokrat, yang berulang tahun ke 45 tahun pada 10 Agustus ini,” tutur Lokot.

Tak hanya itu, Lokot menegaskan, kader-kader dan pengurus Partai Demokrat di Sumut pasti seperti mendapatkan penghargaan yang luar biasa, karena para kader dan pengurus Partai Demokrat di Sumut sangat paham serta mengetahui secara utuh bagaimana KLB Partai Demokrat pada 5 Maret 2021 di gelar Kabupaten Deliserdang.

Bahkan, para kader Ketika itu hampir meyebabkan terjadinya bentrok dengan massa yang luar biasa, dan diduga dikerahkan oleh panitia KLB. “Kami melihat langsung bagaimana kekuatan kekuasaan itu hadir di KLB, sehingga kader dan pengurus Partai Demokrat tak bisa menghentikan KLB itu terlaksana,” pungkas Lokot.

Alihkan Dukungan

Merespon putusan MA ini, inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, Darmizal MS mengatakan, akan mengalihkan sikap dan arah politik barisan pendukung KLB Demokrat ke partai politik lain dalam waktu dekat.

“Kami sepenuhnya menghormati keputusan MA. Dimana keputusan MA tersebut sudah final dan mengikat. Kami dalam waktu dekat juga akan menentukan sikap dan arah politik. Suara KLB Demokrat se-Indonesia itu besar dan itu akan segera kami arahkan ke partai mana akan berlabuh,” kata Darmizal dalam keterangan, Kamis (10/8). Darmizal lantas menghormati keputusan MA yang membatalkan PK Moeldoko. Ia pun mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam barisan KLB Partai Demokrat untuk dapat legowo.

Ia juga mengucapkan selamat kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah memenangkan hal ini. Ia berharap Partai Demokrat menjadi rumah bersama dan terbuka seperti dicita-citakan para pendiri terdahulu ke depannya.

“Semoga Partai Demokrat lebih maju dan menjadi rumah bersama. Bukan lagi menjadi partai yang hanya dikuasai kelompok tertentu,” kata dia. Diketahui, polemik upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko ini terjadi sejak Februari 2021 lalu. Genderang kudeta kepemimpinan Demokrat diawali dengan pengumuman Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada 1 Februari 2021 di Kantor DPP Demokrat.

Kala itu, AHY belum spesifik menyebut nama Moeldoko sebagai aktor dalam kudeta Demokrat. AHY lebih memilih menggunakan diksi ‘oknum di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi)’. “Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ucap AHY kala itu.

Namun, seiring waktu elite-elite Partai Demokrat menegaskan pihak yang berupaya mengkudeta kepemimpinan Demokrat adalah KSP Moeldoko. Sebulan setelahnya, Moeldoko dkk menggelar KLB di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara. Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum pada 5 Maret 2021. Kubu AHY menolak dan tak terima dengan hasil KLB tersebut. Proses hukum pun dimulai. Pemerintah lewat Kemenkumham menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deliserdang.

Moeldoko dkk menggugat Menkumham Yasonna Laoly dan mengajukan pengesahan kepengurusan hasil KLB Deliserdang ke PTUN Jakarta. Gugatan itu terdaftar dengan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT pada 26 Juni 2021. Namun, gugatan Moeldoko itu kandas pada 23 November 2021. PTUN beralasan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik.

Moeldoko kemudian melawan lagi dengan mengajukan banding ke PTUN Jakarta. Namun, PTUN menolak gugatan banding yang diajukan Moeldoko pada April 2022.

Moeldoko kembali melawan dengan mengajukan kasasi ke MA melawan Yasonna dan AHY. Namun, MA memutuskan menolak kasasi Moeldoko pada 29 September 2022. Kini, upaya PK Moeldoko dkk pun ditolak oleh MA. (jpc/bbs/gus/adz)

1...1,2451,2461,247...15,676Page 1,246 of 15,676

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor