Home Blog Page 1261

Upaya ”Kudeta” Moeldoko Kandas di MA

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk merebut atau mengkudeta Partai Demokrat kandas. Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan Partai Demokrat. Putusan ini menegaskan, kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah sah.

Perkara itu diputus MA kemarin (10/8), dengan ketua majelis Yosran, serta dua anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. Permohonan PK itu terdaftar dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pihak yang digugat oleh kubu Moeldoko.

MA juga menghukum KSP Moeldoko dan Johnny Allen Marbun membayar biaya perkara PK senilai Rp2,5 juta setelah upaya PK tentang kepengurusan Partai Demokrat dinyatakan ditolak. Juru Bicara MA Suharto menyampaikan MA menolak permohonan PK dari para pemohon. “Menghukum para pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2,5 juta,” ujar Juru Bicara MA Suharto dalam jumpa pers di Gedung MA, Jakarta, Kamis (10/8).

Suharto pun menegaskan, Moeldoko dkk tidak bisa lagi menempuh langkah hukum setelah upaya PK-nya ditolak. Suharto menjelaskan, upaya PK tidak bisa diajukan dua kali. “Prinsipnya di Undang-undang Mahkamah Agung diatur, di Undang-undang Kekuasaan (Kehakiman) diatur, PK itu tidak dimungkinkan dua kali. Hanya satu kali,” tegasnya.

Suharto menjelaskan, pengajuan PK kedua dapat dimungkinkan apabila terdapat dua putusan yang saling bertentangan. Hal itu, jelas dia, diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. “Jadi itu ruangnya sempit sekali. Kecil sekali. Jadi kalau PK tidak ada upaya hukum PK atas PK gitu ya,” terangnya.

Putusan MA ini disambut sorak sorai AHY dan jajarannya. Dalam video yang beredar di kalangan wartawan, AHY di sela perayaan hari ulang tahunnya yang ke-45 membacakan hasil putusan MA tersebut di depan para elite Demokrat yang selanjutnya disambut sorak gembira dan ucapan ‘Allahuakbar’ dari para kader.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Komando Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku sangat bersyukur dan menyebut keputusan MA ini sebagai kemenangan rakyat Indonesia. “Alhamdulillah. Kemenangan rakyat Indonesia, kemenangan demokrasi. Kemenangan kebenaran dan keadilan di negeri ini,” ujar Herzaky, Kamis (10/8).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, melalui putusan itu, MA telah membuktikan bahwa mereka masih berintegritas dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Ia juga menyebut putusan MA menjadi kado ulang tahun bagi AHY. “Putusan ini menegaskan Hakim MA terjaga kewarasannya dan kesadarannya. Putusan yang jatuh tepat di tanggal 10 Agustus ini sekaligus menjadi kado terindah bagi Mas Ketum AHY yang hari ini genap berusia 45 Tahun,” kata Kamhar.

Kamhar pun menganggap putusan MA ini sebagai kemenangan demokrasi sekaligus kemenangan rakyat Indonesia. Ia mengatakan putusan MA sudah sesuai dengan harapan publik dan seluruh kader Demokrat. “Ini sekaligus menambah daftar rekam jejak keberhasilan efektifitas dan kualitas kepemimpinan Mas Ketum AHY melawan upaya begal politik KSP Moeldoko dan kompradornya genap 18 kosong. Menang telak,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution juga menyambut gembira putusan MA ini. Menurut Lokot, putusan MA ini membuktikan masih ada keadilan di negeri ini, bagi para pencari keadilan. “Putusan PK ini, sangat kami tunggu dan kami menyatakan masih ada keadilan di republik ini,” kata Lokot di Medan, Kamis (10/8).

Didampingi Kepala Bakomstra DPD Partai Demokrat Sumut Chairil Huda, Lokot mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah menyidangkan dengan objektif dan professional serta memberi rasa adil yang jelas bagi kebenaran. “Alhamdulillah, kami ucapkan kepada Allah SWT dan kami turut bangga, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, majelis hakim masih memberikan kado dengan berpihak pada kebenaran dan keadilan,” jelas Lokot.

Lokot mengungkapkan, putusan PK menolak permohonan Moeldoko ini juga sebagai hadiah bagi para pejuang demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Putusan PK ini juga satu kado terindah buat atau untuk ultah Ketua Umum Partai Demokrat, yang berulang tahun ke 45 tahun pada 10 Agustus ini,” tutur Lokot.

Tak hanya itu, Lokot menegaskan, kader-kader dan pengurus Partai Demokrat di Sumut pasti seperti mendapatkan penghargaan yang luar biasa, karena para kader dan pengurus Partai Demokrat di Sumut sangat paham serta mengetahui secara utuh bagaimana KLB Partai Demokrat pada 5 Maret 2021 di gelar Kabupaten Deliserdang.

Bahkan, para kader Ketika itu hampir meyebabkan terjadinya bentrok dengan massa yang luar biasa, dan diduga dikerahkan oleh panitia KLB. “Kami melihat langsung bagaimana kekuatan kekuasaan itu hadir di KLB, sehingga kader dan pengurus Partai Demokrat tak bisa menghentikan KLB itu terlaksana,” pungkas Lokot.

Alihkan Dukungan

Merespon putusan MA ini, inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, Darmizal MS mengatakan, akan mengalihkan sikap dan arah politik barisan pendukung KLB Demokrat ke partai politik lain dalam waktu dekat.

“Kami sepenuhnya menghormati keputusan MA. Dimana keputusan MA tersebut sudah final dan mengikat. Kami dalam waktu dekat juga akan menentukan sikap dan arah politik. Suara KLB Demokrat se-Indonesia itu besar dan itu akan segera kami arahkan ke partai mana akan berlabuh,” kata Darmizal dalam keterangan, Kamis (10/8). Darmizal lantas menghormati keputusan MA yang membatalkan PK Moeldoko. Ia pun mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam barisan KLB Partai Demokrat untuk dapat legowo.

Ia juga mengucapkan selamat kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah memenangkan hal ini. Ia berharap Partai Demokrat menjadi rumah bersama dan terbuka seperti dicita-citakan para pendiri terdahulu ke depannya.

“Semoga Partai Demokrat lebih maju dan menjadi rumah bersama. Bukan lagi menjadi partai yang hanya dikuasai kelompok tertentu,” kata dia. Diketahui, polemik upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko ini terjadi sejak Februari 2021 lalu. Genderang kudeta kepemimpinan Demokrat diawali dengan pengumuman Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada 1 Februari 2021 di Kantor DPP Demokrat.

Kala itu, AHY belum spesifik menyebut nama Moeldoko sebagai aktor dalam kudeta Demokrat. AHY lebih memilih menggunakan diksi ‘oknum di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi)’. “Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ucap AHY kala itu.

Namun, seiring waktu elite-elite Partai Demokrat menegaskan pihak yang berupaya mengkudeta kepemimpinan Demokrat adalah KSP Moeldoko. Sebulan setelahnya, Moeldoko dkk menggelar KLB di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara. Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum pada 5 Maret 2021. Kubu AHY menolak dan tak terima dengan hasil KLB tersebut. Proses hukum pun dimulai. Pemerintah lewat Kemenkumham menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deliserdang.

Moeldoko dkk menggugat Menkumham Yasonna Laoly dan mengajukan pengesahan kepengurusan hasil KLB Deliserdang ke PTUN Jakarta. Gugatan itu terdaftar dengan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT pada 26 Juni 2021. Namun, gugatan Moeldoko itu kandas pada 23 November 2021. PTUN beralasan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik.

Moeldoko kemudian melawan lagi dengan mengajukan banding ke PTUN Jakarta. Namun, PTUN menolak gugatan banding yang diajukan Moeldoko pada April 2022.

Moeldoko kembali melawan dengan mengajukan kasasi ke MA melawan Yasonna dan AHY. Namun, MA memutuskan menolak kasasi Moeldoko pada 29 September 2022. Kini, upaya PK Moeldoko dkk pun ditolak oleh MA. (jpc/bbs/gus/adz)

MAXstream Telkomsel Luncurkan Film Genre Horor “Primbon”

Telkomsel melalui MAXstream berkolaborasi dengan Cakra Film Indonesia dan MAXIMA Pictures dalam perilisan film "Primbon" yang tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 10 Agustus 2023.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Melanjutkan komitmennya sebagai digital lifestyle driver yang konsisten menghadirkan ragam konten digital berkualitas untuk mendukung gaya hidup digital pelanggan, Telkomsel melalui MAXstream berkolaborasi dengan Cakra Film Indonesia dan MAXIMA Pictures dalam perilisan film “Primbon” yang tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 10 Agustus 2023. Hadir dengan genre horor bernuansa kearifan lokal, film “Primbon” merupakan film ke-8 produksi MAXstream yang tayang di bioskop Tanah Air selama 2023.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana menjelaskan, “Sebagai hasil kolaborasi bersama para pegiat dan talenta kreatif perfilman Tanah Air, film “Primbon” menjadi bukti nyata komitmen Telkomsel dalam membuka semua peluang kemajuan di setiap fase kehidupan masyarakat dengan konsisten menghadirkan lebih dari 300 ragam konten video orisinal berkualitas untuk mendukung gaya hidup digital pelanggan yang maksimal. Melalui MAXstream, platform video yang menjadi the home of Indonesian quality content sekaligus produser film yang hadir untuk semua penikmat film maupun sineas dalam negeri, Telkomsel meluncurkan film ke-8 yang tayang di bioskop Tanah Air selama 2023. Setelah sebelumnya berkolaborasi untuk perilisan film ‘Perjanjian Ghaib’, MAXstream kembali bekerja sama dengan Cakra Film Indonesia dan MAXIMA Pictures dalam film ‘Primbon’. Kami berharap, penayangan film yang sarat akan unsur budaya dan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat ini juga dapat diterima dengan baik oleh para penonton, khususnya bagi para penikmat film bergenre horor.”

Mengambil latar lokasi utama di Jawa Tengah yang mengangkat nuansa kearifan lokal tentang “primbon” sebagai bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, film ini disutradarai oleh Rudi Soedjarwo dan diperankan oleh sejumlah aktor dan aktris ternama, seperti Happy Salma, Nugie, Flavio Zaviera, Chicco Kurniawan, Azela Putri, Jajang C. Noer, Oppie Andaresta, Septian Dwi Cahyo, hingga Ony Seroja Hafiedz.

Film “Primbon” mengambil kisah dari kejadian hilangnya seorang anak bernama Rana (Flavio Zaviera), yang diyakini telah meninggal dunia saat melakukan pendakian gunung bersama temannya, Janu (Chicco Kurniawan). Namun, sang ibu, Dini (Happy Salma), tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan dengan teguh memegang keyakinan bahwa putrinya masih hidup. Keajaiban terjadi ketika Rana kembali pulang setelah sebuah tahlilan. Mereka yang hidup dengan mengandalkan primbon sebagai pegangan, percaya bahwa Rana yang kembali ini bukanlah manusia. Siapa kah yang sebenarnya kembali pulang ke rumah? Misteri ini yang menjadi daya tarik film dengan rangkaian jalur cerita yang seru.

Telkomsel Ajak Pelanggan di Kota Medan Nobar Film Primbon

Secara spesial, Telkomsel juga mengajak para pelanggan setia mengikuti kegiatan nobar Premier film Primbon di kota Medan (8/8). Kegiatan ini digelar di bioskop XXI Center Point Mall yang juga dihadiri oleh sejumlah pemain film tersebut seperti Nugie dan Azela Putri. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi Telkomsel kepada para pelanggan setia yang telah menggunakan produk dan layanan Telkomsel di kota medan. Sebagai leading digital telco company terdepan di Indonesia, Telkomsel konsisten menghadirkan beragam hiburan terdepan serta produk dan layanan yang memberikan nilai tambah serta sesuai dengan prinsip customer centricity.

MAXstream sendiri merupakan platform video dari Telkomsel yang menayangkan beragam konten hiburan digital dalam bentuk video-on-demand dan memproduksi film yang dapat dinikmati di berbagai kanal penayangan, mulai dari bioskop, platform Over the Top (OTT), hingga Free to Air (FTA). Sejak peluncurannya pada 2018, MAXstream telah menghadirkan lebih dari 300 konten film dan serial orisinal, diunduh oleh sebanyak 34 juta pelanggan, dan kini telah mencatatkan jumlah active user sebanyak 11 juta pelanggan.

Informasi lebih lanjut berbagai konten MAXstream dapat diakses melalui laman telkomsel.com/maxstream, media sosial @MAXStream.tv, serta aplikasi MAXstream di Play Store & App Store.(rel)

Poldasu Kembali Gerebek Pangkalan LPG 3 Kg di Sunggal, 3 Karyawan Diamankan, Pemilik Berhasil Lolos

Poldasu kembali gerebek Pangkalan LPG 3Kg, di Jalan Masjid Dusun V, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Selasa (8/8). Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Subdit II/Indag Direktorat Reskrimsus Polda Sumut menggerebek pangkalan LPG 3 kilogram (Kg) bersubsidi di Jalan Masjid Dusun V, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Selasa (8/8), sekira pukul 14.00 WIB.

“Pangkalan bernama Alysia Rivanola Amelia melakukan pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke tabung gas 12 Kg nonsubsidi,” jelas Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi didampingi Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Teddy Marbun, Kamis (10/8).

Menurutnya, pengungkapan gudang pengoplosan itu dilakukan atas informasi masyarakat. Petugas mengamankan tiga orang pekerja berinisial, MN, RSB dan BM, telah dilakukan penahanan. “Ketika itu didapati tiga karyawan sedang melakukan pemindahan isi gas dari tabung 3 Kg bersubsidi ke tabung 12 Kg nonsubsidi,” terang Hadi.

Namun, sambungnya, seorang mandor pangkalan gas berinisial H berhasil lolos, dan pemiliknya sedang dalam pengejaran.

Dari pangkalan itu disita barang bukti 160 LPG ukuran 12Kg nonsubsidi terisi gas, 300 tabung LPG 3Kg subsidi dalam keadaan kosong, 58 tabung 12Kg dalam proses pengisian, 137 tabung, 3 yang berisi dan proses pengisian.

Kemudian, lanjutnya, 52 tabung ukuran 3Kg dalam keadaan berisi sebagai bahan baku, 1 tabung 50Kg dalam keadaan kosong, 1 kotak jarum suntik untuk yang berisi 62 buah jarum, 1 ember berisi es batu, 2 obeng dan 1 plastik berisi segel dan karet penutup tabung gas.

Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Teddy Marbun menjelaskan, tersangka beraksi sudah 1 tahun dan berpindah tempat untuk menghindari petugas.

Dalam praktiknya, tersangka memindahkan isi 4 tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg.”Mereka selalu berpindah-pindah tempat. Di lokasi pertama 6 bulan, dan lokasi kedua 6 bulan. Dalam waktu 10 jam mereka dapat memindahkan 400 sampai 800 tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg dengan jumlah 100 sampai 200 tabung,” jelas Teddy Marbun.

Dia menegaskan, estimasi keuntungan perbulan mencapai puluhan juta rupiah.”Estimasinya, 1 tabung gas seharga Rp15.000 sampai Rp20.000. Satu tabung gas 12Kg butuh 4 tabung gas 3Kg. Sementara 1 tabung gas 12Kg dijual Rp220.000,” katanya.

Dikatakannya, bahwa pihaknya tetap komit dalam memberantas praktik pengoplosan gas. Pemilik pangkalan Alysia Rivanola Amelia yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran. “Pemilik pangkalan itu sedang dalam pengejaran,” katanya.

Terkait adanya keterlibatan oknum dalam pengoplosan gas 3 Kg ini, Teddy mengatakan masih dalam penyelidikan. (dwi/ila)

Santri Dukung Ganjar Gelar Pelatihan Fardu Kifayah di Ponpes Simalungun

Satri Dukung Ganjar saat menggelar pelatihan fardu kifayah di Ponpes Nurul Iman, Desa Silau Dunia, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (10/8).

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Ibadah merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Ilahi. Melalui ibadah, manusia bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kesempurnaan dalam beribadah dapat tercipta. Salah satunya dengan memahami bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah itu sendiri.

Hal ini yang kemudian menginspirasi sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Sumatera Utara (Sumut) untuk menghelat pelatihan fardu kifayah di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Iman, Desa Silau Dunia, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (10/8).

Sebelum pelatihan dimulai, sukarelawan terlebih dahulu menggelar sosialisasi sosok Ganjar Pranowo. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama untuk kemashlahatan negeri juga agar Ganjar Pranowo terpilih jadi Presiden 2024-2029.

“Kami melakukan kegiatan pelatihan fardu kifayah dan doa bersama. Pelatihan itu sendiri cukup penting di tengah-tengah masyarakat karena menjadi salah satu ilmu yang harus benar-benar dipahami dan dapat diaplikasikan kami sebagai santri ataupun alumni pesantren,” ujar Koordinator Wilayah SDG Sumut, Randi Hermawan.

Nantinya, kata Randi, para santri secara tidak langsung akan mengemban tanggung jawab terkait fardu kifayah seperti tata cara mengkafani jenazah di mata masyarakat.

Karena itu, diharapkan santri dan santriwati yang mengikuti pelatihan dapat mengaplikasikan ilmu tersebut kelak saat mereka telah terjun ke tengah-tengah masyarakat.

“Melalui pelatihan ini harapan saya kepada pondok pesantren dan santri/santriwati mereka mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan pemateri tadi dan dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat,” jelas Randi.

Para peserta yang ikut pelatihan tampak antusias menyaksikan penyampaian materi dan praktik fardu kifayah mengkafani jenazah.

Salah satu santri, Lukman mengatakan pelatihan itu sangat bermanfaat untuk lebih memperdalam pengetahuan mereka.

“Tanggapan saya ya bagus dengan pelatihan supaya pas tamat kami bisa menunjukkan hasil santri kita belajar. Biar kami bisa mengaplikasikan ke masyarakat untuk tanda kita bahwa bisa menjadi santri,” ungkap Lukman.

Selain mengedukasi para peserta melalui pelatihan, Santri Dukung Ganjar juga hadir memberikan sejumlah bantuan untuk keberlangsungan proses belajar mengajar di Ponpes Nurul Iman.

Adapun bantuan yang diberikan, yaitu berupa 40 sak semen untuk pembangunan ponpes. Menanggapi itu, Pengasuh Ponpes Nurul Iman Basri Parapat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada simpatisan Ganjar Pranowo tersebut.

“Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kami, terutamanya untuk santri-santri kami di sini. Begitu juga sama semen tadi, mudah-mudahan sangat membantu untuk kami untuk melanjutkan pembangunan yang ada di pesantren ini,” kata Basri.

“Harapannya yang terbaik saja untuk Bapak Ganjar,” lanjut dia. (rel/tri)

Pemko Tebingtinggi Sosialiasikan Permasalahan KTP, KTA, dan TPPO

SOSIALISASI: Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebingtinggi Cut Carnelia didampingi Kadis PPPAPM Sri Wahyuni dalam sosialisasi KTA KTP dan TPPO.IST/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM) Kota Tebingtinggi melaksanakan kegiatan sosialisasi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan melibatkan organisasi keagamaan, media, kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga masyarakat di Aula Dinas DPPPAPM Kompleks Perkantoran BP7, Jalan Gunung Lauser, Kota Tebingtinggi, Kamis (10/8).

Kepala Dinas DPPPAPM Kota Tebingtinggi, Sri Wahyuni mengatakan Kekerasan kepada anak dan perempuan memberikan dampak negatif yang tidak baik dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat dan terjadi kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor rumah tangga dan faktor kurang siap dalam berumah tangga.

Terkait KTP dan KTA serta TPPO, jelas Sri Wahyuni, ini merupakan tanggung jawab pihak pemerintah dan masyarakat, organisasi keagamaan, media dan dunia usaha sebagai perpanjangan tangan dan mereka selaku korban berhak mendapatkan pendamping perlindungan hukum dari negara serta tidak mendapatkan diskriminasi dari pihak manapun.

“Saat ini Pemko Tebingtinggi sudah memiliki tempat pengaduan terkait KTP, KTA dan TPPO yaitu melalui Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi di call center 112 dan rumah singgah. Pemko Tebingtinggi melalui DPPPAPM mendampingi korban kekerasan dengan memberikan bantuan hukum secara gratis,” jelasnya.

Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebingtinggi, Cut Carnelia yang menjadi narasumber mengatakan perlindungan kepada perempuan yang diberikan negara diatur pada Peraturan Makamah Agung (Perma) Nomor: 3 tahun 2017. Dijelaskannya terkait tindak KTP itu meliputi perbuatan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan pelantaran dan korban berhak mengajukan perlindungan kepada pihak berwajib kepolisian.

“Dampak akibat terjadinya kekerasan terhadap perempuan bisa berdampak buruk terhadap kesehatan, reproduksi, psikis, efek sosial, ekonomi, atas rasa aman dan hukum,” jelas Cut Carnelia.

Beber Cut Carnelia kembali, terkait kekerasan terhadap anak, diperkuat dengan Perma No. 4 tahun 2014 dan undang-undang peradilan anak. Anak yang berdampak dengan hukum perlu mendapatkan pendamping.­

Tentang TPPO, Cut Carnelia menjelaskan semua tindak kegiatan dengan mengeluarkan orang ke luar negeri tapi ilegal, mengeksploitasi orang dengan memperkerjakan dengan cara menjual orang merupakan tindakan berdampak merugikan dan dilakukan secara perorangan baik korporasi merupakan pelanggaran hukum dan masuk TPPO. (ian/han)

Terima Audiensi Pimpinan dan Pejabat Utama PTPN II, Kapoldasu: Perlu Tim Atasi Pembalakan Lahan

istimewa/sumutpos AUDIENSI: Kapoldasu Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi saat audiensi dan silaturahim Pimpinan dan Pejabat Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, di Ruangan Perjamuan Mapolda Sumut, Rabu (9/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi menerima kunjungan audiensi dan silaturahim dari Pimpinan dan Pejabat Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, di Ruangan Perjamuan Mapolda Sumut, Rabu (9/8).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Agung didampingi Kepala Biro Logistik Kombes Pol Suranta Pinem, Direskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono dan Kasubbid Penmas AKBP Sonny W Siregar dan dari PTPN II sendiri dihadiri oleh Direktur PTPN II Irwan Perangin angin, Kabagpam Aset Topan Sidabalok, Presdir PT LNK Nasrudin, Direktur Produksi PT LNK Arota dan Vendor pengamanan H Jubaidi dari PT GIS.

Pada pertemuan itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya menyebutkan, banyak persoalan terkait lahan PTPN II di Sumut, sehingga diperlukan sebuah tim yang baik untuk menyelesaikannya

“Ke depan kita jangan terlalu banyak rapat atau istilah di Medannya ‘Becak’ (Bayak Cakap, Red) sehingga kerjanya lambat. Bila perlu kita ketemuan atau rapatnya di warung kopi saja dan kemudian langsung kerja.

Dia menyebutkan, seringnya terjadi pembalakan areal PTPN maupun Perhutani disebabkan karena kondisi lahan atau kebun milik PTPN maupun Perhutani yang sangat luas dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemagaran seluruhnya.

Ditambah lagi kasus-kasus pencurian buah yang terjadi di areal kebun PTPN II yang hanya mengakibatkan kerugian di bawah Rp2,5 juta. Sehingga diperlukan tim yang mumpuni untuk mengatasi semua persoalan tersebut.

“Untuk proses eksekusi lahan ke depan kita akan meminimkan penggunaan kekuatan Brimob namun akan lebih banyak kepada tindakan persuasif dan disinilah diperlukan tim kecil tersebut. Perangnya bukan perang fisik namun perang akal pikiran,” sebutnya.

PTPN II dalam hal ini, lanjutnya, harus lebih aktif dan ahli dalam mengolah dunia maya maupun media, diperlukan tindakan-tindakan intelijen dan pola sekuriti yang baik.

Agung menegaskan juga, bahwa ke depan tidak ada lagi premanisme atau pemuda setempat yang selalu menghadang mobil atau truk masyarakat maupun perusahaan dengan dalih meminta dana partisipasi yang apabila akan melintas dari wilayah pemuda setempat tersebut. “Ini yang harus dipikirkan dan diupayakan penuntasan bersama. Optimisme harus ada,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Direktur PTPN II Irwan Perangin angin, menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Sumut yang telah menerima kunjungan audiensi tersebut. “PTPN II telah membuat MoU dengan Polda Sumut dalam pengamanan asset negara,” pungkasnya. (dwi/ila)

Loka POM di Kota Tanjungbalai Laksanakan Desk Registrasi Pangan Olahan

TANJUNGBALAI, SUMUTPOS.CO – Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan Desk Registrasi Pangan Olahan di Kota Tanjungbalaidi Kota Tanjungbalai pada Rabu (9/8). Kegiatan Desk Registrasi merupakan salah satu wujud komitmen BPOM dalam melakukan percepatan pendaftaran produk, khususnya bagi pelaku usaha UMKM.

Terdapat empat pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini. Keempat UMKM tersebut berasal dari Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat pelaksanaan Desk Registrasi ini, telah terbit 8 nomor izin edar produk pangan olahan.

Sebelum pelaksanaan Desk Registrasi Pangan Olahan, Loka POM di Kota Tanjungbalai telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendampingan bagi pelaku usaha UMKM, sebagai bentuk kegiatan jemput bola dalam registrasi pangan olahan.

“Program ini dilaksanakan dengan melakukan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar produknya mampu bersaing, terutama dari segi keamanan dan mutu produk,” sebut Denny S. Purba, Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai.

Pelaksanaan kegiatan ini juga didasari oleh fakta terkait peran UMKM sangat besar bagi perekonomian negara Indonesia, dengan jumlah mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha.

Pendampingan terhadap pelaku UMKM pun sejalan dengan prioritas nasional dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu peningkatan Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan berdaya saing, dimana Loka POM di Kota Tanjungbalai melakukan program pendampingan kepada UMK pangan olahan dalam memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan mendorong sampai memperoleh izin edar BPOM.

Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, Loka POM di Kota Tanjungbalai berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Deputi Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM RI.

Melalui kegiatan yang telah dilaksanakan, diharapkan para pelaku usaha, khususnya UMKM pangan olahan dapat semakin termotivasi untuk mendaftarkan produknya. Badan POM juga berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, demi melindungi Indonesia dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, dan sekaligus mendukung daya saing produk Indonesia, termasuk produk UMK. (*/han)

TNI Gelar TMMD di Dua Desa Simalungun

TANDA TANGAN: Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, menandatangani serah terima pelaksanaan TMMD pada Penutupan TMMD ke-177 Tahun Anggaran 2023 di Lapangan Panei Tongah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Kamis (10/8).

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, mengikuti Upacara Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-177 Tahun Anggaran (TA) 2023 di Lapangan Panei Tongah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Kamis (10/8). TMMD kali ini, mengusung tema ‘Sinergi Lintas Sektoral Kemanunggalan TNI-Rakyat Semakin Kuat’.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Pangdam I/BB, diwakili Danrem 022/PT Brigjen TNI Luqman Arief, dan Komandan Upacara Pasi OPS Korem 022/PT Mayor Inf Daulat Marpaung.

Penutupan TMMD ini, ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima hasil Program TMMD oleh Dandim 0207/Sml Letkol Inf Hadrianus Yossy, dan Bupati Simalungun, disaksikan Danrem 022/PT Brigjend TNI Luqman Arief. Serta penanggalan tanda peserta juga pemukulan gong.

Pangdam I/BB dalam amanat tertulis yang dibacakan Danrem 022/PT, Brigjen TNI Luqman Arief menyampaikan, sasaran TMMD yang sudah selesai di antaranya sasaran fisik. Diharapkan sasaran fisik yang telah rampung ini, senantiasa dijaga dan dipelihara, agar usia pakai dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama. Sedangkan sasaran nonfisik diharapkan mampu membangun karakter bangsa yang akan mendorong masyarakat untuk kompetitif demi terciptanya kemandirian bangsa.

“Terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan TMMD ke-117 ini dengan aman, lancar, sesuai dengan yang direncanakan,” ungkap Luqman.

Sebelumnya Dandim 0207/Sml Letkol Inf Hadrianus Yossy, selaku Komandan Satuan Tugas TMMD ke-117, menyampaikan, pelaksanaan TMMD berlangsung selama 30 hari, sejak 12 Juli hingga 10 Agustus 2023 di Nagori/Desa Mekar Sari Raya, Kecamatan Panei, dan Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik.

Sasaran TMMD baik fisik maupun nonfisik, telah selesai dilaksankan dan berjalan dengan baik. Sasaran fisik, yakni pekerjaan pembukaan dan pembentukan badan jalan sepanjang 5.200 meter dengan lebar 8 meter. Selain itu, peningkatan jalan (telford) sepanjang 800 meter dengan lebar 3,5 meter. Serta pembuatan drainase tanah sepanjang 5.200 meter, lebar 1 meter, kedalaman 1 meter, juga pekerjaan gorong-gorong sebanyak 11 unit.

Sasaran nonfisik, berupa penyuluhan/sosialisasi bela negara, wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, pertanian, pendidikan, hukum dan kamtibmas, narkoba, KB, kesehatan, mitigasi bencana, lingkungan hidup dan kehutanan, pelayanan publik, Posyandu dan Posbindu PTM, stunting, serta ketahanan pangan.

Personel yang terlibat dalam kegiatan TMMD sebanyak 200 orang, terdiri dari TNI, Polri, Pemkab Simalungun, dan masyarakat. (mag-7/saz)

Bobby Nasution Buka Open Tournament Karate U-21 IMT-GT Cup

BUKA: Wali Kota Medan Bobby Nasution ketika membuka Open Tournament Karate U-21 IMT-GT Cup 2023, di Pardede Hall Jalan Dr TD Pardede, Medan , Jumat (11/8/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aplaus meriah dari para atlet karate langsung menyambut kedatangan Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pardede Hall Jalan Dr TD Pardede, Medan  ketika membuka Open Tournament Karate U-21 IMT-GT Cup 2023, Jumat (11/8/2023).

 Tidak hanya bertepuk tangan, para karateka juga berulangkali meneriakkan nama orang nomor satu di Pemko Medan tersebut.“Pak Bobby, Pak Bobby, Pak Bobby,” teriak para karateka berulangkali sambil melambai-lambaikan tangan kepada menantu Presiden Joko Widodo ini.

 Bobby Nasution menjawab sambutan itu dengan senyuman seraya membalas sambil melambaikan tangan. Suasana hall semakin bergemuruh saat suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu mendatangi para karateka yang tengah berbaris guna mengikuti proses pembukaan kejuaraan karate yang akan berlangsung mulai 11-13 Agustus tersebut.

 Sontak sebahagian para karateka langsung meninggalkan barisannya dan berebut untuk bersalaman dengan Bobby Nasution. Momen itu juga digunakan beberapa karateka untuk berswafoto dengan Wali Kota Medan tersebut.

 “Nggak menyangka bisa foto berdekatan langsung dengan Pak Bobby,” ungkap salah seorang karateka wanita remaja bangga usai berswafoto dengan Bobby Nasution.

 Saat membuka turnamen yang diikuti sebanyak 850 karateka tersebut, Bobby Nasution berharap agar para karateka dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuannya semakin terasah guna menghadapi berbagai event karate baik itu tingkat daerah, provinsi, nasional bahkan internasional.

 “Saya berharap event ini dapat melahirkan karateka tangguh sehingga dapat membawa harum nama Kota Medan di ajang karate baik itu tingkat daerah, provinsi, nasional hingga internasional,” ungkapnya.

 Dikatakan Bobby Nasution, Pemko Medan menjadikan turnamen ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas serta prestasi para atlet yang ada di Kota Medan. “Di samping itu kami juga berharap kejuaraan ini dapat meningkatkan mental bertarung para karateka sehingga siap untuk meraih prestasi terbaik,” kata Bobby Nasution.

 Selain membuka membuka Open Tournament Karate U-21 IMT-GT Cup 2023, Bobby Nasution didampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, Dandim 0201/Medan Kol Inf Ferry Muzzawad berserta unsur Forkopimda Kota Medan lainnya, Kadispora Kota Medan Pulungan Harahap menyerahkan perlengkapan olahraga kepada atlet guna mendukung persiapan PON XXI Tahun 2023.

 Sebelumnya, Kadispora Kota Medan Pulungan Harahap dalam laporannya menjelaskan, Open Tournament Karate U-21 IMT-GT Cup 2023 diikuti sebanyak 850 atlet karateka  yang berasal dari Kota IMT-GT serta perguruan karate di bawah naungan PB Forki yang ada  di Kota Medan, termasuk dari berbagai daerah seperti Aceh, Jambi dan Sumatera Barat. (rel)

Serikat Perusahaan Pers Desak Pengesahan Perpres Publisher Rights untuk Kesetaraan Media

Januar P Ruswita, Ketua Umum SPS sekaligus Komisaris Utama Pikiran Rakyat, dalam pembukaan Dialog Nasional HUT 77 SPS dengan tema “Transformasi Industri Media untuk Bangkit Bersama” di Hotel Harris Denpasar Bali, Kamis (10/08/2023

DENPASAR, SUMUTPOS.CO – Menandai perayaan usia ke-77 tahun, Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai organisasi yang mewakili perusahaan pers di Indonesia, mengadakan Dialog Nasional dengan tema “Transformasi Industri Media untuk Bangkit Bersama” di Hotel Harris Denpasar Bali, Kamis (10/08/2023).

Dialog dibuka oleh Ketua Umum SPS sekaligus Komisaris Utama Pikiran Rakyat, Januar P. Ruswita dan hadir sebagai keynote speech Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi, Bali Dewa Made Indra, dan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Sementara sebagai panelis sesi dialog yakni CEO PT Tempo Inti Media Tbk. Arif Zulkifli Zulkifli, GM Digital & Budiness Development Telkomsel Vicky Fathurahman, Wakil Ketua Umum Ekonomi Digital & Energi Terbarukan KADIN Bali Agung Wirapramana, dan dimoderatori Dahlan Dahi yang kini menjabat CEO Tribun News Network. Acara turut dihadiri jajaran pengurus SPS dari seluruh Indonesia.

“Perusahaan media harus beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang bergerak cepat dan memperkuat posisinya. Kolaborasi dan transformasi menjadi jawaban untuk mengatasi tantangan ini, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. SPS juga tidak melupakan esensi keberadaan pers sebagai pilar demokrasi dan memiliki misi untuk menegakkan demokrasi serta memberikan panduan bagi publik dalam berbagai isu,” ujar Januar P.Ruswita, Ketua Umum SPS.

Januar melanjutkan, ulang tahun ke-77 SPS menjadi momentum untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, berbagi pengalaman, dan membangun masa depan industri media yang sejahtera di tingkat daerah maupun nasional.

“Perusahaan harus beradaptasi, berkolaborasi, dan bertransformasi dalam industri media untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Melalui kerja sama antar pemangku kepentingan, SPS berharap dapat memainkan peran yang penting dalam perkembangan ekosistem pers nasional dan pembangunan peradaban bangsa,” imbuh Januar.

Pada sambutannya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan ada lima tren media siber di Indonesia yakni kecepatan, artikelnya tidak utuh, condong pada sensasi, beritanya Jakarta sentris, dan kerap memutarbalikkan fakta. Guna mengatasi masalah ini ada peran perusahaan pers, peran negara, dan peran masyarakat.

“Perusahaan pers harus berkomitmen meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di redaksi yang mengacu pada kode etik wartawan. Kemudian peran negara dalam bentuk regulasi untuk memberi dukungan kelembagaan pers. Lalu peran masyarakat yang diberi hak mengkritik, memberi masukan, dan diizinkan memantau. Terakhir peran swasta juga diperlukan melalui program CSR,” papar Ninik

Guna meneguhkan pers dalam transformasi digital, Ninik menyebut ada empat hal yang harus diperhatikan. “Yang pertama harus kerja kolaboratif guna menciptakan ekosistem pers yang berkualitas dan bermartabat. Yang kedua adalah berinvestasi pada teknologi dan SDM. Kemudian mengembangkan inovasi bisnis dan diversifikasi sumber revenue. Terakhir adalah konsisten menghasilkan karya jurnalistik berkualitas termasuk dalam menangkal disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.”

Sementara Dewa Made Indra menambahkan, semua organisasi pasti menghadapi tantangan, termasuk era sekarang yakni transformasi digital. “Saat ini kita sedang dikuasai oleh fenomena kecepatan. Semua harus serba cepat. Termasuk informasi. Sehingga sekarang ada pertarungan realitas virtual dan realitas aktual. Padahal ruang virtual belum tentu akurat. Fenomena ini mengakibatkan pergeseran tatanan kehidupan, termasuk tatanan bisnis dan pers. Itulah tantangan yang kita hadapi,” paparnya.

Pemerintah Provinsi Bali, menurut Made Indra, menaruh perhatian dan kepercayaan yang besar ke media arus utama karena itu adalah sumber rujukan utama. Pemprov juga mengikuti dinamika yang ada pada media online dengan karakter berbeda. “Pemerintah Bali berkolaborasi dengan dua platform media tersebut. Bagi kami, keduanya diperlukan. Tetapi untuk mensosialisasikan program pemerintah secara utuh kepada masyarakat maka media arus utama masih menjadi prioritas kami. Bagaimana menjaga media tetap berkualitas di tengah gempuran informasi di media sosial, itu adalah tugas kita bersama.”

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi dalam paparannya secara daring menyampaikan, berdasarkan survei indeks literasi digital tahun 2023, media mainstream atau media konvensional, khususnya media TV, mengungguli media sosial dan berita online. Di tengah gempuran disrupsi digital, masih eksisnya media konvensional ditopang keyakinan masyarakat bahwa media konvensional memiliki kualitas tertinggi dalam pengolahan, meja redaksi, dan penyampaian informasi. Hal ini membuat media konvensional menjadi sumber informasi tepercaya yang bisa memiliki kemampuan memfilter berita palsu atau hoaks.

Budi Arie menyebut pemerintah tidak menutup mata kalua diperlukan regulasi yang mampu memitigasi disrupsi yang terjadi di industri media. “Sejak tahun lalu bersama-sama kita berupaya menuntaskan penyusunan regulasi Publisher Rights (Hak Penerbit), untuk mewujudkan keseimbangan hubungan antara platform digital dan perusahaan media. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan fair playing field dan mewujudkan ekosistem media yang lebih sehat guna mendukung jurnalisme berkualitas dan menghormati kebebasan pers,” papar Budi Arie.

Publisher Rights diusulkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) yang menempatkan prinsip mutualisme dan menjadi landasan hukum kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Budi Arie mengaku harmonisasi rancangan Perpres sudah dilewati sejak Juli lalu. Saat ini Kemkominfo telah mengajukan permohonan pertimbangan penetapannya kepada Presiden RI.

“Perubahan adalah hal yang pasti, namun untuk berubah adalah pilihan. Media konvensional harus terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus bergerak semakin cepat. Kita harus terus berinovasi, beradaptasi dan lincah dalam merespon perubahan yang begitu dinamis. Saya merasa kolaborasi menjadi kunci untuk kita lari bersama dalam harmoni,” tukas Budi Arie.

Senada Menkominfo mengenai Perpres kesetaraan media dan platform digital, perwakilan media Arif Zulkifli, PT CEO PT Tempo Inti Media Tbk., menggarisbawahi fenomena media yang disebutnya “rezim algoritma” dan latar belakang gagasan Publisher Rights.

“Gagasan Publisher Rights muncul dari kecemasan dua hal. Pertama adalah hubungan tidak setara antara penerbit atau publisher dengan platform digital terutama platform internasional. Kecemasan kedua adalah turunnya mutu jurnalis akibat rezim algoritma yang mengedepankan kecepatan dan hal-hal yang sifatnya di permukaan,” ujar Arif.

Sebetulnya praktik gagasan ini menurut Arif sudah dilakukan di negara lain seperti Australia, Jerman, dan Kanada. Yang pada intinya menjawab dua hal tadi. Pertama, dudukan yang setara dan seimbang antara publisher dengan platform, dan kedua bagaimana mengembalikan marwah jurnalisme agar kembali memunculkan jurnalisme yang berkualitas.

Arif meyakini turunnya kualitas karya jurnalistik di dunia digital akibat dari rezim algoritma. Platform beralasan mesin pencari mempunyai algoritmanya sendiri yang secara otomatis berubah. Sementara kinerja media sangat dipengaruhi algoritma. Dan pengaturan perubahan algoritma ini juga turut dimasukkan ke Perpres.

Wakil Ketua Umum Ekonomi Digital & Energi Terbarukan KADIN Bali, Agung Wirapramana mengatakan inovasi produk jurnalistik yang kolaboratif dengan dunia usaha itu sangat penting. “Pers sangat berperan dalam tumbuh kembang bangsa. Dan kini tantangan pers semakin besar. Perlindungan terhadap demokrasi pers sangat diperlukan termasuk Publisher Rights,” ujar Agung.

Agung menegaskan, dunia usaha memerlukan informasi kredibel karena sekarang ini banyak disrupsi informasi yang membuat bias. Awak media berperan penting dalam pemberitaan yang akurat bagi dunia usaha. “Kami berharap dunia usaha bisa berkolaborasi dengan pers juga dunia teknologi dan bersinergi untuk mendukung ekonomi. Kolaborasi dalam kompetisi juga diperlukan. Peluang inovasi mulai dari proses transformasi menuju totally digital sebelum menuju generated AI,” ujarnya.

“Upskill, reskill, dan upscale sangat penting. Sisi bisnis bisa ditingkatkan dengan meningkatkan skill dan upgrade. Dan Colaborative movement. Kalau media tidak punya visi sama, mungkin akan ada friksi yang berpotensi mengadu domba. Kita harus bersama-sama memperkuat media, seluruh stake holder, pemerintah, dunia usaha, dan lain-lain,” tutur Agung menambahkan.

Dari sisi teknologi GM Digital & Budiness Development Telkomsel, Vicky Fathurahman, lebih berfokus pada para penerbit agar bisa memberikan nilai tambah ke pengiklan. “Di mata pengiklan, para publisher tentu ingin mempunyai value lebih, yang tidak dibawah platform. Malah harusnya lebih tinggi dari platform. Tentu ada hal yang harus dilakukan publisher agar bisa mencapai nilai tambah tadi. Misalnya dari segmen audiens, publisher harus bisa merangkul generasi Y dan Z. Dan itu yang dilakukan Telkomsel, membangun engagement dengan Gen Y dan Z sehingga bisa built to last.”

Ia menambahkan, tantangan kedua bagi publisher adalah untuk membuat publisher first party data. Jadi tanpa bergantung pada platform luar, publisher sudah bisa berbicara banyak kepada pengiklan berbasis data. Misalnya demografis audiens, profil audiens, dll. Dengan begitu publisher bisa meningkatkan revenue setiap iklan. Built capability membangun sebuah segmentasi dari pembacanya sehingga ketika berbicara dengan pengiklan kita punya added value lebih, tidak lagi didikte oleh platform,” tukas Vicky. (rel/sih)

1...1,2601,2611,262...15,690Page 1,261 of 15,690