Home Blog Page 1260

7 Oknum TNI Diduga Bekingi Eksekusi Rumah Warga di Medan Area

KETERANGAN: Hartanta Sembiring (tengah) selaku kuasa hukum pemilik rumah Sulimin, memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (10/8) malam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tujuh oknum TNI diduga membekingi terduga pelaku berinisial TNS, mengeksekusi sebidang rumah di Jalan Amplas No 52, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Area, Rabu (9/8) malam.

Atas hal tersebut, Hartanta Sembiring, SH SpN didampingi Viski Umar Hajir Nasution, SH MH dan Dedek Juliansyah Leo Putra, SH selaku kuasa hukum Sulimin selaku korban mengatakan, bahwa rumah milik kliennya itu dibeli melalui KPR pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2018, Sulimin pindah rumah namun alat-alat perabot masih berada di rumah tersebut.

Tanpa ada pemberitahuan, lanjut Hartanta, TNS yang diduga menjadi dalang dibalik eksekusi rumah tersebut, melakukan penutupan akses masuk rumah.

“Jadi setelah dia merusak pagar, dia langsung memasang tembok setinggi 2 meter lebih, jadi kita gak bisa lagi mengambil barang kita, melakukan aktivitas di rumah kita,” ungkap Hartanta, kepada wartawan, Kamis (9/8) malam.

Pada eksekusi rumah tersebut, tujuh oknum TNI berseragam dan perangkat pemerintahan setempat, juga hadir di lokasi tersebut.

“Selain oknum TNI, ada juga pihak dari kecamatan dan kelurahan. Tapi gak bisa buat apa-apa, padahal kita sudah bilang tolong dilarang tetapi tetap dilakukan,” bebernya.

Ditanya mengenai kehadiran oknum TNI tersebut, tujuh pria berseragam loreng hijau itu hanya mengatakan adanya perintah.

“Kita gak tahu, yang pasti dia ada (oknum TNI), dan kemudian dia bilang perintah, kita minta surat perintah dia gak bisa menunjukkan,” kata Hartanta.

Atas perbuatan tersebut, Sulimin melalui Kuasa Hukumnya Hartanta Sembiring telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumut.

“Atas permasalahan tersebut, kami telah mengadukan permasalahan tersebut ke Polda Sumut tentang tindak pidana pengrusakan,” tegasnya.

Selain itu, mereka juga akan melaporkan 7 oknum TNI tersebut ke Denpom I/5 BB karena telah membantu mengeksekusi sebidang rumah tanpa dapat menunjukkan surat tugasnya.

“Hari Jumat akan kami laporkan (7 oknum TNI) ke Denpom I Bukit Barisan,” urainya.

“TNI ikut terlibat dalam hal ini, ini sudah mafia tanah ini, kami tidak pernah ada terima apapun, klien kami juga tidak pernah melihat ada gugatan dan putusan pengadilan, tiba-tiba diambil secara paksa tanah dan bangunan ini,” sambungnya.

Dalam peristiwa ini, Hartanta berharap, agar perbuatan melawan hukum yang dilakukan terduga pelaku dapat dilakukan tindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Harapan kami, atas tindakan-tindakan yang sudah menyimpang dan melawan hukum tersebut agar dapat dilakukan tindakan sebagaimana ketentutan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Terpisah, Kapendam I/BB Kolonel Inf Rico J Siagian menanggapi perihal keberadaan 7 oknum TNI tersebut, menjawab akan mengecek hal tersebut. “Nanti kita cek. Tks atas infonya pak,” tandasnya singkat. (man/ram)

Burnley vs Mancester City: Adu Taktik Guru & Murid

SUMUTPOS.CO – Juara bertahan Manchester City akan dijamu tim promosi Burnley di Turf Moor pada pekan pertama Premier League 2023/2024, Sabtu (12/8) dini hari pukul 02:00 WIB. Meski berstatus tuan rumah, namun Burnley mendapatkan tekanan besar, karena langsung bertemu sang juara bertahan Liga Inggris di laga pembuka.

Faktor bermain di kandang sendiri, tampaknya tidak akan terlalu berpengaruh untuk The Clarets –julukan Burnley Pasalnya, materi pemain mereka cukup berbeda dibandingkan The Citizens.

City sendiri pastinya mengincar poin penuh di partai perdana EPL 2023/2024. Pekan lalu mereka kembali gagal menjuarai FA Community Shield sehingga bisa jadi akan menumpahkan amarah pada Burnley.

Duel Burnley vs Manchester City juga bakal menjadi arena pertarungan taktik antara murid dan guru. Vincent Kompany, pelatih The Clarets, adalah legenda Manchester City yang mendapatkan banyak ilmu dari Pep Guardiola, juru taktik City yang mengincar 4 trofi EPL beruntun.

City tak hanya diunggulkan dari faktor kualitas pemain dan tim dalam laga kontra Burnley. Jika melihat catatan mereka di laga pembuka EPL sejak ditangani Pep Guardiola, The Citizens memang meyakinkan.

Pasalnya, dari 7 laga perdana kompetisi selama bersama Pep, City menang 6 kali dan hanya kalah sekali. Satu-satunya kekalahan itu terjadi pada awal Liga Inggris 2021/2022 saat Manchester City bertandang ke markas Tottenham Hotspur dengan skor 1-0.

Selebihnya, City sangat superior dengan torehan 6 kemenangan. Bahkan 5 laga di antaranya didapat di laga tandang. Catatan gol dalam 6 kemenangan Man City itu juga sangat meyakinkan. Mereka bisa mengemas 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol.

Jika ditambah dengan kekalahan di markas Spurs, gawang City hanya bobol 3 kali dari 7 partai pembuka musim EPL. Artinya, rata-rata kebobolan mereka hanya 0,42 gol. Di luar rekor apik itu, Manchester City memang sedang butuh kemenangan.

Apalagi setelah dikalahkan Arsenal di Community Shield 2023 melalui adu penalti. Raihan poin penuh atas Burnley, akan sangat berguna menjaga mental bermain skuad The Citizens jelang laga Piala Super Eropa 2023 melawan Sevilla, Kamis 17 Agustus pukul 02.00 WIB.

Di sisi lain, Manchester City menyadari laga melawan Burnley tidak akan mudah. Pasalnya, The Clarets dilatih Kompany, sosok yang 11 musim membela City sebagai pemain. Kompany berjasa mempersembahkan 4 trofi Premier League. “Bakal menyenangkan (bisa) melawan Vincent. Ia menjalani musim yang bagus tahun lalu dan Burnley sangat layak promosi ke Premier League. Kami tahu laga ini tidak akan mudah,” ucap pemain City, Sergio Gomez, dikutip laman resmi klub.

Burnley menyadari bahwa mereka tidak diunggulkan di laga ini. Tapi, dalam sepak bola, apa pun bisa saja terjadi. The Clarets berharap dukungan suporter dapat memacu mereka bisa mencuri poin di laga ini. “Laga ini akan sulit, tapi apa pun bisa terjadi ketika kami main di kandang sendiri. Saya pikir akan ada atmosfer luar biasa yang diciptakan fans kami di laga pembuka nanti,” kata pemain Burnley, Johann Gudmundsson, dikutip situs web klub. (bbs/adz)

Masuk dalam RUU ASN yang Segera Disahkan DPR, Honorer Bisa Jadi PPPK Penuh atau Paro Waktu

Ilustrasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembahasan draf revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah tuntas. Rancangan undang-undang (RUU) tersebut siap disahkan pada masa sidang mendatang.

Anggota Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda memastikan, pemerintah dan DPR sudah satu suara. Karena itu, RUU ASN bisa segera disahkan. “Iya. Insya Allah (Agustus, Red) di masa sidang depan,” katanya kemarin (10/8).

Sejumlah klausul masih masuk dalam draf RUU ASN ini. Salah satunya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang nanti terbagi menjadi dua. Yakni, PPPK penuh waktu dan paro waktu.

Dua skema tersebut, kata dia, bakal menjadi upaya penyelesaian atas masalah 2,3 juta honorer saat ini. Sebab, honorer akan ditiadakan pada akhir November 2023. Itulah imbas dari PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengamanatkan tidak ada lagi honorer per 28 November 2023. Yang tersisa hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK. “Agar ketentuan PP Nomor 49 Tahun 2018 tidak berlaku lagi, ada RUU ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada Agustus,” ungkapnya.

Sebelumnya, kata dia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas sudah sepakat bahwa tidak ada pemberhentian hubungan kerja (PHK) massal dalam kebijakan terkait dengan honorer ini. Kemudian, gaji mereka akan tetap sama dan tidak membebani anggaran negara.

Dalam draf RUU ASN, Rifqi menyebut, diatur pengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu maupun paro waktu. Posisi PPPK penuh waktu akan sangat terbuka bagi honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun. Bahkan, PPPK penuh waktu yang kinerjanya bagus bakal diberi kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural. Termasuk mendapatkan hak pensiun.

Sementara itu, PPPK paro waktu akan dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Kategori ini bakal menyasar satpam, petugas kebersihan, hingga sopir. Hal itu sebelumnya turut ditegaskan anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. Dia menegaskan, 2,3 juta honorer tersebut tidak semuanya masuk PPPK paro waktu. “Tapi, bergantung pada tugas yang diberikan pimpinannya kepada yang bersangkutan, sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang yang dimiliki,” ujar politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Prinsipnya, kata dia, dalam penyusunan RUU ASN ini, DPR dan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer. Salah satunya memastikan pendapatan yang diterima selama ini tidak akan turun dengan adanya revisi UU ASN. “Dan tidak akan menambah beban anggaran baru bagi pemerintah,” ujarnya.

Men PAN-RB Azwar Anas telah mengamini adanya PPPK paro waktu ini. “Iya, setelah RUU ASN disahkan,” katanya.

Menurut mantan bupati Banyuwangi tersebut, dalam UU ASN baru akan didorong formulasi untuk pekerjaan paro waktu. Apalagi, waktu kerja honorer saat ini dinilai tidak ideal. Dia mencontohkan jam kerja petugas cleaning service. Kelompok kerja ini, menurut dia, tidak perlu melakukan presensi pada pagi dan sore. Terlebih, pendapatan mereka hanya Rp 600 ribu per bulan. Pemberlakuan part-time dengan waktu tertentu membuat mereka bisa memanfaatkan sisa waktu untuk mencari tambahan upah di tempat lain. (mia/c14/oni/jpg)

Danpuspom TNI Sebut Ada Dugaan Upaya Pengaruhi Proses Hukum Mayor Dedi cs Terancam Sanksi

Marsekal Muda Agung Handoko.

SUMUTPOS.CO – Mayor Dedi Hasibuan dan 13 prajurit Kodam I/Bukit Barisan yang ikut menggeruduk Markas Polrestabes Medan bakal dijatuhi sanksi disiplin. Hal ini disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (10/8). Agung pun mengklarisfikasi, Mayor Dedi saat ini belum ditahan.

MARSEKAL Muda Agung Handoko menjelaskan, Mayor Dedi baru diklarifikasi oleh Puspom TNI pada Kamis (9/8). Sementara 13 prajurit yang juga turut menggeruduk Polrestabes diperiksa di internal Kodam I/Bukit Barisan. “DFH ini kemarin sifatnya hanya klarifikasi. Jadi tidak ada penahanan terhadap yang bersangkutan. Terhadap 13 rekannya ini, kami tidak mengklarifikasi. Itu mungkin di internal Kodam Bukit Barisan,” kata Agung.

Kini, Agung mengatakan, penanganan kasus Mayor Dedi akan dilimpahkan ke Puspom TNI AD. Ia menjelaskan, alasan pelimpahan itu ke Puspom TNI AD lantaran Panglima TNI merupakan pengguna kekuatan, bukan pembina kekuatan. “Panglima ini kan pengguna kekuatan, proses pembinaan ada di Angkatan. Untuk selanjutnya, permasalahan ini akan kita limpahkan ke Puspom AD. Status masih belum kita tetapkan tersangka, tapi tergantung dari Puspom AD,” katanya.

Namun begitu, Ia memastikan Dedi dan belasan prajurit itu akan dikenai hukuman disiplin, meski nantinya tidak ditemukan unsur pidana dari tindakan itu. “Kita jamin, siapapun yang terlibat di situ, kalau memang dari kejadian itu tidak ada unsur pidana, kita pastikan semua yang ada di situ akan kena hukum disiplin. Itu bisa kita pastikan,” tegasnya.

Dalam kasus ini, Agung menilai, tidak ada urgensi berkaitan dengan kedinasan di balik pemberian bantuan hukum dari Mayor Dedi Hasibuan ke tersangka pemalsuan surat keterangan lahan berinisial ARH yang merupakan keluarganya. Agung menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika Dedi mengetahui ARH ditahan Polrestabes Medan. Ia lalu melapor ke atasannya yakni Kepala Hukum Kodam (Kakumdam) I Bukit Barisan Kolonel Muhammad Irham Djannatung agar dizinkan memberi bantuan hukum ke ARH yang merupakan anggota keluarganya. “DFH melaporkan kepada atasannya dalam hal ini Kakumdam untuk dapat difasilitasi memberikan bantuan hukum,” kata Agung.

Pada 31 Juli, Dedi lalu mengajukan surat tertulis ke Kakumdam agar ARH diberi bantuan hukum. Permohonan bantuan hukum itu lalu dikabulkan Kakumdam pada 1 Agustus. “Jadi sehari setelah permohonan tersebut, untuk memberikan bantuan hukum kepada ARH yang kami nilai ini waktunya terlalu cepat dan kami nilai juga tidak ada urgensinya dengan dinas,” kata Agung.

Kemudian pada 3 Agustus, Kakumdam mengirim surat permohonan penangguhan penahanan ARH ke Kapolrestabes Medan. Namun, lantaran hingga tanggal 4 Agustus, ARH masih ditahan, Dedi lalu bertanya ke Kasat Reskrim Polrestabes Medan.

“DFH menanyakan jawaban surat permohonan penangguhan penahanan kepada Kasat Reskrim dan dijawab lewat chat WA. Kebertana atas penangguhan penahanan karena ARH ada 3 laporan polisi yang berkaitan dengan yang bersangkutan,” kata Agung.

Dedi kemudian meminta jawaban tertulis atas permohonan itu. Hingga 5 Agustus, tidak ada jawaban lalu Dedi dan sejumlah prajurit berbaju loreng datang ke Mapolrestabes Medan untuk meminta keterangan soal penangguhan penahanan ARH. “Akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim yang sebelumnya sempat ditemui oleh Kasat Intel. Setelah pertemuan dengan Kasat Reskrim di situ sempat terjadi perdebatan keras antara keduanya, di situlah yang sempat viral di medsos,” kata Agung.

Dari kejadian itu, Puspom berkesimpulan tindakan Mayor Dedi yang mendatangi Polrestabes Medan dengan sejumlah prajurit berpakaian loreng dapat dikonotasikan sebagai upaya unjuk kekuatan atau show of force. “Hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFH bersama rekan-rekannya di kantor Polrestabes dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur, hari Sabtu, dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik Polrestabes untuk berupaya memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan,” kata Agung.

Selain dari hasil penyelidikan, kata Agung, kesimpulan itu juga didapat dari video yang viral di media sosial. Dari video yang viral itu terlihat anggota TNI yang hadir justru tidak fokus pada persoalan.

“Tapi ada yang berlalu lalang di sekitar tempat mereka berdebat. Terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan obstruction of justice, kami belum bisa mengarah ke sana,” katanya.

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro juga mengatakan, ada prosedur yang tidak dilewati Mayor Dedi Hasibuan untuk memberi bantuan hukum kepada keluarganya. “Kalau diteliti, ada yang dilalui, ada yang disekip proseduralnya. Sehingga ini dalam tanda kutip ada kesalahan dari aspek prosedural,” katanya dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (10/8).

Dia mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku memang keluarga dari anggota prajurit bisa mendapatkan bantuan hukum dari TNI. “Apakah prajurit dan keluarga itu dapat diberi bantuan hukum? Jawabannya dapat, mari kita tengok terkait dengan aturannya,” kata Kresno

Salah satu aturan yang disinggung Kresno adalah pasal 50 ayat 3 huruf F UU 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan itu, disebutkan keluarga prajurit mendapatkan rawatan kedinasan, salah satunya adalah bantuan hukum. “Sehingga tadi bahwa prajurit dan keluarganya itu punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum,” katanya.

Kresno menjelaskan, prosedur pemberian bantuan hukum kemudian diatur di Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1089/XII/2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI. Ia menjelaskan dalam keputusan itu, secara garis besar dijelaskan prosedur bantuan hukum yang diawali dengan adanya permohonan.

“Kemudian permohonan ini diajukan kepada Satker di mana dia ada. Contohnya ada anggota Puspen maka kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Kapuspen,” katanya. Permohonan lalu akan diproses hingga ada keputusan untuk memberi bantuan hukum kepada pemohon. (bbc/dwi/adz)

Sambut HUT RI, Bupati Dairi Beri Tali Asih Ke Anggota LVRI Sumbul

TALI ASIH: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu memberi tali asih kepada anggota ataupun ahli waris LVRI di Kecamatan Sumbul sambut HUT RI ke-78 tahun 2023.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO- Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, menyerahkan tali asih kepada sejumlah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Kecamatan Sumbul, Kamis (10/8/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Jumat (11/8/2023) mengatakan, pemberian tali asih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 ini.

Anggara mengatakan, dalam pertemuan, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu mendoakan semua anggota LVRI supaya di masa tuanya sehat-sehat serta bahagia bersama anak cucu mereka.

Eddy juga mengajak semua yang hadir pada pertemuan tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga perjuangan para pahlawan tidak sia-sia, katanya.

“Tali asih yang kami bawa atau serahkan ini, tidak besar nilainya. Tetapi ini ketulusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menghargai anggota LVRI yang ada di Kecamatan Sumbul ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LVRI Kecamatan Sumbul, Paulus Hutabalian mengaku terharu dan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Dairi dan rombongan, ya b hadir memberikan perhatian berupa penyerahan tali asih.

“Semoga tali asih diserahkan memberikan kebahagian kepada semua anggota LVRI di Kecamatan Sumbul,” ungkapnya.

Anggara menambahkan, adapun tali asih diserahkankan ke LVRI yakni berupa beras 10 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kilogram, susu 1 kotak, payung, selimut 1 buah, dan uang saku Rp100.000.

Hadir Kepala Dinas Pendidikan, Jonni Walin Purba, Kepala Dinas Kesehatan, Henry Manik dan lainya. (rud/ram)

 

 

TALI ASIH: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu memberi tali asih kepada anggota ataupun ahli waris LVRI di Kecamatan Sumbul sambut HUT RI ke-78 tahun 2023.Istimewa.

Terima Audiensi KSPSI, Bupati Dairi Ingin SDM Lokal Diprioritaskan

AUDENSI: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu diabadikan saat menerima audensi KSPSI membahas kemitraan dengan Pemkab Dairi.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) cabang Kabupaten Dairi di Sidikalang, Kamis (10/8/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Jumat (11/8/2023) mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Bupati Dairi, banyak menerima masukan salahsatunya masalah Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023.

Selanjutnya, rencana membangun kemitraan dengan pemerintah sebagai fasilitator guna memberdayakan anggota KSPSI pada perusahaan yang ada di Dairi.

Sekretaris KSPSI, Maruba Sianturi mengatakan, 3 federasi pekerja yakni Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SPKEP), Serikat Pekerja Bangunan Umum (SPBU) dan Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) meminta komitmen Pemkab Dairi sebagai fasilitator bagi KSPSI dan perusahaan yang ada di Dairi.

“Kami ingin kemitraan antara KSPSI, Pemkab Dairi dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kami ingin ada kemitraan yang baik,” ujarnya.

Menjawab masukan disampaikan KSPSI, Eddy KA Berutu, mendukung aspirasi disampaikan konfederasi pekerja supaya menjadi perhatian perusahaan salahsatunya PT Dairi Prima Mineral (PT DPM).

Menurut Eddy, sewajarnya perusahaan memberi kesempatan untuk putra/putri lokal menjadi tenaga kerja jika perusahaan pertambangan timbal dan seng itu beroperasi.

Perusahaan wajib terbuka masalah kebutuhan tenaga kerja supaya kita bisa mempersiapkan SDM termasuk para mitra seperti KSPSI.

“Jika memungkinkan putra-putri Dairi yang ada di perantauan bisa kembali membangun kampung halamannya. Bumi kita diolah, semestinya kita pun ada terlibat didalamnya,” tegasnya.

Pada prinsipnya, Pemkab Dairi menerima masukan disampaikan KSPSI selama memungkinkan untuk dilakukan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), Surung Charles Bantjin, Asiten Perekonomian dan Pembangunan, Swasta Ginting, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Budianta Pinem, Ketua KSPSI Gomgom Panggabean, Ketua SPKEP, Apries Tumanggor dan Ketua SPBU, Wanjuneven Manurung.(rud/ram)

Upaya ”Kudeta” Moeldoko Kandas di MA

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk merebut atau mengkudeta Partai Demokrat kandas. Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan Partai Demokrat. Putusan ini menegaskan, kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah sah.

Perkara itu diputus MA kemarin (10/8), dengan ketua majelis Yosran, serta dua anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. Permohonan PK itu terdaftar dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pihak yang digugat oleh kubu Moeldoko.

MA juga menghukum KSP Moeldoko dan Johnny Allen Marbun membayar biaya perkara PK senilai Rp2,5 juta setelah upaya PK tentang kepengurusan Partai Demokrat dinyatakan ditolak. Juru Bicara MA Suharto menyampaikan MA menolak permohonan PK dari para pemohon. “Menghukum para pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2,5 juta,” ujar Juru Bicara MA Suharto dalam jumpa pers di Gedung MA, Jakarta, Kamis (10/8).

Suharto pun menegaskan, Moeldoko dkk tidak bisa lagi menempuh langkah hukum setelah upaya PK-nya ditolak. Suharto menjelaskan, upaya PK tidak bisa diajukan dua kali. “Prinsipnya di Undang-undang Mahkamah Agung diatur, di Undang-undang Kekuasaan (Kehakiman) diatur, PK itu tidak dimungkinkan dua kali. Hanya satu kali,” tegasnya.

Suharto menjelaskan, pengajuan PK kedua dapat dimungkinkan apabila terdapat dua putusan yang saling bertentangan. Hal itu, jelas dia, diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. “Jadi itu ruangnya sempit sekali. Kecil sekali. Jadi kalau PK tidak ada upaya hukum PK atas PK gitu ya,” terangnya.

Putusan MA ini disambut sorak sorai AHY dan jajarannya. Dalam video yang beredar di kalangan wartawan, AHY di sela perayaan hari ulang tahunnya yang ke-45 membacakan hasil putusan MA tersebut di depan para elite Demokrat yang selanjutnya disambut sorak gembira dan ucapan ‘Allahuakbar’ dari para kader.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Komando Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku sangat bersyukur dan menyebut keputusan MA ini sebagai kemenangan rakyat Indonesia. “Alhamdulillah. Kemenangan rakyat Indonesia, kemenangan demokrasi. Kemenangan kebenaran dan keadilan di negeri ini,” ujar Herzaky, Kamis (10/8).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, melalui putusan itu, MA telah membuktikan bahwa mereka masih berintegritas dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Ia juga menyebut putusan MA menjadi kado ulang tahun bagi AHY. “Putusan ini menegaskan Hakim MA terjaga kewarasannya dan kesadarannya. Putusan yang jatuh tepat di tanggal 10 Agustus ini sekaligus menjadi kado terindah bagi Mas Ketum AHY yang hari ini genap berusia 45 Tahun,” kata Kamhar.

Kamhar pun menganggap putusan MA ini sebagai kemenangan demokrasi sekaligus kemenangan rakyat Indonesia. Ia mengatakan putusan MA sudah sesuai dengan harapan publik dan seluruh kader Demokrat. “Ini sekaligus menambah daftar rekam jejak keberhasilan efektifitas dan kualitas kepemimpinan Mas Ketum AHY melawan upaya begal politik KSP Moeldoko dan kompradornya genap 18 kosong. Menang telak,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution juga menyambut gembira putusan MA ini. Menurut Lokot, putusan MA ini membuktikan masih ada keadilan di negeri ini, bagi para pencari keadilan. “Putusan PK ini, sangat kami tunggu dan kami menyatakan masih ada keadilan di republik ini,” kata Lokot di Medan, Kamis (10/8).

Didampingi Kepala Bakomstra DPD Partai Demokrat Sumut Chairil Huda, Lokot mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah menyidangkan dengan objektif dan professional serta memberi rasa adil yang jelas bagi kebenaran. “Alhamdulillah, kami ucapkan kepada Allah SWT dan kami turut bangga, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, majelis hakim masih memberikan kado dengan berpihak pada kebenaran dan keadilan,” jelas Lokot.

Lokot mengungkapkan, putusan PK menolak permohonan Moeldoko ini juga sebagai hadiah bagi para pejuang demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Putusan PK ini juga satu kado terindah buat atau untuk ultah Ketua Umum Partai Demokrat, yang berulang tahun ke 45 tahun pada 10 Agustus ini,” tutur Lokot.

Tak hanya itu, Lokot menegaskan, kader-kader dan pengurus Partai Demokrat di Sumut pasti seperti mendapatkan penghargaan yang luar biasa, karena para kader dan pengurus Partai Demokrat di Sumut sangat paham serta mengetahui secara utuh bagaimana KLB Partai Demokrat pada 5 Maret 2021 di gelar Kabupaten Deliserdang.

Bahkan, para kader Ketika itu hampir meyebabkan terjadinya bentrok dengan massa yang luar biasa, dan diduga dikerahkan oleh panitia KLB. “Kami melihat langsung bagaimana kekuatan kekuasaan itu hadir di KLB, sehingga kader dan pengurus Partai Demokrat tak bisa menghentikan KLB itu terlaksana,” pungkas Lokot.

Alihkan Dukungan

Merespon putusan MA ini, inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, Darmizal MS mengatakan, akan mengalihkan sikap dan arah politik barisan pendukung KLB Demokrat ke partai politik lain dalam waktu dekat.

“Kami sepenuhnya menghormati keputusan MA. Dimana keputusan MA tersebut sudah final dan mengikat. Kami dalam waktu dekat juga akan menentukan sikap dan arah politik. Suara KLB Demokrat se-Indonesia itu besar dan itu akan segera kami arahkan ke partai mana akan berlabuh,” kata Darmizal dalam keterangan, Kamis (10/8). Darmizal lantas menghormati keputusan MA yang membatalkan PK Moeldoko. Ia pun mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam barisan KLB Partai Demokrat untuk dapat legowo.

Ia juga mengucapkan selamat kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah memenangkan hal ini. Ia berharap Partai Demokrat menjadi rumah bersama dan terbuka seperti dicita-citakan para pendiri terdahulu ke depannya.

“Semoga Partai Demokrat lebih maju dan menjadi rumah bersama. Bukan lagi menjadi partai yang hanya dikuasai kelompok tertentu,” kata dia. Diketahui, polemik upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko ini terjadi sejak Februari 2021 lalu. Genderang kudeta kepemimpinan Demokrat diawali dengan pengumuman Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada 1 Februari 2021 di Kantor DPP Demokrat.

Kala itu, AHY belum spesifik menyebut nama Moeldoko sebagai aktor dalam kudeta Demokrat. AHY lebih memilih menggunakan diksi ‘oknum di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi)’. “Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ucap AHY kala itu.

Namun, seiring waktu elite-elite Partai Demokrat menegaskan pihak yang berupaya mengkudeta kepemimpinan Demokrat adalah KSP Moeldoko. Sebulan setelahnya, Moeldoko dkk menggelar KLB di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara. Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum pada 5 Maret 2021. Kubu AHY menolak dan tak terima dengan hasil KLB tersebut. Proses hukum pun dimulai. Pemerintah lewat Kemenkumham menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deliserdang.

Moeldoko dkk menggugat Menkumham Yasonna Laoly dan mengajukan pengesahan kepengurusan hasil KLB Deliserdang ke PTUN Jakarta. Gugatan itu terdaftar dengan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT pada 26 Juni 2021. Namun, gugatan Moeldoko itu kandas pada 23 November 2021. PTUN beralasan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik.

Moeldoko kemudian melawan lagi dengan mengajukan banding ke PTUN Jakarta. Namun, PTUN menolak gugatan banding yang diajukan Moeldoko pada April 2022.

Moeldoko kembali melawan dengan mengajukan kasasi ke MA melawan Yasonna dan AHY. Namun, MA memutuskan menolak kasasi Moeldoko pada 29 September 2022. Kini, upaya PK Moeldoko dkk pun ditolak oleh MA. (jpc/bbs/gus/adz)

MAXstream Telkomsel Luncurkan Film Genre Horor “Primbon”

Telkomsel melalui MAXstream berkolaborasi dengan Cakra Film Indonesia dan MAXIMA Pictures dalam perilisan film "Primbon" yang tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 10 Agustus 2023.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Melanjutkan komitmennya sebagai digital lifestyle driver yang konsisten menghadirkan ragam konten digital berkualitas untuk mendukung gaya hidup digital pelanggan, Telkomsel melalui MAXstream berkolaborasi dengan Cakra Film Indonesia dan MAXIMA Pictures dalam perilisan film “Primbon” yang tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 10 Agustus 2023. Hadir dengan genre horor bernuansa kearifan lokal, film “Primbon” merupakan film ke-8 produksi MAXstream yang tayang di bioskop Tanah Air selama 2023.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana menjelaskan, “Sebagai hasil kolaborasi bersama para pegiat dan talenta kreatif perfilman Tanah Air, film “Primbon” menjadi bukti nyata komitmen Telkomsel dalam membuka semua peluang kemajuan di setiap fase kehidupan masyarakat dengan konsisten menghadirkan lebih dari 300 ragam konten video orisinal berkualitas untuk mendukung gaya hidup digital pelanggan yang maksimal. Melalui MAXstream, platform video yang menjadi the home of Indonesian quality content sekaligus produser film yang hadir untuk semua penikmat film maupun sineas dalam negeri, Telkomsel meluncurkan film ke-8 yang tayang di bioskop Tanah Air selama 2023. Setelah sebelumnya berkolaborasi untuk perilisan film ‘Perjanjian Ghaib’, MAXstream kembali bekerja sama dengan Cakra Film Indonesia dan MAXIMA Pictures dalam film ‘Primbon’. Kami berharap, penayangan film yang sarat akan unsur budaya dan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat ini juga dapat diterima dengan baik oleh para penonton, khususnya bagi para penikmat film bergenre horor.”

Mengambil latar lokasi utama di Jawa Tengah yang mengangkat nuansa kearifan lokal tentang “primbon” sebagai bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, film ini disutradarai oleh Rudi Soedjarwo dan diperankan oleh sejumlah aktor dan aktris ternama, seperti Happy Salma, Nugie, Flavio Zaviera, Chicco Kurniawan, Azela Putri, Jajang C. Noer, Oppie Andaresta, Septian Dwi Cahyo, hingga Ony Seroja Hafiedz.

Film “Primbon” mengambil kisah dari kejadian hilangnya seorang anak bernama Rana (Flavio Zaviera), yang diyakini telah meninggal dunia saat melakukan pendakian gunung bersama temannya, Janu (Chicco Kurniawan). Namun, sang ibu, Dini (Happy Salma), tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan dengan teguh memegang keyakinan bahwa putrinya masih hidup. Keajaiban terjadi ketika Rana kembali pulang setelah sebuah tahlilan. Mereka yang hidup dengan mengandalkan primbon sebagai pegangan, percaya bahwa Rana yang kembali ini bukanlah manusia. Siapa kah yang sebenarnya kembali pulang ke rumah? Misteri ini yang menjadi daya tarik film dengan rangkaian jalur cerita yang seru.

Telkomsel Ajak Pelanggan di Kota Medan Nobar Film Primbon

Secara spesial, Telkomsel juga mengajak para pelanggan setia mengikuti kegiatan nobar Premier film Primbon di kota Medan (8/8). Kegiatan ini digelar di bioskop XXI Center Point Mall yang juga dihadiri oleh sejumlah pemain film tersebut seperti Nugie dan Azela Putri. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi Telkomsel kepada para pelanggan setia yang telah menggunakan produk dan layanan Telkomsel di kota medan. Sebagai leading digital telco company terdepan di Indonesia, Telkomsel konsisten menghadirkan beragam hiburan terdepan serta produk dan layanan yang memberikan nilai tambah serta sesuai dengan prinsip customer centricity.

MAXstream sendiri merupakan platform video dari Telkomsel yang menayangkan beragam konten hiburan digital dalam bentuk video-on-demand dan memproduksi film yang dapat dinikmati di berbagai kanal penayangan, mulai dari bioskop, platform Over the Top (OTT), hingga Free to Air (FTA). Sejak peluncurannya pada 2018, MAXstream telah menghadirkan lebih dari 300 konten film dan serial orisinal, diunduh oleh sebanyak 34 juta pelanggan, dan kini telah mencatatkan jumlah active user sebanyak 11 juta pelanggan.

Informasi lebih lanjut berbagai konten MAXstream dapat diakses melalui laman telkomsel.com/maxstream, media sosial @MAXStream.tv, serta aplikasi MAXstream di Play Store & App Store.(rel)

Poldasu Kembali Gerebek Pangkalan LPG 3 Kg di Sunggal, 3 Karyawan Diamankan, Pemilik Berhasil Lolos

Poldasu kembali gerebek Pangkalan LPG 3Kg, di Jalan Masjid Dusun V, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Selasa (8/8). Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Subdit II/Indag Direktorat Reskrimsus Polda Sumut menggerebek pangkalan LPG 3 kilogram (Kg) bersubsidi di Jalan Masjid Dusun V, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Selasa (8/8), sekira pukul 14.00 WIB.

“Pangkalan bernama Alysia Rivanola Amelia melakukan pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi ke tabung gas 12 Kg nonsubsidi,” jelas Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi didampingi Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Teddy Marbun, Kamis (10/8).

Menurutnya, pengungkapan gudang pengoplosan itu dilakukan atas informasi masyarakat. Petugas mengamankan tiga orang pekerja berinisial, MN, RSB dan BM, telah dilakukan penahanan. “Ketika itu didapati tiga karyawan sedang melakukan pemindahan isi gas dari tabung 3 Kg bersubsidi ke tabung 12 Kg nonsubsidi,” terang Hadi.

Namun, sambungnya, seorang mandor pangkalan gas berinisial H berhasil lolos, dan pemiliknya sedang dalam pengejaran.

Dari pangkalan itu disita barang bukti 160 LPG ukuran 12Kg nonsubsidi terisi gas, 300 tabung LPG 3Kg subsidi dalam keadaan kosong, 58 tabung 12Kg dalam proses pengisian, 137 tabung, 3 yang berisi dan proses pengisian.

Kemudian, lanjutnya, 52 tabung ukuran 3Kg dalam keadaan berisi sebagai bahan baku, 1 tabung 50Kg dalam keadaan kosong, 1 kotak jarum suntik untuk yang berisi 62 buah jarum, 1 ember berisi es batu, 2 obeng dan 1 plastik berisi segel dan karet penutup tabung gas.

Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Teddy Marbun menjelaskan, tersangka beraksi sudah 1 tahun dan berpindah tempat untuk menghindari petugas.

Dalam praktiknya, tersangka memindahkan isi 4 tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg.”Mereka selalu berpindah-pindah tempat. Di lokasi pertama 6 bulan, dan lokasi kedua 6 bulan. Dalam waktu 10 jam mereka dapat memindahkan 400 sampai 800 tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg dengan jumlah 100 sampai 200 tabung,” jelas Teddy Marbun.

Dia menegaskan, estimasi keuntungan perbulan mencapai puluhan juta rupiah.”Estimasinya, 1 tabung gas seharga Rp15.000 sampai Rp20.000. Satu tabung gas 12Kg butuh 4 tabung gas 3Kg. Sementara 1 tabung gas 12Kg dijual Rp220.000,” katanya.

Dikatakannya, bahwa pihaknya tetap komit dalam memberantas praktik pengoplosan gas. Pemilik pangkalan Alysia Rivanola Amelia yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran. “Pemilik pangkalan itu sedang dalam pengejaran,” katanya.

Terkait adanya keterlibatan oknum dalam pengoplosan gas 3 Kg ini, Teddy mengatakan masih dalam penyelidikan. (dwi/ila)

Santri Dukung Ganjar Gelar Pelatihan Fardu Kifayah di Ponpes Simalungun

Satri Dukung Ganjar saat menggelar pelatihan fardu kifayah di Ponpes Nurul Iman, Desa Silau Dunia, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (10/8).

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Ibadah merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Ilahi. Melalui ibadah, manusia bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kesempurnaan dalam beribadah dapat tercipta. Salah satunya dengan memahami bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah itu sendiri.

Hal ini yang kemudian menginspirasi sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Sumatera Utara (Sumut) untuk menghelat pelatihan fardu kifayah di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Iman, Desa Silau Dunia, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (10/8).

Sebelum pelatihan dimulai, sukarelawan terlebih dahulu menggelar sosialisasi sosok Ganjar Pranowo. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama untuk kemashlahatan negeri juga agar Ganjar Pranowo terpilih jadi Presiden 2024-2029.

“Kami melakukan kegiatan pelatihan fardu kifayah dan doa bersama. Pelatihan itu sendiri cukup penting di tengah-tengah masyarakat karena menjadi salah satu ilmu yang harus benar-benar dipahami dan dapat diaplikasikan kami sebagai santri ataupun alumni pesantren,” ujar Koordinator Wilayah SDG Sumut, Randi Hermawan.

Nantinya, kata Randi, para santri secara tidak langsung akan mengemban tanggung jawab terkait fardu kifayah seperti tata cara mengkafani jenazah di mata masyarakat.

Karena itu, diharapkan santri dan santriwati yang mengikuti pelatihan dapat mengaplikasikan ilmu tersebut kelak saat mereka telah terjun ke tengah-tengah masyarakat.

“Melalui pelatihan ini harapan saya kepada pondok pesantren dan santri/santriwati mereka mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan pemateri tadi dan dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat,” jelas Randi.

Para peserta yang ikut pelatihan tampak antusias menyaksikan penyampaian materi dan praktik fardu kifayah mengkafani jenazah.

Salah satu santri, Lukman mengatakan pelatihan itu sangat bermanfaat untuk lebih memperdalam pengetahuan mereka.

“Tanggapan saya ya bagus dengan pelatihan supaya pas tamat kami bisa menunjukkan hasil santri kita belajar. Biar kami bisa mengaplikasikan ke masyarakat untuk tanda kita bahwa bisa menjadi santri,” ungkap Lukman.

Selain mengedukasi para peserta melalui pelatihan, Santri Dukung Ganjar juga hadir memberikan sejumlah bantuan untuk keberlangsungan proses belajar mengajar di Ponpes Nurul Iman.

Adapun bantuan yang diberikan, yaitu berupa 40 sak semen untuk pembangunan ponpes. Menanggapi itu, Pengasuh Ponpes Nurul Iman Basri Parapat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada simpatisan Ganjar Pranowo tersebut.

“Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kami, terutamanya untuk santri-santri kami di sini. Begitu juga sama semen tadi, mudah-mudahan sangat membantu untuk kami untuk melanjutkan pembangunan yang ada di pesantren ini,” kata Basri.

“Harapannya yang terbaik saja untuk Bapak Ganjar,” lanjut dia. (rel/tri)

1...1,2591,2601,261...15,690Page 1,260 of 15,690