Home Blog Page 1296

Warga Medan Tak Bisa Lagi Nikmati Siaran TV Analog, Ini Kata Pemko Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menanggapi hilangnya siaran TV Analog di Kota Medan. Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahman Pane, mengatakan non aktifnya siaran TV Analog di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kota Medan merupakan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan telah disosialisasikan sejak jauh-jauh hari

“Iya, siaran (TV Analog) nya sudah tidak ada lagi di Kota Medan. Ini kebijakan dari (Pemerintah) Pusat, dan sudah disosialisasikan sejak lama,” ucap Arrahman kepada Sumut Pos, Senin (31/7/2023) petang.

Dikatakan Arrahman, sebelum menonaktifkan TV Analog Pemerintah Pusat bersama stakeholder telah membagikan Set Top Box (STB) kepada warga Kota Medan yang belum memiliki TV Digital.

Berdasarkan data yang terima Diskominfo Medan dari Kementerian Kominfo, total ada lebih dari 36.723 unit STB yang telah dibagikan kepada warga Kota Medan.

“Pembagian STB tersebut dibantu oleh perangkat kewilayahan, mulai dari kecamatan hingga kelurahan. Total ada 36 ribu lebih STB yang sudah dibagikan ke warga Kota Medan yang belum memiliki TV Digital,” ujarnya.

Lantas, apakah kedepannya Pemko Medan akan melakukan pendataan terhadap warga yang belum memiliki TV Digital atau STB? Arrahman mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan terkait hal itu. Mengingat, penghapusan siaran TV Analog merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Namun kalau nantinya kita diminta untuk mendata warga yang belum memiliki TV Digital atau STB, tentu akan kita lakukan. Tapi sampai saat ini belum ada arahan kesana,” katanya.

Begitu juga soal pembagian STB kedepannya. Arrahman menegaskan jika program tersebut belum ada dimasukkan ke dalam program Pemko Medan.

Dengan tidak adanya rencana pembagian STB dalam program Pemko Medan, maka pengadaan STB juga tidak ada dibahas dalam P-APBD Kota Medan Tahun 2023 yang saat ini tengah dibahas di DPRD Medan.

“Hingga saat ini pembagian STB merupakan progran Pemerintah Pusat, tidak ada dalam program Pemko Medan,” pungkasnya.
(map)

Warga Medan Mengeluh Tak Bisa Nonton TV, DPRD Medan Minta Pemko Bagikan STB Gratis

H.T. Bahrumsyah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Siaran TV Analog di Kota Medan dan sejumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara resmi telah dinonaktifkan mulai 31 Juli 2023. Alhasil, banyak warga Kota Medan yang mengeluh karena tidak lagi bisa menyaksikan siaran televisi dikarenakan ketiadaan TV Digital ataupun Set Top Box (STB).

Terkait hal itu, Pimpinan DPRD Medan, H.T. Bahrumsyah meminta Pemko Medan untuk mengakomodir keluhan warga tersebut. Bahrumsyah mendorong Pemko Medan untuk membagikan STB secara gratis kepada warga Kota Medan yang belum memiliki TV Digital ataupun STB di rumah.

“Pemko Medan kita harapkan dapat mengakomodir keluhan warga yang tidak bisa menonton siaran TV karena ketiadaan TV Digital ataupun STB. Untuk itu, kita meminta Pemko Medan untuk membagikan STB secara gratis kepada warga yang tidak memiliki TV Digital ataupun STB dengan prioritas warga tidak mampu,” ucap Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Selasa (1/8/2023).

Dikatakan Ketua DPD PAN Kota Medan itu, dengan dibagikannya STB secara gratis kepada warga yang tidak memiliki TV Digital, maka Pemko Medan telah mendukung program siaran TV Digital yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo.

Apalagi beberapa waktu belakangan ini, Pemerintah Pusat juga telah membagi-bagikan STB kepada masyarakat, termasuk di Kota Medan. Namun jumlah STB yang dibagikan terbilang terbatas, sehingga masih banyak warga Medan yang membutuhkan namun belum mendapatkan STB.

“Disinilah dibutuhkan peran Pemko Medan, yakni dengan membagikan STB kepada warga yang belum mendapatkan bantuan STB gratis dari Pemerintah Pusat. Dan kita tahu masih cukup banyak warga Kota Medan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga tentu akan merasa berat untuk membeli STB, apalagi untuk membeli TV Digital,” ujar Bahrumsyah.

Guna mendukung program pembagian STB secara gratis, lanjut Bahrumsyah, maka Pemko Medan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa segera memasukkannya ke dalam program Pemko Medan dan mengusulkannya ke DPRD Medan untuk dianggarkan.

Namun sebelumnya, OPD terkait bersama perangkat di kewilayahan seperti kecamatan, kelurahan hingga lingkungan, harus melakukan pendataan terlebih dahulu kepada warga yang belum memiliki TV Digital ataupun STB agar diketahui berapa banyak kebutuhan STB yang akan diakomodir.

Selain itu, Pemko Medan juga dapat menggandeng ataupun berkolaborasi dengan pihak stakeholder dalam program pembagian STB secara gratis tersebut.

“Tentunya kita di DPRD Medan siap untuk menganggarkannya. TV merupakan salah satu sumber informasi dan edukasi masyarakat, jangan sampai ada warga Kota Medan yang tidak bisa menikmati siaran TV karena ketiadaan STB,” pungkasnya.
(map/ram)

40 Persen APBD Sumut Disiapkan untuk Pemilu 2024, PHD Pilgub Sumut 2024 Sebesar Rp705 miliar

Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – 40 persen APBD Sumut 2024 disiapkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Hal itu, disampaikan oleh Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

“Sudah semua kita keluarkan, kalau untuk pemilu 40 persen APBD. Dimana, 40 persen APBD kita distandbykan, itu arahan Mendagri,” ucap Baskami.

Pada tahun 2024, APBD Sumut tidak saja digunakan dengan jumlah besar untuk penyelenggara Pemilu. Baskami mengungkapkan anggaran besar juga akan dikeluarkan untuk persiapan dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 wilayah Sumut.

“Pembangunan kita tahun depan ini, agak berkurang, anggaran kita tersedot ke Pemilu dan PON,” ucap politisi senior PDI Perjuangan itu.

Untuk diketahui Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan DPRD Sumut, sudah melakukan penandatangan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, di Gedung Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (28/7) lalu.

Adapun Ranperda yang baru saja ditandatangani oleh Gubernur Edy Rahmayadi bersama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, tercatat proyeksi pendapatan sebesar Rp14.473.758.594.444 dan belanja sebesar Rp14.673.758.594.444. Serta penerimaan pembayaran sebesar Rp300 Miliar, pengeluaran Rp100 Miliar, serta pembiayaan netto Rp200 Miliar.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut, Herdensi Adnin mengungkapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, sudah selesai dibahas antara KPU Sumut dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

“Pilkada serentak untuk Pilkada Sumut, sudah tuntas. Ada kesempatan dengan Gubernur Sumut, dia (anggaran) kurang lebih Rp 705 miliar,” ucap Herdensi saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

Herdensi mengungkapkan yang belum selesai pembahasan terkait dengan NPHD Pilkada di 33 Kabupaten/Kota. Karena, sharing anggaran dilakukan oleh Gubernur Sumut dengan Bupati dan Walikota se-Sumut.

“Tapi, sharing anggaran di Kabupaten/Kota belum tuntas. Sharing anggaran, kewenangan antara Gubernur dan Bupati/Walikota. Karena, Pilkada ini dilakukan di hari yang sama, bulan yang sama dan di tahun yang sama,” jelas Herdensi.

Herdensi menjelaskan begitu banyak item, bisa di sharingkan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota di Pilkada serentak 2024, contohnya, distribusi logistik bisa di sharing, akan diantar ke tempat yang sama. Meski logistiknya berbeda, ada surat suara Pilgub ada surat suara Pilkada Bupati dan Walikota.

Disinggung berapa total NPHD Pilkada serentak di 33 Kabupaten/Kota se-Sumut. Herdensi mengatakan belum diketahui. Karena, belum ada persetujuan.

“Belum tuntas itu, berapa anggaran itu. Kalau sudah tuntas baru kita ketahui. Masih dalam format diskusi dan dialog,” ucap Herdensi.

Untuk deadline NPHD itu, Herdensi mengatakan satu bulan sebelum tahapan sudah dilakukan penandatanganan untuk anggaran biaya Pilkada dimasing-masing Kabupaten/Kota.

“Paling lama rencana NPHD satu bulan sebelum tahapan dimulai, tahapan dimulai estimasi kita bulan November 2023. Berarti penandatanganan di bulan Oktober 2023. Kalau penandatanganan di bulan Oktober, maka pembahasan sudah tuntas pada September 2023,” jelas Herdensi.(gus)

Pemkab Dairi Bantu Pedagang Korban Kebakaran di Pusat Pasar Sidikalang

BANTUAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu berikan bantuan kepada pedagang korban kebakaran di pusat pasar Sidikalang.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, memberikan bantuan sembako kepada para pedagang yang menjadi korban kebakaran di Pusat Pasar Sidikalang khusnya pedagang di Blok D3.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Selasa (1/8/2023) mengatakan, seremoni penyerahan bantuan langsung diserahkan Bupati Dairi pada Senin (31/7/2023).

Anggara mengatakan, penyerahan bantuan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap para pedagang yang terdampak musibah kebakaran.

Dalam kesempatan itu, kepada Bupati, sejumlah pedagang yang menjadi korban kebakaran pada, Jumat (28/7/2023) lalu, mengakui respon cepat yang ditunjukkan Pemkab Dairi melalui PD Pasar.

Salah satu pedagang, Binner Samosir mengakui respon cepat yang dilakukan pemerintah terhadap para korban.

“Dimana, pasca kejadian, pagi sekitar pukul 08.00 WIB, pihak PD Pasar sudah mendirikan tenda sementara untuk tempat kita berjualan. Dan kita difasilitasi. Kini, Bupati Dairi dan rombongan, datang memberikan bantuan dan dukungan moril kepada kita,” ucap Binner.

Hal sama disampaikan pedagang lainya, Bantu Hutasoit dan Pandi Lumbangaol. Keduanya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Dairi karena telah mengunjungi dan memberikan dukungan moril kepada para korban.

“Kedatangan Bupati, sebagai motivasi penting supaya para pedagang kembali melakukan aktifitas dengan penuh semangat,” ungkapnya.

Ikut mendampingi Bupati, Kepala Dinas Sosial, Surung Charles Bantjin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Hotmaida Butar-Butar. Kabag Perekonomian, Lipinus Sembiring serta Direktur PD Pasar, Jhon Tony Sidabutar. (rud/ram)

Peringati HUT RI ke 78, Pemko Tebingtinggi Bagikan Seribu Bendera

BAGIKAN: Pemko Tebingtinggi melalui Badan Kesbangpol membagikan Bendera Merah Putih sebanyak 1.000 buah kepada perwakilan tokoh masyarakat.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO -Menyemarakkan peringatan HUT RI ke-78 tahun, Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) membagikan 1.000 Bendera Merah Putih secara simbolis kepada 20 orang perwakilan semua elemen, baik tokoh masyarakat, Kepala Lingkungan, TP PKK Kota dan Kelurahan, kalangan akademisi maupun masyarakat, di Kantor Kecamatan Rambutan Jalan Gunung Leuser, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi, Selasa (1/8/2023).

Hal ini dilaksanakan sebagaimana arahan Kemendagri dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT RI ke-78 tahun 2023 di seluruh Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani menyampaikan melalui momentum ini, kiranya dapat menggerakkan semangat patriotisme kebangsaan, cinta negara dan bela tanah air.

“Semangat itu tidak boleh kita biarkan luntur, bangkitkan semangat perjuangan tetap dalam peran dan fungsi masing-masing,” ujar Syarmadani.

Sejalan dengan itu, Syarmadani mengatakan bahwa peran serta semua elemen sangat diharapkan dalam menghadapi tantangan yang menggerus persatuan dan kesatuan.

“Bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya kolaborasi. Kita harus bersama menghadapi ini. Melalui ini juga, kami harapkan semua entitas elemen di Kota Tebingtinggi bisa mendukung,” katanya.

Diakhir, Syarmadani berharap kepada instansi yang ada di Kota Tebingtinggi, baik vertikal, BUMN dan BUMD, agar ikut serta berpartisipasi menghimpun dan membagikan bendera merah putih kepada masyarakat.

“Suratnya segera kami edarkan. Jumlah total bendera yang dibagikan nantinya dilaporkan ke Kesbangpol,” ucap Syarmadani.

Sebelumnya, Kaban Kesbangpol Zubir Husni Harahap mengatakan dalam laporannya, dasar pelaksanaan kegiatan merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.10.1.1/1965/SJ tanggal 7 April 2023 hal Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 dan Surat Edaran Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 100.2/55771/BKB.P Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih.

Tambah Zubir, untuk saat ini Pemerintah Kota Tebingtinggi membagikan sebanyak 1.000 bendera, yang mana dibagikan di kantor Kecamatan Rambutan sebanyak 500 bendera dan 500 bendera lagi akan di bagikan kepada masyarakat di sepanjang jalan protokol. (ian)

Tindak Pembalakan Liar di Langkat, Pegiat Mangrove Apresiasi Poldasu

HUTAN MANGROVE: Kapolda Sumut, Irjen Agung Setya saat melihat hutan mangrove yang dilakukan pembalakan liar di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandanbarat, Langkat.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Pegiat mangrove di Pesisir Pantai Sumatera Utara, Wibi Nugraha memberikan apresiasi kepada Kapolda Sumut, Irjen Agung Setya yang baru menjabat karena telah melakukan penindakan kepada pembalakan atau penebangan liar hutan mangrove di kawasan ekowisata, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandanbarat, Langkat.

Wibi menegaskan, hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang merupakan salah satu kawasan hutan mangrove terbaik di Sumut.

“Kelompok mekar dan kelompok lestari mangroce Lubuk Kertang, telah berjuang keras melakukan penanaman mangrove demi kejutaan kehidupan sejak tahun 2009. Bertahun-tahun kelompok ini berjuang keras bersama para sahabat dan komunitas lainnya menanam mangrove di Desa Lubuk Kertang,” kata Wibi, Selasa (1/8/2023).

Bagi dia, masyarakat memiliki andil besar dalam melestarikan mangrove di Desa Lubuk Kertang. Namun upaya pelestarian tersebut dirusak oleh oknum-oknum mafia.

Puluhan hingga ratusan hektar yang telaah ditanami batang bibit mangrove rusak. Padahal, kata dia, hasilnya tumbuh subur dan menjadi kebanggaan.

“Namun sekarang, semua pohon mangrove tersebut tumbang dan rusak parah akibat penebangan liar yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab. Puluhan hektar hutan mangrove yang subur itu hancur lebur berantakan,” kata dia.

Kabar kerusakan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang sampai ke telinga Kapolda Sumut, Irjen Agung Setya. Bahkan, penyidik Polda Sumut telah turun ke lokasi melakukan penyelidikan dan penindakan.

“Saya selaku kader konservasi alam nasional yang fokus terhadap mangrove sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut Irjen Agung Setya dan jajaran Polda Sumut yang peduli terhadap mangrove. Harapan saya semoga oknum-oknum penebang pohon mangrove, segera menyadari bahwa tindakan mereka telah merusak lingkungan hidup dan merusak kehidupan lain yang ada di dalam hutan mangrove,” kata dia.

Juara Terbaik 1 Nasional Wana Lestari tahun 2019 ini menyerukan, agar segera berhenti menebang pohon mangrove. Bahkan, dia juga mengajak untuk bergabung bersama kawan-kawan dan kelompok tani untuk melakukan penanaman mangrove.

“Tak ada yang lebih baik dari kehidupan ini, selain memberikan kehidupan untuk flora dan fauna. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain,” seru dia.

Diketahui, Kapolda Sumut, Irjen Agung Setya dan rombongan datang ke Ekowisata Mangrove untuk melihat tindak pidana ilegal loging perambahan dan pembalajan liar di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandanbarat, Langkat, Senin (31/7/2023). Setelahnya, Kapoldasu melihat dapur pembakaran arang di Lingkungan I, Kelurahan Pangkalanbatu, Kecamatan Brandanbarat.

Mangrove yang dilakukan pembalakan liar ini disebut untuk menjadi bahan baku pembuatan arang dengan menghabiskan waktu 15 sampai 20 hari untuk menghasilkan arang yang bagus dari taman bakau tersebut. Pada 1 tungku pembakaran menghasilan 1 sampai 2 ton dan harga jual arang sebesar Rp3.800.

“Polda Sumut juga sudah melakukan penyegelan dua lokasi di Kota Medan yang dijadikan gudang menampung arang-arang mangrove. Kita akan melakukan proses penyidikan dan tidak hanya di Medan, mungkin juga ada di wilayah lain yang kita identifikasi ada di sekitar Sumatera Selatan, wilayah Batam dan sekitarnya,” pungkas Kapoldasu.

Hutan di Ekowisata Mangrove di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandanbarat telah gundul sekitar 700 hektar dari jumlah 1.200 hektar. (ted/ram)

Belajar dari Kasus Kelangkaan Gas, DPRD Medan Segera Usulkan Ranperda Pasokan Kebutuhan Masyarakat

Kantor DPRD Kota Medan.
LOCKDOWN: Kantor DPRD Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, berencana untuk mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pasokan Kebutuhan Masyarakat. Usulan itu diambil setelah belajar dari fenomena kelangkaan LPG 3kg yang terjadi di Kota Medan belakangan ini.

“Kita berencana untuk mengusulkan pembentukan Ranperda tentang Pasokan Kebutuhan Masyarakat. Kita harus belajar dari kelangkaan LPG 3kg yang terjadi baru-baru ini,” ucap Afif kepada Sumut Pos, Selasa (1/8/2023).

Dikatakan Ketua Fraksi Partai NasDem itu, Ranperda itu nantinya akan mengatur secara teknis terkait SOP yang harus dilakukan pemerintah maupun swasta yang merupakan stakeholder pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga kebutuhan masyarakat.

“Jadi tidak seperti saat ini, begitu LPG 3kg langka di pasaran, baru semuanya sibuk. Padahal bila dikontrol sejak awal, kelangkaan ini tidak akan terjadi. Kelangkaan itu pastinya menunjukkan tanda-tanda sejak awal, tidak mungkin ujug-ujug langka. Makanya, nantinya SOP untuk mengontrol ketersediaan dan kestabilan harga kebutuhan masyarakat itu akan tertuang dalam Ranperda tersebut,” ujarnya.

Begitu juga soal sanksi yang harus diberikan kepada oknum-oknum yang ‘bermain’ soal kebutuhan masyarakat dengan melakukan penyalahgunaan, penimbunan hingga pengoplosan, hal itu juga akan diatur dalam Ranperda tersebut.

“Misalnya LPG 3kg yang sampai saat ini masih digunakan oleh restoran-restoran besar hingga hotel-hotel mewah, itukan jelas sudah masuk ke penyalahgunaan, tapi tidak ada sanksi untuk mereka. Kita akan buat payung hukum agar Pemko Medan bisa menindak pelaku usaha yang menyalahgunakan LPG 3kg tersebut,’ kata Anggota Bapemperda DPRD Medan tersebut.

Nantinya, sambung Afif, Ranperda tersebut tidak hanya akan berfungsi untuk mengontrol ketersediaan dan kestabilan harga LPG 3kg, akan tetapi untuk semua kebutuhan masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

“Kita sudah sering mengalami kelangkaan stok dan melonjaknya harga kebutuhan masyarakat, tapi belum ada Perda yang dibentuk untuk mengantisipasi dan mengatasi hal itu. Maka Perda ini perlu untuk dibentuk, sehingga semua kebutuhan masyarakat Kota Medan dapat terjaga,” sambungnya.

Selaku Ketua Fraksi NasDem, lanjut Afif, dirinya juga sudah menyampaikan usulan itu ke Bapemperda Kota Medan.

“Kita berharap teman-teman dari fraksi lainnya dapat mendukung rencana pengusulan pembentukan Ranperda ini,” pungkasnya.
(map/ram)

UMSU Sukseskan Muktamar IPM 2023 yang akan Dibuka Presiden di Medan

MUKTAMAR IPM: Prof Dr Akrim MPd (kanan) pada rapat panitia muktamar IPM yang akan dibuka presiden.ISTIMEWA.

UNIVERSITAS Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai tuan rumah siap menyukseskan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ke-23 di Sumut pada 18-20 Agustus 2023. Muktamar mengambil tema: Menuju Era Baru Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP melalui Ketua Panitia Lokal Prof Dr Akrim MPd, Senin (31/7) mengatakan bahwa panitia lokal terus berkoordinasi dengan panitia pusat untuk mematangkan teknis pelaksanaan muktamar.

Rapat ini diikuti Ketua IPM Sumut Jowanda Harahap dan pimpinan fakultas, kepala biro dan seluruh unsur yang terlibat kepanitiaan. Pihak UMSU, jelas Prof Dr Akrim MPd juga telah mempersiapkan keperluan muktamar, termasuk perlengkapan teknis untuk.
“Untuk peralatan dan tempat sudah siap. Tinggal teknis pelaksanaan yang terus dikoordinasikan dengan panitia pusat,” kata Prof Dr Akrim MPd.

Untuk acara pembukaan muktamar telah disiapkan Gedung Serbaguna milik Pemprovsu di Jalan Pancing Medan. Gedung ini mampu menampung dus ribu peserta muktamar dari seluruh daerah di Indonesia. Kapasitas sound system yang disiapkan 5.000 watt.

Prof Dr Akrim MPd menjelaskan bahwa panitia juga menyiapkan dua lokasi tempat pelaksanaan pramuktamar dan penginapan masing-masing di Asrama Haji Medan dan Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Panitia lokal juga mempersiapkan konsumsi, bus pariwisata dan VIP yang siap melayani tamu dan peserta muktamar dari bandara sampai di arena acara.

Petugas akan berkoordinasi dengan panitia pusat mengenai jadwal kedatangan para peserta sehingga semuanya dapat terlayani dengan baik hingga kepulangan peserta dan pengembira.

Prof Dr Akrim MPd menyampaikan hingga kemarin panitia lokal terus berkolaborasi dengan panitia pusat dan IPM di Sumut untuk menyukseskan acara dan akan bersama-sama meninjau lokasi agar perhelatan akbar IPM bisa berjalan sukses.

UMSU, kata Prof Dr Akrim MPd, berkomitmen memfasilitasi dan mendampingi IPM karena sebagai salah satu PerguruanTinggi Muhammadiyah (PTM) sekaligus amal usaha persyarikatan.

PTM bersama persyarikatan menjadi garda terdepan menyukseskan muktamar yang cukup strategis ini. Untuk itu, Prof Dr Akrim MPd berharap dukungan dari warga persyarikatan, masyarakat Sumut, pemerintah daerah dan media untuk sama menyukseskan acara.

Menurut rencana, presiden RI akan membuka acara muktamar IPM di Sumut. Sementara menteri yang sudah konfirmasi hadir adalah Menpora Dito Ariotedjo dan Menko PMK Muhajir Effendi.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat IPM telah bersilaturahim dengan Menpora RI di Kemenpora Jakarta, Senin (12/6). Dalam pertemuan ini Jowanda mengatakan bahwa muktamar akan dilaksanakan dengan sistem hybrid, online dan offline. Ada 1.127 peserta, yang saat ini tinggal menunggu kelengkapan administrasi.

Jowanda menyampaikan agenda Muktamar tahun ini adalah pemilihan sembilan formatur kepemimpinan. Kemudian juga membahas sejumlah isu-isu strategis dan agenda kepemudaan ke depan. (dmp)

Angin Kencang disertai Hujan Deras Tumbangkan Sejumlah Bangunan dan Pohon di Medan

Citra satelit BMKG, Selasa (1/8).

ANGIN kencang disertai hujan deras di Kota Medan, Minggu (30/7) sekitar pukul 16.30 menyebabkan beberapa kerusakan.

Diantaranya, menumbangkan sejumlah pohon dibeberapa titik di Kota Medan, salah satunya di Jalan TB Simatupang Sunggal.

Sedangkan bangunan yang terkena dampak dari cuaca ekstrim adalah Aula Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) yang berada di Kampus I Jalan Gatot Subroto KM 4.5 Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Aula yang sedang proses pembangunan mengalami kerusakan parah akibat tumbangnya pohon yang berada di dekat aula tersebut. Di bangunan yang mengalami kerobohan tersebut, sedang terparkir beberapa mobil. Beruntung, tidak tertimpa dan kondisi mobil aman.

Selain itu, bangunan yang mengalami kerusakan salah satu sarana olahraga di Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan Selayang. Tak hanya itu, akibat hujan deras tersebut, banjir juga terjadi dibeberapa titik seperti daerah Pajak Melati, simpang Universitas Negeri Medan (Unimed), tol Bandar Selamat dan dibeberapa titik lainnya.

Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan dalam update instagram story peringatan dini cuaca wilayah Sumut menerangkan, bahwa masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat/petir dan angin kencang pada 30-31 Juli dibeberapa wilayah, termasuk Kota Medan.

Untuk itu, warga kota Medan diminta untuk tetap waspada dan hati-hati, mengingat kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu. (dmp)

STIKes Mitra Husada Medan MoU dengan PTS di LLDikti Wilayah IX

KERJA SAMA: Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga MKes (2 kanan) memegang naskah kerja sama dengan PTS Wilayah IX.ISTIMEWA.

SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan menandatangani memorandum of understanding dengan perguruan tinggi swasta (PTS) pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) wilayah IX.

Penandatangan kerja sama Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga MKes dengan Universitas Muslim Indonesia, Universitas Bosowa dan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Senin (31/7). Acara tersebut dilaksanakan di Universitas Muslim Indonesia yang disambut Prof Dr H Basri Modding MSI (rektor).

Usai penandatanganan kesepakatan, kegiatan benchmarking pengelolaan penjaminan mutu STIKes Mitra Husada Medan dengan Universitas Muslim Indonesia dipinpin Prof Mansyur Ramly (mantan ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Turut mendampingi Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muslim Indonesia Ir Syamsuddin Yani MT PhD IPM ASEAN Eng.

Kegiatan benchmarking pengelolaan penjaminan mutu ini dilanjutkan dengan kunjungan ke Universitas Bosowa disambut Prof Dr Ir Batara Surya MSi dan civitas akademika Universitas Bosowa.

Kegiatan ditutup dengan kegiatan benchmarking pengelolaan penjaminan mutu dari LLDikti Wilayah IX yang disampaikan Drs Andi Lukman MSi (kepala LLDIKTI Wilayah IX) dan Prof Dr Nasir Hamzah MS (ketua Penjaminan Mutu LLDikti Wilayah IX. (dmp)

1...1,2951,2961,297...15,695Page 1,296 of 15,695