14,2 Ton Ikan Berformalin Sitaan Karantina Raib di Belawan

BELAWAN- Sekitar 14,2 ton dari 48 ton ikan impor berformalin yang telah diperintah Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Syahrin Abrurahman agar secepat dikembalikan ke negara asalnya (reekspor) dikabarkan raib. Hilangnya tonan ikan impor asal Karachi Pakistan yang disebelumnya dipasok PT Golden Cup Seafood tersebut hingga kini masih dalam penyelidikan petugas karantina ikan.

Kepala Kantor Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Laut Perikanan Kelas I Medan, Felix L Tobing ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Jumat (10/8) kemarin, terkait raibnya belasan ton ikan mengandung zat berbahaya dan sudah mendapat perintah untuk dire-ekspor oleh pemerintah pusat itu membenarkan hilangnya sebagaian ikan impor berformalin tersebut.

“Ada sekitar 14 tonan yang hilang, saat ini kita masih melakukan penyelidikan,” ungkap, Felix saat dihubungi via telepon selularnya.
Felix mengatakan, sebelumnya jumlah keseluruhan ikan impor mengandung zat kimia berbahaya yang disita dari PT Golden Cup Seafood selaku perusahaam importir sebanyak 48 ton. Namun belakangan setelah mendapat perintah dari Dirjen PSDKP Pusat supaya me-reekspor ikan-ikan beracun tersebut ternyata jumlahnya berkurang.

“Ketika akan dire-ekspor jumlah tingga 38,8 ton, sedangkan sisanya sekitar 14,2 ton tak diketahui keberadaannya,” kata.

Hilangnya belasan ton ikan mengandung zat berbahaya bagi kesehatan itupun membuat masyarakat dan lembaga nelayan di Belawan heboh. Pasalnya, kalau sampai tonan  ikan berformalin beredar dan dikonsumsi masyarakat di Kota Medan jelas sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa.
Ketua DPC HNSI Kota Medan, Zulfachri Siagian terkait atas raibnya ikan berformalin tersebut dengan tegas mendesak pihak kejaksaan serta instansi terkait mengusut secara tuntas kasus hilangnya ikan impor berformalin sebelum direekspor ke negara asalnya.

“Tercatat dari 48 ton ikan impor asal Karachi Pakistan diimpor PT Golden Cup Seafood berformalin ditangkap, tapi hanya sekitar 33,8 ton saja yang direekspor. Ini harus diselidiki, apakah ada pihak atau oknum tertentu yang terlibat raibnya barang bukti yang dikembalikan ke asalnya,” tegas, Zulfachri.
Dia menduga, kasus raibnya ikan impor berformalin tersebut besar kemungkinan ikan beracun dimaksud diperjualbelikan. ”Kasus raibnya ikan impor kita mintakan agar ditindak lanjutnya dari penyidik Karantina Ikan dan dilimpahkan ke Kejari Belawan,” ujarnya. (mag-17)

MEDAN-Sesosok jasad pria tanpa identitas, diduga korban pembunuhan yang ditemukan di tempat pembuangan akhir (TPA) di Dusun I Desa Namobintang, kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, Kamis (9/8) lalu, belum juga teridentifikasi.

Pasalnya hingga Jumat (10/8) tim petugas instalasi jenazah RSUD dr Pirngadi Medan belum melakukan autopsi karena belum mendapatkan izin dari pihak keluarga korban. “Jasad korban sampai saat ini belum diautopsi, karena kita masih menunggu izin dari keluarga. Namun sampai saat ini belum ada yang mengakui sebagai keluarga korban,” ujar Pegawai Instalasi Jenazah RSUD dr Pirngadi Medan, Marisi Tambunan, Jumat (10/8).

Pantauan di instalasi jenazah RSUD dr Pirngadi Medan, dalam waktu berlainan, ada dua keluarga mendatangi RSUD dr Pirngadi Medan untuk melihat ciri-ciri korban.

Hanya saja kedua keluarga tersebut meyakini jika korban bukan bagian dari sanak famili mereka.

Kondisi korban sendiri susah dikenali karena hangus terbakar dan hanya menyisakan gelang berbahan besi putih ulir di tangan kirinya.
Sebelumnya penemuan jasad korban tanpa identitas dengan kondisi terbakar di dalam tempat sampah itu, sempat menghebohkan warga setempat.
Bahkan penemuan jasad korban tersebut langsung ditangani Polsek Pancurbatu untuk selanjutnya di bawa ke Instalasi Jenazah RSUD dr Pirngadi Medan guna menjalani autopsi.

Hanya saja hingga kini belum ada satu keluargapun yang mengakui jika jasad korban tersebut merupakan sanak familinya sehingga jasad laki-laki yang diperkirakan berusia 40 tahun itu masih terbujur kaku di instalasi jenazah RSUD dr Pirngadi Medan.(uma)

BELAWAN- DPRD Sumatera Utara meminta agar pendangkalan terjadi di Pelabuhan Belawan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Pihak Kementerian Perhubungan dan PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I diharapkan dapat mengambil langkah untuk mengatasi masalah pendangkalan yang kerap membuat keresahan bagi kalangan pengusaha pengguna jasa kepelabuhanan.

“Alur dan kolam pelabuhan yang dangkal terus dikeluhkan pemakai jasa pelabuhan. Apalagi informasinya beberapa hari lalu kapal yang membawa semen juga terhambat masuk akibat dangkalnya alur. Kalau ini terus terjadi, kita khawatir akan berdampak luas dan termasuk merugikan pihak perusahaan keagenan kapal niaga maupun pemilik barang,” kata, Muhammad Nasir anggota Komisi C DPRD Sumut, Jumat (10/8).

Menurut Nasir, kini kondisi yang terjadi di pelabuhan Belawan memperihatinkan. Bagaimana tidak, kondisi laut diapit oleh dua sungai yakni Sungai Nonang dan Sungai Deli justru menjadi satu persoalan bagi pihak pengelola pelabuhan dalam melakukan perawatan dan pengembangan pelabuhan disegala lini.
“Pelabuhan ini dikatagorikan berkelas internasional, bila pendangkalan terjadi bisa menghambat arus keluar masuknya kapal ke pelabuhan,” katanya. (mag-17)

Pantau Kondisi Pasar Jelang Lebaran di Medan

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Dr Ir Benny Pasaribu M Ec turun langsung ke Pusat Pasar Medan untuk memantau kesediaan stok barang dan harga, Sabtu (4/8).

Kehadiran Benny Pasaribu didampingi Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Drs Roma Simaremare, Ketua SPSI Pusat Pasar, Sudin Aritonang, beserta sejumlah pengurus Asosiasi Pedagang Pusat Pasar Medan.

Pada kesempatan itu, Benny mengajak pedagang berdialog seputar stok barang dan perubahan harga di pasar menjelang lebaran.
Dalam dialog itu, pedagang bersedia menjaga terjadinya lonjakan harga menjelang lebaran. Begitu juga, para pedagang sepakat menjaga toleransi diantara umat beragama dan menghormati pelaksanaan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri, dengan menjaga stabilitas harga.

“Menjaga stabilitas harga bahan pokok, itu merupakan sikap menghormati bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri,” kata Benny yang juga doktor ekonomi lulusan Ottawa University, Kanada.

Hasil pengamatan turun ke pasar, perubahan harga yang terjadi sampai saat ini masih wajar, karena berkaitan dengan hukum pasar. Kalau pasokan barang masuk ke pasar sedikit maka harga otomatis naik. Hal itu terjadi untuk daging, cabe, gula dan kedelai yang akhir-akhir ini sedang mengalami kekurangan pasokan, yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga.

Benny terlihat kecewa dengan kondisi beberapa komoditas yang harganya melonjak karena kekurangan pasokan. Padahal, pemerintah telah mengizinkan masuknya impor atas komoditas tersebut. Benny menambahkan, sampai saat ini nilai impor pangan telah mencapai USD 15 milyar atau sekitar Rp150 triliun per tahun. khusus impor hortikultura telah mencapai lebih dari USD 8 miliar atau sekitar Rp80 triliun.

“Jangan ada harga monopoli yang merugikan masyarakat pada saat pelaksanaan Ramadan dan hari raya idul fitri,” harap Benny yang juga saat ini menjabat Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Kebangkitan Sumut (AMPK-Sumut), Rion Aritonang menilai kunjungan Benny Pasaribu langsung ke pasar, rumah sakit dan tempat berkumpulnya masyarakat merupakan aksi simpati yang baik. (ril)

MEDAN-Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara mengecam dan mengutuk keras penganiayaan yang dilakukan oknum-oknum  suruhan pengembang, karena dianggap telah mengangkangi proses hukum dan tindakan penghinaan terhadap insan olahraga atas penyerobotan lahan sirkuit yang dikelola Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Hal itu dikatakan Ketua Sapma PP Sumut, Iqbal Hanafi Hasibuan SH ketika ditemui di Sekretariat SAPMA PP Sumut Jalan Thamrin No 94-A Medan, kemarin (9/8).

Sapma PP Sumut mendesak Kepolisian untuk segera menangkap pengembang PT MD, karena disinyalir ada aktor intelektual di balik kejadian ini.
“Kita minta kepolisian menangkap pengembang dan memeriksa oknum-oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deliserdang serta oknum di Pemprovsu yang terlibat penjualan aset,” tegas Iqbal.

Iqbal juga menambahkan, Sirkuit Road Race adalah sarana olahraga otomotif yang dibangun Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut. Kemudian, pengelolaannya diserahkan kepada IMI Sumut, sebagai organisasi olahraga yang menaungi atlet maupun klub-klub otomotif di Sumatera Utara.
“Tetapi mengapa sekarang lahan tersebut diserobot pengembang, ini jelas ada permainan oknum di jajaran Pemprovsu,” tambah Iqbal.
Lebih lanjut Ketua Sapma Sumut itu berharap, kasus ini harus segera terungkap dan aktor intelektualnya segera ditangkap sehingga kasusnya tidak berjalan di tempat.

“Sapma PP Sumut Mendukung sikap IMI untuk tetap mempertahankan sirkuit demi kemajuan olahraga otomotif di Sumatera Utara,” tandasnya. (jun)

MEDAN- Program pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak di masa kehamilan atau PMTCT (Prevention mother to child transmission) diyakini mampu mengurangi resiko penularan hingga 100 persen.

Hanya saja resiko penularan bisa berjalan efektif jika mengikuti program pencegahan penularan atau disebut Profilaksis. Yakni merencanakan kehamilan sejak awal, mengkonsumsi ARV secara rutin, proses melahirkan dengan operasi dan tidak memberikan ASI pada bayi.

Hal ini disampaikan Wakil Direktur Bidang Pelayanan RS Haji, dr Muslich, saat melakukan sosialisasi.

“Berdasarkan sebuah penelitian, dengan mengikuti program profilaksis penularan HIV/AIDS belum ditemukan atau 0 persen. Pmtct ini juga intinya bukan hanya untuk melahirkan saja,akan tetapi program sejak masa kehamilan. Intinya yakni bagaimana mencegah agar anak tidak tertular HIV yang diderita ibunya,”terang Muslich, saar melakukan Sosialisasi VCT RS Haji Sumatera Utara, dihadapan sejumlah  ODHA dan OHIDHA, Jumat (10/8).

Dalam kesempatan yang sama, dr Nurcahaya SpA, mengatakan , selama VCT  RS Haji berdiri pada 2005 dan Program PMCTC mulai diperkenalkan pada 2007, setidaknya RS Haji telah melakukan program PMTCT terhadap 20 bayi yang lahir dari ibu penderita HIV/AIDS.

Dari seluruh bayi tersebut, 10 bayi diantaranya telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif.      Sedangkan 10 bayi lainnya belom cukup umur untuk menjalani pemeriksaan atau tepatnya setelah berusia 18 bulan.

“Pemeriksaan antigen dan anti bodinya baru bisa dilakukan setelah usia bayi 18 bulan, karena kalau dibawah usia tersebut, sang bayi masih menggunakan anti bodi dari ibunya, dan pemeriksaan ini juga dilakukan secara gratis,”ucapnya.

Dia juga mengatakan, keterlambatan dalam penanganan selalu terjadi, karena  suami cenderung pasif. Meskipun suami mengetahui ada program PMTCT, namun kebanayakan suami tidak mau ambil pusing.

Sehingga alasan itu, menjadi kendala untuk menetukan besar kecilnya ibu untuk mau melahirkan apakah dengan ikut program PMTCT atau tidak. “Makanya,kalau mau melahirkan untuk proses kehamilannya lebih baik direncanakan. Jangan, diam2 sudah hiv tapi tiba-tiba melahirkan,”ucapnya.
Sementara itu, dr Supriyono SpP menjelaskan, dari 50 ODHA yang mengkonsumsi ARV, 5 diantaranya mengikuti program Kolaborasi TB/HIV (DOTS).
“Karena baru berjalan enam bulan sehingga baru lima yang mengikuti program, kita harapkan kedepannya bisa lebih banyak lagi,”sebutnya.

Untuk ketersediaan obat di RS Haji Sumut, dr Rahmawati dari bagian pengadaan obat menegaskan jika persediaan obat ARV bagi penderita HIV/AIDS masih aman hingga tiga bulan kedepan.

“Selain stok obat yang tersedia, sejauh ini pelayanan di RS Haji cukup bagus, baik diruang medis, untuk obat, dan untuk perawatan tidak ada keluhan. Harapan kedepan lebih baik lagi,” ucapnya mengakhiri. (uma)