Home Blog Page 13129

Potongan Tubuh Manusia Berserakan di Jalinsum Perbaungan

SERGAI-Potongan mayat tubuh wanita paruh baya yang tidak memiliki identitas diri (Mrs x) ditemukan oleh warga hancur berserakan di tengah badan jalan, tepatnya di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Perbaungan-Tebingtinggi KM 53-54 Desa Liberia, Kecamatan Telukmengkudu di lokasi perkebunan PTPN 3 Kebun Tanahraja, Kamis (9/8) sekira pukul 08.00 WIB.

PUNGUT DAGING: Kasat Lantas Sergai,AKP Hasan Basri bersama anggota Polres Serdang Bedagai  tim identifikasi memungut potongan tubuh mayat Mrs x  ditemukan berserakan  jalan,Kamis pagi (9/8).//sopian/sumut pos
PUNGUT DAGING: Kasat Lantas Sergai,AKP Hasan Basri bersama anggota Polres Serdang Bedagai dan tim identifikasi memungut potongan tubuh mayat Mrs x yang ditemukan berserakan di jalan,Kamis pagi (9/8).//sopian/sumut pos
Informasi yang diterima Sumut Pos melalui Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai AKP Hasan Basri membenarkan penemuan mayat wanita tanpa identitas dengan kondisi mayat yang mengenaskan.

Tubuh korban terpotong-potong beberapa bagian diduga ditabrak oleh truk. “Mendapat laporan dari warga, Satreskrim dan Polantas langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP) melakukan olah kejadian,”kata Hasan di ruangan kerjanya.

Hasil olah TKP sementara, potongan tubuh berjenis kelamin perempuan paruh baya ini ditemukan tanpa identitas diduga ditabrak truk tengah malam. “Mayat Mrs x diduga orang gila, mayat langsung diotopsi kerumah Sakit terdekat,”ujarnya.

Sementara saksi mata pertama menemukan potongan mayat itu, Anto (27) warga Kota Medan yang bekerja sebagai operator gerender mengungkapkan saat hendak bekerja memadatkan jalan, dia terkejut melihat potongan tubuh berserakan di badan jalan.

“Terkejut aja pak banyak potongan mayat berserakan. Kemudian penemuan ini ,kami laporkan kepada pihak berwajib,” kata Anto. (mag-3)

Sekdaprovsu: SKPD tak Berani Cairkan Anggaran

Penyebab Serapan APBD Sumut Rendah

MEDAN- Masih rendahnya realisasi atau serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) 2012, membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) gerah.

Itu diakui Sekretaris Daerah Provinsi  Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Nurdin Lubis, kepada wartawan seusai memimpin rapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait serapan anggaran, di Ruang Beringin, Lantai VIII, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (9/8).
Terlebih diketahui setelah alasan rendahnya serapan anggaran tahun ini, dikarenakan ketakutan pencairan dana.

“Ini tidak menggembirakan. Jadi kita minta lebih pacu lagi,” ungkap Nurdin.

Dikemukakannya, dari rapat yang dipimpinnya, diambil kesimpulan jika masih ada beberapa SKPD, yang tidak berani mencairkan uang muka saat tender sudah selesai dilaksanakan.

Padahal jika tender sudah selesai dan pemanang sudah ditetapkan, SKPD terkait sudah bisa ajukan pencairan uang muka.

Hanya saja masih ada keraguan untuk melakukannya mengingat pengalaman sebelumnya. Namun keraguan itu menurut Nurdin bukan suatu alasan untuk tidak memacu serapan anggaran. Karena selama prosesnya sudah berjalan sesuai aturan, tidak ada persoalan untuk mencairkan uang muka ke pemenang tender.

Menurutnya jika uang muka itu bisa dicairkan segera akan bisa mempercepat serapan anggaran. “Tadi ada SKPD ragu. Saya bilang selama sudah sesuai aturan, begitu kontrak diikat, sudah bisa dicairkan uang muka, silahkan. Nanti akan kita bahas lagi tanggal 15 Agustus mendatang,” terang Nurdin tanpa bersedia merinci SKPD mana saja yang takut dalam mencairkan uang muka. Nurdin membantah jika keraguan sejumlah SKPD mencairkan anggaran, disebabkan adanya potongan-potongan biaya pencairan. “Tidak, tidak ada itu,” ujarnya.

Sampai kemarin, serapan anggaran APBD Sumut 2012 masih 37,71 persen. Dan ini berbeda dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD Sumut dengan Biro Keuangan Pemprovsu, sehari sebelumnya, Rabu (8/8), dimana realisasi atau serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) 2012 per 29 Juni 2012, yang baru 23.70 persen atau sekitar Rp1.903.787.821.625 dari total Rp8.032.564.793.444. (ari)

Air Genangi Jalan Utama Aeknabara

LABUHANBATU-Akibat parit tertimbun berbagai jenis sampah, sejumlah jalan utama di sekitaran Kota Aeknabara, Kecamatan Bilahhulu, Kabupaten Labuhanbatu kerap digenangi air berwarna kehitaman. Apalagi, kota yang dibelah Jalan Ahmad Yani, Dusun Pekan Aeknabara, Desa Perbaungan memang pusat perbelanjaan sandang dan pangan.

Sehingga setiap harinya pedagang serta penumpang bus yang melintas sering membuang sampah saat diperjalanan.

Sejumlah sumber kepada Sumut Pos, Kamis (9/8) di Rantauprapat menerangkan bahwa mereka sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi itu. Namun dikarenakan sudah terjadi puluhan tahun lamanya dan tidak teratasi dengan maksimal, warga tidak dapat berbuat banyak.

“Bagaimana lagi mau dibuat, pejabat pun terkesan tidak mampu mengatasinya. Sudah seringnya kami laporkan, tapi tidak juga digubris dengan alasan tidak ada biaya pembersihannya,” ungkap Ajis dan Fajar. Aiptu Bambang Purnomo, salah seorang petugas kepolisian di Mapolsek Bilahhulu mengharapkan agar sampah yang ditumpuk segera diangkut tanpa sampai bermalam. “Kalau bisa sampah yang menumpuk itu jangan sampai malamlah, biar jangan terhambat pekerjaan dan menghindari kemacetan di sana,” kata Bambang menjawab wartawan dihari yang sama.

Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Pemkab Labuhanbatu Edi Gani Ginting meminta kepada seluruh warga maupun pedagang agar tidak sembarangan membuang sampahnya. “Marilah kita sama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah dilain tempat yang disediakan. Kedepan kita akan mengambil tindakan tegas,” terang Edi menjawab Sumut Pos. (mag-16)

Yamaha Berkah Ramadan di Perdagangan

MEDAN – Bagi-bagi souvenir, takjil (makanan buka puasa, Red) dan makanan sahur dilakukan PT Alfa Scorpii kepada masyarakat di setiap daerah yang dikunjungi.

Pic even Yamaha Berkah Ramadan PT Alfa Scorpii Medan, Raju kepada Sumut Pos menyebutkan, Kemarin (6/8) tim berada di Kecamatan Perdagangan, Simalungun. Di daerah itu, team bekerja sama dengan sub dealer Yamaha Expo Motor.

Di dealer tersebut, papar Raju, pengendara Yamaha Fino diberi goodybag, serta menu takjil (makanan buka puasa, Red). Pemberian goody bag berisi baju koko dan kain sarung.

“Kami setiap mau berbuka puasa berjalan dan membuat kegiatan membagi-bagikan takjil ke pengendara sepeda motor Yamaha matic,” katanya.
Dia menyebutkan, bagi-bagi menu takjil dan souvenir dari Yamaha dilakukan karena Yamaha mengetahui apa yang dirasakan masyarakat saat berpuasa, dan ada keindahan bila bisa berbagi di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, tim juga membagikan makanan sahur kepada warga kurang mampu di Kecamatan Perdagangan.

Seorang pengendara sepeda motor Yamaha Fino yang baru menerima goody bag, Agusniar warga Kecamatan Perdagangan mengaku, bangga bisa mendapatkan bingkisan yang sangat berguna itu. “Banyak merek sepeda motor cuma Yamaha yang mau mendatangi pembelinya. Yamaha sangat beda, dan sepeda motornya juga beda dari yang lain, lebih canggih,” katanya. (*/ril)

DPRD DS Larang PT MK Beroperasi

LUBUKPAKAM-Karena tidak mengurus izin usaha serta izin operasional, PT Mitra Kuring (PT MK) di Desa Paku Kecamatan Galang direkomendasikan komisi C DPRD Deliserdang (DS) untuk berhenti sementara.

Hal itu terungkap, saat dengar pendapat antara komisi C DPRD Deliserdang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Deliserdang, diruang komisi C, Kamis (9/8).

Dirapat itu terungkap, bahwa PT MK yang bergerak di bidang pemecahan batu itu, semenjak tahun 1987 silam berdiri tidak memiliki izin usaha serta operasional.

Padahal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Deliserdang telah berulang kali menyurati agar perusahan yang berbahan baku batu alam itu mengurus izin.

“izin berupa peruntunkan, izin membangun bangunan (IMB) serta industri masih sebatas permohonan, dan belum ada niat diurus pengusaha,”terang Kadis Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Deliserdang Artini Marpaung.

Setelah mendengar  paparan itu, Ketua komisi C DPRD Deli Serdang, Mikhail TP Purba merekomendasikan agar PT MK operasionalnya diberhentikan sementara.(btr)

Butuh Stok Darah dan Obat tapi Duit Tinggal Rp150 Ribu

Bocah Hidrochepalus dan Tumor Otak Harap Uluran Tangan Dermawan

ELLI (33) warga asal Stabat, hanya mampu memandangi bayi nya M Fahri Abrar (2)  tertidur dipangkuannya. Bayi malang penderita hydrocephalus dan tumor di bagian otaknya itu harus mendapatkan perawatan intensif di RSUP H Adam Malik Medan. Dengan alat bantu nafas dan jarum infus di tangan, M Fahri Abrar terbaring lemah tak sadarkan diri.

BUTUH BANTUAN: Bayi penderita hidrocephalus  tumor  membutuhkan bantuan dari dermawan.//farida noris/sumut pos
BUTUH BANTUAN: Bayi penderita hidrocephalus dan tumor yang membutuhkan bantuan dari dermawan.//farida noris/sumut pos

Di rumah sakit, Wahyudi (36) ayah dari M Fahri Abrar menuturkan penyakit anak keduanya tersebut baru diketahui sejak Juli lalu. Saat itu, tiba-tiba tubuh M Fahri Abrar jatuh drop, kejang-kejang bahkan tak jarang jatuh pingsan. Melihat hal itu, lantas dirinya membawa M Fahri Abrar ke RS Stabat. Namun setelah menjalani scanning, ternyata medis menyatakan bahwa M Fahri Abrar menderita hidrochepalus dan ada tumor dibagian otaknya.

“Entah kenapa tiba-tiba anak saya jatuh sakit. Badannya panas dan sering kejang-kejang. Saat itu saya merasa takut. Kemudian, Fahri dibawa ke RS Stabat. Namun hati saya hancur saat dokter menyatakan dia menderita penyakit parah. Setelah discanning di RS di Stabat ternyata dia menderita hidrochepalus dan ada tumor di bagian otaknya,” jelasnya.

Usai mengetahui hasil scanning, berbekal kartu Jamkesda M Fahri Abrar dirujuk ke RSUP H Adam Malik Medan. “Anak saya pun udah dioperasi pemasangan selang VP-Shunt untuk mengalirkan cairan yang ada di otaknya ke dalam perut. Dan, dalam waktu dekat ini akan dioperasi lagi terkait tumor yang ada di otaknya itu. Hanya saja yang jadi kekhawatiran saya, usai operasi pemasangan VP-Shunt itu anak saya jadi sesak nafas, padahal sebelumnya tidak ada,” terangnya.

Sementara sang ibu, Eli juga mengungkapkan tentang kekhawatiran stok darah dan banyaknya obat yang tidak masuk dalam Jamkesda. “Kami beli darah di UDD (Unit Donor Darah) Medan, karena kebetulan darah anak saya tidak ada di rumah sakit ini. Belum lagi biaya obat yang gak terdaftar di Jamkesda, maka kami terpaksa beli. Uang sebesar Rp4 juta yang saya bawa, saat ini tinggal Rp150 ribu. Ini belum lagi dioperasi tumor otaknya,” sambung Eli.

Menurutnya, penghasilan suami dari kerja mocok-mocok tidak cukup membiayai anak keduanya itu. “Kerja suami saya mocok-mocok, enggak ada lagi dana kami, jika masih ada biaya tak terduga, kami bingung mau pinjam kemana. Saya berharap sekali anak saya ini sehat seperti dulu. Kalau sehat orangnya periang ini, udah bisa bicara anak saya ini,” kenangnya.

Dia berharap, ada bantuan dermawan untuk membantu biaya-biaya tak terduga dari anak bungsunya ini. “Kalau nantinya disuruh beli obat dan darah lagi, mau kemana kami mencarinya. Uang sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan ada yang membantu biaya-biaya tak terduga anak kami ini,” katanya berharap. (far)

Pemimpin Muslim vs Non-Muslim

Oleh: Misbahul Ulum

James Clarke, seorang politisi Amerika Serikat pernah berkata “A politician thinks of the next election.” Politisi hanya memikirkan pemenangan pemilu selanjutnya saja. Segala cara akan ditempuh untuk menang. Tak peduli cara itu baik atau buruk. Bahkan, nyawa sekalipun akan dipertaruhkan guna memenangi pemilihan.

Itulah politisi. Mereka bak ratu adil manakala kampanye digelar sampai hari pemilihan tiba. Semuanya berubah menjadi pahlawan yang menawarkan berbagai macam perubahan. Namun, Setelah pemilihan usai, semuanya akan kembali ke kehidupan normal. Seiring berjalannya waktu, rakyat dipaksa untuk memaklumi bahwa harapannya akan perubahan belum bisa terwujud.

Dunia politik memang penuh teka-teki. Segala sesuatu bisa berubah setiap saat. Kawan bisa berubah menjadi lawan, demikian juga sebaliknya. Maka tidak salah jika ada pameo bahwa “Tak ada musuh abadi di dalam politik. Yang ada adalah kepentingan abadi”. Politisi akan selalu berubah sepanjang langkah politiknya menguntungkan untuk dirinya sendiri.

Politisasi

Seorang politisi biasanya akan menggunakan segala macam cara agar kepentingannya tercapai. Etika dan moral acapkali diabaikan. Mereka tak pernah berfikir apakah langkah yang ditempuh itu benar atau salah. Baginya, semua hal sah-sah saja dalam berpolitik.

Tentu sudah sangat banyak praktik nakal politisi yang selalu terjadi saat pemilu digelar. Intrik politik terjadi disana-sini. Pelanggaran demi pelanggaran selalu terulang. Anehnya, hal ini seolah sudah menjadi hal yang wajar.

Yang lebih parah, politisi juga menggandeng tokoh-tokoh masayarakat, pengusaha, serta akademisi untuk bersama mewujudkan ambisinya. Bahkan tokoh agama juga dijadikan alat untuk memuluskan kepentingannya. Semua hal akan dipolitisasi selama hal itu menguntungkan.

Langkah-langkah para politisi semakin hari semakin tidak beraturan. Agama kerap kali dijadikan alat untuk memobilisir massa. Ayat-ayat Tuhan direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan mereka masing-masing.

Seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir. Pilkada DKI juga diwarnai dengan penghembusan issue agama untuk mendeskriditkan salah satu calon tertentu. Kali ini pedangdut yang sekaligus Da’i, Roma Irama dinilai menyampaia pidato yang menyinggung agama salah satu calon. Hingga akhirnya memaksa Panwaslu untuk memanggilnya.

Sepertinya diperlukan kepala dingin untuk mengurai persoalan ini secara lebih rinci. Jangan sampai agama dijadikan tameng untuk menjegal hak konstitusional seseorang. Apalagi di negera Indonesia yang beraneka macam kepercayaan. Menjadikan perbedaan agama untuk menghentikan langkah seseorang dalam menjadi pemimpin tentu bukan langkah yang tepat. Ada baiknya dilakukan analisis yang lebih mendalam berkaitan dengan ayat-ayat Tuhan (al-Qur’an) tentang memilih pemimpin.

Islam dan Pemimpin

Dalam Islam memang diatur tentang bagaimana seseorang harus memilih pemimpin. Terdapat ayat Alquran yang melarang umat Islam untuk memilih pemimpin yang tidak beragama Islam. Yaitu QS Al-Maidah : 51 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu”, dan QS An-Nisa : 144 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Kafir sebagai pemimpin-pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang Mukmin / Muslim”.

Dua ayat inilah yang dijadikan dasar untuk tidak memilih pemimpin non-muslim. Akan tetapi, pertanyaannya kemudian adalah orang Yahudi, Nasrani dan orang kafir yang seperti apa yang dilarang oleh al-Qur’an? Apakah semua orang non-muslim secara otomatis tidak sah menjadi pemimpin?
Ada baiknya dilakukan kontekstualisasi ayat ini sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian. Jangan sampai hanya memahami ayat secara tekstual semata. Harus difahami juga kondisi dan situasi masyarakat Arab pada saat ayat itu diturunkan.

Menurut penulis, Islam memang tidak boleh memilih pemimpin Kafir dengan catatan pemimpin tersebut membawa dampak negatif bagi agama dan umat Islam. Selama pemimpin Kafir tersebut diyakini tidak menyebabkan kemudharatan, maka tidak ada alasan untuk menjegalnya.

Disatu sisi, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa suatu ketika Rasul berkata kepada para sahabat bahwa yang boleh menjadi pemimpin adalah kaum Quraisy. Dari hadits ini terjadi friksi dikalangan sahabat. Dan ternyata setelah dilakukan penelusuran yang dalam, perkataan Nabi itu didasari oleh kondisi waktu itu bahwa kaum Quraisy memiliki karakter dan kepribadian yang pas untuk menjadi pemimpin.

Lebih jauh, Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Hisbah menyatakan bahwa “Allah akan menolong Negara yang adil meskipun Negara itu Kafir. Dan Allah tidak akan menolong Negara yang dholim meskipun Negara itu Mukmin (Islam)”.

Dari sini dapat ditafsirkan bahwa dalam memilih pemimpin harus didasarkan pada kemampuan calon, bukan atas dasar apapun. Sebab, pemimpin itu adalah penentu segala keputusan publik. Pemimpin itu harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus guna mengatur urusan masyarakat. Dalam kaidaf fiqih juga dijelaskan bahwa “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan (kebaikan) rakyat”.

Pemimpin Islami

Sebenarnya penghembusan issu agama bukan kali pertama terjadi dalam pemilu. Pada Pilpres tahun 2004 misalnya, Istri Calon Presiden SBY dituduh beragama Kristen lantaran namanya Kristiani Herrawati. Ternyata isu agama memang sangat sensitif serta ampuh untuk mempengaruhi seseorang. Terlebih di Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Pemimpin yang sesungguhnya dibutuhkan adalah sosok pemimpin yang Islami. Bukan hanya sekedar beragama Islam (formal) saja. Sangat banyak pemimpin yang beragama Islam di KTP, tapi justru Kafir dalam tindakan, segala perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam sama sekali, korupsi masih saja terjadi, suap menyuap merajalela, penegakan hukum juga tak jelas arahnya.

Nah, saat ini yang paling penting adalah memilih pemimpin yang diyakini mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal apa agama yang dianut itu bukan faktor penting. Boleh jadi seseorang yang di KTP tertulis non-Islam, tapi perilakunya justru sangat Islami. Toh, sudah terbukti pemimpin-pemimpin yang bergama Islam (formal) itu tidak membawa ngeri ini kedalam keadamaian dan kesejahteraan. Lantas pemimpin yang seperti apa yang harus kita pilih? Wallahu al’lam bi al-shawab

Aktivis Pemuda NU, Ketua Kajian
Islam dan Feminisme IAIN Walisongo Semarang

Akbar: Golkar Pantau Tokoh Berpengalaman

JAKARTA- Kesiapan pengurus Partai Golkar Sumut menyambut agenda politik Pilgubsu Maret 2013 mendapat perhatian tersendiri dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

Mantan Ketua DPR RI itu secara khusus meminta para kader Partai Golkar di Sumut agar serius menyiapkan diri menyongsong Pilgubsu dan memantau tokoh-tokoh di luar kader Golkar yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan berintegritas tinggi. Tokoh-tokoh seperti ini menjadi pertimbangan kuat.

“Saya sudah pantau sejauh mana kesiapan kader-kader Golkar menyongsong agenda-agenda politik baik di daerah seperti Pilgubsu dan agenda nasional sebagai agenda politik di daerah. Juga melihat kesiapan Partai Golkar melaksanakan amanah yang diberikan organisasi melalui musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar,” kata Akbar kepada wartawan seusai berbuka puasa di Jakarta, kemarin.

Akbar mengatakan, Golkar memberikan kesempatan kepada siapa saja, baik tokoh-tokoh Golkar maupun figur di luar Golkar yang ingin menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik menuju Pilgubsu.

Namun secara tegas, Akbar menyatakan, Golkar tidak akan mengusung kandidat yang terindikasi korupsi. “Kalau ada kandidat yang terindikasi korupsi, harus dihindari. Dan ini harus menjadi perhatian penting,” tandasnya.

“Kandidat yang akan mengendarai Partai Golkar juga harus bersedia memberikan dukungan penuh pada visi dan misi Partai Golkar. Bila perlu ada semacam kontrak politik,” dia menguatkan.

Di samping itu, lanjut Akbar, hasil survei tetap menjadi salah satu dasar petimbangan menetapkan calon kepala daerah. Akbar menjelaskan, ada dua pendekatan yang dipakai Golkar dalam mengusung calon kepala daerah. Pertama, pendekatan organisasi dan pendekatan prestasi figur.  Pendekatan organisasi, lanjut Akbar, berkaitan dengan sejauh mana seseorang dikenal sebagai tokoh Golkar. Sementara pendekatan kedua, ialah sejauh mana prestasi, dedikasi, dan loyalitas seorang kandidat kepada Golkar selaku parpol pengusung.

“Semua ini dari perspektif masyarakat. Artinya melalui survei. Sejauh mana  masyarakat mengenal yang bersangkutan,” ujarnya. Sebagai contoh,  dia menyinggung soal pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Dari segi organisasi, kata Akbar, Golkar sudah selesai yakni mendukung Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. “Tetapi survei akan melihat sejauh mana penerimaan publik, persepsi publik terhadap calon partai Golkar dan itu akan diketahui melalui elektabilitas calon,” kata mantan orang nomor satu di kepengurusan besar HMI tersebut.

Kendati begitu, lanjut Akbar, Golkar juga tidak secara ketat melihat hasil survei. “Kita hanya percaya diri jika tren elektabilitas naik, itu saja. Jika turun kita akan melakukan pembicaraan terkait langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi adanya penurunan elektabilitas. Kalau memang itu terjadi,” ujarnya.(mg-02/fai/jpnn)

Chairuman Hampir Pasti

MEDAN- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sumut, Andi Ahmad Dara menegaskan kenderaan politik partai berlambang pohon beringin hanya diberikan kepada kader. “Golkar tidak mau partai ini menjadi kenderaan politik orang lain, baik itu dalam pemilihan presiden (Pilpres), maupun dalam Pilkada,” kata Andi Ahmad Dara  yang akrab disapa Adai, di acara ‘Silaturahmi dan Buka Bersama DPD Partai Golkar Sumut’ di Garuda Plaza Hotel, Senin (6/8).

Menghadapi Pilgubsu tahun depan, Adai mengatakan, Golkar harus berhati-hati dalam menetapkan calon Gubsu. “Golkar tak mau kecolongan,” ujarnya. Sumut merupakan lumbung suara terbesar Partai Golkar setelah Pulau Jawa pada Pemilu lalu, sedangkan Golkar juga bertekad memenangkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Pilpres 2014.

‘’Kami tetapkan secara transparan dan tidak ada agenda-agenda transaksional. Hasil survei itu bukan menjadi jaminan calon mampu memenangkan Pilkada. Kami tak percaya dengan yang namanya survei-survei itu, apalagi Partai Golkar juga punya lembaga survei tersendiri,” ungkapnya.
Untuk pencalonan dalam Pilgubsu, kata Adai Golkar akan menempuh dua kali tahapan survei yang dilaksanakan dalam waktu dekat. Hadir pada silaturrahmi tersebut sejumlah pengurus Partai Golkar, di antaranya Leo Nababan, anggota DPRD Sumut Ajib Shah, Amru Daulay, Firdaus Nasution, Hanafiah Harahap.
Dalam silaturahmi Partai Golkar itu dihadiri pula tiga kandidat balon Gubsu, yakni Chairuman Harahap (anggota DPR-RI), HT Erry Nuradi (Bupati Serdang Bedagai), serta Gus Irawan Pasaribu (mantan Dirut PT Bank Sumut).

Disinggung kehadiran Gus Irawan di sela-sela acara tersebut, Adai menegaskan, sosok Gus Irawan bukan merupakan kader Golkar. Dua balon lain yakni Chairuman Harahap dan Erry Nuradi, kata Aday, merupakan kader Golkar murni yang kemungkinan besar ditetapkan Partai Golkar menjadi calon Gubsu. “Gus Irawan hanya sebagai tamu, bukan kader,” katanya.  (ton/rel)

Ketua DPR Setuju Pilkada 2014 Ditunda

JAKARTA- Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan sepakat terhadap usulan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada 2014 karena ada pemilu legislatif dan pemilu presiden.

“Saya pikir usualan pemerintah itu suatu hal yang baik agar masyarakat tidak disibukkan dengan urusan pemberian hak suara,” kata Marzuki Alie di Senayan, Jakarta, Rabu (8/8). Menurut Marzuki, jika pelaksanaan pilkada pada 2014 dinilai berdekatan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden, dia menyatakan sepakat jika ditunda dan kemudian dilaksanakan pilkada secara serentak.

Pelaksanaan Pilkada secara serentak ini, menurut dia, akan menjadi lebih efisien baik dari aspek anggaran, waktu, maupun frekuensi masyarakat memberikan hak suara.

“Selama ini, masyarakat diminta beberapa kali untuk memberikan hak suaranya, yakni pada pilkada tingkat kabupaten dan kota maupun pilkada tingkat provinsi,” katanya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menilai ada suatu hal positif jika pilkada dilaksanakan secara serentak, yakni tingkat partisipasi pemilih akan lebih tinggi. Jika masyarakat hanya satu kali datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suara, menurut dia, membuat masyarakat menjadi tidak jenuh sehingga tingkat partisipasinya akan menjadi lebih tinggi.

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mengatakan rencana penyelenggaraan pilkada secara serentak tidak akan mengurangi masa jabatan kepala daerah. “Cuma pemilihannya saja yang dipercepat, tapi masa jabatan tetap lima tahun tidak boleh dikurangi,” kata Gamawan di Jakarta, Rabu (8/7). Sebelumnya, Mendagri memunculkan wacana penundaan Pilkada 2014 karena waktunya berdekatan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan Pilpres. (net/jpnn)