Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersikukuh untuk tidak berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilgubsu Maret 2013. PPP akan membuka pintu koalisi bila kader PPP disepakati menjadi orang nomor satu dalam pasangan calon yang diusung PPP-PKS di Pilgubsu mendatang.

‘’Meskipun Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho hadir dalam acara buka puasa bersama anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah yang digagas DPW PPP Sumut hari ini, namun kami tetap berpegang teguh pada prinsip awal,’’ ungkap Wakil Ketua Umum DPP PPP Hasrul Azwar didampingi Ketua DPW PPP Fadli Nurzal seusai acara di Jalan Demak, Kamis (9/8).

‘’Kedatangan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho dalam acara buka bersama yang dilakukan DPD PPP Sumut sudah langganan setiap tahun sejak dia masih menjadi wakil,’’ dia menambahkan.

Demikian, sambung Hasrul, DPW PPP Sumut belum ada membicarakan untuk membangun koalisi terhadap PKS seperti pada pilgubsu beberapa tahun yang lalu.’’ Tidak ada membicarakan pinangan ataupun islah, terkait kedatangan beliau (Gatot) itu. Ini hanyalah undangan. Sebelum beliau menjadi plt Gubsu juga hadir. Masalah bergandengan tangan ataupun Islah belum ada kami bicarakan di internal (DPD PPP),’’ tegas Hasrul.

Lanjut Hasrul, bahwa PPP akan sulit bergandengan tangan dengan PKS. Mengingat PPP adalah salah satu penggas usulan interflasi  atau mosi tidak percaya terhadap Plt Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

‘’Memang kepentingan politik berubah-ubah, tapi kan harus ada etika. Kalau dahulu Anda mengusulkan mosi tak percaya sekarang Anda pula yang usulkan koalisi kembali. Macam mana pula ini?’’ tanya Hasrul dengan logat Medan yang kental.

Anggota DPR RI Komisi VII ini juga menceritakan pengalaman buruk ketika PPP berkoalisi dengan PKS. Karena PKS dianggap tidak jujur bukan hanya di Sumut saja tetapi di berbagai daerah.

‘’ Kalau pendapat saya PKS itu tak jujur dalam bersahabat. Secara pribadi saya katakan, sejak dahulu agar PPP harus mempertimbangkan kalau bersahabat dengan PKS. Tapi kalau ada pertimbangan dari DPP PPP ya itu tergantung PPP nya. Tapi secara pribadi saya mengatakan PKS itu tidak jujur dalam bersahabat. Hal  ini pengalaman saya say di Aceh ketika itu calon kita dari PPP mencalonkan diri menjadi gubernur, kita bergandengan tangan dengan PKS, tapi tiba-tiba PKS minta Rp2 miliar pada kita,’’ tegas Hasrul. Dia juga menyatakan bahwa watak PPP tidak seperti PKS. Dalam hal mencari calon pendamping yang berpasangan dengan Ketua DPW PPP Sumut Fadli Nurzal, PPP akan selektif, bukan hanya untuk PKS semata.

‘’Waktu PPP dengan PKS bersatu ada sosok di tengah sebagai perekat. Dia itulah Syamsul Arifin. Sekarang tak ada figur perekat. Bila dicermati antara Gatot dan Fadli Nurzal siapa yang lebih tinggi, ya jawabnya Fadli Nurzal. Dari segi politik Fadli lebih dulu, ia juga duduk di DPRD, kalau Gatot tak pernah di DPRD, dia hanya sebagai dosen. Kalau mau PPP itu bersama dengan PKS itu boleh, tapi gubernurnya Fadli Nurzal,’’ tegas Hasrul.

Terpisah, pengamat politik dari USU, Ridwan Rangkuty, menegaskan PPP ibarat ‘gadis seksi’ pada perhelatan Pilgubsu 2013. PPP diprediksi menjadi daya tarik bagi parpol besar untuk dijadikan kawan koalisi. “Kalau Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal mampu memainkan peran politik di ajang Pilgubsu 2013, saya yakin PPP semakin punya posisi sentral di percaturan politik di Sumut,” katanya. (rud/ari)

Harga Makanan dan Minuman di Ramadan Fair Mahal

MEDAN-Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan tak mampu menertibkan harga makanan dan minuman di Ramadan Fair. Pasalnya, hingga memasuki akhir Ramadan harga makanan dan minuman tetap masih mahal.

Dari beberapa kali razia daftar menu yang dilakukan oleh Disbudpar Medan, ditemukan ada pramusaji yang tidak memakai daftar harga. Namun tindakan yang dilakukan Disbudpar Kota Medan tidak membuat pramusaji jera.

“Sebelumnya kita sudah beberapa kali menindak pedagang dan pramusaji yang melanggar kententuan harga standar, namun tetap saja membandel,” ucap Agus Suriono.

Menurutnya, Disbudpar Kota Medan tak mampu mengkoordinir pedagang dan pramusaji yang nakal menaikkan harga makan dan minuman di lokasi Ramadan Fair.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PD Muhammadiyah Kota Medan, Drs Anwar Bakti menilai Wali Kota Medan Rahudman Harahap harus mendengar keluhan masyarakat dan pengunjung terhadap Ramadan Fair.

“Wali Kota Medan harus melakukan evaluasi terhadap Kadisbudpar Kota Medan, Busral Manan,” katanya.
Direktur Lembaga Advokasi Pelindungan Konsumen (LAPK) Sumut, Farid Wajedi mengaku, setiap tahun pengelolaan Ramadan Fair bukan membaik malah semakin menurun.

Menurutnya, harga makan dan minuman di Ramadan Fair sangat mahal. Disbudpar Kota Medan hanya menjalankan program yang dananya dari APBD Kota Medan tanpa melihat kekurangan dan permasalahan yang ada selama penyelenggaraan. (gus/ram)

MEDAN-Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mengalami minus 40.000 materil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Informasi yang diterima Sumut Pos, kekurangan materil BPKB tersebut sudah terjadi sejak dua minggu terakhir.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kasubag Renmin).

Dit Lantas Poldasu, Kompol Murtadha mengatakan, kekosongan 40.000 materil BPKB itu disebabkan Korlantas Mabes Polri belum mengirimkannya ke Poldasu.

“Cuma belum didrop aja dari Korlantas. Sebenarnya kami sudah pesan ke Korlantas sejak beberapa hari yang lalu,” ujarnya, Kamis (9/8) petang.
Murtadha memastikan, kekosongan materil BPKB ini tidak hanya terjadi pada BPKB roda dua saja, namun BPKB roda empat juga mengalami kekosongan.
“Bukan hanya sepeda motor saja, materil BPKB mobil juga kosong,” bebernya.

Pengiriman terakhir yang diterima Dit Lantas Poldasu, dikatakan Murtadha yakni, pada awal Agustus dan akhir Juli lalu.
“Itulah terkahir kali kami menerima materil BPKB. Jumlahnya sekitar 20.000. Masing-masing pengiriman kami menerima 10.000 unit,” sebutnya.
Dikatakannya, akibat kekuruangan materil BPKB ini, Ditlantas Poldasu sudah tidak memproduksi lagi buku BPKB sejak sepekan terakhir.
“Ya mau nggak mau kami harus menyetop sementara produksi BPKB. Masyarakat juga jadi lama menerima BPKB-nya meski mereka sudah menyelesaikan segala prosedurnya,” bebernya.

Lebih jauh dikatakan perwira berpangkat melati satu itu, Ditlantas Poldasu dalam tahun 2012, terhitung sampai Agustus, sudah menerima asupan sekitar 200.000 materil buku BPKB.

“Kalau di tahun 2011 kami menerima sebanyak 579.000 materil BPKB,” sebutnya.
Saat disinggung apa yang menyebabkan kekosongan BPKB tersebut, Kompol Murtadha mengatakan, masalah utamanya terletak pada percetakan.
“Dari hasil koordinasi kami ke Korlantas, masalah keterlambatan BPKB ini terletak di pihak ketiga, yakni percetakan. Itulah alasanya kenapa bisa kosong BPKB di Polda Sumut ini,” sebutnya.

Kembali ditegaskannya permasalahan yang dihadapi Dit Lantas ini jelas terjadi di masalah percetakan. Dicontohkannya, misalnya Ditlantas sudah mengajukan untuk dipasok sebanyak 40.000 materil BPKB. Namun, Korlantas Mabes Polri hanya mengirim 10.000 materil. “Nah disini lah masalahnya. Jadi bukan kosong, tapi minus. Kalau sudah begini, kami biasanya akan terus memesan ulang ke Korlantas. Bisa per tri wulan, ataupun per bulan,” tegasnya.
Saat disinggung, apakah keterlambatan pengiriman ini ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korlantas Mabes Polri, Murtadha membantahnya.

“Ya nggak adalah. Inikan BPKB, bukan simulator pembuatan SIM, jadi nggak ada kaitannya. Cuma terlambat dipercetakannya aja ini,” tukasnya.
Kompol Murtadha juga berani memastikan kekosongan materil BPKB ini akan berakhir pada Jumat (hari ini,red). Pasalnya, pihaknya sudah menerima informasi bahwa 40.000 materil BPKB tersebut, pada Kamis (9/8) petang sudah berada dalam perjalanan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak ekspedisi. Materil BPKB itu dapat dipastikan akan tiba di Dit Lantas pada esok hari (hari ini, Red). Mudah-mudahan jumlah materil BPKB yang kami minta sesuai dengan jumlah materil yang dikirim,” pungkasnya. (mag-12)

Terdakwa Narkoba Kabur dari Mobil Tahanan

MEDAN-Terdakwa kasus narkoba, Amran Fauzi, mencoba kabur saat hendak diboyong masuk ke mobil tahanan yang berada di belakang Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (9/8). Namun aksi terdakwa yang tergolong nekat ini digagalkan petugas pengawal tahanan yang dibantu petugas Intel Kodim yang saat itu berada di lokasi.

Informasi yang diperoleh, kejadian berawal saat terdakwa yang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan itu lepas dari pantauan pengawal tahanan. Usai menjalani persidangan di PN Medan, terdakwa diboyong masuk ke mobil tahanan. Karenakan suasana PN Medan hari itu penuh oleh pengunjung, pengawal tahanan terkesan lalai.

Amran yang berada di belakang pengawal tahanan, ketika itu berusaha menyelinap ke kerumunan pengunjung PN Medan yang terbiasa ramai berada di pintu belakang (tempat para tahanan dimasukkan atau dikeluarkan dari mobil tahanan) PN Medan. Ternyata petugas kecolongan, Saat menghitung jumlah tahanan, ternyata terdakwa tidak terlihat. Amran melarikan diri dari para petugas.

Berjarak sekira 200 meter dari belakang PN Medan atau tepatnya berdekatan dengan kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, tepatnya di Jalan Candi Kalasan, Amran pun dihadang oleh petugas Intel Kodim yang saat itu kebetulan berada di lokasi kejadian dan mendengar teriakan para petugas pengawal tahanan yang kecolongan.

Namun, Amran berusaha melawan sergapan petugas Intel Kodim. Sempat terjadi kejar-kejaran antara terdakwa dengan para petugas. Nasib sial, karena melakukan perlawanan, Amran pun harus menerima pukulan yang dilakukan para petugas. Tak mampu menghindar, akhirnya Amran pun berhasil ditangkap.

“Saat itu, saya dan tiga petugas Intel Kodim lainnya lagi beristirahat tepatnya di Jalan Candi Kalasan itu. Kebetulan kantor kita kan letaknya nggak jauh dari Pengadilan. Tiba-tiba kita dengar teriakan petugas pengawal tahanan yang mengatakan ada tahanan kabur. Ternyata saat itu, terdakwa melintas dan langsung kita hadang,” ucap Anang Staff Intel Kodim.

Setelah berhasil ditangkap, pihaknya lantas menyerahkan terdakwa kepada petugas pengawal tahanan dari Kejari Belawan dan Kejari Medan. Sementara itu, petugas pengawal tahanan yang enggan disebutkan namanya mengaku pihaknya awalnya tidak melihat tanda-tanda terdakwa ingin melarikan diri. Ketika menjalani proses persidangan di PN Medan, terdakwa juga berlaku sopan.

“Dia tahanan terkait kasus narkoba. Dia baru sidang dan tidak menunjukkan etikad yang buruk. Akibat perbuatan melanggar hukum ini, kami akan membawanya langsung ke Kejari Belawan untuk diproses,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya tadi.
Usai ditangkap dan dimasukkan ke mobil tahanan kembali, tampak beberapa petugas pengawal tahanan langsung tancap gas mobil menghindari pertanyaan wartawan. (far)

MEDAN-Gelandangan dan pengemis alias gepeng di Kota Medan selama Bulan Suci Ramadan tahun ini mengalami peningkatan sebesar 50 persen.

Dari data Dinas Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara (Sumut), secara keseluruhan di Sumut jumlah gepeng 4.181 orang. Populasi Gepeng di Kota Medan merupakan tersebesar kedua, yakni sebanyak 1.023 orang. Sementara terbanyak pertama adalah di  Tapanuli Utara (Taput) sebanyak 2.255 orangn
Khusus untuk gelandangan, data dari Dinas Kesejahteraan Sosial Sumut, tercatat sebanyak 2.500 jiwa.

“Bulan puasa ini semakin banyak gepeng dengan peningkatan sebesar 50 persen. Di Medan terlihat di persimpangan-persimpangan lampu merah. Jumlahnya mencapai 10 orang, ada datang dari kabupaten terdekat, dan dikoordinir,” ungkap Kepala Seksi Penanganan Gepeng dan Lanjut Usia (Lansia) Dinas Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara, Nasrin, Rabu (9/8).

Dikatakannya, bulan-bulan selain Ramadan jumlah pengemis, khususnya di Medan tidak begitu banyak. Artinya, lonjakan jumlah gepeng terjadi pada Bulan Ramadan.

Dijelaskannya, khusus jumlah gelandangan saja di Medan sebanyak 1.676 orang. Jumlah tersebut terbesar dari 33 kabupaten/kota di Sumut lainnya.
Penanganannya, sambung Nasrin, adalah terletak pada regulasi yang mengatur tentang gepeng ini melalui peraturan daerah (Perda).

“Perda sudah ada, tapi belum ada pergubnya. Sejak 2009. Imbauan kita kepada masyarakat, memang ada paradigma memberi amal, sedekah, lebih baik ke badan-badan resmi. Gelandaangan yang tak bisa laksanakan fungsi sosial secara wajar, itu menyangkut mentaliti, dan itu dimobilisasi,” cetusnya.
Terkait hal itu, lanjutnya, sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah dari sisi mental. Kendati demikian, pihaknya tetap komit untuk melakukan pembinaan.
Sementara itu, kemarin (9/8), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan dan Sat Pol PP Kota Medan merazia gepeng setelah mendapat instruksi dari Wali Kota Medan Rahudman Harahap, saat rapat bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD).

Dari hasil razia 10 gepeng yang mayoritas didominasi para lansia (lanjut usia) terjaring razia dari beberapa titik lokasi yang difokuskan sebagai tempat yang kerap dipenuhi para gepeng. Razia tersebut dilaksanakan sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Bundaran Majestik Jalan Gatot Suboroto Medan, Jalan. Palang Merah, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Halat simpang Jalan Juanda Medan.

Sayangnya, petugas tak menemukan satupun gepeng yang kerap beroperasi di sekitar lampu merah. Razia pun dilanjutkan ke Jalan Palang Merah, petugas berhasil menjaring seorang wanita tua yang sedang terduduk di pinggir jalan. Tanpa perlawanan, wanita tua tersebut diboyong petugas ke mobil pengangkut milik Satpol PP Medan.

Para gepeng lainnya pun berhasil terjaring ketika petugas melanjutkan razia ke sekitar Jl. Ahmad Yani dan Jalan Halat. Hingga akhirnya sekitar 10 gepeng berhasil diamankan petugas dan diboyong ke kantor dinas sosial Jalan KH Wahid Hasyim.

Kasat Pol PP Medan, M Sofyan saat dikonfirmasi mengatakan razia tersebut dilakukan oleh Dinsosnaker Kota Medan, sementara pihaknya hanya membantu melakukan penertiban sebagaimana merupakan menjadi tugas dan fungsi Satpol PP untuk melakukan penertiban.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis ketika dikonfirmasi mengatakan jika penertiban tersebut dilakukan guna menciptakan situasi bersih dan menjaga kerapian Kota Medan menjelang Idul Fitri 1433 H. Para gepeng yang terjaring akan dikirim ke panti rehabilitasi para gepeng di Binjai dengan harapan para gepeng tersebut bisa menjadi lebih mandiri dan memiliki keahlian selama berada di panti rehabilitasi. (gus)

(ari)

MEDAN-Psikolog Drs Irna Minauli MPSi mengatakan ada lima kekerasan yang sering dialami anak. Yakni mulai dari kekerasan fisik, emosional (verbal), kekerasan seksualn pengabaian dan terpaparnya anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan orangtua.

“Bentuk pengabaian terhadap hak-hak anak, juga bagian dari kekerasan pada anak. Begitu juga, orangtua yang sedang bertengkar di depan anak, juga bentuk kekerasan bagi anak,”ungkap Irna Minauli dalam diskusi yang diselenggarakan keluarga besar Yayasan Sarimutiara Medan di kampus STIKes Sari Mutiara dan bekerjasama dengan Forum Wartawan Kesehatan (Forwakes) Sumatera Utara,  Senin (6/8).
Irna juga mengharapkan para orangtua untuk tidak memperlakukan anak dengan kasar.

Pasalnya, prilaku kasar kepada anak akan membentuk tumbuh kembang psikis anak menjadi kurang baik.
“Mencubit anak saja sebenarnya tidak boleh,” ucapnya.

iskusi tersebut juga diikuti anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba SH MM, dan Ketua STIKes Sarimutiara Medan, Dr Ivan Elisabet Purba, serta sejumlah dosen Sari Mutiara.

Selama ini, sebut Irna, banyak masyarakat yang menilai jika kekerasan sering dianggap sebagai salah satu bentuk penerapan pendidikan kedisiplinan pada anak.

Akan tetapi justru sebaliknya kekerasan dapat membagun prilaku anak yang kerap lebih bandal dibanding sebelumnya.

“Apapun alasannya, secara psikologis tidak dibenarkan. Karena, kekerasan itu akan membuat anak malah tambah nakal,” tegasnya.
Irna menilai, para orangtua sering melakukan pelampiasan kemarahannya pada anak. Mulai dari bentuknya ejekan, perbandingan, memberikan label negatif pada anak hingga kekerasan fisik dan seksual.

Kekerasan seksual, lanjutnya, akan membentuk emosional anak terganggu. Anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan.
“Anak bisa saja mengalami mimpi buruk berkepanjangan. Dia bisa takut bertemu orang asing, apalagi tindakan kekerasan seksual sering dibarengi dengan pengancaman yang membuat anak takut melihat orang asing,” sebutnya.

Dia menyontohkan, salah seorang anak korban sodomi yang dibawa Forwakes belum lama ini ke klinik psikologi Biro Persona miliknya.
“Selama seminggu anak itu masih takut melihat laki-laki. Bahkan, diberi mainan laki-laki saja, tidak disentuhnya. Jadi, proses penyembuhan traumanya panjang, bisa memakan waktu hingga enam bulan,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, bentuk pengabaian juga bagian dari kekerasan. Pengabaian bisa terjadi soal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
“Orangtua sering terlalu sibuk, sehingga anak diserahkan begitu saja kepada pembantu. Termasuk anak jalanan, juga bagian dari pengabaian,” jelas Irna lagi.

Malah, lanjutnya, belakangan ini ada tren baru bentuk kekerasan anak. Di mana orangtua yang mengalami sindrom tertentu.

“Para orangtua kerap membawa anak ke dokter untuk pemeriksaan kesehatannya, padahal, anak itu sendiri sebenarnya tidak sakit,” ujarnya.
Menurutnya, kebanyakan anak yang rentan mengalami kekerasan mulai dari satu hingga tiga tahun. Anak yang berkebutuhan khusus, anak panti, anak tiri, dan anak adopsi. “Saya ingin berpesan, agar pemerintah membuat undang-undang untuk anak yang mampu melindungi mereka dari perbuatan kekerasan,” sebut Irna.

Irna menilai, sejauh ini, kekerasan pada anak tidak terlalu berkorelasi dengan pendidikan orangtua. Soalnya, banyak orang berpendidikan S2 dan S3, juga memperlakukan anak dengan kasar.

“Ini bisa jadi karena faktor budaya dan bisa jadi warisan dari orangtua sebelumnya yang memperlakukan anaknya dengan kasar, sehingga, anak menjadi terwarisi kekasaran dan membuat hal serupa,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Parlindungan Purba mengaku, acara itu digelar setelah melihat anak yang ditangani Irna Minauli dalam kasus kekerasan seksual belum lama ini. Dia melihat, pentingnya pemahaman orangtua tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik. Harapannya, anak yang menjadi generasi penerus bangsa ini bisa menjadi lebih baik lagi.

“Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Saya usulkan agar Forwakes membentuk kelompok keluarga bahagia (KKB). Nanti, kita fasilitasi agar KKB ini berkumpul tiap bulan untuk mendapat pencerahan dari psikolog bagaimana menjadi orangtua yang baik,” tutur Parlindungan Purba.
Dalam forum diskusi itu, juga diusulkan agar pemerintah lebih memperhatikan anak termasuk dari sisi jaminan anak untuk mendapatkan penanganan psikologis secara baik. Penanganan kesehatan psikologis anak ini diharapkan bisa menjadi komprehensif dalam jaminan kesehatan masyarakat. “Soalnya, kesehatan itu tidak saja secara fisik tapi juga psikis,” tambah Ivan Elisabet Purba.
Dalam kesempatan yang sama, keluarga besar Sari Mutiara juga menggelar berbuka puasa bersama diisi dengan cerama agama serta menyantuni puluhan anak yatim. (uma)

MEDAN-Ditengah meningkatnya volume kendaraan bermotor di Kota Medan, hak para pejalan kaki semakin terancamn
Para pejalan kaki kerap merasakan ketidaknyamanan karena tidak mendapat fasilitas yang cukup.

Dalam hal ini trotoar yang harusnya diperuntukkan untuk para pejalan kaki disalahgunakan beberapa pihak. Para pegadang kaki lima (PKL) kerap menggunakannya untuk berjualan, selain itu tidak seluruh fasilitas jalan dilengkapi trotoar. Selain itu ulah pengendara motor yang kerap menggunakan trotoar sebagai tempat untuk melintas juga sangat mengganggu.

Pantauan Sumut Pos di beberapa lokasi pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Seperti di kawasan Jalan Cirebon yang padat dan kerap macet, hanya ada sedikit celah untuk pejalan kaki. Trotoar yang cukup sempit digunakan untuk parkir kendaraan, maupun berjualan.

Bahkan beberapa kendaraan diparkir hingga ke badan jalan. Keberadaan pot bunga besar yang kerap ditemui di beberapa tempat juga cukup menganggu.
“Gimana trotoarnya penuh jualan dan sempit. Ada pula pot bunga besar. Jadinya saya jalan di pinggir jalan. Rasanya was-was. Saya takut ditabrak dari belakang. Apalagi kendaraan dekat-dekat,” kata Ikhsan (26), seorang pejalan kaki yang terpaksa melintas di bawah trotoar.

Di kawasan Jalan Guru Patimpus para pengendara yang tak sabar menunggu jika lampu merah, kerap menerobos lewat trotoar untuk sampai ke depan. Ini menganggu kenyamanan pejalan kaki.

“Kadang-kadang kesal juga, bang. Sudah tempatnya sempit. Ini pengendara kereta sesukanya naik ke trotoar. Dimana lagi mau jalan kalau mereka pun suka-suka,” kata Rama (32), pejalan kaki yang melintas. (mag-18)