Home Blog Page 1313

Terkait Gugatan Ijin Lingkungan, PT Dairi Prima Mineral Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Jakarta

BERI KETERANGAN: External PT DPM, Syahrial Suandi (tengah) didmpingi external lainya, Agum Syah (kanan) dan penasehat hukum PT DPM, Prihandana memberikan keterangan pers terkait upaya banding dilakukan perusahaan atas putusan PTUN, Selasa (25/7/2023).Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO- PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) perusahaan pertambangan timbal dan seng berlokasi di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, memberi tanggapan atas dinamika penolakan dan gugatan sebagian warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

External PT DPM, Syahrial Suandi didampingi Agum Syah dan penasehat hukum PT DPM, Prihandana dalam keterangan pers diterima wartawan, Senin (25/7/2023) menyampaikan, menyikapi penolakan dilakukan sekelompok warga.

PT DPM memberikan penjelasan terkait aktivitas dilakukan perusahaan. Syahrial menerangkan, PT
DPM dalam melakukan kegiatannya
senantiasa melibatkan masyarakat, sehingga
Perusahaan dapat memahami dinamika yang
berkembang.

PT DPM juga, sepenuhnya menghormati aspirasi
dan hak konstitusional sebagian warga yang
disampaikan melalui gugatan pada PTUN Jakarta terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) untuk membatalkan surat keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Persetujuan Lingkungan PT DPM (Izin
Lingkungan) yang terbit pada bulan Agustus 2022 lalu.

Terkait gugatan dimaksud, lanjut Syahrial, PT DPM menanggapi beberapa hal utama yang menjadi landasan sebagian warga mengajukan gugatan tersebut.

Pertama, berkembanganya opini bahwa bencana
banjir bandang terjadi tahun 2018 di Desa
Longkotan dan Desa Bongkaras, adalah akibat kegiatan operasional PT DPM.

PT DPM tidak pernah melakukan kegiatan perambahan yang menyebabkan terjadinya deforestasi di perbukitan Desa Bongkaras, yang diduga kuat sebagai penyebab utama banjir bandang di Desa Bongkaras dan Desa Longkotan, sebagaimana opini yang ditujukan kepada PT DPM.

“Hal itu dipertegas oleh saksi fakta yang hadir dalam
persidangan yang berasal dari warga Desa
Longkotan dan Desa Bongkaras, “sebut Syahrial.

Karena saat ini, PT DPM masih dalam tahap persiapan dan perencanaan konstruksi serta belum melakukan kegiatan pertambangan secara komersial.

Selanjutnya, gudang bahan peledak dianggap menimbulkan kerawanan karena berdekatan dengan permukiman dan perladangan masyarakat.

Lokasi gudang bahan peledak yang dimaksud bersifat sementara yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepolisian Republik Indonesia.

“Sesuai dengan Izin Lingkungan, lokasi gudang handak
permanen akan dibangun di lokasi yang jauh dari permukiman dan perladangan masyarakat, “ungkapnya lagi.

Kekhawatiran pembangunan terowongan tambang bawah tanah dan penggunaan bahan peledak akan menimbulkan gempa.

Dapat dijelaskan, bahwa kegiatan pertambangan yang akan dilaksanakan PT DPM, termasuk pembangunan infrastruktur tambang selalu mengacu pada pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan
benar.

Dalam kesaksiannya pada proses persidangan, Prof Dr Danny Hilman Natawidjaja M.Sc, ahli kegempaan
Indonesia yang dihadirkan sebagai saksi ahli menyatakan, bahwa penggunaan bahan peledak atau aktivitas pengeboran dalam kegiatan pertambangan tidak akan memicu terjadinya gempa, sehingga kegiatan pertambangan PT DPM di Kabupaten Dairi
tetap aman.

Lanjut Syahrial, beredarnya kajian yang dibuat oleh 2
orang warga negara Amerika dengan pendapat, bahwa pembangunan Tailing Storage Facility (TSF) yang akan dibangun PT DPM berpotensi runtuh saat terjadi
gempa.

“Kami tegaskan, bahwa kajian tersebut tidak akurat karena tidak dilakukan pada rencana lokasi pembangunan TSF, ungkap Syahrial. PT DPM telah memiliki hasil kajian detail mengenai jarak aman antara TSF dengan sesar atau patahan terdekat. Kami tegaskan bahwa pembangunan TSF, akan menggunakan standar konstruksi terbaik yang disiapkan untuk menahan dampak potensi gempa bumi,” ungkapnya.

Pembangunan TSF hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin yang diterbitkan oleh Komisi Keamanan Bendungan sesuai keterangan disampaikan, Widy Pradipta, S.T. M.Eng yang turut hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan.

Sidang gugatan sebagian warga di PTUN Jakarta, telah
berlangsung sejak Maret 2023 dan telah diputus melalui persidangan elektronik pada, Senin (24/7/2023).

PT DPM menghargai dan menghormati putusan pada tingkat pertama yang belum berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, PT DPM akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum sebagai pihak tergugat II. Intervensi yaitu upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

“Perlu dipahami selama upaya hukum dilakukan,
kegiatan usaha PT DPM tetap berjalan sesuai
dengan perizinan dan peraturan perundangundangan yang berlaku,” tegas Syahrial.(rud/ram)

Bupati Tegaskan Kemitraan & KUR saat Bertemu dengan Pinca Bank Sumut

DIABADIKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu diabadikan saat menerima kunjungan Pinca PT Bank Sumut Sidikalang, Edy Primsa dan rombongan, Selasa (25/7/2023).Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO- Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menegaskan, peran kemitraan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dengan PT Bank Sumut, perlu ditingkatkan untuk meningkatkan finansial masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Pimpinan Cabang (Pinca) PT Bank Sumut Sidikalang, Edy Primsa di ruang rapat Bupati, Selasa (25/7/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat menyampaikan, pertemuan itu membahas layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

“Dalam kesempatan itu, Bupati mengatakan, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo, komitmen perusahaan jasa sektor keuangan untuk menyalurkan kredit ke segmen UMKM dan pertanian perlu ditingkatkan. Karena, kredit untuk sektor UMKM dan alat dan mesin pertanian (Alsintan) masih sangat rendah,” ujarnya.

Eddy menjelaskan, masyarakat Kabupaten Dairi mayoritas petani serta 45 persen PDRB-nya bersumber dari sektor pertanian.

Maka, harus diupayakan dukungan perbankan untuk memenuhi kebutuhan sektor penting ini melalui peningkatan sarana produksi (Saprodi) yakni obat-obatan pertanian, pestisida dan pupuk untuk peningkatan produktifitas pertanian dan kesejahteraan petani.

“Kita butuh dukungan kuat Bank Sumut, apa yang sudah kita lakukan ditahun sebelumnya, perlu ditingkatkan. Sama halnya dengan Bank swasta lain, Bank Sumut diharap hadir lebih dekat dengan masyarakat,” ucap Eddy.

Lanjut Eddy, sebagai salah sektor yang dianggap mampu bertahan di tengah krisis dan pandemi, UMKM dan pertanian mestinya selalu mendapat prioritas kemudahan kredit.

“Harapan kita, dalam waktu 2 minggu, skema kredit ini sudah turun, agar Dairi bisa jadi pilot project KUR Alsintan. Begitu juga untuk UMKM, mestinya mendapat kredit secara mudah,” katanya.

Hadir pelaksana harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda), Dapot Tamba, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Robot Simanullang, Kadis Perindagkop, Iwan Taruna Berutu, Kabag Perekonomian, Lipinus Sembiring serta lainya.(rud/ram)

Aplikasi GoPay Resmi Diluncurkan Nasional, Perluas Jangkauan ke Seluruh Lapisan Masyarakat

JAKARTA, 26 Juli 2023 – GoTo Financial, unit bisnis financial technology GoTo, resmi meluncurkan aplikasi GoPay secara nasional untuk memberikan kemudahan akses finansial kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini belum menggunakan layanan Gojek dan
Tokopedia.

Aplikasi GoPay yang disiapkan untuk menjangkau semua ini hadir dengan ukuran ringan sehingga dapat diunduh di berbagai jenis smartphone. Selain itu, aplikasi GoPay memiliki tampilan yang jelas dan ringkas sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh siapapun. Meskipun kini GoPay memiliki aplikasi yang berdiri sendiri, layanan GoPay tetap dapat digunakan dan terus dikembangkan di aplikasi Gojek dan Tokopedia.

Hans Patuwo, Presiden Unit Bisnis Financial Technology GoTo mengungkapkan, “Peluncuran
aplikasi GoPay menjadi salah satu titik pencapaian terpenting bagi GoTo Financial. Aplikasi ini dihadirkan untuk memberikan akses layanan keuangan yang mudah dan relevan bagi seluruh
lapisan masyarakat, termasuk mereka yang saat ini belum menggunakan Gojek maupun Tokopedia. Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia, terdapat 97 juta orang dewasa di Indonesia
yang masuk ke dalam kategori unbanked atau tidak memiliki akun di bank.

“Kami mempersiapkan setiap aspek agar aplikasi GoPay benar-benar bisa menjangkau semua, mulai dari ukuran ringan kurang dari 25 MB di Android hingga desain ringkas sehingga mudah
dipahami dan memberikan user experience terbaik bagi pengguna. Melalui aplikasi GoPay, kami ingin menghilangkan keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan,” ujar Hans.

Hans menambahkan ukuran ringan dan desain ringkas ini dihadirkan berdasarkan riset mendalam dan juga masukan dari pengguna. Aplikasi GoPay saat ini juga dilengkapi beragam fitur, diantaranya:
1. Gratis transfer instan ke mana saja hingga 100x per bulan, termasuk transfer dari akun GoPay ke akun GoPay lainnya, dari akun GoPay ke rekening bank, dan dari rekening bank ke rekening bank lainnya.
2. Pengguna dapat selalu membeli pulsa dan paket data dengan harga spesial di aplikasi GoPay dan menikmati biaya administrasi yang minim untuk pembayaran tagihan BPJS, PLN
dan lainnya.
3. Aplikasi GoPay juga memiliki fitur laporan pengeluaran yang dapat secara otomatis memberikan gambaran transparan kepada pengguna terkait pengeluaran mereka. Hal ini membantu mereka dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik lagi.
4. Fitur yang tak kalah penting lainnya adalah terkait dengan keamanan. Di dalam aplikasi GoPay, pengguna dipandu untuk mengikuti lima langkah keamanan untuk memastikan perlindungan berlapis bagi akun pengguna, diantaranya penggunaan biometrik. Apabila kelima langkah ini sudah terpenuhi, maka pengguna mendapat “safety score meter” 100% yang diinformasikan di bagian paling atas aplikasi GoPay.

Kemudahan yang diberikan aplikasi GoPay sudah dirasakan oleh para pengguna aplikasi GoPay versi perdana, seperti Titis Ismawati seorang ibu rumah tangga di Kendal, Jawa Tengah.

Titis menceritakan pengalamannya menggunakan aplikasi GoPay sejak tersedia di kotanya. Ia menjelaskan bahwa aplikasi GoPay menjadi solusi bagi dirinya dan bagi warga di lingkungannya untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan seperti transfer instan ke mana saja.

“Di sini biasanya kalau mau transfer harus melalui kios yang jaraknya sangat jauh, bisa satu jam bolak balik hanya untuk transfer. Setiap kali transfer juga kena biaya tambahan yang cukup tinggi. Semenjak pakai aplikasi GoPay, saya lebih gampang transfer. Udah instan, tanpa biaya lagi. Selain itu, tampilan aplikasi GoPay simpel sekali,” ujar Titis. (rel/sih)

Firefly Airline, Koneksi Nyaman Anda ke Pulau Pinang untuk Wisata Medis, Belanja dan Kuliner

SUMUTPOS.CO – Pulau Pinang kini telah berkembang pesat menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Sebuah Negara Bagian di Malaysia ini sukses memikat kunjungan wisatawan untuk menikmati berbagai potensi dan pesona yang dimiliki. Wisatawan asal Indonesia menjadi salah satu target utama yang dikejar pengelola destinasi wisata di pulau ini. Termasuk wisatawan dari Medan, Sumatera Utara.

Dikutip dari beberapa sumber,  berdasarkan data dari Departemen Imigrasi Pulau Pinang, kunjungan pelancong asal Indonesia yang datang ke Pulau Pinang selalu berada pada peringkat pertama selama periode 2018-2019. Ada 270,46 ribu kunjungan dari Indonesia ke Pulau Pinang pada tahun 2018 dan 302,5 ribu pada tahun 2019. Adapun posisi kedua ditempati Singapura. Salah satu tujuan utama pada wisatawan tanah air berkunjung ke Pulau Pinang adalah medical tourism, selain mengunjungi objek wisata lainnya seperti warisan budaya, kuliner dan sebagainya. Sejumlah rumah sakit di Pulau Pinang  sudah sangat popular bagi wisatawan / pasien yang memilih layanan medis disini. Sebut saja,  Island Hospital, Loh Guan Lye, Gleneagles dan lain-lain.

Berdasarkan data yang dirilis  Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), dari 1,2 juta pasien internasional di Malaysia, 900.000 berasal dari Indonesia. Dan sekitar 400.000 orang, memilih Pulau Pinang sebagai tujuan berobat, selain Kuala Lumpur, Kucing, dan daerah lainnya di Malaysia. Medical check up, konsultasi sebagai second opinion dan operasi, ada­lah hal yang sering dilakukan pasien asal Indonesia.

Apa yang menjadi  alasan  pasien Indonesia berobat ke berbagai rumah sakit di Pulau Pinang ?  antara lain, Pulau Pinang dikenal memiliki sejumlah rumah sakit berstandart Internasional. Memiliki dokter berkualifkasi internasional, kualitas dari berbagai rumah sakit yang ada dan biaya berobat yang efisien.

Secara umum, frekwensi penerbangan pelancong tanah air ke Pulau Pinang dalam rangka wisata medis berasal dari Jakarta, Medan dan Surabaya.  Melihat tingginya minat masyarakat mengunjungi Pulau Pinang, tidak heran juga, rute penerbangan menuju Pulau Pinang  kian sibuk belakangan ini. Rute Medan – Pulau Pinang misalnya, selalu ramai oleh penumpang.

Kereta Gantung Langkawi,

Untuk menuju Pulau Pinang, ada beberapa penerbangan langsung.  Sehingga pasien tidak perlu repot transit atau pindah ke moda transport lainnya. Salah satu penerbangan langsung ke Pulau Pinang adalah dari Medan.

Salah satu penerbangan yang dapat menjadi pilihan adalah Firefly Airline.  Sejak 17 Februari 2023, Firefly meluncurkan penerbangan langsung perdana Medan- Pulau Pinang. Rute baru ini telah membuka kesempatan lebih banyak bagi wisatawan Indonesia, terutama Sumatera Utara, berkunjung ke Pulau Pinang, Malaysia.

Terbang satu kali setiap hari dari Medan (KNO) menuju Pulau Pinang (PEN), Firefly memberikan lebih banyak kenyamanan, pilihan, dan fleksibilitas bagi para pelancong karena Firefly mengoperasikan rute dengan pesawat Boeing 737-800 yang baru diperbaharui yang dapat menampung 189 penumpang.

Dengan penerbangan ini, penumpang akan merasakan pengalaman kabin baru di pesawat Boeing 737-800. Kabin dilengkapi dengan jok ergonomis baru yang menawarkan lebih banyak ruang untuk kaki dan lebar dengan jarak antar jok yang lebih lebar 30 inci dan dimensi sandaran 4”.

Kemudahan lain yang bisa dinikmati penumpang antara lain, Firefly menawarkan bagasi terdaftar GRATIS 10 Kg, dan kursi baru yang nyaman. Kursi dibuat dengan kulit berlapis ringan dan dilengkapi layar entertainment pribadi, port USB untuk pengisian daya agar perangkat penumpangtetap terisi daya dari tempat duduk mereka. Penumpang juga akan dilayani oleh awak kabin yang ramah dan penuh perhatian.

Dari sisi tarif, tentunya Firefly memberikan nilai terbaik bagi penumpang dengan harga kompetitif, tanpa mengorbankan kualitas atau kenyamanan. Sehingga penumpang masih bisa menghemat biaya perjalanan mereka.

Kehadiran Firefly Airline untuk rute Medan – Pulau Pinang ini sangat disambut positif  oleh warga Medan. Masyarakat antusias menikmati layanan penerbangan ini. Seperti yang terlihat di counter Fireflay Bandara Kuala Namu (19/7) kemarin. Penumpang tampak ramai melakukan check in untuk keberangkatan pukul 15.20 WIB.

Firefly mulai beroperasi pada April 2007, anak perusahaan dari Malaysia Aviation Group (MAG). Beroperasi menggunakan turboprop ATR 72-500, menghubungkan berbagai titik tujuan di Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, dan Sumatera Indonesia sejalan dengan agenda Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Panorama bangunan bersejarah George Town, di Pulau Pinang, Malaysia

Pada April 2022,  Firefly meluncurkan operasi jet barunya dengan armada Boeing 737-800 dari Penang, menghubungkan bagian utara dan selatan Semenanjung Malaysia dan ke Malaysia Timur. Fokus langsung Firefly adalah pasar domestik dan saat perjalanan sudah siap dan dibuka secara bertahap, layanan internasional akan dimulai. Layanan baru ini memberikan penawaran yang fleksibel dengan pilihan bagi pelanggan yang disertai kenyamanan dan kemudahan tambahan sepanjang perjalanan. Penumpang akan terus menikmati fasilitas garbarata, kesempatan untuk mengumpulkan dan menukarkan poin dengan opsi untuk menambahkan keistimewaan lain seperti pemilihan kursi, perlindungan asuransi, makanan hangat dalam penerbangan, pemilihan kursi, dan banyak lagi.

Untuk lebih memudahkan perjalanan Anda, Anda dapat memesan tiket perjalanan dan paket wisata ke Pulau Pinang melalui agen perjalanan favorit Anda. Ada banyak agen perjalanan yang siap membantu Anda. Ada bisa reques destinasi wisata, hotel, restoran dan acara yang diinginkan.

Seperti diketahui, selain wisata medis, Pulau Pinang memiliki sejumlah wisata lain yang dapat dinikmati. Pulau Pinang adalah sebuah area dengan keragaman budaya yang paling mencolok dan menarik di Malaysia. Itu sebabnya, Georgetown – ibu kota dari kawasan ini – dinobatkan menjadi salah satu Situs Warisan Budaya UNESCO. Selain gedung-gedung berarsitektur kuno di pusat kota, Pulau Pinang juga menawarkan beragam wisata alam, mulai dari pantai hingga pegunungan yang menakjubkan.

Di kawasan ini, pelancong bisa menemukan banyak lokasi wisata yang ramai pengunjung, seperti Situs Warisan Budaya UNESCO Armenian Street (kawasan bersejarah di pusat kota Georgetown).  Kuil Kek Lok Si, Tropical Spice Gardens, Pulau Pinang Botanic Gardens, dan masih banyak lagi.Selain itu, turis juga bisa mengunjungi beberapa pusat perbelanjaan modern, pasar malam, atau pasar loak untuk pengalaman berbelanja yang menyenangkan.Sebut saja Komtar. Komtar adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Pinang.Gedung Komtar pun merupakan gedung tertinggi yang ada di pulau ini. Harga barang di pusat perbelanjaan yang satu ini relatif terjangkau. Ada juga pasar chowrasta,  dan sebagainya.

laksa assam, makanan khas Pulau Pinang

Pulau Pinang juga identik dengan makanan, bahkan banyak yang menyebutkan bahwa kota ini adalah Surganya makanan. Di sini kita akan menemui banyak sekali tempat makan yang menjajakan berbagai macam makanan dengan harga yang bervariasi. Mulai dari restoran mewah, warung pinggir jalan, serta beberapa street food. Ada beberapa lokasi street food terbaik di Pulau Pinang diantaranya, Gurney Drive, Macalister Street dan lain-lain.

Dengan beragam potensi wisata ini, Firefly pun berkomitmen mendukung  perkembangan wisata di kota ini dan memberikan kesempatan khususnya kepada masyarakat Medan untuk menikmati penerbangan langsung Medan (KNO) menuju Pulau Pinang (PEN) dengan penerbangan yang nyaman, fasilitas modern dan harga yang kompetitif.

Untuk informasi lebih lanjut tentang promo terbaru Firefly, kunjungi dan ikuti media sosial Firefly melalui Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Pelanggan juga dapat mengunjungi website Firefly di www.fireflyz.com.my dan agen perjalanan favorit Anda untuk informasi dan pemesanan lebih lanjut.  (adv)

Hadirkan Adik Korban, Saksi Akui Tak Melihat Penganiayaan Dilakukan Mantan Menantu

KETERANGAN: Saksi memberikan keterangan dalam kasus dugaan penganiayaan terdakwa Nazmi di PN Medan, Senin (24/7/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang dugaan penganiayaan mertua yang dilakukan Nazmi Natsir Adnan dan Rinaldi Akbar terhadap korban Ellia kembali bergulir. Menghadirkan saksi Salwa Umar selaku adik korban, terungkap fakta baru dalam sidang di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (24/7) sore.

“Saya tidak tahu peristiwanya pak hakim, karena saya tidak berada di lokasi kejadian,” ucapnya ketika menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai Nelson Panjaitan.

Namun, dirinya mengetahui peristiwa tersebut dari keluarganya/ibu kandungnya dan bukan melihat secara langsung. “Saya taunya dari keluarga saya, saya hanya mendengar pengakuan dari ibu saya,” katanya.

Diluar persidangan, penasehat hukum kedua terdakwa, Ragil SH menegaskan bahwa dari keterangan saksi tidak ada satu bukti untuk memberatkan kliennya.

“Kesaksiannya tidak berbobot dan tidak ada memberatkan kedua terdakwa, karena saksi tidak melihat langsung peristiwa dugaan tersebut saat terjadi,” ujarnya kepada wartawan.

Dalam sidang sebelumnya, saksi korban Ellia mengaku bahwa kedua terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Manunggal Nomor 02, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.(man/ram)

Setiap Kantor OPD Harus Memiliki Alat Pemadam Kebakaran

PIMPIN: Pj Sekda Kota Tebingtinggi Kamlan Mursyid meminta kepada seluruh OPD untuk memiliki alat pemadam kebakaran.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS CO- Pj Sekda Kota Tebingtinggi Kamlan Mursyid meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk memiliki alat pemadam kebakaran, seperti detektor asap, api maupun panas, alarm kebakaran otomatis maupun manual, tabung pemadam Alat Pemadam Api Ringan (Apar), sistem Hydrant dan sistem Springkler.

“Kalau bisa alat pemadam kebakaran itu ada di masing masing ruangan Kantor OPD,” pinta Kamlan Mursyid saat memimpin rakor pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan, terkait sosialisasi proteksi bangunan dan Gedung di aula Bappeda Jalan Delima, Kota Tebingtinggi, Selasa (25/7/2023).

Dijelaskan Kamlan bahwa dasar kegiatan tersebut adalah UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, dan Peraturan menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2008 tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Sedangkan Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Tebingtinggi, Abdul Halim Purba menjelaskan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

Dikatakannya, tujuan dari MKKG ini adalah pengelolaan bangunan agar aman terhadap kebakaran, sedangkan maksud dari MKKG adalah penanggulangan dini dari bahaya kebakaran bangunan dan Gedung.

“Adapun pendukung dari MKKG tersebut adalah proteksi kebakaran atau peralatan sistem perlindungan pengamanan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan tersebut, proteksi pasif dan aktif, dan kami juga melayani pelanan Call Center 24 jam dengan no. 0621-24877, atau 0811-6227-113,” pungkasnya. (ian/ram)

Galian C Diduga Ilegal Bebas Beroperasi di Batangserangan Langkat

BATU: Alat berat beroperasi mengeruk batu dari aliran Sungai Air Tenang di Kecamatan Batangserangan, Langkat. ( Teddy Akbari/Sumut Pos )

STABAT, SUMUTPOS.CO- Aktivitas galian c diduga ilegal mengeruk batu bebas beroperasi di aliran Sungai Air Tenang, Desa Seibamban, Kecamatan Batangserangan, Langkat, Selasa (25/7/ram). Pantauan wartawan, beberapa alat berat yang ditunggangi operator melakukan pengerukan batu dengan aman dan tenang. Bahkan, truk terlihat mengantre untuk melakukan penggalian.

Informasi diperoleh, aktivitas galian c di Pantai Cendana Dusun Taun XI ini diduga ilegal karena berkoordinat pada 3.7419690 LU dan 98.2136200 BT. Koordinat tersebut diduga tidak masuk dalam izin usaha penambangan (IUP) maupun wilayah izin usaha penambangan (WIUP).

Kanit Tipidter Polres Langkat, Ipda Adi Arifin ketika dikonfirmasi di lokasi penambangan diduga ilegal mengarahkan wartawan untuk membuat pengaduan masyarakat atau dumas.

“Buat aja surat dumasnya, habis itu biar kita cek sama dinas pertambangan. Benar tidak dia bekerja di luar titik koordinat,” ujar Adi.

Disoal siapa pemilik galian c, Adi menyebut, si pengusaha dimaksud bernama Bama. “Itu punya Bama,” ujar Adi.

Sementara, dampak beroperasi galian c diduga ilegal ini mengakibatkan jalan rusak. Bahkan, Jembatan Air Tenang yang menghubungkan Kecamatan Padangtualang-Batangserangan terancam roboh.

“Kami masyarakat sebenarnya menginginkan jembatan ini roboh. Sudah muak kami dengan truk yang membawa material galian c. Abu di sini pun parah kali,” ujar warga Batang Serangan yang meminta identitasnya tidak disebutkan. (ted/ram)

WBP Lapas Binjai Produksi Sabun

SABUN: Kalapas Binjai, Theo Adrianus Purba (kanan) saat membagikan sabun olahan WBP kepada warga binaan. ( Istimewa/Sumut Pos )

BINJAI, SUMUTPOS.CO- Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai terus menunjukkan kreatifitasnya tanpa batas. Kali ini WBP Lapas Binjai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memproduksi sabun mandi olahan sendiri.

Bahkan, produksi sabun dari WBP Lapas Binjai dibagikan kepada warga binaan. Artinya, dari mereka untuk mereka juga.

“Kami telah membagikan sabun mandi olahan WBP kepada para warga binaan. Produktivitas tanpa batas dari WBP ini terwujud karena adanya pembinaan yang terus dilakukan,” ujar Kalapas Binjai, Theo Adrianus Purba, Selasa (25/7/2023).

Sabun mandi olahan WBP ini dibagikan di Lapangan Blok CDE. Theo mengucapkan terima kasih kepada WBP yang terus berinovasi tanpa henti.

“Pembagian sabun mandi ini merupakan wujud nyata kepedulian Lapas Binjai akan pemenuhan hak hidup bersih warga binaan,” sambung Theo.

WBP dapat menggunakan sabun untuk membersihkan tubuhnya saat mandi. Selain sabun, Lapas Binjai Kanwil Kemenkumham Sumut juga membagikan alat mandi.

“Kami terus berupaya memenuhi hak WBP sesuai uang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Setiap narapidana dan anak berhak mendapat perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, serta pemberian perlengkapan tidur dan mandi,” pungkasnya. (ted/ram)

75 Hari Masa Kampanye Disebut Efektif Hemat Anggaran Pemilu 2024, Menguntungkan Caleg Incumbent

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ditetapkannya masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari, yakni sejak 28 November 2023 hingga 10 februari 2024 dalam PKPU No.15/2023 tentang Kampanye Pemilu, ditanggapi berbagai pihak dengan positif. Mereka menilai, masa kampanye yang terbilang singkat tersebut sudah cukup ideal.

Tak hanya partai politik, para bakal calon legislatif (bacaleg), baik bacaleg incumbent maupun bacaleg pendatang juga menilai bahwa masa kampanye yang singkat itu dapat meminimalisir potensi konflik di lapangan.

Bahkan, masa kampanye yang singkat juga dinilai akan dapat menghemat anggaran Pemilu 2024.

“Masa kampanye ini memang terbilang singkat, 75 hari. Tapi tentunya dengan waktu kampanye yang sesingkat itu, anggaran yang dibutuhkan juga dapat ditekan sehingga biaya untuk kampanye bisa jauh lebih hemat. Artinya, dapat menghemat anggaran Pemilu 2024,” ucap Bacaleg PDI Perjuangan untuk DPRD Medan, Boydo H.K Panjaitan, kepada Sumut Pos, Selasa (25/7/2023).

Meskipun begitu, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu juga menilai bahwa pendeknya masa kampanye juga memiliki kekurangan. Khususnya bagi para Bacaleg yang tidak berstatus sebagai Incumbent.

Boydo yang pernah menjadi Anggota DPRD Medan periode 2014-2019 itu juga menilai, dengan masa kampanye yang terbilang singkat, maka sosok-sosok Bacaleg Incumbent akan lebih diuntungkan.

“Tapi hal (masa kampanye yang singkat) ini memang lebih menguntungkan kepada calon-calon incumbent, karena mereka sudah berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan sebelum masa kampanye dilaksanakan, sehingga membuat mereka lebih dikenal masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Boydo, para bacaleg non incumbent harus bisa memanfaatkan waktu kampanye yang singkat tersebut untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan visi misinya kepada masyarakat.

“Harus ada strategi khusus untuk meyakinkan masyarakat bahwa visi misi yang disampaikan para bacaleg non incumbent akan memberi perubahan yang lebih baik,” pungkasnya. (map/ram)

DPRD Medan Minta Pemko Tak Buru-buru Hapus Pegawai Honorer

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera direvisi. Selama itu pula, DPR RI telah meminta pemerintah untuk tidak menghapus tenaga honorer sebelum adanya solusi dalam bentuk regulasi dari pemerintah yang menjamin pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu dalam rencana revisi UU ASN tersebut, akan diwacanakan status baru ASN. Semula hanya dua unsur, yakni PNS dan PPPK. Nantinya akan menjadi tiga unsur, yaitu PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Habiburrahman Sinuraya, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk tidak terburu-buru dalam menghapus sistem honorer. Ia pun berharap, pemerintah dapat memberikan regulasi yang menjamin yang menjamin pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemko Medan jangan terburu-buru terkait rencana penghapusan honorer ini. Saya yakin Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution akan mengambil langkah yang arif dan bijaksana terkait hal ini,” ucap Habiburrahman kepada Sumut Pos, Selasa (25/7/2023).

Politisi muda Partai NasDem yang akrab disapa Habib itu menilai bahwa selama ini peran tenaga honorer di lingkungan Pemko Medan terbilang sangat besar dalam menjalankan program-program pemeritah melalui setipa perangkat daerah yang ada. Tanpa keberadan mereka, kinerja setiap perangkat daerah di Pemko Medan dikhawatirkan akan menurun.

“Misalnya saja seperti OPD SatPol PP Kota Medan, cukup banyak pegawai honorer di sana. Bayangkan bila honorer tidak ada di sana, bagaimana SatPol PP bisa melakukan penertiban di Kota Medan yang begitu besar. Disini peran SDM memang sangat dibutuhkan, termasuk mereka para tenaga honorer,” ujarnya.

Ketua Garda Pemuda NasDem Kota Medan itu, rencana penghapusan tenaga honorer tersebut merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan berlaku secara berjenjang, baik ke Pemerintah Provinsi hingga ke pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.

“Kita yakin Pemerintah Pusat juga akan memberikan solusi terbaik terkait hal ini. Selanjutnya, tentunya nanti Pemprov Sumut yang akan terlebih dahulu untuk menjalankan peraturan tersebut, yang kemudian akan dilanjutkan pemerintah di tingkat kabupaten/kota, termasuk Pemko Medan. Jadi memang tidak perlu terburu-buru,” katanya.

Habib juga berharap agar nantinya kebijakan pengangkatan honorer menjadi PPPK dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja pemerintah, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Mengingat belakangan ini, proses pengangkatan honorer menjadi PPPK telah dilakukan secara masif untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

“Dengan meningkatnya kesejahteraan mereka yang dulunya bekerja sebagai pegawai honorer, maka kita harapkan dapat turut meningkatkan kinerja lewat meningkatnya pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Seperti diketahui, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung memastikan, tenaga honorer tidak akan dihapuskan sebelum adanya regulasi dari pemerintah yang menjamin pengangkatan honorer menjadi PPPK.

Untuk itu, Doli mengaku bahwa pembahasan revisi UU No.5/2014 itu akan dibahas secara intensif pasal per pasal agar jangan sampai merugikan kelangsungan hidup ASN dan tenaga honorer kedepannya.

“Pengesahan revisi UU ASN ini insyaallah tinggal menunggu masuk masa sidang. Kami sudah selesaikan kemarin di panja. Paling nanti di rapat, kita satukan dengan pemerintah. Mudah-mudahan di awal masa sidang nanti di pertengahan Agustus, mungkin di minggu ketiga sudah selesai itu,” tutupnya.
(map/ram)

1...1,3121,3131,314...15,695Page 1,313 of 15,695