LONDON-Aries Merritt sebetulnya adalah underdog yang selalu dipandang sebelah mata pada final lomba lari 110 meter gawang. Pada kejuaraan dunia 2011, pelari Amerika Serikat itu hanya menempati peringkat lima. Namun kemarin (9/7), di depan 80 ribu penonton yang memadati Olympic Stadium, Merritt membuka mata dunia dengan meraih emas.
Sepanjang tahun ini, Merritt memang tampil fantastis. Dia menjadi juara dunia indoor 2012 nomor 60 meter di Istanbul dengan mengalahkan andalan Tiongkok Liu Xiang. Tetapi tetap saja, di London, publik lebih menjagokan sang juara bertahan sekaligus pemegang rekor dunia asal Kuba Dayron Robles.
Namun nasib baik tampaknya tak berpihak pada Robles. Pelari berkacamata tersebut rontok di tengah lomba karena menderita hamstring kanan. Padahal, reaksi Robles pada start sangat baik dan sempat memimpin seperempat lomba.
Kondisi itu membuat Merritt tak tertahankan untuk menjadi kampium. Dia mencatat waktu fantastis 12,92 yang menjadi catatan terbaik sepanjang karirnya. Juara dunia yang juga berasal dari AS Jason Richardson meraih perak dengan 13,04 detik. Sedangkan andalan jamaika Hansle Parchment berhak menyabet perunggu dengan 13,12 detik.
Dengan hasil itu Merritt dan Richardson memberikan emas dan perak pertama bagi Negeri Paman Sam sejak Atlanta 1996. Saat itu Allen Johnson dan Mark Crear yang melakukannya. Sejak itu, tidak ada atlet AS lainnya yang mendapatkan emas.
“Saya bekerja keras agar mendapatkan momen seperti itu,” kata Merritt kepada Associated Press. “Ini momen sekali seumur hidup. Saya adalah juara. Saya tidak bisa tenggelam karena saya adalah juara Olimpiade,” imbuhnya dengan bangga.
Sejatinya, Merritt sudah menunggu momen istimewa ini datang pada Beijing 2008. Namun waktu itu, neneknya meninggal sebelum kualifikasi atlet AS ke Olimpiade alias U.S Trial.
Kondisi tersebut membuat hatinya hancur. Kondisi semakin runyam karena dia menderita cedera hamstring dan memaksanya absen beberapa bulan. Dengan persiapan yang compang-camping, Merrtit hanya finis nomor empat.
“Jika emosimu tidak stabil kamu tidak akan menang. Namun apapun itu, pelajaran tersebut adalah berkah bagi saya,” tegasnya. (nur/jpnn)
Poldasu Siagakan Personel Brimob Bersenjata Laras Panjang
MEDAN-Poldasu telah merampungkan rapat koordinasi kesiapan pengamanan menyambut perayaan Idul Fitri 1433 Hijriah dengan pihak-pihak terkait. Dari rapat koordinasi itu, warga diimbau dengan keras untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor. Tindakan langsung (tilang) akan dilakukan jika pemudik membandel.
Kombes Pol Raden Geru Prakoso, Humas Poldasu
“Risiko kenderaan roda dua yang dijadikan angkutan mudik sangat rawan kecelakaan,” jelas Humas Poldasu, Kombes Pol Raden Geru Prakoso usai rapat koordinasi, kemarin.
Heru juga menegaskan, sepeda motor tidak layak digunakan sebagai kendaraan mudik terlebih lagi jika jarak tempuh di atas dua jam. “Jika tidak pedulikan, maka personel di lapangan wajib mengambil tindakan langsung (tilang),” tegasnya.
Untuk itu, tambah Heru, Poldasu dan pihak terkait telah mengambil beberapa keputusan terkait keamanan arus mudik dan arus balik. Termasuk menyertakan personel satuan Brigadir Mobile (Brimob) bersenjata laras panjang. Selain di terminal yang kriminalitasnya cukup rawan pengamanan dan pengawasan ketat juga akan dilakukan di sepanjang Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) khususnya di titik-titik rawan mulai Labuhanbatu-Asahan, hingga Tebingtinggi. “Di terminal stasiun kereta api dan di Jalinsum menjadi fokus penjagaan kami dalam musim mudik tahun ini,” ujarnya.
Heru menjelaskan, khusus di stasiun PT Kereta Api Indonesia (KAI), pihaknya akan menempatkan 70 personel Brimob bersenjata lengkap. Personel Brimob ini dibagi menjadi dua fungsi pengamanan di terminal dan di dalam gerbong KA. “50 personel disebar di terminal KA dan 20 ikut di dalam gerbong KA. Nanti personel Brimob akan dilakukan pembagian shift tugas secara bergantian,” katanya.
Lebih detail dikatakan Heru, dalam pengamanan musim mudik tahun ini, Poldasu dan jajarannya mendirikan 47 Pos Pengamanan (Pospam) dan 5 pos pelayanan (posyan) yang tersebar di sepanjang Jalinsum mulai dari arah Binjai. “47 Pospam dan 5 Posyan tersebut yakni Langkat 4 Pospam dan 1 Posyan, Binjai 5 Pospam, Medan 14 Pospam, Deliserdang 2 Pospam dan 1 Posyan, Sergai 5 Pospam, Tebingtinggi 4 Pospam dan 1 Posyan, Asahan 5 Pospam dan 1 Posyan, serta Labuhanbatu 8 Pospam dan 1 Posyan,” jelasnya.
Pada musim mudik tahun ini, Poldasu memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum darat lebih dari 1.149.083 orang atau naik 10% dari tahun 2011 sebanyak 1.031.083 orang. Sedangkan pada angkutan umum udara menggunakan jasa maskapai penerbangan kenaikannya diperkirakan berkisar 17%.
Dikatakan Heru, untuk menampung jumlah penumpang, Dinas Perhubungan Sumut berkoordinasi bersama Organda sudah mempersiapkan 1.121 unit angkutan darat jenis Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan 29.146 tempat duduk (seat) dan 1.712 angkutan MPU dengan 20.544 seat (data lengkap lihat grafis). “Kami sudah mempersiapkan ini semua. Personel polisi akan bertugas sejak 11 sampai 26 Agustus 2012 tepatnya pada H-7 sampai H+7. Gelar pasukannya Hari Jumat (10/8) mendatang di lapangan Merdeka Medan,” ujarnya.
Heru juga menjelaskan, bahwa di Jalinsum terdapat 15 titik jalan rusak. Jalan rusak terparah ada di Tapanuli Utara sebanyak 11 titik, Tobasa ada 1, Madina 1, Tapsel 1, dan Karo 1. “Bagi pemudik waspadai juga 10 titik lokasi tanah longsor seperti Medan, Simalungun, Karo, Taput, Tapteng, Madina, Dairi, Humbahas, dan Pakpak Bharat. Khusus di lokasi rawan longsor ini, Poldasu mempersiapkan alat berat di lokasi tersebut,” ujar Heru.
Dikatakan Heru, ada 20 lokasi sepanjang Jalinsum yang kerap menjadi langganan macet. Yakni Polres Sergai, Polresta Medan, Polres Langkat, Polres Deliserdang, Polres Asahan, Polres Karo, dan Polres Labuhanbatu. “Kalau rawan laka lantas hampir di 26 Polres Jajaran Poldasu rawan laka lantas. Untuk itu para pemudik harus lebih waspada lagi,” sebutnya.
Dalam operasi pengamanan Idul Fitri, Poldasu melibatkan 3388 personel baik di Poldasu, Satgasda dan wilayah. Cadangan sebanyak 489 personel termasuk TNI ,pemadam kebakaran, dan Dinas PU. “Kekuatan lainnya Satpol PP, Dishub, Pramuka, dan Dinas Kesehatan. Untuk lokasi yang kami tetapkan rawan kejahatan, nanti akan disiagakan personel Brimob bersenjata lengkap,” pungkasnya.
Penumpang Angkutan Udara Naik 15 Persen
Sementara itu, lonjakan penumpang akan terjadi pada hari Idul Fitri mendatang diprediksi kenaikan sebesar lima sampai tujuh persen dari tahun 2011 lalu. Itu dikemukakan, Kepala Bidang (Kabid) Darat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Dishub Provsu), Darwin Purba. “Dan terbesar di angkutan udara sebesar 15 persen,” tuturnya.
Diketahui, kesiapan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini didasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2004, tanggal 19 Oktober 2004 tentang koordinasi penyelenggaraan angkutan Lebaran terpadu.
Kemudian, Keputusan Menteri Perhubungan No KP 238 tahun 201, tanggal 21 Februari 2012 tentang pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu tahun 2012 serta Keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat) selaku Koordinator Pelaksana tingkat nasional angkutan terpadu 2012, No SK 1242/AJ.201/DRJD/2012.
Di sisi lain, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan terus mengeluhkan keberadaan angkutan liat berplat hitam yang semakin banyak dan nilai tidak ada tindakkan yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.
Bahkan, Organda Kota Medan menyebutkan penurunan jumlah penumpang akibat angkutan plat hitam mencapai 25 persen jika berkaca pada 2011 lalu. “Tahun ini angkutan plat hitam juga semakin banyak, bisa saja penurunan jumlah penumpang semakin banyak,” ucap Mont Gomery Munthe, ketua Organda Kota Medan, kemarin siang.
Organda mengancam akan melakukan penghentian pembayaran retribusi hingga mogok massal atas marak angkutan liar plat hitam tersebut.”Saya sudah imbau kepada sopir AKDP untuk tidak membayar retribusi dan kita ancam untuk mogok masal kalau tidak ditanggapi keluhan kita,” tegasnya. (mag12/ari/gus)
Ketersediaan Sarana Angkutan
1. Angkutan Jalan
a. AKDP
Mobil Bus: 1.121 armada dengan jumlah tempat duduk 29.146
Mobil PNP Umum: 1.712 armada dengan jumlah tempat duduk 20.544.
b. AKAP: 1.094 armada dengan jumlah tempat duduk 21.880
2. Kereta Api
Lokomotif: 32 unit
Kereta (gerbong): 64 unit dengan jumlah tempat duduk 12.398
3. ASDP
Sibolga-Gunungsitoli: 3 armada dengan jumlah tempat duduk 900
Ajibata-Tomok: 29 armada dengan jumlah tempat duduk 1.450
Muara-Nainggolan: 1 armada
Simanindo-Tigaras: 1 armada
4. Angkutan Laut
Domestik: 33 armada dengan jumlah tempat duduk 12.690
Luar negeri: 10 armada dengan jumlah tempat duduk 1.223
5. Angkutan Udara
Domestik: 47 armada dengan jumlah tempat duduk 9.635
Luar negeri: 18 armada dengan jumlah tempat duduk 2.425
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti menetapkan tersangka korupsi dari kalangan kakap. Pagi kemarin (8/8) Ketua KPK Abraham Samad mengumumkan bahwa pengusaha papan atas yang juga anggota dean pembina Partai Demokrat Hartati Murdaya Poo sudah resmi berstatus tersangka lantaran diduga kuat terlibat dalam penyuapan Bupati Buol Amran Batalipu.
Hartati Murdaya//jpnn
“Saya akan melaporkan perkembangan kasus suap buol. Dari penelaan penyidik ditemukan beberapa fakta-fakta serta bukti-bukti untuk dapat meningkatkan atau lebih memperluas kasus buol dengan menetapkan tersangka baru. Tersanga baru itu adalah saudari SHM (Siti Hartati Murdaya Poo),” terang Abraham.
Menurut Abraham, penetapan Hartati sebagai tersangka baru merupakan pengembangan dari pemeriksaan tiga orang yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka suap Bupati Buol. Tiga tersangka itu adalah Bupati Buol Amran sebagai pihak yang disuap, serta dua tersangka lainnya adalah penyuap. Yakni, General Manager PT Hardaya Inti Plantation (HIP) Yani dan Direktur Operasional PT HIP Gondo Sudjono.
Nah, dari pengembangan pemeriksaan tiga tersangka tersebut, penyidik menemukan benang merah ke Hartati. Memang Yani dan Gondo merupakan anak buah Hartati. “Pokoknya perbuatan yang dilakukan tersangka selaku presdir PT HIP dan PT Citra Cakra Murdaya (CCM) diduga kuat sebagai orang yang melakukan pemberian uang sebesar Rp 3 miliar kepada bupati Buol,” imbuh orang nomor satu di KPK itu.
Seperti yang diketahui uang Rp3 miliar yang diberikan Hartati melalui dua anak buahnya itu digunakan sebagi pelicin pengurusan hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol. Menurut Abraham, uang itu tidak diberikan sekaligus, namun diberikan dalam dua tahap.
Pemberian pertama pada 18 Juni lalu sebesar Rp1 miliar, sedangkan penyerahan kedua pada 22 Juni. Beberapa hari setelah penyerahan itu, KPK langsung bergerak melakukan upaya penangkapan. Nah, pada 26 Juni, Yani dan Gondo dicokok. Sedangkan Amran baru berhasil ditangkap pada 7 Juli lalu.
Abraham lantas menerangkan Hartati dijerat dengan pasal Pasal 5 Ayat 1 Huruf a dan b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55. Pasal yang dijeratkan kepada Hartati merupakan pasal yang mengatur soal penyuapan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Ancamannya, pidana penjara paling singkat setahun dan paling lama lima tahun, ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.
Memang, berdasarkan informasi yang dikumpulkan Jawa Pos (grup Sumut Pos), Hartati diduga memberikan perintah kepada anak buahnya untuk segera menyelesaikan pengurusan HGU. Bahkan menurut seorang sumber di KPK, Hartati pernah bertemu Amran untuk membicarakan urusan HGU beberapa hari sebelum penyerahan uang pelicin.
Tak hanya itu, status tersangka Hartati sebenarnya sudah diputuskan sejak Senin malam. Keputusan status tersangka disepakati setelah para pimpinan KPK dan penyidik menggelar rapat gelar perkara. Mereka memutuskan dua alat bukti keterlibatan Hartati sudah sangat kuat, sehingga suami pengusaha Murdaya Poo itu sudah layak dijadikan tersangka.
Hartati memang sudah dua kali dipanggil dan diperiksa KPK. Tak tanggung-tanggung, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu selalu diperiksa marathon. Pada pemeriksaan pertama 27 Juli lalu, Hartati diperiksa selama 12 jam. Sedangkan pemeriksaan kedua pada 30 Juli, dia juga hampir diperiksa 12 jam. Hartati selalu membantah bahwa dirinya menyuap Amran.
Abraham lantas menegaskan pihaknya akan segera menahan Hartati, selayaknya tersangka-tersangka korupsi lainnya. “Walaupun yang bersangkutan telah pernah dilakukan pemeriksaan tapi pada saat itu status yang bersangkutan sebagai saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan masih akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Apabila diperlukan penyidik atau apabila kasusnya dianggap mendekati rampung maka yang bersangkutan Insya Allah akan ditahan,” imbuhnya.
Tim pengacara Hartati mengaku keberatan dengan penetapan kliennya sebagai tersangka. Berdasarkan siaran pers yang dikirim Tumbur Simanjuntak cs menyatakan perusahaan milik Hartati tak pernah berupaya menyuap Bupati Amran terkait dengan keberadaan lahan perusahaan di Kabupaten Buol. Tapi terjadi gangguan keamanan berulang terkait dengan operasi perusahaan dan gangguan terhadap lahan perkebunan perusahaan.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman menyatakan menerima penetapan Hartati Murdaya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Bupati Buol. Hayono mengaku pasrah dengan apapun keputusan KPK yang dinilai cukup mengejutkan itu.
“Saya sebagai dewan pembina ikut prihatin dan ikut sedih karena Hartati sebagai tersangka,” ungkap Hayono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan.
Partai Demokrat, ujar Hayono, menghargai dan mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Sesuai mekanisme partai, siapapun kader yang menjadi tersangka akan menghadapi sanksi pemecatan. “Kalau bersalah, kita tidak ada pilihan, tapi kalau tidak bersalah segera dipercepat statusnya. Kita serahkan kepada KPK,” tegasnya.
Senada, Ketua Departemen Perekonomian DPP PD Sutan Bhatoegana juga mengingatkan agar Hartati Murdaya kooperatif menjalani proses hukum kasus suap Bupati Buol, Amran Batalipu. “Kami dari DPP selalu mengatakan kalau ada kader yang terkait masalah hukum, kita harapkan mereka mengikuti aturan yang berlaku dan Demokrat siap menyediakan bantuan hukum yang dibutuhkan,” kata Sutan. (kuh/bay/dyn/jpnn)
MEDAN-Annual Fee PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ke- 28 dan 29 untuk tahun 2010 dan 2011 masih tersendat alias belum dibayarkan. Padahal, dana tersebut sudah ada di rekening Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta siap untuk didistribusikan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) pun dinilai tidak sensitif dan responsif untuk menangani tersebut.
“Waktu kami ke Jakarta tiga bulan lalu, kata Menteri Keuangan (Menkeu), pembayaran annual fee ke-28 dan 29 untuk tahun 2010 dan 2011, sudah bisa didistribusikan setelah ada surat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Sepanjang suratnya tak diberikan, ya annual fee tetap ditahan. Itu uangnya sudah ada di rekening 205,” ungkap anggota Komisi C, Melizar Latif, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Biro Keuangan Pemprovsu di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, No 5 Medan, Rabu (8/8).
Ditambahkan perempuan berjilbab dan politisi dari Fraksi Demokrat DPRD Sumut ini, jumlah annual fee untuk dua tahun tersebut sebesar Rp177 miliar. Bila ditambah dengan annual fee tahun 2012, bisa mencapai sekitar Rp300 miliar. “Itu kalau dibagi ke-10 kabupaten/kota untuk belanja rakyat, sungguh sangat bermanfaat. Bisa untuk belanja daerah. Mereka sudah anggarkan setiap tahunnya, tapi uangnya tidak ada,” tambahnya.
Menurutnya, penyebab dari keterlambatan tersebut tidak lain adalah tidak sensitif dan responsifnya Pemprovsu dalam hal ini. “Ada uang yang seharusnya punya kita nggak diturunkan, tenang-tenang saja, nggak sensitif,” ucapnya.
Lebih lanjut Meilizar menyarankan, supaya annual fee tersebut bisa segera cair, maka sebaiknya Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho secepatnya membuat surat ke Menkeu. “Memang tadi katanya sudah dikirim suratnya. Kalau memang sudah, follow-up lagi. Jangan dibiarkan begitu saja. Itu punya kita,” tegasnya.
Muslim Simbolon, anggota Komisi C DPRD Sumut lainnya, juga menyatakan keprihatinannya melihat biro keuangan tidak memiliki data annual fee tersebut. Anehnya, Biro Keuangan Pemprovsu, yang langsung dipimpin Kepala Biro (Kabiro) nya, Baharuddin Siagian pada kesempatan itu, malah merasa heran atas persoalan tersebut. Menurutnya, sudah ada surat dikirim oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut (Bappedasu) ke Menkeu, untuk mempertanyakan pencairan annual fee tersebut. “Setahu saya, sudah ada dikirim oleh Bappeda. Tapi belum ada jawaban dari pusat,” akunya.(ari)
Rumah panggung beraksitektur Melayu itu begitu menonjol. Pagar besi berwarna hitam yang mengelilinginya pun tampak menawan. Belum lagi, di sekiling rumah itu terdapat pepohonan dan bunga yang tumbuh subur. Asri.
Tim Sumut Pos, Medan
KELUARGA: Asren Nasution (2 dari kanan) bersama keluarga saat sahur bersama Sumut Pos.//tomi sanjaya/sumut pos
Begitulah kesan yang ditangkap Tim Sumut Pos begitu tiba di depan rumah Kepala Dinas Informasi Komunikasi (Infokom) Sumatera Utara Dr H Asren Nasution SH. Kesan yang sama juga ketika tim dipersilakan masuk seorang pria remaja yang tampaknya memang sedang menunggu Sumut Pos. Bagian dalam rumah itu tak kalah indah dengan bagian luarnya. “Silahkan masuk Bang. Bapak baru saja bangun,’’ ujar pria tersebut sembari berlalu.
Tidak berapa lama sang pemilik rumah keluar menyusul. Dengan memakai baju koko putih dan peci hitam dia pun menyambut tim dengan ramah. Suaranya terdengar parau. “Saya baru sampai jam dua tadi (dini hari), usai pulang Safari Ramadan bersama Pak Gubernur (Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, Red),’’ ujar Asren Nasution yang merupakan mantan Kepala Penerangan Kodam I/BB itu.
Setelah mengawali pembicaraan ringan, tiba-tiba seorang wanita berjilbab putih, istri Asren Nasution dari datang dengan membawakan teh manis panas.
‘’Silahkan minum mumpung masiuh hangat,’’ ujar wanita itu dengan ramah.
Tidak lama kemudian, Asren Nasution meminta istrinya untuk mempersiapkan hidangan santapan sahur.’’ Ummi (ibu dalam bahasa Arab) siapkan ya hidangan sahur kita,’’ ujarnya.
Menunggu hidangan santapan sahur selesai digelar di atas meja makan, mantan tentara ini mulai bercerita pengalamannya sejak berdinas di TNI hingga di Pemprovsu. Di sofa yang sederhana di bawah panggung utama, Asren Nasution mulai mengawali ceritanya.
‘’Saya tamatan dari Madrasah Alwasliyah di Tanjungtiram Batubara. Ayah saya, mengirim saya sekolah di Medan untuk masuk Asrama Univa. Ketika itu kepala asrama itu mertua saya,’’ ucap Asren.
Di Medan, Asren tidak memiliki kenalan lain kecuali sopir bus jurusan Batubara. Ini tak lain karena ayahnya adalah seorang tukang tempel ban. Bahkan, dia sempat melarikan diri pulang ke kampung dengan menumpang bus. “Tidak bayar, ayah saya cukup dikenal oleh para sopir bus,” akunya.
Asren mengaku melarikan diri karena merasa sendirian di Medan. Pun, karena dia masih kecil, berbeda dengan penghuni asrama lainnya yang rata-rata sudah mahasiswa. Tapi, sang ayah ngotot. Asren dikirim lagi ke Medan. Kali ini, sanga ayah langsung mengantar ke rumah kepala asrama.
“Ayah saya langsung menitipkan saya pada kepala asrama itu. Sejak itu, saya menjadi murid kepala asrama itu,” kenang Asren.
Asren pun kemudian bersekolah bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. “Ayah saya pesan, dia tidak mau saya mengikuti jejaknya sebagai penambal ban,” tambah Asren.
Nah, sang kepala asrama itu memiliki putri yang kemudian disunting Asren. ‘’Saya kulioah dengan serius. Semester 7 saya sudah KKN. Ketika tamat dari tentara saya langsung meminang anak kepala asrama tadi,” ucap Asren sambil tersenyum.
Meski begitu, bukan berarti kehidupan Asren berjalan dengan mudah. “Zaman itu memang sulit. Kami tinggal di garasi mobil mess di Lombok. Saat itu istri saya hamil dan saya malah ditugaskan ke Timor Timur,’’ tegas Asren.
‘’Saya memiliki 5 anak, 4 lahir di Lombak. Ketika itu Lombok masih payah. Daerah paling rawan,” tambahnya.
Tapi, kata Asren, begitulah hidup. Semua memang harus merakak dari bawah. Kini, Asren telah menjelma menjadi sosok yang cukup diperhitungkan. ‘’Pada 2001, saya pernah jadi Kasdim dan anggota DPRD dari Fraksi TNI untuk PAW satu tahun di Riau,’’ ujarnya.
Mantan kepala bimbingan mental (Kabintal) Kostrad ini juga mengatakan kalau istrinya adalah guru dan mengajar di perguruan tinggi dan SMA Negeri 12 Helvetia yang berstatus PNS.
Tak terasa waktu terlalu cepat saat Asren mengenang masa lalu. Seandainya sang istri tak mengingatkan, mungkin kami tidak akan sahur. ‘’Buya, hidangan telah selesai mari kita makan, nanti keburu imsak,’’ ujar sang istri.
Tak pelak, kami terburu ke meja makan yang berada di ruang bagian tengah. Di meja makan berbetuk persegi panjang, telah menunggu anak-anak Asren. Satu di antaranya adalah seorang taruna Akademi Militer berpangkat sersan mayor. Dia adalah MY Nasution. Selain itu, ada juga anak Asren yang bertubuh atletis. Belakangan diketahui dia adalah mahasiswa USU jurusan psikologi.
Menu sederhana yang disediakan istri Asren cukup menggoda selera. Tim Sumut Pos pun tanpa sungkan langsung melahap ikan sambal, ikan asin goreng, sambal cabai merah dengan irisan bawang, sayur rebus bayam, nasi putih, dan hidangan pencuci mulut melon.
‘’Entah kenapa anak-anak saya begitu ingin menjadi tentara. Ini anak saya yang kuliah di psikologi pun katanya mau masuk tentara. Saya sama sekali tidak menyuruh atau mengharuskan mereka memilih hal itu.Tapi, mereka sepertinya ngotot,’’ ujar Asren sembari makan.
Usai santap sahur, setelah imasak, Tim Sumut Pos pun permisi pulang. Asren mengantar sampai ke pagar. “Jangan sungkan-sungkan kemari ya,” katanya. (*)
BELAWAN- Pendangkalan terjadi di Pelabuhan Belawan kian parah. Kapal niaga hanya bisa sandar ke dermaga pada saat volume air laut naik (pasang). Seperti yang terjadi, Rabu (8/8) kemarin, sebuah kapal motor (KM) Swadaya Lestari bermuatan ribuan ton semen kandas dan tertahan 4 jam di Pelabuhan Industri Kimia Dasar (IKD) Belawan.
Amatan Sumut Pos, kapal pengangkut ribuan ton semen antarpulau itu tiba setelah lebih dulu melintasi alur pelayaran menuju ke kolam pelabuhan guna mengambil posisi sandar di dermaga IKD Pelabuhan Belawan. Tapi naas, sekitar puku 11.30 WIB, ketika kapal sedang melakukan olah gerak tiba-tiba haluan kapal sarat muatan semen tersebut kandas.
Khawatir kapal mengalami kecelakaan atau terbalik, KM Swadaya Lestari berbendera Indonesia yang terbenam dalam lumpur di pelabuhan kemudian memutuskan akan kembali melakukan proses sandar pada sore hari ketika volume air laut mengalami kenaikan atau pasang.
Seorang pekerja di Pelabuhan Belawan mengatakan, terjadinya pendangkalan tak jarang mengakibatkan kapal-kapal niaga di sekitar dermaga IKD Pelabuhan Belawan mengalami kesulitan. Baik dalam melakukan olah gerak untuk mengambil posisi sandar ataupun saat kapal akan meninggalkan pelabuhan. Hal itu, berdampak pada kerugian yang dialami pihak perusahaan keagenan pelayaran kapal. Pasalnya, selain memakan waktu cukup lama untuk melakukan aktivitas bongkar muat, keagenan kapal mesti mengeluarkan biaya lebih untuk membayar tarif jasa tambat kapal.
“Ini karena terjadinya pendangkalan sebab jarang dilakukan pengerukan,” kata Safaruddin salah seorang pekerja di Pelabuhan Belawan.
Menjelang sore volume air laut mulai naik, kapal yang mengangkut pasokan semen tadi kembali melakukan olah gerak dengan ditarik menggunakan jasa pelayanan kapal tunda milik PT Pelindo I Cabang Belawan.
Setelah melakukan manuver di perairan dangkal, akhirnya kapal berbobot di atas 5000 deadweight tonnage (DWT) berhasil disandarkan di dermaga IKD Pelabuhan Belawan yang sesuai rencana pada tahun depan pajang dermaganya akan ditambah 2×150 meter.
General Menejer PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan, Syahputra Sembiring ketika dikonfirmasi Sumut Pos melalui Humasnya, Rica Agnas Girsang mengaku tidak mengetahui kejadian itu dan keadaan kolam di dermaga IKD. “Aduh, saya tidak tahu berapa persisnya kedalaman kolam di dermaga IKD, tapi nanti coba saya cari tahu dulu, karena posisi saya saat ini sedang tidak berada di kantor,” kata, Rica singkat.
Sebelumnya, Humas Belawan Internasional Container Terminal (BICT) H Suratman mengatakan, program pengembangan Pelabuhan Belawan menuju top 4 dunia juga terkendala masalah sedimentasi alias pendangkalan tadi. “Kebijakan Meneg BUMN dalam hal pengembangan pelabuhan cukup baik. Hanya saja persoalan sedimentasi alur pelayaran di pelabuhan BICT sangat tinggi. Karena kondisi alur yang diapit oleh dua sungai yakni Sungai Deli dan Sungai Nonang Belawan, di samping limbah industri dan rumah tangga juga akan menimbulkan kedangkalan pada alur, “ terangnya.
Kondisi alur pelayaran di pelabuhan peti kemas saat ini mencapai kedalaman 11 Low Water Spring (LWS) dengan panjang sekitar 13,5 km dan lebar 100 meter. Tingginya tingkat sedimentasi tersebut, kata Suratman, justru akan menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit dalam proses pengembangan serta perawatan pelabuhan peti kemas, yang diproyeksikan akan menuju pelabuhan terbaik kelas dunia.
“Banyak persoalan keterbatasan yang mesti dibenahi di BICT, kalaupun diproyeksikan menjadi pelabuhan top keempat di dunia. Soal sedimentasi alur mencapai satu centimeter per hari dan ketersediaan lahan harus menjadi perhatian serius ke depannya. Selain volume arus barang serta pelayanan fasilitas peralatan juga mesti ditingkatkan,” ungkap dia. (mag-17)
JAKARTA- Banyak kepala daerah yang belum lama menjabat, tiba-tiba tersangkut kasus hukum dan masuk penjara. Syamsul Arifin hanya salah satu contoh saja. Artinya, besarnya dana APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pilgub 2008, seolah sia-sia.
Pasalnya, gubernur hasil pilgub hanya menjabat sebentar saja. Selebihnya diteruskan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho hingga habis masa jabatan. Akankah Pilgubsu 2013 mengulang peristiwa yang sama? Menghasilkan gubernur yang diseret masuk bui tatkala belum lama memerintah?
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruptions Watch (ICW), Ade Irawan, membeberkan alasannya. Dikatakan, sesuai aturan yang berlaku sampai saat ini, pintu masuk pencalonan di Pilkada ada tiga jalur, yakni, pintu partai politik, gabungan partai politik, dan jalur perseorangan atau independen.
Dengan demikian, lanjut Ade, yang paling berperan dalam proses penjaringan calon adalah partai politik dan warga untuk calon yang lewat jalur perseorangan. Faktanya, sangat sedikit calon independen yang bisa memenangkan pertarungan.”Jadi, partai lah yang sejatinya sangat menentukan. Partai menjadi saringan awal para calon,” ujar Ade Irawan kepada Sumut Pos di Jakarta, Senin (6/8).
Sayangnya, lanjut dia, partai tidak memerankan diri sebagai alat saring yang baik. “Mestinya proses penjaringan dipergunakan secara serius untuk mencari calon yang punya integritas. Tapi faktanya, sampai sekarang ini partai hanya mencari uang dari calon. Partai tak peduli calon berintegritas atau tidak,” cetusnya.
Jadi, selama perilaku partai politik masih seperti itu dalam melakukan seleksi calon yang akan diusung di pemilukada, maka peluang kepala daerah dijerat kasus korupsi saat menjabat, masih berpeluang besar.
“Tetap akan muncul masalah tatkala pencalonan masih harus lewat partai politik. Kalau partainya sehat, kepala daerahnya (hasil pemilukada, Red) juga sehat. Kalau partainya sakit, kepala daerahnya juga sakit (berperilaku korup, Red),” terang Ade.
Kapan kiranya Pilkada akan menghasilkan kepala daerah yang berintegritas? Ade tampak pesimistis. Dia memberikan contoh, dalam proses pembahasan RUU Pilkada, mulai muncul gagasan jalur independen dihapuskan saja. Jika ini gol, partai menjadi satu-satunya pintu masuk pencalonan.
Dia mengaku pesimistis gerakan civil society, seperti mi salnya gerakan kampanye agar tak memilih calon-calon busuk, akan bisa berhasil. Pasalnya, para calon yang punya track record buruk tapi diusung oleh partai, biasanya memang berkantong tebal. “Mereka ini bisa membeli suara lewat politik uang,” ujarnya. (sam)
LUBUKPAKAM- Selepas acara buka puasa bersama ketua DPP Partai Demokrat Sutan Batoiegana Siregar dan dihadiri anggota DPR RI Partai Demokrat Abdul Wahab Dalimunthe di kediaman Ketua DPRD Deliserdang Fatmawati Takrim di Tanjung Morawa, Minggu (6/8) silam, pengurus DPC Partai Demokrat mulai dihantam isu prahara internal.
Pasalnya, kegiatan itu digelar tanpa kehadiran anggota Dewan Kehormatan DPD Provinsi Sumut, Amri Tambunan dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Deliserdang Anita Amri Tambunan. Diketahui, kehadiran Sutan Batoegana, merupakan momen promosi terkait rencana pencalonannya sebagai balon cagubsu melalui partai berlambang mercy itu. Bahkan disebut sebut Sutan adalah rival kuat Amri Tambunan yang akan bersaing meerebut salah satu kursi cagubsu di partai.
Kalangan politisi di DPRD Deliserdang menilai, selaku ketua DPRD Deli Serdang yang mengelar acara berbuka puasa bersama anak yatim, kaum duafa, tokoh masyarakat dan para tokoh agama, pengurus DPC tidak mengundang Amri Tambunan selaku bupati Deli Serdang yang juga balon cagubsu, melainkan justru menghadirkan DPP Demokrat.
“Ada indikasi rencana pencalonan Amri Tambunan nantinya tidak bakal direstui DPP Partai Demokrat,” bilang seorang kader partai Demokrat yang tidak bersedia disebut namanya.
Sumber terdekat dengan Amri Tambunan, mengatakan acara yang menghadirkan Sutan Batoegana dengan Abdul Wahab Dalimunthe itu membuat Amri Tambunan dan ketua DPC Partai Demokrat Deli Serdang tersinggung. Sehingga kini ramai dibicarakan baik dikalangan internal partai.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Deli Serdang Ali Natar Siregar, Rabu (8/8), mengatakan, dirinya mengetahui acara tersebut, namun dirinya tidak hadir di tempat itu lantaran berada di luar kota. Begitupun, Ali Natar menolak menanggapi acara itu bila berdampak terhadap memanasnya suhu politik terkait pencalonan Amri Tambunan sebagai cagubsu. “Saya tahu acara itu, tapi kebetulan saya lagi di luar kota. Jangan ditanggapi dululah nanti suhu politik malah memanas,” pintanya.
Terpisah, Ketua DPRD Deliserdang yang juga menjabat Sekretaris DPC Partai Demokrat Deliserdang, Fatmawati Takrim, mengatakan kehadiran dua pengurus DPP Partai Demokrat itu sekadar kebetulan dan bukan direncanakan. “Mereka berdua hadir secara kebetulan, bukan undangan resmi, dan keduanya adalah pengurus DPP. Sah-sah saja dan tak ada masalah,” tukasnya.
Menurut Fatmawati, sebelum kegiatan digelar, dirinya dua kali hendak bertemu dengan Amri Tambunan untuk melaporkan rencana kegiatan itu, namun tidak berhasil. “Tak mungkiin acara itu dibatalkan. Sudah dua kali hendak dilaporkan tapi tak bisa ketemu pak Bupati. Acara itu kegiatan silaturahmi tak ada kaitan dengan Pilgubsu,” pungkasnya. (btr)
MEDAN- Ratusan spanduk sosialisasi Bakal Calon Gubernur Sumut periode 2013-2018 Benny Pasaribu yang dipajang pendukung di sepanjang jalan lintas Sumatera (Jalinsum) dirusak dan dicabuti oleh orang tidak dikenal (OTK). Aksi pengrusakan dan pencabutan spanduk sosialisasi mantan cawagub di Pilgubsu 2008 ini diperkirakan sudah terjadi sejak Juni lalu.
Hal itu disampaikan Koordinator Persiapan ‘Benny Pasaribu Center’, Rion Aritonang, di Medan, Rabu (8/8)
‘’Aksi ini terulang kembali. Spanduk ucapan menyambut Ramadan yang dipajang relawan pendukung Benny Pasaribu hilang dan sebagian rusak di sepanjang jalinsum Kisaran-Medan dan Siantar-Tebing Tinggi,’’ dia menambahkan.
Dia mengakui temuan itu atas laporan dari relawan bernama Tunggul Habeahan dan dikuatkan sejumlah relawan lain yang bekerja sebagai supir angkutan umum di jalur lintas antar-kota antar-provinsi tersebut.
Rion menduga aksi tak bertanggungjawab yang dilakukan pada malam hari itu hanya menarget baliho bergambar kader PDI Perjuangan itu. Kebanyakan spanduk yang dirusak itu bertuliskan ‘’Ucapan Selamat Beribadah Puasa, untuk menghormati dan mengingatkan umat Islam di Sumut dalam menjalankan ibadah puasa. Spanduk juga mencantum slogan BP, yaitu ‘Benny Pasaribu Besih dan Peduli’,’’ katanya.
Kendati begitu, Rion menyatakan, perusakan spanduk itu tidak menyurutkan langkah Benny, melainkan justru menguatkan semangatnya maju sebagai Cagubsu 2013-2018. “Dengan aksi vandalisme itu artinya kami cukup diperhitungkan,” kata Rion mengutipkan pendapat Benny soal itu.
Relawan Benny Pasaribu Center, menurut Dion, tak mau berandai-andai siapa dan dari pihak mana pelakunya. Dia berharap para pelaku sadar cara-cara itu kontraproduktif dengan keinginan menjulangkan nama calon tertentu. (ril)
JAKARTA- Wacana Pilkada diadakan serentak terus menuai tanggapan. Partai Demokrat mengaku mendukung rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal itu. “Hal itu bagus dan memiliki banyak sisi positif,” ujar wakil Ketua Umum Demokrat, Saan Mustapa, Senin (6/8).
Saan menambahkan dengan menyelenggarkan pilkada serempak akan mendapatkan banyak penghematan, akan menciptakan kualitas pilkada yang bagus. “Semua orang di seluruh Indonesia memiliki fokus yang sama, sehingga seluruh pihak yang terlibat akan konsentrasi di Pilkada,” jelasnya.
Saan yakin rencana ini bisa terjadi atau dapat diterapkan pada tahun 2013 mendatang,”Iya, mungkin bisa mulai dilakukan tahun 2013 besok, seperti yang saya katakan tadi, ada penarikan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan penyelenggaraan Pilkada agar dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso sepakat dengan Saan. “Saya termasuk yang mendukung sepenuhnya rencana untuk menyerentakkan pelaksanaan Pilkada tersebut,” kata Priyo di Jakarta, kemarin. Priyo mengapresiasi langkah pemerintah yang menunda pelaksanaan pilkada yang digelar 2014 atau di tahun pemilu legislatif dan pemilu presiden. Penundaan itu bisa menjadi langkah agar Pilkada dilaksanakan serentak. Meski demikian, politisi Partai Golkar itu menilai Pilkada serentak jangan sampai mengur angi periode masa jabatan kepala daerah lantaran tidak adil. (net/jpnn)
